Monitorday.com– Presiden Donald Trump pada 29 September 2026 menandatangani Executive Order 14434 yang menginstruksikan lembaga eksekutif Amerika Serikat menggunakan istilah “Super Intelligence” atau SI menggantikan “Artificial Intelligence” atau AI dalam korespondensi, situs web, laporan, dokumen kebijakan, dan komunikasi resmi. Perubahan tersebut tidak otomatis mengubah regulasi, kontrak, atau dokumen lama.

Secara administratif, langkah tersebut memang nyata. Bahkan pemerintah AS memberikan waktu 60 hari kepada Assistant to the President for Science and Technology untuk mengusulkan definisi federal mengenai “Super Intelligence”. Menariknya, untuk sementara perintah tersebut masih mendefinisikan SI dengan merujuk pada cakupan teknologi yang sebelumnya disebut artificial intelligence dalam hukum federal.

Di sinilah persoalan istilah menjadi menarik. Dalam perkembangan ilmu AI, “superintelligence” telah lama digunakan untuk menggambarkan kecerdasan mesin yang melampaui manusia secara luas, bukan sekadar nama baru untuk teknologi AI yang sudah tersedia. Axios mencatat adanya perbedaan antara penggunaan istilah tersebut dalam literatur teknologi dan penggunaan yang sekarang didorong pemerintahan Trump.

Trump sendiri memberikan alasan yang sangat komunikatif. Menurut pernyataannya, kata “artificial” membuat teknologi tersebut terdengar seperti sesuatu yang palsu, sedangkan “super” dianggap lebih menggambarkan kekuatan dan potensinya. Dalam pidatonya, ia juga menggambarkan SI sebagai teknologi yang dapat memiliki dampak lebih besar daripada revolusi industri dan internet.

Dari perspektif komunikasi politik, perubahan bahasa seperti ini tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun persepsi. Istilah AI selama beberapa tahun terakhir membawa dua wajah sekaligus: peluang ekonomi yang sangat besar dan kekhawatiran mengenai pekerjaan, keamanan, disinformasi, serta keselamatan manusia. Dengan mengganti istilah menjadi SI, pemerintah AS menggeser titik tekan komunikasi dari sesuatu yang “buatan” menuju sesuatu yang “super” dan progresif.

Dimensi geopolitiknya juga kuat. Pemerintahan Trump secara terbuka menempatkan kepemimpinan Amerika dalam teknologi ini sebagai bagian dari persaingan strategis dengan China. Pembentukan Super Intelligence Force yang dipimpin Direktur National Intelligence Jay Clayton menunjukkan bahwa istilah tersebut tidak berhenti sebagai slogan komunikasi, tetapi mulai digunakan untuk membangun struktur kebijakan baru di pemerintahan.

Namun, perubahan nomenklatur tidak membuat kemampuan teknologi berubah secara otomatis. Model bahasa besar, sistem generatif, dan agen AI tetap memiliki keterbatasan, termasuk kesalahan informasi, persoalan keamanan, bias, dan ketergantungan pada data serta infrastruktur komputasi. Nama baru tidak dengan sendirinya menghasilkan lompatan kemampuan baru.

Justru karena itu, perubahan istilah ini menarik untuk dibaca sebagai fenomena hubungan antara teknologi dan kekuasaan. Ketika sebuah negara besar memberikan nama resmi baru terhadap teknologi strategis, bahasa bukan lagi sekadar alat untuk menjelaskan realitas. Bahasa ikut membentuk cara masyarakat, industri, birokrasi, dan negara lain memahami realitas tersebut.

Ada pula persoalan akademis yang tidak sederhana. “Superintelligence” dalam diskursus AI memiliki makna yang jauh lebih spesifik daripada sekadar teknologi AI generasi terbaru. Literatur tentang superintelligence umumnya mengarah pada sistem yang kemampuan intelektualnya melampaui manusia secara sangat luas. Karena itu, penggunaan istilah SI untuk seluruh spektrum AI berpotensi membuat batas antara teknologi yang sudah tersedia, teknologi frontier, AGI, dan superintelligence menjadi semakin kabur.

Pada akhirnya, keputusan Trump lebih tepat dipahami sebagai perubahan bahasa kebijakan dan komunikasi pemerintah daripada deklarasi bahwa mesin telah mencapai kecerdasan super. Bahkan executive order itu sendiri menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu menyusun definisi federal baru. Dengan demikian, pertanyaan pentingnya bukan apakah AI benar-benar sudah menjadi SI, melainkan siapa yang memiliki kewenangan untuk mendefinisikan teknologi tersebut dan bagaimana definisi itu akan memengaruhi kebijakan publik.

Perubahan dari AI menjadi SI memperlihatkan satu hal penting: dalam era teknologi strategis, pertarungan tidak hanya berlangsung pada chip, pusat data, model, energi, dan talenta. Pertarungan juga berlangsung pada kata-kata. Dan ketika sebuah istilah datang dari Gedung Putih, ia dapat berubah dari sekadar nomenklatur menjadi bagian dari strategi teknologi, ekonomi, dan geopolitik Amerika.

Monitorday.com– Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto meminta perguruan tinggi memperkuat penguasaan sains fundamental sebagai fondasi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang bergerak menuju era superintelligence.

Hal itu disampaikan Brian saat membuka Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) XII Tahun 2026 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat. Menurut dia, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, mulai dari agentic AI hingga komputasi kuantum, sehingga Indonesia membutuhkan talenta dengan pemahaman kuat terhadap ilmu pengetahuan dasar.

