Monitorday.com – Pengawasan sekolah bukan hanya soal memeriksa kelengkapan administrasi. Hal yang lebih penting adalah memastikan kebijakan pendidikan benar-benar berdampak pada kegiatan belajar di sekolah. Mulai dari cara kepala sekolah memimpin, kemampuan guru mengajar, hingga pengalaman belajar yang dirasakan murid, semuanya perlu menjadi perhatian.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Tahun 2026 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (14/10). “Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada APSI serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Pengawas sekolah merupakan penjaga mutu sekaligus penghubung antara kebijakan pemerintah dan praktik nyata di satuan pendidikan,” ujarnya.

Ia mengatakan, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak cukup dilihat dari terbitnya aturan atau terlaksananya program. Hasilnya harus tampak dalam pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengawas perlu lebih banyak mendampingi sekolah untuk mencari solusi dan melakukan perbaikan, bukan hanya memeriksa kekurangan.

Wamen Atip juga mengingatkan pentingnya penggunaan data dalam menjalankan fungsi pengawasan. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Rapor Pendidikan dapat membantu pengawas memahami kondisi sekolah serta menentukan bentuk pendampingan yang dibutuhkan. Data tersebut perlu dibaca sesuai dengan keadaan di lapangan agar langkah perbaikan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi. “Budaya mutu tidak terbentuk dalam satu kunjungan atau satu kegiatan. Budaya mutu tumbuh melalui kebiasaan yang dijaga dan dievaluasi secara terus-menerus,” tuturnya.

Ketua Umum APSI, Agus Sukoco, turut mengajak pengawas sekolah untuk terus belajar dan meningkatkan profesionalisme. Menurutnya, pengawas harus mampu menjadi teladan bagi kepala sekolah dan guru, sekaligus membantu mereka menjalankan tugas dengan lebih baik. Peran tersebut membutuhkan kompetensi yang terus dikembangkan agar pengawasan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Wamen Atip juga menyoroti perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) yang membawa tantangan baru bagi dunia pendidikan. Pengawas perlu memiliki literasi data dan digital yang memadai agar dapat mendampingi guru dalam memanfaatkan teknologi. Penggunaan AI juga perlu disertai sikap kritis dalam memeriksa informasi dan menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan pembelajaran.

Meski teknologi semakin banyak digunakan di sekolah, peran guru tetap tidak tergantikan. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing murid, memberi inspirasi, dan membentuk karakter. Pengawas dapat membantu sekolah memastikan pemanfaatan teknologi tetap mendukung tujuan tersebut.

Rakernas APSI 2026 mengangkat tema “Menguatkan Budaya Mutu Manajerial dan Akademik Pengawas Sekolah Melalui Pemantauan, Penilaian, dan Pembinaan”. Melalui forum ini, para pengawas diharapkan dapat menerapkan hasil pembahasan dalam praktik pendampingan di daerah masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan.

Monitorday.com – Usulan penyedia indeks global MSCI untuk menurunkan klasifikasi pasar modal Indonesia dua tingkat menjadi Standalone Market memicu penghentian perdagangan sementara atau trading halt pertama di Bursa Efek Indonesia dalam sembilan bulan terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan langsung tersungkur hingga 8,01 persen pada pembukaan perdagangan.

Langkah drastis penyedia indeks global tersebut diambil setelah para pelaku pasar dan manajer dana internasional menilai belum ada perubahan signifikan dalam beberapa bulan terakhir terkait implementasi regulasi serta transparansi di bursa saham domestik.

Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata, menyatakan bahwa kepanikan pasar yang terjadi berada di luar dugaan analis, kendati terkikisnya kepercayaan investor terhadap efektivitas regulasi pasar modal Indonesia sudah dirasakan sebelumnya.

“Kita analis pun tidak expect akan sebegininya,” kata Liza.

“Terlepas dari reformasi yang telah diumumkan, masih terdapat kekhawatiran yang signifikan terkait disfungsi pasar, termasuk dugaan aksi jual-beli yang terkoordinasi yang terus berlangsung, dan kurangnya bukti atas keseriusan penegakan regulasi,” jelas MSCI dalam keterangan resminya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, memandang bahwa berbagai upaya pembenahan aturan bursa selama ini belum menyentuh akar masalah dan dinilai hanya dilakukan pada level administratif.

