Monitorday.com – Pemerintah mulai melakukan intervensi besar-besaran di pasar obligasi guna menahan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang belakangan terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Setiap hari, dana sekitar Rp2 triliun digelontorkan ke pasar obligasi untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/5/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah masuk langsung ke pasar obligasi secara bertahap untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mengantisipasi arus keluar modal asing yang berpotensi memperparah tekanan di pasar keuangan.

“Kita sudah masuk ke bond market bertahap. Saya akan masuk setiap hari ke bond market. Saya minta masuk Rp2 triliun tiap hari,” ujar Purbaya di Jakarta.

Langkah tersebut diambil setelah nilai tukar rupiah sempat tertekan mendekati level Rp17.500 per dolar AS. Pemerintah khawatir pelemahan yang berlanjut dapat memicu investor asing melepas obligasi negara dan menarik dana mereka keluar dari Indonesia.

Purbaya menjelaskan, intervensi dilakukan dengan menjaga harga obligasi negara tetap stabil. Dengan harga obligasi yang terjaga atau meningkat, investor asing dinilai masih memiliki peluang memperoleh keuntungan atau capital gain sehingga minat terhadap pasar obligasi Indonesia tetap tinggi.

“Kalau yield turun berarti harga bond naik. Nanti ada potensi capital gain. Jadi pasar bond kita menarik,” katanya.

Menteri Keuangan menegaskan dana intervensi tersebut bukan berasal dari utang baru maupun tambahan anggaran negara. Pemerintah memanfaatkan pengelolaan kas negara dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini disebut mencapai sekitar Rp420 triliun.

Menurutnya, penggunaan dana kas negara itu bersifat pengelolaan likuiditas atau cash management sehingga dana negara tetap aman dan hanya diputar untuk menjaga sentimen positif di pasar keuangan domestik.

Sebelumnya, Purbaya juga telah memberi sinyal pemerintah akan membantu Bank Indonesia melalui skema Bond Stabilization Fund (BSF). Pernyataan tersebut disampaikan pada 12 Mei 2026 di kantor Kementerian Keuangan saat rupiah mulai menembus level Rp17.500 per dolar AS.

Pemerintah berharap intervensi rutin di pasar obligasi dapat meredam gejolak pasar keuangan dalam beberapa pekan ke depan sekaligus mengembalikan stabilitas pergerakan rupiah terhadap dolar AS.

Monitorday.com – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) membuat terobosan baru dalam sistem pengembangan karier dosen. Kampus swasta tersebut resmi menerapkan pemisahan jalur karier dosen berdasarkan minat dan kompetensi masing-masing, yakni sebagai pengajar, peneliti, atau fokus pada pengabdian masyarakat.

Kebijakan baru itu disampaikan langsung oleh Rektor UMY, Achmad Nurmandi, dalam forum Focus Group Discussion (FGD) bersama pimpinan fakultas, program studi, dan ketua pusat studi di lingkungan UMY, Jumat (15/5/2026).

Melalui kebijakan tersebut, dosen tidak lagi diwajibkan menjalankan seluruh tugas tridarma perguruan tinggi dengan porsi yang sama secara bersamaan. UMY memberikan ruang bagi para dosen untuk memilih jalur karier sesuai kekuatan dan talenta mereka.

Nurmandi menilai selama ini banyak dosen menghadapi beban kerja yang terlalu berat dan tidak realistis. Menurutnya, dosen dituntut mengajar hingga 40 SKS per tahun, namun tetap dibebani target publikasi ilmiah dalam jumlah besar.

“Kalau harus publikasi 3-4 per tahun dan tetap diharuskan mengajar sampai 40 SKS, ya bisa dipastikan akan kesulitan. Ini tidak mungkin,” ujar Nurmandi.

Dalam skema baru tersebut, UMY membagi karier dosen menjadi tiga jalur utama.