“Kecuali satu, kita menguasai hard science. Kita menguasai fundamental science. Kalau tidak, kita akan menjadi budak-budak superintelligence baru,” kata Brian.

Menurut Brian, kemampuan menggunakan berbagai produk berbasis AI saja tidak cukup. Talenta Indonesia perlu memahami prinsip dasar sains dan teknologi agar tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu mengembangkan, mengevaluasi, dan mengendalikan teknologi yang semakin kompleks.

Ia menilai perkembangan AI kini bergerak menuju agentic AI, yaitu sistem kecerdasan buatan yang dapat menjalankan rangkaian tugas secara lebih mandiri. Perkembangan tersebut, menurut dia, akan semakin signifikan ketika AI bertemu dengan superintelligence dan teknologi komputasi kuantum.

“Agentic AI bertemu dengan super AI (Superintelligence), bertemu dengan quantum computation, ini kita akan semakin keteteran,” ujarnya.

Brian menjelaskan komputasi kuantum memiliki prinsip yang berbeda dengan komputer konvensional yang selama ini menggunakan sistem biner. Karena itu, perubahan teknologi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami aplikasi teknologi, tetapi juga menguasai matematika, fisika, ilmu komputer, dan disiplin sains fundamental lainnya.

Penguatan hard science, kata Brian, menjadi bagian penting dari strategi pendidikan tinggi untuk menyiapkan generasi muda menghadapi perubahan teknologi. Ia mengingatkan bahwa kecanggihan perangkat AI tidak boleh membuat kemampuan berpikir dan pemahaman ilmiah manusia justru melemah.

“Pasukan kita, talenta kita, anak-anak muda kita sepintas pintar, sepintas dia pintar, tetapi sebenarnya hanya artificial. Jadi, artificial intelligence ini betul-betul artificial untuk anak-anak muda kita kalau tidak menguasai hard science, kalau tidak menguasai fundamental science,” katanya.

Karena itu, perguruan tinggi dan para pendidik memiliki peran strategis dalam membangun keseimbangan antara penguasaan teknologi dan pemahaman ilmu pengetahuan. Tantangannya bukan sekadar membuat mahasiswa mampu menggunakan AI, tetapi memastikan mereka memiliki fondasi keilmuan yang cukup untuk menjadi pencipta dan pengendali teknologi masa depan.

Jakarta, MONITORDAY – Setiap lembar suara rakyat memiliki nilai dan tidak boleh terbuang sia-sia akibat aturan ambang batas parlemen. Semangat inilah yang disodorkan Mahfud MD. Ia menilai, dalam sistem demokrasi konstitusional, kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di ujung kalkulator pemilu, sehingga formula Fraksi Gabungan hadir sebagai solusi agar belasan juta suara pemilih tetap terwakili di parlemen.

Di atas kertas, Pemilu 2024 meninggalkan jejak angka yang mencengangkan sekaligus getir: 17.304.303 suara sah rakyat menguap begitu saja. Sebanyak 11,3 persen pemilih nasional sudah mendatangi tempat pemungutan suara, namun aspirasi mereka berakhir menjadi angka mati yang dibuang ke tempat sampah sejarah karena sepuluh partai politik gagal melompati pagar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen.

Angka 17 juta bukanlah statistik kosong. Jumlah itu setara dengan mengosongkan hak suara seluruh penduduk di sebuah negara kecil. Sebanyak sepuluh partai politik—mulai dari PPP yang terganjal tipis di angka 3,87 persen, PSI dengan 2,8 persen, hingga Perindo—dipaksa keluar dari pintu utama Senayan. Di gerbang parlemen, mandat dari jutaan kepala tersebut dinyatakan “hangus” dan tidak bisa dikonversi menjadi kursi legislatif.

Pagar Kaku Regulasi

Jika kita melihat dari kacamata hukum tata negara, aturan yang berlaku saat ini memang sangat kaku. Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dengan tegas mematok angka 4 persen sebagai syarat mutlak partai untuk bisa menempatkan wakilnya di DPR RI. Dampaknya, berapa pun besarnya suara yang dikumpulkan suatu parpol secara nasional, jika persentasenya mandek di angka 3,9 persen, seluruh suara tersebut dianggap tidak bernilai.

Sebenarnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan ambang batas 4 persen tersebut inkonstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029. MK menilai aturan lama mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu. Namun, karena MK menyerahkan besaran angka dan formulasinya kepada DPR dan Pemerintah, masa depan belasan juta suara alternatif ini masih menggantung di ketidakpastian legislasi. 

Dalam sistem proporsional yang dianut Indonesia, esensi utama pemilu adalah keterwakilan (representasi). Ketika suara itu dinolkan secara paksa oleh undang-undang, esensi demokrasi kita sedang mengalami defisit moral.

Mekanisme Fraksi Gabungan

Keresahan atas banyaknya mandat rakyat yang disia-siakan inilah yang memicu pakar hukum tata negara, Mahfud MD, untuk meracik sebuah formula baru. Lewat tayangan di kanal YouTube pribadinya, Mahfud melempar sebuah gagasan taktis: mengizinkan adanya Fraksi Gabungan pasca-pemilu sebagai solusi konkret untuk mencegah terbuangnya suara rakyat.

“Bagi partai-partai yang tidak lolos ini, boleh mengadakan perjanjian membentuk fraksi bersama. Dulu sudah pernah ada, dan kalau itu, tidak akan ada suara yang hilang dan sama-sama berhak nanti mengajukan calon presiden,” ujar Mahfud dengan penekanan intonasi yang lambat namun tajam.

