Monitorday.com – Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menegaskan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikemas dan didistribusikan oleh Bulog bebas dari atribut kampanye calon presiden manapun. Pernyataan ini disampaikan menyusul beredarnya isu yang menyebutkan adanya beras SPHP yang ditempeli stiker salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Kami dari Bulog memastikan bahwa beras SPHP hanya mengandung atribut Bulog dan Badan Pangan Nasional,” ujar Bayu Krisnamurthi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29 Januari 2024). Bayu menjelaskan bahwa SPHP adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
Dalam proses distribusinya, Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor, baik ritel modern maupun pasar tradisional, untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses beras tersebut. “Tujuan kami adalah agar program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dan efektif dalam menjaga stabilitas harga,” tambah Bayu.
Menanggapi temuan beras SPHP yang ditempeli stiker pasangan calon, Bayu mengaku bahwa Bulog tidak memiliki wewenang untuk mengatur penggunaan beras setelah produk tersebut beredar di masyarakat. “Ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tidak bisa lagi mengatur penggunaan beras tersebut,” tuturnya.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, juga membantah keterlibatan lembaganya dalam penempelan stiker paslon capres-cawapres pada beras SPHP. Arief menegaskan bahwa beras SPHP merupakan bantuan pangan yang disiapkan oleh negara dan menggunakan uang negara. “Kami fokus pada kerja keras menyiapkan dan mengatasi pangan yang defisit, bukan pada politisasi bantuan,” ujar Arief.
Realisasi penyaluran beras SPHP pada tahun 2023 mencapai 1,196 juta ton, melebihi target yang ditetapkan sebesar 1,085 juta ton. Untuk tahun 2024, target nasional penyaluran beras SPHP ditetapkan sebesar 1,2 juta ton, dengan usaha untuk mencapai 200 ribu ton setiap bulan pada periode Januari-Maret.
Pernyataan tegas dari Bulog ini diharapkan dapat meredam kekhawatiran masyarakat akan adanya penggunaan program pangan untuk kepentingan politik, terutama menjelang pemilihan umum yang akan datang.