1. Jalur Pengajar

Dosen pada jalur ini akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Mereka diarahkan memperkuat metode pengajaran, pengembangan kurikulum, pendampingan mahasiswa, hingga inovasi pembelajaran berbasis teknologi.

UMY berharap jalur ini mampu menghasilkan lulusan berkualitas melalui proses pembelajaran yang lebih optimal.

2. Jalur Peneliti

Bagi dosen yang memilih jalur peneliti, fokus utama diarahkan pada pengembangan karya ilmiah, publikasi internasional, kolaborasi riset, dan inovasi akademik. Dosen peneliti tidak lagi dibebani kewajiban mengajar penuh seperti sebelumnya.

Menurut Nurmandi, dosen yang memiliki bakat kuat dalam riset perlu diberi ruang lebih luas untuk berkembang.

“Dosen yang memang talentanya riset, sebaiknya memang difokuskan untuk riset saja. Riset itu dunia yang selalu menjanjikan, dan bagi saya pribadi, menyenangkan,” katanya.

Kebijakan tersebut juga berlaku bagi pejabat struktural kampus seperti dekan hingga rektor yang tidak lagi dibebani target publikasi setara dosen peneliti.

3. Jalur Pengabdian Masyarakat

Selain pengajar dan peneliti, UMY juga membuka jalur khusus bagi dosen yang ingin fokus pada pengabdian masyarakat. Jalur ini diarahkan untuk memperkuat kontribusi kampus dalam pemberdayaan sosial, pendampingan masyarakat, pengembangan desa, hingga program kemanusiaan.

Melalui skema tersebut, dosen diharapkan dapat menjadi penghubung antara dunia akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat.

UMY menilai kebijakan pemisahan jalur karier dosen merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus reputasi kampus di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Hilirisasi UMY, Supriyatiningsih, mengatakan pihak kampus juga tengah merevitalisasi pusat studi agar lebih produktif menghasilkan publikasi ilmiah dan kerja sama internasional.

Menurutnya, pusat studi akan menjadi salah satu motor utama dalam meningkatkan reputasi akademik UMY di level global.

“Pusat Studi adalah salah satu jangkar UMY untuk bisa menempatkan universitas ini pada proses-proses akademik,” ujar Supriyatiningsih.

Kebijakan pemisahan jalur karier dosen ini dinilai menjadi salah satu terobosan baru dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia, terutama dalam upaya menyesuaikan beban kerja dosen dengan kompetensi dan produktivitas masing-masing.

Monitorday.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengecam keras tindakan militer Israel yang mencegat armada misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di perairan Siprus, Mediterania Timur. Dalam insiden tersebut, sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi dilaporkan ikut terdampak.

Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah Indonesia menilai tindakan Israel sebagai pelanggaran terhadap misi kemanusiaan yang bertujuan menyalurkan bantuan ke Jalur Gaza, Palestina.

“Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan Militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” ujar Yvonne kepada awak media, Senin (18/5).

GSF merupakan inisiatif internasional untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang masih mengalami blokade total di tengah agresi Israel.

Berdasarkan informasi sementara, sedikitnya 10 kapal dilaporkan telah ditahan, termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys. Salah satu WNI bernama Andi Angga Prasadewa yang merupakan delegasi Global Peace Convoy Indonesia (GPCI)–Rumah Zakat diketahui berada di kapal Josef.

Sementara itu, kapal yang membawa jurnalis Republika, Bambang Noroyono, hingga kini belum dapat dihubungi dan status kapalnya masih belum diketahui.

Yvonne menyebut situasi di lapangan masih berkembang sangat cepat dan pemerintah terus memantau perkembangan terbaru.

“Situasi di lapangan masih sangat dinamis dan kemungkinan perkembangan tetap perlu diantisipasi,” katanya.

Kemlu RI mendesak pemerintah Israel segera membebaskan seluruh kapal beserta awak misi kemanusiaan yang ditahan serta menjamin distribusi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional.

