Monitorday.com – Di tengah upaya pemerintah memperketat penggunaan anggaran negara, satu hal dipastikan tetap berjalan: pelayanan gizi untuk masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, disebut tetap berada pada jalur prioritas.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah bukanlah bentuk pengurangan komitmen terhadap program MBG. Sebaliknya, kebijakan tersebut diarahkan agar penggunaan anggaran negara semakin tepat sasaran dan berdampak lebih luas.

“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal,” ujar Nanik dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 27 Mei 2026.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antara BGN dan Kementerian Keuangan berjalan intensif untuk memastikan keberlanjutan program tetap terjaga. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan bahwa tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, sekaligus berkelanjutan.

“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, Badan Gizi Nasional memperoleh pagu anggaran sebesar Rp268 triliun. Dana tersebut difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Program ini terus menunjukkan ekspansi yang signifikan. Hingga 24 Mei 2026, MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di seluruh Indonesia. Jumlah itu mencerminkan skala besar program yang kini menjadi salah satu tulang punggung intervensi pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat.

Meski sejumlah pos operasional mengalami penyesuaian sebagai bagian dari efisiensi anggaran, pemerintah memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Fokus utama justru diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan agar program semakin efektif.

Bagi BGN, efisiensi bukan sekadar penghematan anggaran, melainkan momentum untuk memperkuat kualitas tata kelola program. Dengan sistem yang lebih terukur dan penggunaan anggaran yang lebih cermat, manfaat program diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” tutup Nanik.

Monitorday.com– Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tengah mempercepat implementasi program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah 3T, dengan fokus pada penguatan ekonomi lokal. Kebijakan ini menekankan penggunaan seluruh bahan baku dari produksi masyarakat setempat, menjadikan program tersebut tidak hanya sebagai inisiatif pemenuhan gizi, tetapi juga pendorong ekonomi daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Bernardus B. Gela, memimpin rapat pembahasan kesiapan di Waibakul pada Selasa (26/5/2026), menegaskan pentingnya program ini dalam mencapai kemandirian pangan. Sumba Tengah merupakan salah satu dari 37 lokasi pembangunan dapur 3T secara nasional, di mana 12 di antaranya telah terdaftar di portal Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketentuan nasional yang ketat mewajibkan seluruh bahan baku untuk dapur MBG 3T tidak boleh berasal dari luar daerah. Aturan ini mendorong pemerintah daerah untuk membangun dan memperkuat rantai pasok pangan yang solid, agar dapur-dapur tersebut dapat sepenuhnya didukung oleh hasil pertanian masyarakat Sumba Tengah.

Untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkelanjutan dan berbasis lokal, Program PK POM yang digagas Bupati Paulus S. K. Limu menjadi sorotan utama. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat ketersediaan pangan melalui pengelolaan kebun dan produksi pertanian masyarakat, dengan tujuan menjadi pemasok utama bagi kebutuhan dapur MBG.

Dalam rencana implementasinya, seluruh kebun yang dikelola melalui Program PK POM akan berfungsi sebagai sumber utama bahan baku untuk operasional dapur MBG. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi petani lokal sekaligus menjamin ketahanan pangan di tingkat komunitas secara mandiri.

Selain dapur 3T, rapat juga membahas kemajuan dapur aglomerasi yang dirancang untuk melayani ribuan penerima manfaat dengan skala produksi makanan yang lebih besar. Dari 12 titik yang direncanakan, baru satu dapur aglomerasi yang saat ini telah beroperasi, dengan pemerintah daerah mensyaratkan dapur-dapur tersebut bernaung di bawah satu yayasan agar dapat terdaftar dalam sistem BGN. Target penyelesaian pembangunan dan operasional dapur adalah 45 hari setelah verifikasi.

Monitorday.com– Ratusan warga negara Indonesia di Paris, Prancis, menyambut antusias kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa, 26 Mei 2026. Mereka berkumpul sejak pagi di hotel tempat Kepala Negara bermalam selama berada di Paris, menurut BPMI Setpres.

Di antara warga yang hadir, Ruth, perempuan asal Blitar yang telah menetap selama 23 tahun di Prancis, mengaku sangat bahagia karena dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo untuk pertama kalinya. Meski hanya berkesempatan berjabat tangan, Ruth menyebut momen itu sangat berkesan dan membuatnya merasa terhormat.

