Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6) malam.

“Kami sampaikan bahwa pada sore hari ini, Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan RI.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK yang terus bekerja dalam menangani tindak pidana korupsi.

“Izinkan kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, yang terus bekerja keras untuk memerangi tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Terkait pengganti Silmy Karim, Prasetyo mengatakan Presiden belum mengambil keputusan. Untuk sementara waktu, tugas dan fungsi Wamen Imipas akan tetap berjalan di bawah koordinasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan oleh Bapak Menteri,” katanya.

Pemerintah juga memastikan kasus hukum yang menjerat Silmy tidak akan mengganggu pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurut Prasetyo, koordinasi telah dilakukan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto guna menjaga kelancaran operasional kementerian.

Sebelumnya, KPK menetapkan Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal WNA. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa dugaan tindak pidana tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, yakni sejak 2022 hingga 2026.

“Tempus kejadian pada 2022 sampai dengan 2026,” ujar Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Setyo menjelaskan bahwa sebagian periode dugaan tindak pidana terjadi ketika Direktorat Jenderal Imigrasi masih berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sebelum kemudian menjadi bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 3 Juni 2026 di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat. Operasi tersebut merupakan OTT ke-11 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026.

Penetapan Silmy Karim sebagai tersangka menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi di kementerian yang baru dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. KPK kini melanjutkan proses penyidikan, sementara pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pelayanan publik serta mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Monitorday.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Prasetyo, pemerintah tidak memiliki agenda pergantian posisi Menteri Keuangan sebagaimana yang beredar belakangan ini.

“Tidak ada. Tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau bahwa tidak ada rencana pergantian,” kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6).

Prasetyo menegaskan bahwa di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang kuat antarlembaga. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta instansi terkait lainnya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Isu mengenai mundurnya Purbaya Yudhi Sadewa mencuat pada Kamis (4/6) dan menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Menanggapi rumor tersebut, Purbaya secara tegas membantah kabar yang beredar.

“Tidak,” ujar Purbaya melalui pesan singkat WhatsApp.

Purbaya juga menepis spekulasi yang menyebut dirinya akan dipindahkan ke posisi Gubernur Bank Indonesia di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.

“Tidak benar,” katanya singkat.

Pernyataan dari Istana dan Purbaya tersebut sekaligus menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan susunan pejabat di sektor ekonomi pemerintah.

Monitorday.com – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (4/6/2026).

Pengesahan tersebut menandai langkah lanjutan reformasi sektor keuangan nasional dengan menghadirkan sejumlah pengaturan baru, mulai dari tata kelola aset kripto, pembentukan satuan tugas pemberantasan pinjaman online ilegal dan judi online, hingga perluasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap RUU PPSK untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPSK, Mohamad Hekal, menjelaskan bahwa pembahasan revisi beleid tersebut telah berlangsung sejak 4 Februari 2026. Dari total 1.212 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibahas, DPR dan pemerintah menyepakati 17 pokok perubahan utama.

17 Pokok Perubahan dalam UU PPSK

Perubahan yang disepakati mencakup berbagai aspek strategis sektor keuangan, antara lain:

1. Penguatan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. Penguatan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Penguatan kelembagaan Bank Indonesia (BI).
4. Evaluasi kinerja BI, OJK, dan LPS oleh DPR.
5. Perluasan cakupan usaha perbankan dan perbankan syariah.
6. Demutualisasi bursa efek.
7. Pengaturan transfer margin dalam transaksi pasar keuangan.
8. Penerbitan surat utang Danantara.
9. Resolusi perusahaan asuransi dan asuransi syariah.
10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas.
11. Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis.
12. Pengaturan aset kripto.
13. Pembentukan Satgas Pencegahan Pinjaman Daring Ilegal dan Perjudian Daring.
14. Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia.
15. Penanganan piutang macet UMKM.
16. Penguatan mekanisme penyelidikan, penyidikan, dan keadilan restoratif sektor keuangan.
17. Pengaturan bank dalam proses penyehatan.

Kripto Resmi Masuk Kerangka Regulasi

Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam revisi UU PPSK adalah pengaturan khusus mengenai aset kripto. Melalui aturan baru ini, OJK memperoleh kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perdagangan aset kripto, bursa karbon, serta bursa komoditas strategis.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dan investor sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi digital terhadap pertumbuhan nasional.

Revisi UU PPSK juga memperkuat upaya pemerintah dalam memberantas aktivitas keuangan ilegal. Regulasi baru ini mengamanatkan pembentukan satuan tugas khusus yang bertugas mencegah dan menangani praktik pinjaman online ilegal serta pemanfaatan teknologi keuangan untuk aktivitas perjudian online.