Sejak awal insiden, Kemlu RI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah antisipatif guna memastikan keselamatan para WNI dan mempercepat proses pemulangan jika diperlukan.

Selain itu, Kemlu juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi para WNI yang berada dalam misi tersebut.

“Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” lanjut Yvonne.

Mengacu pada informasi dari akun Instagram GPCI, terdapat sembilan WNI yang ikut dalam pelayaran kemanusiaan tersebut. Mereka antara lain Herman Budianto Sudarsono, Ronggo Wirasanu, Andi Angga Prasadewa, Aras Asad Muhammad, Hendro Prasetyo, Andre Prasetyo Nugroho, dan Rahendro Herubowo.

Pemimpin Redaksi Republika, Andi Muhyidin, menegaskan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap keselamatan para relawan dan jurnalis yang terlibat dalam misi kemanusiaan tersebut.

“Keselamatan mereka menjadi perhatian serius kami,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Ia juga menegaskan dukungan terhadap misi kemanusiaan internasional untuk Palestina.

“Kami berdiri bersama para relawan kemanusiaan dunia. Dan kami menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap misi kemanusiaan di perairan internasional,” kata Andi.

Monitorday.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah mengkaji kebijakan yang mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon seluler saat melakukan registrasi akun. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat akuntabilitas pengguna dan menjaga ketahanan ruang digital nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan rencana tersebut saat ini masih dalam tahap konsultasi publik. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

“Ini yang sedang kita godok dengan konsultasi publik tentunya agar bagaimana orang ketika masuk ke sosial media wajib menaruh nomor teleponnya sehingga identitasnya jelas,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, saat ini pencantuman nomor telepon dalam pembuatan akun media sosial masih bersifat opsional. Jika kebijakan diterapkan, identitas pengguna dinilai akan lebih jelas sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab terhadap konten yang diunggah.

“Mereka menjadi akuntabel atau bertanggung jawab terhadap tulisan-tulisan yang ditayangkan,” katanya.

Selain mewajibkan nomor telepon, Kemkomdigi juga berencana memperkuat sistem identitas digital terverifikasi melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE). Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menghadapi ancaman misinformasi, disinformasi, serta penyalahgunaan teknologi deepfake di ruang digital.

Dalam upaya pengawasan, Kemkomdigi disebut terus melakukan patroli siber untuk menindak konten disinformasi dan ujaran kebencian melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap platform digital dengan meminta laporan transparansi dan penjelasan terkait sistem moderasi konten.

Namun, Meutya mengungkapkan tingkat kepatuhan platform digital terhadap permintaan moderasi konten dari pemerintah masih rendah, yakni sekitar 20 persen.

Karena itu, pemerintah mulai melakukan pemeriksaan dan investigasi langsung terhadap sejumlah platform digital. Salah satunya adalah Meta terkait penanganan hoaks kesehatan dan kepatuhan terhadap aturan perlindungan anak dalam PP Tunas.

Pemerintah juga mempertimbangkan aturan yang mewajibkan platform digital memiliki kantor perwakilan di Indonesia agar koordinasi terkait perlindungan ruang digital dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Meutya menegaskan penguatan ketahanan nasional di ruang digital tidak hanya dilakukan melalui pengawasan platform, tetapi juga lewat edukasi langsung kepada masyarakat.

“Kita meyakini bahwa hal-hal untuk menjaga ketahanan nasional di sosial media tidak berarti seluruh kegiatannya harus di media sosial. Tapi, pertemuan-pertemuan fisik dengan masyarakat, diskusi, sosialisasi, edukasi, itu menjadi peran yang juga amat penting,” ujarnya.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna memperkuat postur pertahanan udara Indonesia secara komprehensif. Alutsista yang diserahkan pada Senin (18/05/2026) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta yakni enam pesawat MRCA Rafale, empat pesawat Falcon 8X, satu pesawat Airbus A400M MRTT, satu missile meteor dan enam smart weapon hammer, serta satu radar GCI GM403.