Melalui mekanisme stembus accoord atau penggabungan sisa suara ini, Mahfud menawarkan jalan tengah. Ia tetap sepakat bahwa ambang batas parlemen (threshold) itu harus tetap ada demi menjaga stabilitas pemerintahan dan mencegah parlemen terlalu gemuk. 

Namun, alih-alih menghanguskan suara parpol gurem, regulasi baru nantinya mengizinkan partai-partai kecil menggabungkan perolehan suara mereka pasca-pemilu. Jika total akumulasinya melampaui batas minimal, mereka berhak membentuk satu fraksi bersama di DPR. 

Dengan demikian, perolehan kursi yang sempat mereka menangkan di berbagai daerah pemilihan (dapil) tetap sah dikonversi.

Oligarki Baru

Gagasan Mahfud MD sekilas terdengar seperti resep jitu bagi keadilan pemilu. Namun, jika kita membedah isi dapurnya lebih dalam, ada risiko racun tersembunyi yang siap merusak rasa demokrasi. Pertanyaan kritisnya: apakah penggabungan parpol-parpol gurem ini murni demi memperjuangkan nasib pemilih, atau jangan-jangan hanya aliansi taktis demi menyelamatkan jatah kursi elite?

Jika Fraksi Gabungan ini nantinya lahir hanya karena keputusasaan pragmatis demi mendapat fasilitas parlemen, maka seluruh ikhtiar ini akan menjadi sia-sia. Alih-alih menyelamatkan hak rakyat, celah hukum ini justru berisiko tinggi melahirkan kartel atau oligarki baru di tingkat menengah.

Perlu diingat, sepuluh parpol yang tidak lolos ke Senayan pada Pemilu 2024 memiliki ideologi, basis massa, dan platform yang saling bertolak belakang. Menyatukan mereka dalam satu fraksi tanpa kesamaan visi ibarat mencampur minyak dengan air. 

Tanpa adanya perekat ideologis yang kuat, Fraksi Gabungan ini akan sangat rentan berubah menjadi komoditas dagang politik baru di parlemen. Mereka bisa menjelma menjadi fraksi oportunis yang “mudah dibeli” oleh kekuatan modal raksasa atau dikooptasi oleh penguasa demi memuluskan kebijakan elitis. 

Pada titik ini, 17 juta suara rakyat tadi hanya dijadikan tameng legalitas bagi perdagangan pengaruh belaka. Perjuangan menghidupkan suara rakyat pun berakhir percuma.

Komitmen Parlemen

Mengubah gagasan ini menjadi menu regulasi riil tentu akan menghadapi tembok tebal di Senayan. Partai-partai raksasa yang saat ini menguasai parlemen cenderung nyaman dengan status quo. Mereka lebih suka parlemen yang ramping agar “kue kekuasaan” tidak perlu dibagi-bagi ke terlalu banyak meja.

Oleh karena itu, jika formula Fraksi Gabungan ini ingin diadopsi dalam revisi UU Pemilu mendatang, hukum harus menguncinya dengan regulasi yang sangat ketat. Mekanisme internal fraksi harus diatur secara transparan, dan hak parpol yang lebih kecil di dalamnya harus dijamin agar tidak didepak atau didikte begitu saja setelah kursi didapat. 

Harus ada sistem akuntabilitas publik yang memastikan bahwa fraksi ini bekerja berdasarkan manifesto bersama yang berorientasi pada kepentingan konstituen, bukan menjadi arena baru bagi para pemburu rente jabatan.

Pada akhirnya, pemilu adalah kontrak sosial antara negara dan warganya. Semangat yang disodorkan Mahfud MD seolah mengingatkan kita bahwa setiap lembar pilihan rakyat adalah mandat berharga yang harus dirawat dengan penuh kasih. 

Menata demokrasi memang seperti berjalan di atas seutas tali yang tipis. Di satu sisi kita wajib menegakkan keadilan bagi tiap lembar hak pilih rakyat, namun di sisi lain kita harus tetap awas dan curiga agar celah keadilan tersebut tidak ditunggangi oleh para penumpang gelap untuk menancapkan kuku-kuku oligarki baru. 

Jangan sampai, suara yang coba kita hidupkan kembali, justru mati untuk kedua kalinya di dalam pelukan pragmatisme elite.

Monitorday.com– Goenawan Mohamad merefleksikan perjalanan panjang majalah Tempo selama 55 tahun sebagai bagian dari sejarah pers Indonesia. Dalam pidatonya, ia mengingatkan bahwa kebebasan berbicara yang dinikmati masyarakat saat ini tidak hadir dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil dari perjuangan panjang dan pengorbanan banyak orang, terutama dalam perjalanan menuju Reformasi 1998.

Goenawan menilai Reformasi 1998 tidak sia-sia. Salah satu warisan terpentingnya adalah terbukanya ruang kebebasan berbicara dan kebebasan pers yang jauh lebih luas dibandingkan periode sebelumnya. Karena itu, kebebasan tersebut menurutnya perlu disyukuri sekaligus dijaga dengan menghormati mereka yang telah berjuang mempertahankan demokrasi.

Tempo sendiri lahir pada 1970-an ketika kebebasan pers berada dalam situasi rentan. Penerbitan dapat dibungkam ketika dianggap mengganggu kepentingan kekuasaan. Dalam kondisi tersebut, Tempo berusaha membangun posisi independen di antara tekanan kekuasaan politik dan kepentingan pemilik modal. Independensi kemudian menjadi bagian penting dari identitas media tersebut.