Keberadaan satgas tersebut diharapkan dapat meningkatkan perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan keuangan digital yang terus berkembang.

Selain memperluas kewenangan regulator, UU PPSK juga memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap lembaga-lembaga sektor keuangan. Melalui ketentuan baru, DPR dapat melakukan evaluasi kinerja Bank Indonesia, OJK, dan LPS secara lebih terstruktur sebagai bagian dari mekanisme checks and balances.

Mohamad Hekal menyatakan bahwa perubahan regulasi ini merupakan tindak lanjut atas kebutuhan reformasi sektor keuangan serta penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin dinamis.

“Dengan disahkannya UU ini, diharapkan tercipta kerangka regulasi yang lebih selaras, memperkuat sinergi antar-lembaga, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional,” ujarnya.

Pemerintah dan DPR berharap implementasi UU PPSK yang baru dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan di tengah transformasi digital yang terus berkembang.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Dalam peluncuran regulasi tersebut, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan sebanyak 645 ribu anak yang tidak bersekolah dapat kembali memperoleh layanan pendidikan hingga tahun 2045.

Menurutnya, upaya penanganan ATS dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada pendidikan formal di sekolah, tetapi juga pada berbagai model pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh anak Indonesia.

“Paradigma kami tidak hanya berbasis pada pendidikan sekolah atau schooling, tetapi pendidikan learning dengan pendekatan yang lebih luas,” ujar Abdul Mu’ti dalam acara peluncuran yang disiarkan melalui kanal YouTube Bappenas, Rabu (3/6/2026).

Untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut, Kemendikdasmen telah membentuk direktorat khusus yang menangani pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal dan informal, serta pendidikan khusus dan layanan khusus. Pembentukan direktorat ini telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

Lima Model Layanan Pendidikan

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti menjelaskan lima model layanan pendidikan yang disiapkan untuk menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan.

Model pertama adalah Sekolah Satu Atap, yakni penyediaan beberapa jenjang pendidikan dalam satu lokasi. Program ini ditujukan terutama bagi daerah yang memiliki kendala geografis dan sulit dijangkau.

Model kedua adalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Program ini tidak hanya menyasar anak-anak di wilayah terpencil dalam negeri, tetapi juga anak-anak Indonesia yang tinggal di luar negeri bersama orang tua mereka, seperti di Malaysia.

Menurut Mu’ti, saat ini Kemendikdasmen telah bekerja sama dengan 25 provinsi dalam penyelenggaraan PJJ yang didukung oleh sekolah induk maupun sekolah pendamping.

Selanjutnya, model ketiga adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C. Layanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena berbagai alasan, termasuk tuntutan profesi.

Mu’ti mencontohkan bahwa sejumlah atlet nasional memanfaatkan jalur pendidikan kesetaraan karena harus menjalani latihan dan kompetisi secara intensif. Meski demikian, ia menegaskan bahwa jenjang pendidikan kesetaraan harus ditempuh secara berurutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Model keempat adalah Sekolah Terbuka, program yang terus dikembangkan untuk memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang menghadapi berbagai hambatan mengikuti sekolah reguler.

Sementara itu, model kelima berupa Pendidikan Inklusif Berbasis Masyarakat. Program ini ditujukan untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat mengakses Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun sekolah inklusif.

“Tidak semua siswa berkebutuhan khusus dapat menghadiri SLB, dan tidak semuanya juga dapat diterima di sekolah inklusif. Karena itu, kami mengembangkan pendidikan inklusif berbasis masyarakat bersama berbagai mitra,” kata Mu’ti.

Melalui berbagai strategi tersebut, pemerintah berharap angka anak tidak sekolah dapat ditekan secara signifikan dan seluruh anak Indonesia memperoleh hak yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.

Monitorday.com – Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dalam pernyataan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (04/06/2026).

“Tentunya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun KPK. Dan, berkenaan dengan jabatan yang melekat kepada mereka-mereka yang tengah menjalani proses hukum, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ujar Mensesneg.

Mensesneg pun memastikan bahwa proses hukum tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

“Kami juga telah berkomunikasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mensesneg juga menekankan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto kepada setiap pejabat pemerintahan untuk senantiasa berhati-hati dan tidak menyalahgunakan jabatan yang diemban.