Mengawali proses penyerahan, Presiden Prabowo melepas tirai logo Skadron Udara 12 di bagian depan badan pesawat MRCA Rafale. Selanjutnya, Presiden melakukan prosesi penyiraman air ke bagian depan pesawat.

Rangkaian prosesi penyerahan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kunci pesawat secara simbolis oleh Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Setelahnya, Panglima TNI menyerahkan kunci tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Usai prosesi, Presiden langsung meninjau pesawat MRCA Rafale, serta alutsista lainnya. Dalam keterangannya usai peninjauan, Kepala Negara menyampaikan bahwa penambahan alutsista ini sebagai tonggak penguatan pertahanan nasional.

“Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita, penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima ada enam pesawat tempur ya Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP dan A400, ada radar juga,” ucap Presiden.

Kehadiran berbagai platform pertahanan udara ini menandai langkah strategis pemerintah dalam membangun kekuatan udara yang terintegrasi. Pesawat MRCA Rafale akan memperkuat kemampuan tempur udara-ke-udara dan udara-ke-darat TNI AU melalui dukungan rudal jarak jauh meteor dan hammer.

Sementara, pesawat Falcon 8X akan mendukung mobilitas strategis, misi komando, dan pengawasan. Adapun pesawat A400M MRTT menjadi elemen penting dalam memperkuat kemampuan angkut strategis dan pengisian bahan bakar di udara.

Di sisi lain, radar GCI GM403 akan berfungsi sebagai sistem deteksi dini terhadap ancaman udara. Radar ini turut membantu mengarahkan pesawat tempur menuju sasaran yang melanggar kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Sebelumnya, alutsista strategis berupa satu pesawat Airbus A400M telah diserahkan kepada TNI pada November 2025 lalu. Pesawat ini telah menambah kekuatan TNI Angkatan Udara dalam berbagai operasi.

Turut hadir dalam acara penyerahan tersebut yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, dan para kepala staf angkatan. Tampak hadir pula sejumlah perwakilan negara sahabat.

Monitorday.com – Muhammadiyah terus memperluas kontribusinya di sektor kesehatan dengan memulai pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah di Kabupaten Lombok Timur. Kehadiran rumah sakit tersebut diharapkan mampu meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah yang masih membutuhkan fasilitas medis memadai.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menegaskan pembangunan rumah sakit itu menjadi bukti komitmen Muhammadiyah dalam menghadirkan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Rumah sakit ini sebagai bukti bahwa Muhammadiyah kalau sudah berniat, sulit dihentikan,” ujar Abdul Mu’ti saat meresmikan pembangunan RS Muhammadiyah Lombok Timur, Minggu (17/5/2026).

Abdul Mu’ti mengaku mengikuti langsung proses pembangunan rumah sakit tersebut sejak awal. Menurutnya, berbagai tantangan yang muncul tidak mengurangi semangat Muhammadiyah untuk mewujudkan fasilitas kesehatan baru bagi masyarakat NTB.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI itu juga mencontohkan sejumlah proyek Muhammadiyah di berbagai daerah yang berhasil diwujudkan meski berawal dari keterbatasan anggaran. Ia menilai semangat gotong royong menjadi kekuatan utama Muhammadiyah dalam membangun fasilitas sosial dan kesehatan.

“Orang Muhammadiyah itu kalau sudah punya niat, susah dihentikan. Kadang bedanya tipis antara niat dan nekat. Rancangan Rp100 miliar, mulainya Rp100 juta, tapi selesai juga,” kata Abdul Mu’ti yang disambut tawa hadirin.

Menurutnya, Muhammadiyah kini memiliki sistem dukungan antardaerah yang memungkinkan wilayah lebih maju membantu daerah berkembang, termasuk dalam penyediaan ambulans, alat kesehatan, hingga pendampingan manajemen rumah sakit.