“Saya sangat terima kasih sekali kepada beliau, Bapak Prabowo sudah menyempatkan untuk bertemu dengan warga Indonesia di sini. Walaupun sekedar berjabat tangan, saya sangat tersentuh sekali. Saya sangat terhormat ya bisa bertemu dengan beliau,” kata Ruth. Ia juga menyampaikan sambutan dalam bahasa Prancis, “Bienvenue, Bapak Presiden Prabowo Subianto.”

Kesan mendalam juga dirasakan para mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Prancis. Reval bersama Evelyn dan Syeril mengaku bangga karena dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Bagi mereka, kesempatan tersebut menjadi pengalaman langka yang tidak setiap hari dapat dirasakan mahasiswa Indonesia di luar negeri.

“Perasaannya sangat bangga ya, dan sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Presiden secara langsung. Apalagi kami as a student di Prancis ini merupakan suatu opportunity yang tidak semua orang bisa. Jadi kami sangat senang sekali,” kata Reval.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga berbincang singkat dengan para mahasiswa. Kepala Negara menanyakan bidang studi dan jenjang pendidikan mereka, sekaligus memberikan dorongan agar terus belajar dengan sungguh-sungguh.

Evelyn menyampaikan apresiasi karena Presiden Prabowo tetap meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan mahasiswa Indonesia di Prancis. Menurutnya, pendekatan tersebut memberi kebanggaan tersendiri bagi para pelajar Indonesia yang sedang menimba ilmu di luar negeri.

Para mahasiswa juga berharap kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Menurut Syeril, hubungan baik Indonesia dan Prancis telah memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa Indonesia, sekaligus membuka peluang lebih luas untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan WNI di Paris menjadi momen emosional yang memperkuat rasa kedekatan dengan Tanah Air. Bagi diaspora dan mahasiswa Indonesia di Prancis, kehadiran Presiden menjadi pengingat bahwa di mana pun mereka berada, mereka tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Bandara Orly, Paris, Republik Prancis, pada Selasa (26/05/2026), sekitar pukul 10.00 waktu setempat (WS) setelah menempuh 16 jam penerbangan. Ketibaan di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo.

“Ketibaan ini menandai dimulainya rangkaian state visit (kunjungan resmi kenegaraan) Presiden Prabowo di Prancis, yang undangannya telah diagendakan sejak tahun lalu dan sempat mengalami beberapa kali penjadwalan ulang,” tulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

Di bawah tangga pesawat, ketibaan Kepala Negara di bandara disambut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Solidaritas Prancis Jean-Pierre Farandou dan regu jajar kehormatan. Tidak hanya itu, kunjungan Presiden Prabowo di Prancis turut disambut penuh antusias oleh ratusan warga negara Indonesia yang telah menunggu sejak pagi hari di hotel tempat Kepala Negara menginap.

Kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo diharapkan makin memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Prancis. Seskab menyampaikan bahwa saat ini kedua negara memiliki sejumlah kerja sama strategis di berbagai bidang.

“Saat ini, Indonesia memiliki banyak kerja sama super strategis dengan Prancis, dan state visit ini diharapkan makin memperkuat posisi Indonesia di Eropa, khususnya Prancis,” katanya.

Selain itu, menurut Seskab, hubungan bilateral Indonesia dan Prancis juga dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam hubungan global.

“Indonesia menjadi salah satu gerbang utama hubungan Eropa ke Asia, sementara Prancis merupakan gerbang penting bagi hubungan Asia—khususnya Asia Tenggara—menuju kawasan Eropa,” tulisnya.

Dalam keterangan tertulisnya, Seskab turut menyampaikan agenda Presiden Prabowo sebelum memulai rangkaian acara resmi kenegaraan.

“Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan salat Iduladha dan silahturahmi dengan WNI di Wisma KBRI Paris,” tandasnya.

Monitorday.com – Pemerintah kembali menggulirkan program diskon tiket pesawat dan angkutan transportasi selama periode libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Kebijakan ini disiapkan sebagai bagian dari stimulus ekonomi pada semester II tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat pemerintah yang membahas berbagai insentif bagi masyarakat.

“Terkait dengan diskon transportasi dan juga diskon untuk angkutan udara selama liburan sekolah nanti dan juga untuk Nataru,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp190 miliar untuk program diskon transportasi selama masa libur sekolah. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 3.074.889 penerima manfaat.