“Sesungguhnya dua hari ini kita sangat sangat prihatin, terus berulang kejadian yang jelas tidak kita harapkan. Tidak bosan-bosan dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden selalu mengingatkan kita semua untuk marilah membenahi diri dan melawan praktik-praktik korupsi di dalam menjalankan tugas sehari-hari,” tegas Mensesneg.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan bahwa tidak boleh ada penyalahgunaan anggaran maupun praktik yang merugikan rakyat dalam program prioritas nasional tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu.

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian,” tegas Presiden.

Prabowo mengatakan pemerintah akan memastikan Program MBG berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, setiap indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program akan ditindak tegas.

Menurut Presiden, keputusan mengganti sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dilakukan setelah pemerintah menerima berbagai laporan mengenai kekurangan, kejanggalan, dan dugaan penyimpangan di lapangan.

“Kalau ada yang tidak benar, harus diperbaiki. Program ini untuk rakyat dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengenang pesan mendiang ayahnya, ekonom Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang selalu menekankan pentingnya berpihak kepada rakyat dalam setiap pengambilan keputusan.

Menurut Presiden, pesan tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin negara.

“Kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” kata Prabowo mengutip pesan ayahnya.

Presiden menilai kualitas kepemimpinan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi maupun program pemerintah. Pemimpin yang kompeten, jujur, dan bertanggung jawab akan membawa organisasi mencapai tujuan yang diharapkan.

“Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Apalagi pemimpin tidak benar, tidak kompeten, atau tidak jujur,” ujarnya.

Prabowo juga menyoroti peran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program MBG di berbagai daerah. Para lulusan SPPI, kata dia, telah dibekali kemampuan manajerial serta nilai-nilai pengabdian kepada bangsa dan negara untuk mengelola dapur MBG secara profesional.

“Kita telah mendidik saudara, merekrut saudara, menggembleng saudara, menanam nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai pengabdian kepada negara dan bangsa, dan diberi tugas untuk memimpin dan mengelola dapur-dapur tersebut,” kata Presiden.

Karena itu, Prabowo meminta seluruh pengelola dapur dan personel SPPI memperkuat pengawasan serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG bergantung pada komitmen seluruh pihak yang terlibat untuk bekerja secara profesional dan mengutamakan kepentingan rakyat.

“Ini pekerjaan yang mulia. Dan ini harus berhasil. Kalian bagian penting. Kalau tidak bekerja dengan baik dan tidak setia, silakan minggir. Kepentingan rakyat di atas semua kepentingan,” tegas Prabowo.

Monitorday.com – Musibah kebakaran yang melanda kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, tidak hanya menghanguskan rumah dan harta benda warga, tetapi juga mengganggu aktivitas belajar para siswa yang menjadi korban. Untuk memastikan pendidikan tetap berjalan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bergerak cepat menyalurkan bantuan sekaligus memberikan pendampingan psikologis bagi para penyintas.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, meninjau langsung SDN Kebon Kosong 09 Jakarta pada Rabu (3/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah dan santunan kepada para siswa terdampak kebakaran.

Abdul Mu’ti mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan meski sedang menghadapi situasi sulit.

“Ini adalah bagian dari kepedulian dan komitmen kami atas arahan Bapak Presiden untuk segera memberikan perhatian kepada murid yang terdampak dan juga keluarganya,” ujarnya.

Sebanyak 20 siswa SDN Kebon Kosong 09 menerima paket bantuan berupa tas sekolah, seragam merah putih, alat tulis, serta santunan tunai sebesar Rp200 ribu per siswa. Secara keseluruhan, Kemendikdasmen menyiapkan 139 paket bantuan untuk disalurkan kepada seluruh murid yang terdampak kebakaran di kawasan tersebut.

Perhatian pemerintah tidak hanya diberikan kepada para siswa. Guru dan tenaga kependidikan yang menjadi korban kebakaran juga menerima santunan masing-masing sebesar Rp10 juta guna membantu proses pemulihan pascabencana.

Salah satu penerima bantuan, Sudarni, guru PAUD Mawar, mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan pemerintah setelah kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran.

“Bantuan ini sangat bermanfaat bagi saya yang harus memulai kembali dari nol. Perhatian dari Kemendikdasmen menjadi motivasi besar bagi kami untuk segera bangkit,” kata Sudarni.

Selain Sudarni, bantuan serupa juga diberikan kepada Mariana Siregar, guru SDN Kebon Kosong 02, serta Aidil, tenaga kependidikan SDN Utan Panjang 01.

Selain bantuan material, Kemendikdasmen juga fokus pada pemulihan psikologis para korban. Untuk itu, kementerian bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) melalui Korps Relawan Bencana (KRESNA) guna memberikan layanan dukungan psikososial.