Salah satu upaya menjaga independensi dilakukan melalui model kepemilikan yang melibatkan karyawan dan wartawan. Menurut Goenawan, gagasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan struktur perusahaan, tetapi juga dengan penghargaan terhadap harga diri dan kesetaraan di antara orang-orang yang bekerja di dalamnya. Prinsip itu antara lain tercermin dalam upaya membatasi kesenjangan penghasilan agar tidak terlalu lebar.

Dalam pandangannya, jurnalisme Tempo juga dibangun sebagai sebuah percakapan. Bahasa jurnalistik diupayakan konkret dan dekat dengan kehidupan manusia, bukan berhenti pada istilah abstrak, akronim birokratis, atau bahasa kekuasaan. Berita dengan demikian tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi membuka ruang dialog antara media dengan masyarakat.

Tantangan pers hari ini, menurut Goenawan, telah mengalami perubahan. Jika pada masa lalu tekanan terhadap pers banyak datang dari kekuasaan militer dan birokrasi, kini tantangannya mencakup kekuatan oligarki serta godaan transaksi kepentingan yang ia gambarkan melalui istilah “wani piroisme”. Perubahan tersebut membuat independensi jurnalistik tetap menjadi persoalan yang harus terus diperjuangkan.

Refleksi 55 tahun Tempo pada akhirnya bukan hanya tentang perjalanan sebuah perusahaan media. Ia juga menyentuh pertanyaan yang lebih luas mengenai bagaimana pers mempertahankan kebebasan di tengah perubahan zaman. Goenawan menekankan pentingnya terus menafsirkan kenyataan, mempertanyakan kekuasaan, dan memulihkan percakapan publik agar demokrasi tidak kehilangan ruang dialognya.

CERITA KECIL Amran Sulaiman bukanlah sebuah dongeng pengantar tidur yang romantis, melainkan sebuah narasi tentang ketangguhan, keringat, dan disiplin tanpa kompromi. 

Jauh sebelum namanya dikenal sebagai konglomerat Tiran Group, menteri dengan zuriat triliuner, atau pria di balik pembangunan masjid megah senilai Rp1 triliun di Makassar, Amran adalah seorang anak desa biasa dari Bakunge, Ponre, Kabupaten Bone. 

Di atas tanah panggung kayu yang lapuk, di bawah asuhan seorang ayah yang merupakan sersan veteran militer, karakter besi seorang Amran Sulaiman pertama kali ditempa.

Bagi banyak orang, kemiskinan adalah sebuah kutukan yang membelenggu masa depan. Namun, di tangan Andi B. Sulaiman Dahlan Petta Lolo—sang ayah—dan Andi Hajjah Nurhadi—sang ibu—kemiskinan ekstrem yang menjerat keluarga dengan 12 anak itu justru diubah menjadi laboratorium mental. Pola asuh yang diterapkan di rumah panggung tersebut tidak mengenal kata manja. Sang ayah, dengan latar belakang disiplin militer Angkatan Darat yang kental, menerapkan aturan waktu yang sangat rigid.

Di rumah keluarga Sulaiman, hari baru selalu dimulai sebelum fajar menyingsing. Terlambat bangun subuh bukan sekadar mendapatkan teguran, melainkan konsekuensi fisik yang nyata. Amran kecil dan saudara-saudaranya dididik untuk menghargai setiap detak jarum jam. Setelah menunaikan ibadah, tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Manajemen waktu ini tertanam begitu dalam di kepala Amran. 

Di kemudian hari, kedisiplinan subuh inilah yang membuatnya dikenal sebagai pemimpin yang selalu bergerak cepat, taktis, dan tak kenal lelah dalam mengejar target-target besar.

Selain disiplin waktu, kemandirian mutlak adalah pilar kedua dari pola didik sang ayah. Dengan jumlah saudara yang begitu banyak, ketergantungan pada orang lain adalah kemewahan yang dilarang. Amran diajarkan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri sejak dini: mencuci pakaian sendiri, membersihkan rumah, hingga merawat hewan ternak. 

Sang ayah menanamkan prinsip bahwa kemiskinan adalah kondisi ekonomi, tetapi mentalitas miskin—seperti meminta-minta, mengeluh, atau menyalahkan keadaan—adalah sebuah kehinaan. Harga diri (Siri’) diletakkan di tempat tertinggi. Jika ingin makan, mereka harus bergerak dan berusaha secara halal.

Kelaparan harian yang mereka rasakan tidak dibiarkan menjadi keputusasaan, melainkan menjadi pemicu kreativitas untuk bertahan hidup (survival instinct). Sepulang sekolah, Amran kecil tidak langsung bermain seperti anak-anak seusianya. Tubuh kurusnya harus segera bergegas menuju hutan atau bantaran rawa. Ia terbiasa menebang kayu bakar, menggembala sapi milik tetangga dengan sistem bagi hasil, hingga memasang pukat di sungai demi mencari lauk untuk makan malam keluarga. 

“Tanpa alas kaki, ia melangkah di atas jalanan berbatu yang berdebu dan membara di bawah terik matahari Bone.“

Ketika stok makanan di rumah benar-benar habis, Amran dan saudara-saudaranya terbiasa mengganjal perut hanya dengan memetik buah jambu liar atau menggali ubi jalar di hutan.