Sementara itu, untuk periode Natal dan Tahun Baru, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp161,4 miliar dengan target penerima manfaat mencapai 2.874.381 orang.

Selain diskon transportasi umum, pemerintah juga memberikan potongan harga tiket pesawat kelas ekonomi sebesar 30 persen. Kebijakan tersebut akan didukung melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30 persen dan PPN ditanggung pemerintah untuk kelas ekonomi,” kata Airlangga.

Pemerintah menganggarkan Rp472,7 miliar untuk program PPN DTP tiket pesawat selama libur sekolah dengan target sekitar 2,3 juta penumpang.

Adapun pada periode Nataru, anggaran PPN DTP untuk tiket pesawat disiapkan sebesar Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang.

Menurut Airlangga, seluruh paket insentif tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2026.

“Ini semuanya diharapkan bisa menjadi stimulus di kuartal kedua,” ujarnya.

Monitorday.com – Presidn RI Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar dari APBN untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Seluruh sapi tersebut dibeli langsung dari peternak lokal dengan bobot mencapai 800 kilogram hingga 1,3 ton.

Program bantuan kemasyarakatan Presiden RI itu dinilai tidak hanya menjadi agenda keagamaan tahunan, tetapi juga bagian dari upaya mendorong pertumbuhan industri peternakan nasional serta meningkatkan kesejahteraan peternak dalam negeri.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, mengatakan sapi kurban Presiden berasal dari berbagai jenis unggulan, seperti Simmental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, Belgian Blue, Charolais, hingga Sapi Bali dan Friesian Holstein (FH).

“Seluruh sapi berasal dari peternak lokal. Momentum ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi peternak untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak mereka,” ujar Juri dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut dia, seluruh hewan kurban yang dipilih telah memenuhi syariat Islam dan standar kesehatan hewan. Semua sapi dipastikan berjenis kelamin jantan, berusia di atas dua tahun, sehat, serta tidak memiliki cacat fisik.

Proses pengadaan dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Presiden, Kementerian Pertanian, dinas peternakan daerah, hingga Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI).

Pemerintah juga menyebut program tersebut menjadi bagian dari strategi penguatan ketahanan pangan nasional, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan daging sapi dalam negeri.

“Bapak Presiden berharap ini menjadi momentum pengembangan industri peternakan Indonesia yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional,” kata Juri.

Dari total 1.098 sapi yang disiapkan, sebanyak 598 ekor dialokasikan untuk 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sementara 500 ekor lainnya disalurkan ke pondok pesantren, lembaga pendidikan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.

Sebanyak 46 daerah bahkan menerima dua ekor sapi sekaligus karena wilayah tersebut tidak memiliki sapi lokal dengan standar bobot sesuai kriteria sapi kurban Presiden.

Juri menjelaskan harga sapi bervariasi mengikuti ukuran dan kondisi pasar di masing-masing daerah. Namun secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp100 miliar melalui pos bantuan presiden untuk kemasyarakatan.

“Anggaran yang digunakan sekitar Rp100 miliar lebih, disesuaikan dengan harga sapi di tiap daerah,” ujarnya.

Salah satu sapi terbesar tahun ini diserahkan Presiden untuk Masjid Istiqlal. Sapi jenis Simmental tersebut memiliki bobot mencapai 1,3 ton.

Kebijakan pembelian sapi langsung dari peternak lokal mendapat respons positif dari pelaku usaha peternakan. Selain meningkatkan pendapatan peternak rakyat, langkah tersebut juga dinilai mampu memperkuat ekosistem peternakan nasional di tengah tingginya kebutuhan daging sapi menjelang Idul Adha.

Pemerintah berharap distribusi sapi kurban dapat memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan. Penyaluran bantuan pun diminta dilakukan secara tepat sasaran melalui pemerintah daerah dan lembaga terpercaya di masing-masing wilayah.

Dengan memadukan nilai keagamaan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penguatan sektor pangan nasional, program sapi kurban Presiden tahun ini menjadi salah satu program sosial terbesar yang melibatkan langsung peternak lokal Indonesia.

Monitorday.com – Amerika Serikat mengaku telah melancarkan serangan “untuk membela diri” di wilayah selatan Iran dengan menargetkan peluncur rudal serta kapal yang diduga digunakan untuk memasang ranjau laut di kawasan Teluk.

Juru Bicara Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), Kapten Tim Hawkins, mengatakan operasi tersebut dilakukan untuk melindungi personel militer AS dari ancaman pasukan Iran.