Berdasarkan hasil Rapid Psychological Assessment terhadap 20 siswa korban kebakaran, ditemukan sejumlah dampak psikologis seperti gangguan tidur, menurunnya nafsu makan, kecemasan, hingga kesulitan berkonsentrasi akibat kehilangan rumah dan perubahan rutinitas sehari-hari.

Anggota tim KRESNA HIMPSI, Yuria Ekalitani, menilai fase satu hingga tiga bulan setelah bencana menjadi periode penting dalam proses pemulihan psikologis anak.

“Kami fokus pada layanan dukungan psikososial untuk membangkitkan kapasitas self-healing anak-anak agar mereka mampu bangkit dari situasi yang dialami,” ujarnya.

Menurut Yuria, dukungan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah menjadi modal penting yang dapat mempercepat proses pemulihan para siswa.

Sebagai bagian dari upaya pemulihan, HIMPSI juga memberikan pelatihan Psychological First Aid (PFA) kepada guru dan tenaga kependidikan.

Anggota tim KRESNA HIMPSI, Wiene Dewi Toorisnawati, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut bertujuan agar guru mampu mengenali tanda-tanda gangguan psikologis pada anak sejak dini dan memberikan bantuan awal yang tepat.

“Guru perlu dibekali kemampuan memberikan bantuan psikologis awal layaknya pertolongan pertama pada kondisi medis,” katanya.

Ketua Umum HIMPSI, Andik Matulessy, menambahkan bahwa kolaborasi antara psikolog dan dunia pendidikan sangat penting untuk mencegah dampak psikologis berkepanjangan pada anak-anak korban bencana.

Di tengah kondisi darurat, Kemendikdasmen memastikan hak belajar seluruh siswa korban kebakaran tetap terpenuhi. Bagi siswa yang tidak dapat mengikuti ujian atau kegiatan pembelajaran karena terdampak musibah, sekolah akan memberikan kesempatan mengikuti tes susulan.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa tidak boleh ada anak yang kehilangan akses pendidikan akibat bencana.

“Kami terus bersinergi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memastikan hak belajar murid tetap terjaga dan mereka dapat kembali bersekolah dengan baik,” tegasnya.

Langkah cepat pemerintah ini diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar para korban, tetapi juga memulihkan rasa aman, optimisme, dan semangat belajar anak-anak yang terdampak kebakaran di Kemayoran.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Türkiye Hakan Fidan, di kediaman Hambalang, Jawa Barat, Rabu (03/06/2026). Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai cerminan eratnya hubungan persahabatan serta kemitraan strategis antara Indonesia dan Türkiye.

Kunjungan Menlu Fidan ke Indonesia dilakukan atas undangan Presiden Prabowo. Kehadiran Menlu Türkiye tersebut menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi di tengah berbagai dinamika kawasan maupun global yang berkembang saat ini.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Türkiye Recep Tayyip Erdoğan beserta Pemerintah Türkiye atas dukungan dan kerja sama erat yang diberikan dalam proses pemulangan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0. Presiden Prabowo menilai dukungan Türkiye dalam misi kemanusiaan tersebut mencerminkan hubungan persahabatan yang kuat antara kedua negara, sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas internasional.

Di tengah suasana pertemuan yang berlangsung konstruktif, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai perkembangan situasi terkini di Timur Tengah. Pembahasan mencakup berbagai dinamika regional yang tengah menjadi perhatian dunia, khususnya kondisi di Iran dan Palestina.

Sebagai sesama negara yang berada di kawasan Global South, Indonesia dan Türkiye memiliki pandangan yang sejalan mengenai pentingnya menjaga stabilitas kawasan melalui dialog, diplomasi, dan penyelesaian damai. Kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam mendorong upaya deeskalasi berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah. Selain itu, Indonesia dan Türkiye juga menegaskan komitmen bersama untuk terus memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Menlu Türkiye  kembali menegaskan eratnya hubungan bilateral Indonesia dan Türkiye yang selama ini terjalin dalam berbagai bidang. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, kedua negara menunjukkan komitmen untuk terus bekerja sama dalam memperjuangkan stabilitas, perdamaian, dan nilai-nilai kemanusiaan di tingkat internasional.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Penguatan Karakter (PUSPEKA) menyelenggarakan kegiatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) di Daerah Mitra INOVASI sekaligus penyerahan buku Ketika Sekolah Melindungi. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat nasional maupun daerah guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan berpihak pada murid.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman serta Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman BSAN. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkuat pendekatan promotif dan preventif dalam menciptakan satuan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang murid secara optimal, baik dari aspek fisik, sosial, maupun budaya sekolah.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Kemendikdasmen mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) BSAN di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pokja ini menjadi wadah koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta unsur terkait lainnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa Budaya Sekolah Aman dan Nyaman merupakan komitmen bersama untuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak-anak.