Penderitaan fisik ini memuncak setiap kali Amran harus menempuh perjalanan sejauh 6 kilometer pulang-pergi menuju sekolahnya. Tanpa alas kaki, ia melangkah di atas jalanan berbatu yang berdebu dan membara di bawah terik matahari Bone. Kakinya yang melepuh dan kapalan menjadi saksi bisu bahwa pendidikan adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh demi mengubah nasib. 

Demi membeli buku tulis dan alat sekolah, ia harus memanjat pohon kelapa atau menjual hasil bumi ke pasar terlebih dahulu. Sang ayah selalu menekankan bahwa meski perut kosong, otak tidak boleh kosong. Pendidikan adalah senjata utama untuk mendobrak dinding kemiskinan.

Rangkaian penderitaan fisik yang dialami setiap hari, yang dikombinasikan dengan didikan mental yang teguh dari orang tuanya, secara tidak langsung melahirkan apa yang dalam psikologi modern disebut sebagai grit—perpaduan antara ketahanan mental, kegigihan, dan hasrat jangka panjang. 

Amran tumbuh dengan “kulit tebal” dan mentalitas “anti-rapuh”. Baginya, tekanan kerja seberat apa pun di masa dewasa tidak pernah sebanding dengan beratnya perjuangan mencari sesuap nasi di masa kecilnya.

Ketika ia dewasa dan menghadapi berbagai kegagalan—mulai dari hidup terlantar di emperan masjid Jakarta saat mengurus paten racun tikus, hingga jatuh bangun membangun lini bisnis Tiran Group—Amran tidak pernah menyerah. Fondasi mental yang ditanamkan di Bakunge telah membuatnya kebal terhadap keputusasaan. Ia memandang kegagalan hanyalah variasi kecil dari ujian hidup, yang tidak ada apa-apanya dibanding masa-masa ia harus memecah batu gunung atau menggali sumur demi bertahan hidup.

Kisah masa kecil Andi Amran Sulaiman adalah sebuah antitesis dari narasi bahwa kesuksesan hanya milik mereka yang lahir dengan fasilitas serba ada. Pola asuh disiplin besi, penanaman harga diri yang tinggi, serta tempaan kemiskinan ekstrem di masa kecilnya terbukti menjadi bahan bakar (trigger) yang melesatkan dirinya menjadi sosok pemimpin dan pengusaha tangguh. 

Dari anak sersan yang berjalan tanpa alas kaki, ia menjelma menjadi tokoh nasional yang mampu mendirikan rumah ibadah megah untuk masyarakat luas. Karakter kuat tersebut tidak lahir dalam semalam; ia dibentuk, diuji, dan dimatangkan oleh kerasnya didikan sebuah rumah panggung di pedalaman Bone.

Monitorday.com– Perkembangan Agentic AI membawa perubahan besar dalam strategi keamanan siber perusahaan. AI agent kini dapat mengakses data, menjalankan kode, memanggil API, menggunakan aplikasi, serta mengambil keputusan berdasarkan tujuan yang diberikan. Kemampuan tersebut membuat permukaan serangan (attack surface) tidak lagi hanya berada pada model AI, tetapi juga pada tools, identitas, data, dan workflow yang terhubung dengan agent.

Menurut Palo Alto Networks Unit 42, kemampuan AI agent yang dapat melakukan tindakan secara otonom menciptakan risiko baru karena penyerang dapat mengeksploitasi agent untuk mempercepat tahapan serangan siber. Dalam investigasinya, Unit 42 menunjukkan bagaimana AI dapat membantu aktivitas seperti reconnaissance, pengembangan malware, dan eksploitasi kerentanan.

Salah satu ancaman yang semakin mendapat perhatian adalah prompt injection. Serangan ini terjadi ketika instruksi berbahaya disisipkan ke dalam data yang dibaca agent, misalnya halaman web, dokumen, email, atau sumber eksternal. Karena agent memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti informasi tersebut, manipulasi konteks berpotensi membuat agent melakukan tindakan yang sebenarnya tidak diinginkan pengguna.

Risiko tersebut menjadi lebih serius ketika agent mempunyai hak akses yang luas. Sebuah agent yang awalnya ditugaskan untuk membaca laporan, misalnya, dapat menjadi titik masuk untuk mengakses sistem lain apabila kredensial dan kewenangannya tidak dibatasi. Karena itu, pendekatan keamanan tradisional yang hanya berfokus pada perimeter jaringan semakin tidak memadai untuk lingkungan agentic.

Menurut IBM, organisasi perlu memperkuat governance dan pengawasan terhadap AI agent seiring meningkatnya penggunaan sistem otonom. Pengelolaan identitas, hak akses, pemantauan aktivitas, evaluasi risiko, serta mekanisme pengendalian menjadi bagian penting dari penerapan agentic AI di lingkungan enterprise.

Perusahaan juga mulai mengembangkan konsep agent observability, yakni kemampuan untuk memantau apa yang dilakukan agent selama menjalankan sebuah tugas. Sistem observability dapat mencatat tools yang digunakan, sumber data yang diakses, keputusan yang dibuat, hingga hasil dari setiap tindakan. Dengan demikian, ketika terjadi kesalahan, organisasi dapat melakukan investigasi dan mengetahui titik masalahnya.

Pendekatan lain adalah menerapkan prinsip least privilege, yaitu memberikan agent akses seminimal mungkin sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Agent customer service tidak harus memiliki akses untuk melakukan pembayaran, sementara agent analisis data tidak perlu memiliki kewenangan mengubah database produksi. Pembatasan semacam ini dapat mengurangi dampak jika sebuah agent berhasil dimanipulasi atau mengalami kegagalan.