Monitorday.com – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras untuk periode Oktober–Desember 2026 melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebanyak 33,2 juta warga dari kelompok kesejahteraan terbawah atau desil 1–4 menjadi sasaran program ini, dengan total bantuan 30 kilogram beras per penerima.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, distribusi bantuan mulai berjalan pekan ini. Penyaluran melalui KDKMP ditujukan untuk memperkuat pengawasan di tingkat desa sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran.

“Bantuan sosial berupa bantuan pangan sudah disiapkan untuk Oktober, November, dan Desember, pada pekan ini sudah jalan. Dan ini akan masuk atau dilakukan distribusi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Zulkifli di Lampung Selatan, Kamis (15/10/2026).

Pemerintah menyiapkan sekitar 1 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Bantuan juga diharapkan membantu masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi tekanan ekonomi akibat musim kemarau.

Setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras per bulan. Karena distribusi dilakukan sekaligus untuk Oktober, November, dan Desember 2026, total beras yang diterima mencapai 30 kilogram per orang.

“Karena langsung disalurkan tiga bulan total per orang mendapatkan 30 kilogram, sebab satu bulan dapat 10 kilogram per orang. Jadi jumlah total keseluruhan itu mencapai 1 juta ton beras ini juga untuk mengatasi kemarau,” ujar Zulkifli.

Program ini menyasar masyarakat dalam kelompok desil 1–4, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan pengelompokan penerima bantuan.

Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat menjaga ketersediaan pangan rumah tangga, terutama ketika musim kemarau berpotensi menekan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai titik penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan distribusi di tingkat lokal.

Zulkifli mengatakan, kepala desa dan pengurus koperasi akan dilibatkan untuk memastikan beras diterima oleh warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat.

“Karena yang akan menjadi pengawas adalah kepala desa, kepala koperasi di desa masing-masing. Nanti mereka akan memeriksa secara langsung bantuan pangan disalurkan sesuai sasaran atau tidak. Jangan sampai tidak sampai sasaran sebab penerima adalah warga desanya sendiri,” katanya.

Pemerintah menegaskan bantuan beras tersebut diberikan secara gratis. Warga yang memenuhi kriteria penerima dapat mengambil bantuan melalui koperasi yang ditunjuk.

“Nanti minggu depan kiriman beras bantuan langsung ke sini,” ujar Zulkifli.

Pelibatan perangkat desa dan pengurus koperasi diharapkan menekan risiko salah sasaran sekaligus memudahkan pengawasan karena penerima bantuan merupakan warga di wilayah setempat.

Selain menyalurkan beras gratis, KDKMP akan menjadi tempat penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Menurut Zulkifli, pemerintah menyiapkan hingga 1 juta ton beras subsidi untuk mengantisipasi kenaikan harga beras di pasaran. Beras SPHP tersebut akan dijual melalui koperasi desa agar masyarakat memiliki alternatif beras dengan harga lebih terjangkau.

“Lalu kalau harga di pasaran naik, kita siapkan juga 1 juta ton beras subsidi di sini. Harganya Rp12.500 karena dapat subsidi dari pemerintah. Jadi masyarakat khususnya ibu-ibu tidak perlu pusing karena harga naik karena ada beras SPHP di koperasi,” katanya.

Adapun rincian satuan berat, ketentuan harga, dan penerapan harga di setiap wilayah perlu mengacu pada informasi resmi pemerintah.

Kehadiran beras SPHP di KDKMP diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap pangan terjangkau sekaligus mendukung stabilisasi pasokan dan harga beras.

Fungsi KDKMP juga diproyeksikan meluas ke layanan ekonomi lainnya, termasuk rencana penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui koperasi desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyatakan rencana tersebut ditargetkan terealisasi pada 2026. Menurut Ferry, usulan penyaluran gaji PNS melalui KDKMP telah diajukan kepada Kementerian Keuangan dan memperoleh persetujuan serta dukungan anggaran, sebagaimana disampaikan dalam keterangannya.

“Sekarang (tahun ini),” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (14/10/2026).

“Mulai sekarang kok, mulai diajukan ke Kementerian Keuangan dan akan siap dibayarkan,” lanjutnya.

Meski demikian, mekanisme teknis, cakupan penerima, serta jadwal pelaksanaan penyaluran gaji melalui KDKMP masih perlu mengacu pada kebijakan dan pengumuman resmi kementerian terkait.