“Pasukan AS melakukan serangan pertahanan diri di Iran selatan hari ini untuk melindungi personel kami dari ancaman pasukan Iran,” kata Hawkins kepada Fox News, Senin.

Menurut Hawkins, sasaran serangan meliputi lokasi peluncuran rudal dan kapal Iran yang disebut sedang berupaya menempatkan ranjau laut.

“Komando Pusat AS terus melindungi pasukan kami sambil tetap menahan diri selama gencatan senjata berlangsung,” ujarnya.

Namun demikian, CENTCOM belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait detail operasi tersebut. Hawkins juga tidak menjelaskan lokasi spesifik maupun skala serangan yang dilakukan pasukan AS.

Sebelumnya pada hari yang sama, sejumlah media Iran melaporkan terdengar ledakan di kota pelabuhan Bandar Abbas, Iran selatan, serta di wilayah Sirik dan Jask yang berada di pesisir Teluk.

Kantor berita semi-resmi Fars menyebut sejumlah warga Bandar Abbas mendengar beberapa ledakan, meski sumber dan titik pasti ledakan belum dapat dipastikan.

Fars juga melaporkan suara ledakan serupa terdengar hampir bersamaan di wilayah Sirik dan Jask yang menghadap kawasan Teluk.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menegaskan pentingnya bahasa daerah masuk ke dalam ekosistem digital berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai upaya menjaga kelestariannya di era teknologi.

Menurut Atip, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk memastikan bahasa daerah tetap relevan dan terus digunakan oleh generasi muda di masa depan.

“Bahasa daerah juga harus masuk ke dalam ekosistem AI agar tetap relevan dan terus digunakan generasi muda,” kata Atip di Jakarta, Senin.

Ia menilai pengembangan teknologi berbasis Large Language Model (LLM) perlu dioptimalkan agar berbagai bahasa daerah di Indonesia dapat digunakan secara luas di ruang digital, mulai dari aplikasi hingga platform AI masa depan.

Dalam kesempatan tersebut, Atip juga menekankan pelestarian bahasa daerah tidak boleh berhenti sebatas seremoni tahunan atau sekadar simbol budaya.

Menurutnya, bahasa daerah harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan pendidikan.

“Jika bahasa daerah hanya hadir dalam buku atau sekadar menjadi mata pelajaran tanpa digunakan dalam pembelajaran sehari-hari, maka lama-kelamaan bahasa daerah hanya akan menjadi kenangan,” ujarnya.

Karena itu, Atip mendorong penguatan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Ia menilai langkah tersebut penting agar generasi muda tetap akrab, memahami, dan bangga menggunakan bahasa ibu mereka di tengah derasnya perkembangan teknologi dan globalisasi.

Selain menjadi bagian dari identitas budaya, penggunaan bahasa daerah di ruang digital juga dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap teknologi berbasis AI yang lebih inklusif dan sesuai dengan keragaman bahasa di Indonesia.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyoroti budaya perankingan akademik di sekolah yang dinilai berpotensi memicu perundungan di kalangan siswa. Menurutnya, lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh peserta didik, bukan tempat munculnya tekanan sosial akibat perbandingan nilai maupun prestasi.

Hal tersebut disampaikan Abdul Mu’ti dalam Seminar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang digelar di Gedung A Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

Dalam paparannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa konsep sekolah aman tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan psikologis siswa selama mengikuti proses belajar mengajar.

“Aman itu juga aman secara sosial dan aman secara psikologis. Sering kali kita melihat sekolah-sekolah kita secara sosial belum cukup aman,” ujar Abdul Mu’ti.

Menurut Abdul Mu’ti, salah satu persoalan yang masih kerap muncul di lingkungan pendidikan adalah kebiasaan membandingkan kemampuan akademik antarsiswa. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan tekanan mental hingga menjadi pemicu tindakan perundungan.

Ia mencontohkan komentar sederhana terkait kemampuan siswa yang tanpa disadari dapat berdampak buruk terhadap kondisi psikologis anak.

“Misalnya yang sudah besar tidak bisa mengerjakan soal yang kecil, lalu muncul komentar ‘yang gede kok enggak bisa, yang kecil saja bisa’. Itu kan tidak sehat,” katanya.

Budaya kompetisi yang terlalu menonjolkan ranking dan angka, lanjutnya, sering membuat siswa merasa rendah diri, tertekan, bahkan menjadi sasaran ejekan teman sebaya.