Ke depan, keamanan Agentic AI diperkirakan berkembang dari sekadar perlindungan terhadap model menjadi perlindungan terhadap seluruh rantai tindakan agent. Model, identitas, data, tools, API, workflow, dan manusia yang memberikan otorisasi harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem keamanan.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa semakin “mandiri” sebuah AI agent, semakin penting pula mekanisme untuk membatasi kemandiriannya. Tantangan perusahaan bukan hanya membuat agent mampu bekerja tanpa manusia, tetapi memastikan agent hanya melakukan apa yang diizinkan, dapat dipantau ketika bekerja, dan dapat dihentikan ketika menyimpang dari tujuan.

Monitorday.com– Ekonomi Asia memasuki paruh kedua September 2026 dengan kondisi yang beragam. Aktivitas ekspor dan investasi terkait kecerdasan buatan (AI) masih menjadi penopang utama kawasan, terutama melalui permintaan semikonduktor, elektronik, dan infrastruktur digital. Namun, kenaikan harga minyak dan tekanan inflasi mulai mempersempit ruang gerak sejumlah negara. Conference Board mencatat kekuatan ekspor semakin menutupi tekanan yang terjadi pada permintaan domestik di sejumlah ekonomi Asia-Pasifik.

China menjadi salah satu gambaran paling jelas mengenai kondisi tersebut. Produksi industri China tumbuh 5,2 persen secara tahunan pada Agustus 2026, didorong oleh sektor teknologi, kendaraan listrik, baterai lithium-ion, dan robot industri. Namun, penjualan ritel hanya tumbuh 0,4 persen, sementara investasi properti turun 19,9 persen secara tahunan. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara sektor industri yang berkembang dan konsumsi domestik yang masih lemah.

Di Jepang, kenaikan harga energi mulai memberikan tekanan terhadap biaya impor. Impor Jepang pada Agustus meningkat 28 persen secara tahunan, sementara ekspor tumbuh 19,3 persen. Kenaikan ekspor terutama didukung permintaan produk semikonduktor dan logam nonferrous, tetapi lonjakan biaya minyak membuat Jepang mencatat defisit perdagangan sekitar 1,106 triliun yen atau sekitar US$7,12 miliar.

Tekanan energi juga terasa di pasar gas alam cair atau LNG. Menurut Reuters, permintaan LNG Asia diperkirakan turun untuk tahun kedua berturut-turut pada 2026. Harga LNG spot Asia Utara bahkan sempat mencapai US$26 per MMBtu, sekitar 150 persen lebih tinggi dibandingkan Februari. China, Jepang, dan Korea Selatan mengurangi konsumsi LNG dengan meningkatkan penggunaan batu bara, nuklir, serta gas domestik.

India menghadapi persoalan berbeda. Data terbaru menunjukkan inflasi konsumen India meningkat menjadi 4,82 persen pada Agustus, antara lain dipengaruhi kenaikan harga pangan. Pada saat yang sama, hubungan perdagangan India dengan ASEAN, Jepang, dan Korea Selatan menjadi perhatian karena defisit perdagangan dengan sejumlah mitra tersebut meningkat. Perdebatan kebijakan kini mencakup bagaimana meningkatkan ekspor dan memperbaiki pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas.

Di Asia Tenggara, tekanan energi dan perubahan rantai pasok global menjadi faktor penting. Negara-negara kawasan masih mendapatkan manfaat dari pergeseran rantai pasok dan investasi, tetapi biaya energi yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan transportasi. Conference Board menilai ketahanan ekspor Asia masih menjadi penyangga penting, sementara lemahnya kepercayaan konsumen menjadi salah satu risiko terhadap pertumbuhan.

Kondisi moneter juga semakin kompleks. Bank sentral Jepang diperkirakan menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam sekitar 31 tahun untuk menghadapi tekanan inflasi yang diperkuat kenaikan harga energi. Sementara itu, kenaikan suku bunga Federal Reserve Amerika Serikat turut memperkuat dolar dan memberikan tekanan terhadap sejumlah mata uang Asia.

Dengan demikian, ekonomi Asia saat ini memperlihatkan dua wajah. Di satu sisi, ekspor, semikonduktor, AI, dan investasi teknologi masih memberikan dorongan kuat. Di sisi lain, harga energi, inflasi, pelemahan konsumsi, serta tekanan nilai tukar menjadi tantangan yang semakin nyata. Arah ekonomi kawasan dalam beberapa bulan ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga energi, kebijakan bank sentral, perdagangan global, dan keberlanjutan investasi AI.

Monitorday.com– Perdebatan mengenai penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pendidikan anak kembali menguat. Sejumlah pendidik dan akademisi mempertanyakan apakah semakin banyak teknologi benar-benar membuat pembelajaran semakin baik, terutama ketika interaksi dengan guru, teman sebaya, keluarga, dan lingkungan sosial merupakan bagian penting dari perkembangan anak. Perdebatan ini mengemuka di tengah semakin cepatnya adopsi AI dalam pendidikan global.

Menurut The Guardian, sejumlah akademisi menanggapi gagasan bahwa AI perlu semakin diterima dalam pendidikan dengan menekankan pentingnya pengalaman belajar yang melibatkan manusia secara langsung. Mereka menilai kemampuan AI menghasilkan materi kreatif dan memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi tidak otomatis dapat menggantikan hubungan sosial, kreativitas, dan pengalaman bersama yang terbentuk melalui interaksi manusia.