“Sekolah menjadi tempat di mana semua orang merayakan kebersamaan. Inilah dasar kami menekankan aspek yang lebih humanis, inklusif, dan partisipatif,” ujar Mendikdasmen di Jakarta, Selasa (2/6).

Menurut Mendikdasmen, budaya sekolah yang aman dan nyaman tidak hanya dibangun melalui penyediaan sarana fisik yang memadai, tetapi juga melalui lingkungan sosial yang sehat dan hubungan yang positif antarwarga sekolah. Karena itu, kebijakan BSAN dirancang untuk melibatkan seluruh unsur pendidikan agar tercipta ekosistem sekolah yang mendukung proses belajar secara menyeluruh.

“Semuanya menjadi satu kesatuan sehingga sekolah yang aman dan nyaman ini menjadi sebuah budaya dan peradaban baru, di mana semua anak kita belajar dengan nyaman, gembira, dan penuh semangat untuk mencapai cita-citanya,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kemendikdasmen dalam memperkuat kebijakan yang memastikan setiap anak merasa aman dan terlindungi di sekolah. Melalui program INOVASI, Pemerintah Australia bersama Kemendikdasmen telah mendukung pengembangan dan uji coba Modul Pembiasaan Karakter Hebat di sejumlah daerah. Praktik baik yang sebelumnya diterapkan di Kota Batu dan Kota Tarakan kini mulai diperluas ke lebih banyak sekolah.

“Kami menyambut baik pembentukan kelompok kerja sekolah aman dan nyaman di tingkat daerah sebagai salah satu langkah konkret untuk memperkuat ekosistem pendidikan di daerah. Pemerintah Australia berkomitmen mendukung upaya ini, termasuk memperkuat sistem pendidikan, mendorong inklusivitas, dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan berkualitas bagi semua anak,” ujar Gita.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama pembentukan Pokja BSAN di 20 kabupaten/kota dan lima provinsi mitra INOVASI. Selain itu, Kemendikdasmen menyerahkan buku “Ketika Sekolah Melindungi: Cerita dari Sekolah Mitra INOVASI dalam Mewujudkan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman” yang memuat berbagai praktik baik sekolah dalam membangun lingkungan belajar yang aman, sehat, dan inklusif.

Monitorday.com – Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, memperingatkan bahwa Israel akan kembali berhadapan langsung dengan Iran apabila serangan terhadap Lebanon terus dilakukan. Pernyataan itu disampaikan di tengah upaya diplomatik yang sedang berlangsung untuk menghentikan konflik di kawasan.

Ghalibaf menegaskan bahwa Iran dan Hizbullah memiliki hubungan yang erat sehingga perdamaian yang dicapai harus mencakup Lebanon secara menyeluruh. Menurutnya, penghentian perang tidak dapat dilakukan secara parsial tanpa menjamin keamanan wilayah Lebanon, khususnya di bagian selatan negara tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, Iran disebut telah melakukan negosiasi intensif dengan Amerika Serikat (AS) guna menghentikan serangan Israel terhadap Lebanon. Namun, Ghalibaf mengingatkan bahwa Teheran dapat menangguhkan kembali pembicaraan tersebut jika Israel tidak segera menghentikan operasi militernya.

Mengutip kantor berita Tasnim, Ghalibaf menyatakan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai untuk mengakhiri perang harus mencakup penghentian serangan di seluruh front konflik, terutama di Lebanon selatan.

Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, menyampaikan apresiasi atas upaya Iran dalam mendorong penghentian serangan Israel. Ia menegaskan bahwa Lebanon tidak akan melupakan dukungan dan sikap positif yang diberikan Teheran selama masa krisis.

Di tengah proses negosiasi yang berlangsung, Israel dilaporkan masih melancarkan serangan ke wilayah Lebanon. Kondisi tersebut memicu kemarahan Iran karena dianggap bertentangan dengan semangat pembicaraan damai dan gencatan senjata yang sedang diupayakan.

Meski Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata sejak 17 April, ketegangan di kawasan masih berlanjut akibat serangan yang terus terjadi. Iran pun kembali menegaskan ancamannya untuk menghentikan proses negosiasi apabila operasi militer Israel di Lebanon selatan tidak segera dihentikan.