Karena itu, Mendikdasmen menilai perlu ada perubahan pendekatan pendidikan di sekolah, terutama dalam cara guru membangun suasana belajar yang sehat dan saling menghargai.

Abdul Mu’ti menjelaskan, perubahan pola pembelajaran kini mulai diarahkan melalui kebijakan deep learning yang tengah dikembangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menurutnya, konsep utama dalam pendekatan tersebut adalah memuliakan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, baik guru maupun siswa.

“Cara kita menyampaikan pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari nilai dan penghormatan kepada murid. Semua harus dimuliakan,” ujar Abdul Mu’ti.

Pendekatan deep learning diharapkan mampu menciptakan budaya sekolah yang lebih manusiawi, suportif, dan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik semata.

Selain meningkatkan kualitas pembelajaran, konsep ini juga dinilai penting untuk membangun karakter siswa, meningkatkan empati, serta mengurangi potensi konflik sosial di lingkungan sekolah.

Pemerintah saat ini terus mendorong terciptanya sekolah aman dan nyaman sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter di Indonesia.

Monitorday.com – Pemerintah daerah di Jawa Barat mulai menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tingkat SMP dan SMA. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data kependudukan calon peserta didik valid dan terintegrasi dengan sistem penerimaan sekolah berbasis digital.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui berbagai kanal resmi mengimbau para orang tua agar segera memeriksa dan memastikan kesesuaian data administrasi kependudukan anak sebelum masa pendaftaran dimulai. IKD nantinya akan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi dan validasi data peserta didik pada SPMB 2026.

IKD sendiri merupakan versi digital dari dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga yang dapat diakses melalui aplikasi resmi Direktorat Jenderal Dukcapil di ponsel pintar.

Kepala Disdukcapil Kota Banjar, Heri Sapari, mengatakan aktivasi IKD penting karena data tersebut terhubung langsung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan dalam proses verifikasi SPMB.

“Kalau ada ketidaksesuaian data, tentu bisa berdampak saat proses pendaftaran sekolah,” ujar Heri.

Lonjakan permohonan aktivasi IKD mulai terjadi di sejumlah daerah. Di Kota Depok, Disdukcapil bahkan menambah loket pelayanan menyusul meningkatnya jumlah warga yang melakukan validasi data menjelang SPMB 2026.

Kepala Disdukcapil Kota Depok, Mary Liziawati, menegaskan data kependudukan yang valid menjadi faktor penting dalam berbagai layanan publik, termasuk penerimaan siswa baru.

Menurutnya, masyarakat dapat melakukan aktivasi IKD sekaligus pengecekan data secara langsung di kantor Disdukcapil maupun Mal Pelayanan Publik.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Jawa Barat tengah melakukan uji coba aplikasi SPMB 2026 guna memastikan sistem penerimaan siswa berjalan lancar. Disdik Jabar mencatat sekitar 826 ribu lulusan SMP dan MTs akan mengikuti proses pemetaan pendidikan menengah tahun ini.

Cara Aktivasi IKD

Untuk mengaktifkan IKD, masyarakat perlu melakukan beberapa langkah berikut:

• Mengunduh aplikasi IKD resmi dari Dukcapil.
• Datang langsung ke kantor Disdukcapil atau kecamatan.
• Melakukan pemindaian QR Code bersama petugas.
• Aktivasi selesai setelah proses verifikasi data berhasil dilakukan.

Pemerintah menegaskan aktivasi IKD tidak dapat dilakukan sepenuhnya secara daring karena membutuhkan verifikasi langsung oleh petugas resmi.

Masyarakat juga diimbau waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan petugas Disdukcapil. Salah satu modus yang marak terjadi ialah permintaan aktivasi IKD melalui video call atau pesan WhatsApp. Pemerintah memastikan proses resmi hanya dilakukan di kantor pelayanan resmi.

Di media sosial, sejumlah warga mengaku baru menggunakan aplikasi IKD saat mengurus administrasi kependudukan maupun pendaftaran sekolah. Meski sebagian mengeluhkan proses aktivasi yang masih mengharuskan datang langsung ke kantor Disdukcapil, pemerintah daerah berharap percepatan penggunaan IKD dapat membuat layanan publik menjadi lebih cepat, praktis, dan terintegrasi menjelang pelaksanaan SPMB 2026.