Perdebatan tersebut muncul ketika AI justru mulai mengambil peran yang semakin besar dalam proses pembelajaran. Di Macquarie University, Australia, misalnya, chatbot AI digunakan dalam pembelajaran dua mata kuliah psikologi wajib. Sistem tersebut dirancang untuk memberikan pertanyaan dan membimbing mahasiswa melalui latihan berbasis skenario. Universitas menegaskan bahwa aktivitas AI tersebut hanya menjadi pelengkap pembelajaran utama.

Di tingkat global, UNESCO juga melihat persoalan ini sebagai bagian dari perubahan besar pendidikan. Dalam Digital Learning Week 2026 di Paris pada 8-11 September, UNESCO membahas bagaimana AI tutor, agentic AI, dan konten sintetis mengubah cara pengetahuan diproduksi dan divalidasi. Lebih dari 25 menteri dan perwakilan pemerintah kemudian menyerukan agar pendidikan tetap dipertahankan sebagai hak asasi dan barang publik di era AI.

Yang menjadi perhatian bukan semata-mata keberadaan AI, tetapi bagaimana teknologi tersebut digunakan. AI dapat membantu guru memberikan umpan balik, menyediakan tutor personal, mendukung siswa dengan kebutuhan khusus, dan memperluas akses terhadap sumber belajar. UNESCO bahkan baru menerbitkan kajian mengenai pemanfaatan AI dan teknologi informasi untuk mendukung siswa dengan autisme, ADHD, dan kesulitan belajar.

Namun, kemampuan teknologi tidak boleh membuat sekolah mengurangi ruang bagi percakapan, kerja kelompok, permainan, eksperimen, membaca, menulis, dan hubungan langsung antara guru dengan siswa. UNESCO dalam penghargaan ICT in Education 2026 bahkan menyoroti pentingnya penggunaan teknologi yang tetap mendorong berpikir kritis, kreativitas, imajinasi, dan proses penalaran manusia.

Karena itu, pertanyaan penting bagi sekolah bukan “AI atau manusia?”, melainkan “bagian mana yang sebaiknya dibantu AI dan bagian mana yang harus tetap dilakukan manusia?” AI dapat menjadi copilot untuk memperkuat pembelajaran, tetapi guru tetap memiliki peran dalam membangun karakter, memberikan konteks, membaca kondisi emosional siswa, membangun hubungan sosial, dan memastikan proses belajar berlangsung secara bermakna.

Pada akhirnya, pendidikan di era AI membutuhkan keseimbangan baru. Anak perlu memahami teknologi karena AI akan menjadi bagian dari kehidupan mereka, tetapi mereka juga membutuhkan pengalaman menjadi manusia: berbicara dengan orang lain, bekerja bersama, berempati, berdebat, mencipta, gagal, mencoba kembali, dan mengambil keputusan. Transformasi digital pendidikan akan berhasil bukan ketika semakin banyak aktivitas dipindahkan kepada mesin, melainkan ketika teknologi membantu manusia menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik.

Monitorday.com– Sebanyak 46 persen siswa berusia 15 tahun di negara-negara OECD mengaku menggunakan chatbot Artificial Intelligence (AI) setidaknya sekali dalam sepekan untuk membantu belajar. Data tersebut merupakan bagian dari hasil PISA 2025 yang dirilis OECD pada 8 September 2026 dan melibatkan lebih dari 760.000 siswa di 91 negara dan ekonomi.

Angka tersebut menunjukkan bahwa AI telah menjadi bagian dari kehidupan belajar generasi muda. Chatbot digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari membantu memahami materi, melakukan riset awal mengenai topik tertentu, merangkum bacaan, hingga menyusun teks untuk tugas. Penggunaan AI untuk membantu belajar menjadi tujuan yang paling banyak dilaporkan dibandingkan penggunaan untuk tugas akademik tertentu.

Namun, data PISA memperlihatkan hubungan yang tidak sederhana antara penggunaan AI dan prestasi siswa. Siswa yang menggunakan AI untuk tugas spesifik seperti merangkum teks, melakukan riset, atau menyusun tulisan justru memperoleh skor sains lebih rendah dibandingkan siswa yang tidak menggunakan AI untuk tujuan tersebut. Selisihnya rata-rata sekitar 20 poin, atau setara kira-kira satu tahun pembelajaran.

Menurut OECD, temuan tersebut tidak berarti AI selalu merugikan pembelajaran. Siswa yang menggunakan AI secara moderat untuk membantu belajar memiliki capaian yang relatif sama dengan siswa yang tidak menggunakan AI. Bahkan, siswa yang sering menggunakan AI untuk belajar dan mendapatkan pembelajaran di sekolah tentang cara menilai kualitas informasi yang dihasilkan AI cenderung memiliki capaian sains sedikit lebih tinggi.

Persoalannya kemudian bukan lagi apakah siswa menggunakan AI atau tidak, melainkan bagaimana AI digunakan. Penggunaan AI untuk memperoleh jawaban siap pakai berpotensi mengurangi proses berpikir dan usaha siswa. Sebaliknya, AI dapat menjadi alat belajar ketika siswa tetap membaca, memeriksa bukti, mempertanyakan jawaban, membandingkan sumber, dan memahami alasan di balik sebuah jawaban.