“Tujuannya agar layanan kesehatan benar-benar bisa menjangkau masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Selain pembangunan fasilitas kesehatan, Abdul Mu’ti juga menekankan pentingnya membangun budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kesehatan tidak hanya bergantung pada rumah sakit, tetapi juga pola hidup sehari-hari.

Mengacu pada data Kementerian Kesehatan, ia menyebut masalah kesehatan yang banyak dialami anak sekolah saat ini meliputi gangguan gigi, mata, dan telinga akibat pola makan tidak sehat, penggunaan gawai berlebihan, serta minim aktivitas fisik.

“Lebih baik membangun masyarakat yang hidup sehat dan lingkungan yang sehat daripada hanya membangun rumah sakit,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, menyampaikan apresiasi atas pembangunan RS Muhammadiyah Lombok Timur. Ia optimistis rumah sakit tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.

Menurut Iqbal, rumah sakit itu ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Pemerintah daerah pun mengajak seluruh pihak mendukung proses pembangunan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal.

“RS ini direncanakan beroperasi Oktober 2026. Mari kita dukung untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Iqbal.

Ia juga menilai Muhammadiyah memiliki pengalaman panjang dan sumber daya manusia yang kuat dalam mengelola lembaga pendidikan serta kesehatan. Karena itu, ia yakin rumah sakit tersebut akan berkembang pesat dan memberi manfaat besar bagi masyarakat Lombok Timur.

Pembangunan RS Muhammadiyah Lombok Timur sekaligus memperkuat peran organisasi keagamaan dalam mendukung pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, di tengah meningkatnya kebutuhan layanan medis masyarakat daerah.

Monitorday.com – Ramainya pembahasan mengenai perubahan nama program studi teknik menjadi rekayasa di kalangan akademisi dan mahasiswa akhirnya mendapat penjelasan resmi dari pemerintah. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI memastikan perguruan tinggi tidak diwajibkan mengubah nomenklatur program studi teknik yang telah lama digunakan.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai tafsir terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 96/B/KPT/2025 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi.

Dalam keputusan itu, pemerintah memang memperkenalkan istilah “rekayasa” sebagai padanan resmi kata engineering dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, istilah “teknik” tetap diakui dan sah digunakan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

“Tidak perlu dilakukan perubahan terhadap nama-nama program studi teknik yang saat ini telah ada. Tidak terdapat kebijakan yang mewajibkan perguruan tinggi mengubah nomenklatur ‘Teknik’ menjadi ‘Rekayasa’,” tulis Kemdiktisaintek dalam keterangan resminya, Sabtu (16/5/2026).

Klarifikasi tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran sejumlah kampus yang sebelumnya mengira mereka harus melakukan perubahan administratif besar-besaran, mulai dari penyesuaian dokumen akademik, akreditasi, hingga identitas program studi.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH), memiliki fleksibilitas untuk menggunakan nama program studi yang sepadan dengan nomenklatur resmi pemerintah. Kampus juga diberikan ruang menyesuaikan nama prodi dengan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan kurikulum masing-masing.

Kemdiktisaintek menegaskan penggunaan istilah “rekayasa” bukan untuk menggantikan istilah “teknik” yang selama ini telah melekat kuat dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia. Keduanya tetap berada dalam rumpun keilmuan engineering.

Secara bahasa, rekayasa merupakan terjemahan baku dari engineering dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rekayasa diartikan sebagai penerapan kaidah ilmu dalam perancangan, pembangunan, dan pengoperasian teknologi maupun sistem secara efektif dan efisien.

Meski begitu, nomenklatur yang telah lama dikenal seperti teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, dan teknik kimia tetap sah serta diakui secara akademik.

Pemerintah juga menilai istilah “rekayasa” lebih relevan digunakan pada bidang multidisipliner dan teknologi baru yang terus berkembang. Beberapa di antaranya seperti rekayasa perangkat lunak, rekayasa hayati, teknologi rekayasa komputer, dan teknologi rekayasa material maju.