Dengan penyaluran bantuan beras, penjualan beras SPHP, hingga rencana perluasan layanan keuangan, pemerintah mendorong KDKMP menjadi pusat kegiatan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Keberhasilan program ini akan ditentukan oleh akurasi data penerima, kelancaran distribusi, efektivitas pengawasan, serta transparansi pelaksanaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Monitorday.com – Pemanfaatan teknologi digital di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak boleh menggeser aktivitas bermain, gerak fisik, dan interaksi sosial. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengingatkan agar penggunaan Papan Interaktif Digital (PID) tetap disesuaikan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.

Peringatan itu disampaikan Fajar saat meninjau penggunaan Interactive Flat Panel (IFP) di TK IT Mekar Insani, Yogyakarta, Kamis (15/10/2026). Menurut dia, teknologi memang dapat membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi tidak bisa menggantikan pengalaman belajar secara langsung.

“Memang saya sarankan, meskipun ada PID, aktivitas pembelajaran di TK ini tidak harus full digital, tetapi juga dikombinasikan dengan kegiatan luar ruang. Dengan begitu, anak-anak tetap memiliki interaksi fisik dan kegiatan bermain sehingga bisa berinteraksi lebih baik dengan teman-temannya,” ujar Fajar.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pemantauan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan perangkat digital tidak sekadar tersedia di sekolah, tetapi benar-benar dimanfaatkan sesuai karakteristik dan tahap perkembangan peserta didik.

Kepala TK IT Mekar Insani, Zenny Savitri, mengatakan sekolahnya menerima PID pada pertengahan 2025. Perangkat tersebut digunakan untuk mendukung pembelajaran tematik, termasuk mengenalkan anggota tubuh melalui gambar dan lagu interaktif.

“Alhamdulillah, manfaatnya sangat besar bagi pembelajaran kami. Anak-anak menjadi lebih tertarik ketika materi disampaikan menggunakan PID,” kata Zenny.

Meski dinilai efektif menarik perhatian anak, sekolah tidak menggunakan perangkat tersebut sepanjang kegiatan belajar. Guru biasanya memanfaatkan PID selama sekitar 15 menit untuk memperkenalkan materi, kemudian melanjutkan pembelajaran melalui interaksi langsung.

“Anak-anak itu harus konkret. Jadi, setelah menggunakan PID, kami tetap berinteraksi langsung dengan mereka agar materi yang dipelajari lebih mudah dipahami,” jelasnya.

Zenny berharap distribusi PID diperluas ke lembaga pendidikan lain di bawah pengelola yang sama, termasuk kelompok bermain dan tempat penitipan anak.

Keseimbangan antara penggunaan layar dan aktivitas fisik juga sejalan dengan panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menekankan pentingnya aktivitas fisik, pembatasan waktu sedentari di depan layar, dan tidur berkualitas bagi anak di bawah lima tahun.

Dalam praktiknya, guru dapat menggunakan PID untuk memperkenalkan konsep melalui gambar, suara, dan lagu, lalu mengajak anak mempraktikkannya lewat permainan, gerakan, serta percakapan.Pendekatan ini menempatkan teknologi sebagai alat bantu, bukan pusat pembelajaran.

Anak usia dini tetap membutuhkan ruang untuk bergerak, bereksplorasi, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial.Pesan pemerintah pun jelas: digitalisasi PAUD bukan soal seberapa lama anak berhadapan dengan layar, melainkan bagaimana teknologi membantu mereka belajar tanpa kehilangan pengalaman bermain dan berinteraksi secara nyata.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik empat wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024–2029 di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026). Pengangkatan para wakil menteri tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029.

Dalam pelantikan tersebut, Presiden Prabowo mengangkat dua wakil menteri di lingkungan Kementerian Pertahanan, serta masing-masing satu wakil menteri di Kementerian Pertanian dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun empat pejabat yang dilantik yakni:

1. Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi;

2. Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan;

3. Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian; serta 

4. M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Para wakil menteri yang dilantik mengikuti dan mengucapkan sumpah secara serentak sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan amanah serta tanggung jawab kenegaraan yang dipercayakan kepada mereka.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah jabatan, rangkaian acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh para wakil menteri yang baru dilantik. Penandatanganan berlangsung di hadapan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta para undangan yang hadir.