Temuan PISA juga menjadi semakin penting karena kemampuan membaca siswa mengalami penurunan. OECD mencatat skor membaca rata-rata negara-negara OECD turun 28 poin antara 2015 dan 2025. Penurunan terutama terlihat pada kemampuan yang sangat penting di era AI, seperti mengevaluasi informasi, menghubungkan berbagai sumber, dan berpikir kritis.

Indonesia bahkan mencatat tingkat penggunaan AI yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata OECD. Sebanyak 53 persen siswa Indonesia melaporkan menggunakan chatbot AI untuk membantu belajar sedikitnya sekali dalam sepekan. Penggunaan untuk merangkum teks mencapai 39 persen, melakukan riset awal 32 persen, dan membantu menyusun teks tugas 30 persen. Hanya 7 persen siswa Indonesia yang melaporkan tidak pernah atau hampir tidak pernah menggunakan AI untuk berbagai tugas sekolah yang ditanyakan dalam PISA.

Data tersebut memberikan pesan penting bagi transformasi digital pendidikan Indonesia. Sekolah tidak cukup hanya menyediakan akses terhadap AI. Siswa perlu dibekali literasi AI agar mampu menilai apakah jawaban AI benar, menemukan kesalahan, memeriksa sumber, memahami bias, dan menggunakan AI sebagai alat berpikir, bukan sebagai mesin pengganti berpikir.

Pada akhirnya, tantangan pendidikan di era AI bukan menjauhkan siswa dari teknologi, tetapi memastikan teknologi memperkuat kemampuan manusia. AI dapat menjadi copilot dalam pembelajaran, tetapi kemampuan membaca, bernalar, memecahkan masalah, berpikir kritis, dan mengambil keputusan tetap menjadi fondasi yang tidak boleh digantikan.

Monitorday.com– Perkembangan Agentic AI tidak hanya mengubah cara perusahaan mengotomatisasi pekerjaan, tetapi juga melahirkan kebutuhan baru terhadap identitas digital bagi AI agent. Ketika sebuah agent dapat mengakses database, menggunakan aplikasi, memanggil API, mengirim dokumen, atau melakukan transaksi atas nama organisasi, perusahaan perlu mengetahui secara pasti siapa atau apa yang melakukan setiap tindakan tersebut.

Berbeda dengan chatbot konvensional yang umumnya hanya memberikan informasi kepada pengguna, agent memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan. Kondisi ini membuat konsep identitas dan otorisasi menjadi semakin penting. Setiap agent idealnya memiliki identitas yang dapat diverifikasi, kredensial yang terkelola, serta hak akses yang disesuaikan dengan fungsi dan tingkat risiko pekerjaannya.

Menurut Microsoft, organisasi memasuki era ketika AI agent perlu diperlakukan sebagai entitas digital yang memiliki identitas dan akses terkontrol. Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan menerapkan prinsip least privilege, sehingga agent hanya memperoleh akses terhadap data, aplikasi, dan tools yang benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan tugasnya (Microsoft, 2025).

Kebutuhan tersebut semakin kompleks ketika satu perusahaan menjalankan ratusan bahkan ribuan agent. Muncul risiko yang dikenal sebagai agent sprawl, yaitu pertumbuhan jumlah AI agent tanpa sistem inventarisasi, kontrol akses, dan governance yang memadai. Jika tidak dikelola, organisasi dapat kehilangan visibilitas mengenai agent apa saja yang aktif, data apa yang mereka akses, dan tindakan apa yang mereka lakukan.

Dalam arsitektur enterprise, identitas agent kemudian perlu dihubungkan dengan sistem identity and access management (IAM), API security, secrets management, serta mekanisme audit. Setiap tindakan agent dapat dicatat sehingga organisasi memiliki audit trail untuk mengetahui kapan agent bekerja, sistem apa yang diakses, keputusan apa yang dibuat, dan siapa yang memberikan otorisasi.

Risiko keamanan juga meningkat karena agent dapat mengakses berbagai tools secara otomatis. Agent yang memperoleh hak akses terlalu luas berpotensi melakukan tindakan di luar tujuan awal akibat kesalahan konfigurasi, manipulasi instruksi, prompt injection, atau kompromi terhadap salah satu sistem yang digunakannya. Karena itu, keamanan agentic AI tidak cukup hanya mengandalkan keamanan model AI.

Perusahaan juga mulai membutuhkan pendekatan zero trust untuk AI agent. Artinya, setiap permintaan akses harus diverifikasi berdasarkan identitas, konteks, tujuan, dan tingkat kewenangan, bukan semata-mata karena agent tersebut berada di dalam lingkungan perusahaan. Untuk aktivitas berisiko tinggi, sistem dapat menerapkan persetujuan manusia sebelum tindakan dijalankan.

Perubahan ini menunjukkan bahwa ketika AI berubah dari assistant menjadi worker, konsep keamanan digital juga harus berkembang. Masa depan enterprise AI bukan hanya tentang memberikan agent kemampuan untuk bekerja, tetapi memastikan setiap agent memiliki identitas yang jelas, akses yang terbatas, aktivitas yang dapat diaudit, dan kewenangan yang dapat dicabut kapan saja.

Dengan demikian, identitas AI agent berpotensi menjadi salah satu komponen fundamental infrastruktur perusahaan AI-native. Semakin banyak pekerjaan yang didelegasikan kepada mesin, semakin penting bagi organisasi untuk dapat menjawab pertanyaan sederhana tetapi krusial: agent mana yang melakukan tindakan ini, atas kewenangan siapa, menggunakan data apa, dan sampai sejauh mana agent tersebut boleh bertindak?