Pengamat pendidikan tinggi, Eko H, menilai fleksibilitas nomenklatur tersebut justru menjadi keuntungan bagi perguruan tinggi dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan industri dan tren global.

Di sisi lain, istilah “teknik” yang telah mapan dinilai tetap memiliki kekuatan historis dan pengakuan luas di masyarakat maupun dunia kerja.

Kebijakan ini dinilai menjadi upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara modernisasi pendidikan tinggi dan identitas akademik yang telah berkembang selama puluhan tahun di Indonesia.

Dengan adanya penegasan terbaru dari Kemdiktisaintek, masyarakat dan civitas akademika diharapkan tidak lagi salah memahami kebijakan nomenklatur program studi. Perguruan tinggi tetap bebas menggunakan istilah “teknik” tanpa khawatir kehilangan pengakuan akademik maupun legalitas program studinya.

Ke depan, pemerintah juga membuka ruang lebih luas bagi kampus untuk mengembangkan nomenklatur program studi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan industri global.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan bangsa. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara pada acara panen raya jagung serentak kuartal II dan groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri serta launching operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Tahun 2026 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pada Sabtu (16/05/2026).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui sinergi berbagai program strategis pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga pembangunan desa nelayan yang didukung sektor pertanian, peternakan, dan perikanan nasional.

“Dengan Koperasi Merah Putih, MBG, Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita, produksi pangan kita aman. Aman karbohidrat, aman protein, aman ternak. Jagung strategis untuk pakan ternak. Jadi kedaulatan kita terjaga dan diamankan,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa program MBG akan terus dilanjutkan karena memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, Kepala Negara mengingatkan agar pelaksanaannya dilakukan secara tertib dan bebas dari penyelewengan.

“MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam. Tidak boleh ada penyelewengan karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat,” imbuh Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut mengapresiasi langkah Polri dalam memperkuat infrastruktur pangan nasional melalui pembangunan gudang ketahanan pangan dan pengoperasian SPPG di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan bahwa keberadaan fasilitas tersebut akan mendukung stabilitas pasokan pangan sekaligus pemenuhan gizi masyarakat.

“Groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan ditambah yang 18 sudah kau bangun, luar biasa. Launching Operasional 166 SPPG baru juga terima kasih. Sehingga saudara nanti akan berperan penting,” tutur Presiden Prabowo.

Selain memperkuat ketahanan pangan, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan. Pemerintah, lanjut Presiden, akan terus memperbaiki fasilitas pendidikan, memperluas Sekolah Rakyat, hingga menghadirkan teknologi pembelajaran digital di seluruh sekolah Indonesia agar seluruh anak bangsa memiliki kesempatan belajar yang setara.

“Kita bertekad untuk memperbaiki seluruh sekolah Indonesia untuk anak-anak rakyat kita. Kita bertekad semua anaknya orang yang paling lemah bisa sekolah dengan baik. Kita bangun sekolah rakyat. Kalau tidak salah di Tuban sudah ada sekolah rakyat. Akan kita tingkatkan jumlahnya dan kemampuannya,” pungkas Kepala Negara 

Monitorday.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, sampai saat ini Polri sudah memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ini terkait dengan langkah mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.

Kapolri mengungkapkan hal itu saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

“Di sisi lain, dalam mendukung MBG, sampai dengan hari ini, kami laporkan Polri telah memiliki 1.376 SPPG,” kata Sigit.

Menurut dia, ribuan SPPG itu terdiri atas 736 SPPG telah beroperasi, 172 persiapan operasional, dan 468 SPPG dalam tahap pembangunan. 

Ia menjelaskan, jika seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang dan menyerap 68.800 tenaga kerja.

Dalam memenuhi standar kelayakan dan keamanan pangan, jelas dia, SPPG Polri telah memiliki sejumlah sertifikat, yakni Sertifikat Penjamah Makanan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Jaminan Produk Halal, Sertifikat Uji Laboratorium Air.