Rangkaian pelantikan kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada para wakil menteri yang baru mengemban amanah. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjadi yang pertama menyampaikan ucapan selamat, disusul oleh para undangan yang hadir.

Turut hadir menyaksikan prosesi pelantikan tersebut di antaranya sejumlah pimpinan lembaga negara, jajaran menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih, serta undangan lainnya. 

Monitorday.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG) ukuran 3 kilogram mulai digunakan sebagai alternatif LPG subsidi pada 2027. Saat ini, proyek tersebut masih menjalani evaluasi teknis dan bisnis sebelum masuk tahap uji coba terbatas di masyarakat.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan prototipe CNG 3 kg telah menjalani pengujian selama satu bulan di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Evaluasi masih berlangsung untuk memastikan kesiapan teknologi, keamanan tabung, serta mekanisme distribusi dari hulu hingga konsumen.

“Jadi ini nanti akan memakan waktu beberapa bulan lagi sehingga kita harapkan di 2027 sudah bisa diimplementasikan, Insyaallah,” ujar Laode di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Setelah evaluasi selesai, pemerintah berencana melanjutkan proyek ke tahap uji coba terbatas di sejumlah kota besar. Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang menjadi wilayah yang dibidik karena dinilai memiliki infrastruktur jaringan pipa gas yang memadai. Jawa Barat juga masuk dalam sasaran percontohan awal.

Pemerintah menegaskan, selesainya pengujian laboratorium belum berarti CNG 3 kg siap dipasarkan secara luas. Kesiapan distribusi dan proses bisnis masih harus dipastikan sebelum implementasi dilakukan.

Proyek yang diberi nama Tabung Merah Putih ini pada tahap awal menggunakan sekitar 15 tabung prototipe impor dari China. Tabung tersebut mengadopsi teknologi tipe 4 berbahan komposit plastik dan fiberglass, yang lebih ringan dibandingkan tabung baja konvensional.

Desain ini ditujukan untuk memudahkan penggunaan di rumah tangga, terutama agar tabung pengganti LPG tidak lebih berat dan merepotkan konsumen.

“Material tabung ini sudah sampai ke tipe 4. Tipe 1 semua logam, kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti nggak merasa kok penggantinya berat,” kata Laode.

Meski prototipe awal masih diimpor, ESDM membuka peluang produksi dalam negeri jika kebutuhan meningkat. Pengadaan selanjutnya direncanakan melalui skema bisnis antarbadan usaha atau business to business (B2B), tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengembangan CNG 3 kg berlangsung di tengah rencana pemerintah memangkas alokasi LPG dalam RAPBN 2027 menjadi 8 juta metrik ton, dari usulan awal 8,945 juta metrik ton.

Sekretaris Jenderal ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan pengurangan kuota tersebut merupakan bagian dari upaya menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI pada 24 September 2026, subsidi energi 2027 disepakati sebesar Rp261,5 triliun, turun Rp11,44 triliun dari usulan awal.

“Kan nanti tahun depan sudah mulai ada ini juga CNG dan seterusnya,” ujar Erani.

Selain CNG, pemerintah menyiapkan alternatif lain untuk mengurangi ketergantungan pada LPG, antara lain kompor listrik, perluasan jaringan gas rumah tangga (jargas), dan pengembangan transmisi pipa.

ESDM memastikan harga jual CNG 3 kg direncanakan setara dengan LPG 3 kg agar peralihan energi tidak menambah beban pengeluaran masyarakat.

Di sisi lain, penggunaan CNG diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga 30 persen karena memanfaatkan pasokan gas domestik, sehingga ketergantungan terhadap LPG impor dapat dikurangi.

Pemerintah berharap implementasi pada 2027 menjadi salah satu langkah untuk menekan impor LPG yang diproyeksikan mencapai 8,677 juta ton hingga akhir 2026, atau 108,46 persen dari kuota.

Namun, realisasi target tersebut masih bergantung pada hasil evaluasi, kesiapan infrastruktur, dan keberhasilan uji coba di masyarakat. Dengan demikian, CNG 3 kg belum menjadi pengganti LPG subsidi secara langsung, melainkan alternatif yang masih disiapkan pemerintah.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengajak para pejabat yang baru dilantik untuk membangun birokrasi yang ramah, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah untuk menghadirkan kemudahan dan solusi, bukan menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan dalam pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Rabu (14/10).

Adapun pejabat yang dilantik sebanyak 162 orang yang terdiri atas satu orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yakni Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta, Abdullah Faqih; satu orang Pejabat Fungsional Ahli Utama, Abdul Gani; 46 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku eselon II; 69 orang administrator; serta 45 orang pengawas.

Dalam sambutannya, ia turut mengucapkan selamat kepada para pejabat yang menerima amanah baru sekaligus menyampaikan apresiasi kepada jajaran yang telah berkontribusi terhadap berbagai capaian kementerian selama dua tahun terakhir.

Mendikdasmen menekankan bahwa keberhasilan kementerian bukanlah hasil kerja individu, melainkan buah dari kolaborasi, dedikasi, dan kebersamaan seluruh jajaran. Rotasi, mutasi, dan promosi merupakan bagian dari proses pengembangan organisasi untuk meningkatkan kinerja serta memperkuat pelayanan pendidikan.

Pada kesempatan tersebut, Mendikdasmen menyampaikan tiga pesan utama kepada para pejabat yang dilantik. Pertama, perkuat budaya ramah dan santun agar tidak berhenti sebagai program, tetapi tumbuh menjadi karakter setiap insan pendidikan. “Budaya tersebut perlu diwujudkan melalui sikap responsif, akuntabel, adaptif, serta semangat melayani dan membangun hubungan kerja yang harmonis,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Setiap pejabat diharapkan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menjadi teladan di lingkungan kerja maupun masyarakat, serta terus meningkatkan kapasitas diri. “Hubungan antarsesama perlu dibangun dengan semangat asah, asih, dan asuh,” pesannya.

Kedua, para pejabat dituntut menjadi pemimpin yang agile, bukan fragile. Pemimpin yang adaptif harus memiliki visi yang jelas, kecerdasan, ketangkasan, dan ketangguhan dalam menghadapi perubahan. Menurutnya, kemampuan menemukan terobosan, menyelesaikan persoalan di tengah keterbatasan, serta menjaga ketahanan mental menjadi bekal penting untuk menjawab tantangan pendidikan yang terus berkembang.

Ketiga, Mendikdasmen mendorong penguatan kolaborasi untuk menjaga dan meningkatkan capaian kementerian. “Kinerja yang baik hanya dapat dipertahankan melalui kerja bersama, kemitraan yang kuat, dan kesediaan untuk saling mendukung.”

“Mari kita bangun birokrasi yang tidak birokratis. Mari menjadi aparatur negara yang melayani masyarakat dan memudahkan semua urusan,” imbuhnya.

Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah, bukan alasan untuk menciptakan jarak dengan masyarakat. Pejabat boleh menjadi bagian dari kelompok pemimpin, tetapi tidak boleh bersikap elitis atau mempersulit urusan orang lain.

Menutup pesannya, Mendikdasmen menyampaikan terima kasih kepada keluarga para pejabat atas dukungan yang memungkinkan mereka menjalankan tugas, termasuk ketika harus bekerja di berbagai daerah dengan tantangan akses dan keterbatasan fasilitas.

Melalui amanah baru ini, seluruh pejabat diharapkan memperkuat komitmen untuk bekerja dengan integritas, mengedepankan kolaborasi, dan memastikan birokrasi pendidikan semakin dekat dengan masyarakat serta berdampak nyata bagi kemajuan pendidikan Indonesia.

Monitorday.com– Prospek perekonomian Indonesia pada 2026 masih menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2026, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,0% menjadi 5,1%. Menurut laporan Bisnis.com pada 13 Oktober 2026, proyeksi pertumbuhan tersebut mencerminkan ekspektasi bahwa aktivitas ekonomi domestik masih mampu menopang pertumbuhan nasional. Untuk 2027, IMF mempertahankan perkiraan pertumbuhan Indonesia sebesar 5,1%.

Namun, prospek pertumbuhan tersebut disertai tantangan dari sisi harga. IMF memperkirakan inflasi Indonesia mencapai 3,3% pada 2026, meningkat dibandingkan proyeksi sebelumnya. Kenaikan harga energi dan pangan global berpotensi menambah biaya produksi serta distribusi barang. Apabila tekanan harga berlangsung lebih lama, rumah tangga dapat menghadapi penurunan daya beli, terutama kelompok berpendapatan rendah yang memiliki porsi pengeluaran besar untuk kebutuhan pokok.

Risiko eksternal juga menjadi perhatian. Dalam laporan terbarunya mengenai kawasan Asia-Pasifik, IMF memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah dapat mempertahankan harga energi pada tingkat tinggi. Selain itu, kenaikan imbal hasil obligasi global dan ketidakpastian arah kebijakan moneter Amerika Serikat berpotensi meningkatkan volatilitas nilai tukar serta arus modal. Bagi Indonesia, kondisi tersebut penting dicermati karena pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor energi, bahan baku, dan barang modal.

Dari sisi domestik, konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah tetap menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan. Pemerintah perlu memastikan belanja negara memberikan dampak nyata terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya beli. Belanja untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan kapasitas industri dapat mendukung pertumbuhan jangka panjang apabila dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

Pada saat yang sama, pengelolaan fiskal perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong ekonomi dan kemampuan anggaran negara. Kenaikan harga energi dapat meningkatkan kebutuhan subsidi atau kompensasi, sementara pelemahan rupiah berpotensi memperbesar beban pembayaran kewajiban luar negeri. Karena itu, efisiensi belanja yang kurang produktif, penguatan penerimaan negara, dan ketepatan sasaran bantuan sosial menjadi penting untuk mempertahankan ruang fiskal menghadapi guncangan ekonomi.

Bank Indonesia juga menghadapi kebutuhan menjaga stabilitas harga dan nilai tukar tanpa menghambat aktivitas ekonomi secara berlebihan. Kebijakan moneter perlu mempertimbangkan perkembangan inflasi, ekspektasi masyarakat, pergerakan rupiah, serta kondisi likuiditas dan kredit. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci agar stabilitas ekonomi tetap terjaga sekaligus mendukung investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan demikian, proyeksi pertumbuhan 5,1% memberikan gambaran bahwa ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan. Namun, angka tersebut merupakan perkiraan, bukan hasil yang sudah terealisasi. Tantangan utama pemerintah ke depan adalah memastikan pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka produk domestik bruto, tetapi juga dalam peningkatan produktivitas, kualitas pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan daya beli masyarakat

Jakarta, [MONITORDAY] – Bukan sembarang platform digital, aplikasi Rumah Pendidikan buatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) baru saja memborong dua penghargaan bergengsi sekaligus di tingkat internasional dan nasional!

Platform ini sukses menyabet predikat Winner (Juara 1) kategori e-Government di ajang WSIS Prizes 2026 yang diselenggarakan oleh International Telecommunication Union (ITU)—badan khusus PBB. Nggak berhenti di situ, Rumah Pendidikan juga mengantarkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti meraih penghargaan TOP Digital Education Innovation Figure 2026 pada ajang 6th TOP GPR Award 2026.

Lantas, apa sih sebenarnya Rumah Pendidikan sampai bisa dapat pengakuan selevel PBB dan lembaga kehumasan pemerintah (GPR)?

Sederhananya, Rumah Pendidikan adalah portal digital terintegrasi yang dirancang untuk merangkum semua kebutuhan belajar-mengajar dalam satu pintu. Mulai dari buku pelajaran digital, video pembelajaran interaktif, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hingga modul pelatihan guru dan data edukasi yang valid, semuanya ada di sini!

Mendikdasmen Prof. Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa platform ini diciptakan untuk memangkas keribetan. Selama ini ada lebih dari 950 aplikasi pendidikan yang terpisah-pisah, dan target besarnya adalah menyatukan semuanya ke dalam satu portal terpadu agar masyarakat tak perlu bongkar-pasang banyak aplikasi di HP.

Pengembangan platform raksasa ini dilakukan secara bertahap hingga 2029. Tahun 2025 ini berfokus pada integrasi portal utama (Ruang GTK, Murid, Sekolah, dan Bahasa), dilanjutkan penguatan ekosistem data di 2026–2027, hingga beroperasi penuh secara otomatis dan personal pada 2028–2029.

Cara pakainya pun sangat gampang dan ramah kantong. Kamu cukup mengunjungi situs resmi rumah.pendidikan.go.id via browser HP atau laptop, lalu buat akun gratis pakai email. Bagi pengguna Android, aplikasinya sudah bisa diunduh langsung di Google Play Store, sementara untuk versi iOS (App Store) saat ini sedang dalam tahap pengembangan.

Manfaatnya jelas terasa, terutama buat para tenaga pendidik dan sekolah. Guru, kepala sekolah, hingga dinas pendidikan tak perlu lagi buang-buang waktu mengurus administrasi di aplikasi yang berbeda-beda, sehingga bisa lebih fokus pada proses mengajar.

Bukan cuma praktis, konsolidasi teknologi terpusat ini diklaim mampu menghemat anggaran pengembangan teknologi pendidikan hingga lebih dari 60 persen! Inovasi cerdas inilah yang bikin Presiden Prabowo Subianto hingga lembaga internasional mengapresiasi langkah transformasi digital pendidikan Indonesia.

Penasaran mau coba fiturnya? Yuk, langsung kepoin dan rasakan kemudahan belajar dalam satu genggaman di situs resminya!

Monitorday.com– Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menghadapi tekanan pada perdagangan Kamis (15/10/2026). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG dibuka melemah 0,72% ke level 5.900,15. Pada perdagangan sebelumnya, Rabu (14/10/2026), indeks ditutup menguat tipis 0,29% ke posisi 5.943,02. Pergerakan ini menunjukkan bahwa pemulihan pasar saham domestik masih rapuh di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Tekanan terlihat pada mayoritas saham yang diperdagangkan pada awal sesi. Sebanyak 400 saham melemah, 103 saham menguat, dan 460 saham stagnan. Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) turun 7,14% menjadi Rp26, PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) melemah 3,65% ke Rp1.320, sedangkan PT Indosat Tbk. (ISAT) terkoreksi 2,83% ke Rp2.060. Di tengah pelemahan tersebut, saham Bank Mandiri (BMRI), United Tractors (UNTR), dan Perusahaan Gas Negara (PGAS) masih mencatatkan kenaikan.

Sentimen eksternal menjadi salah satu faktor yang dicermati investor. Inflasi Amerika Serikat yang tercatat 3,7% secara tahunan meningkatkan kekhawatiran bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Jika imbal hasil aset keuangan Amerika Serikat tetap menarik, investor global berpotensi mengalihkan sebagian dana dari pasar negara berkembang menuju aset berdenominasi dolar AS. Kondisi ini dapat menekan pasar saham sekaligus nilai tukar rupiah.

Menurut analis teknikal BRI Danareksa Sekuritas Reza Diofanda, perhatian pasar tertuju pada perkembangan inflasi AS, indeks dolar, dan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury. Kombinasi ketiga indikator tersebut dapat memengaruhi arus modal asing dan menentukan arah perdagangan saham domestik. Selain itu, investor juga perlu memperhatikan perkembangan geopolitik serta sentimen pasar menjelang evaluasi indeks global.

Dari sisi teknikal, area 5.850 hingga 5.900 menjadi zona dukungan penting bagi IHSG, sedangkan level 6.000 merupakan hambatan psikologis yang perlu ditembus untuk memperkuat momentum pemulihan. Jika indeks mampu bertahan di sekitar zona dukungan, peluang pemantulan teknikal masih terbuka. Namun, apabila tekanan jual berlanjut dan dukungan tersebut ditembus, risiko koreksi lanjutan perlu diperhitungkan. Level teknikal ini merupakan acuan analisis, bukan jaminan arah pergerakan indeks.

Bagi perekonomian Indonesia, pelemahan IHSG tidak serta-merta berarti fundamental ekonomi nasional memburuk. Namun, koreksi pasar yang berlangsung berkepanjangan dapat memengaruhi kepercayaan investor, aktivitas penghimpunan modal perusahaan, dan persepsi terhadap risiko investasi. Tekanan rupiah juga berpotensi meningkatkan biaya impor bagi perusahaan yang bergantung pada bahan baku dan barang modal dari luar negeri.

Investor karena itu perlu mencermati perkembangan pasar secara menyeluruh, termasuk pergerakan rupiah, arus dana asing, kebijakan Bank Indonesia, dan data ekonomi domestik. Di tengah volatilitas, keputusan investasi sebaiknya mempertimbangkan fundamental perusahaan, valuasi saham, serta toleransi risiko, bukan hanya mengikuti perubahan indeks dalam satu sesi perdagangan.