Monitorday.com – Pemerintah menegaskan kondisi perekonomian Indonesia tetap berada pada jalur yang kuat dan stabil meski dunia masih dibayangi ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I 2026 menjadi salah satu indikator utama ketahanan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di kawasan ASEAN maupun kelompok G20.

“Perekonomian kita hingga Mei 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang solid, didukung permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali, dan kebijakan fiskal yang responsif,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2026 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang kuat ditopang oleh tiga faktor utama, yakni konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, peningkatan investasi, serta percepatan belanja pemerintah. Di saat yang sama, inflasi nasional berhasil dijaga pada level 3,08 persen sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara.

Purbaya menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus memainkan peran strategis sebagai instrumen pelindung ekonomi dari gejolak eksternal sekaligus motor penggerak pertumbuhan. Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh kuat sementara belanja pemerintah tetap ekspansif untuk menjaga aktivitas ekonomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Ia juga menanggapi berbagai keraguan yang muncul terkait capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, kinerja positif tersebut bukan hasil manipulasi data maupun kebijakan fiskal yang berisiko terhadap kesehatan keuangan negara.

“Pertumbuhan ekonomi cepat bukan karena kita mengorbankan fiskal. Tetapi karena seluruh belanja negara dijalankan secara lebih efisien dan efektif sehingga dengan anggaran yang sama kita bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya memastikan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati dan berdasarkan perhitungan yang matang. Seluruh langkah pengelolaan keuangan negara, kata dia, telah dirancang secara rinci untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pembangunan nasional.

“Investor dan pelaku pasar tidak perlu khawatir. Semua kebijakan fiskal dirancang dengan perhitungan yang akurat dan tidak dijalankan secara sembarangan,” ujarnya.

Purbaya juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan didukung oleh jajaran birokrat berpengalaman yang memahami pengelolaan fiskal negara. Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan kementerian terkait menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlangsung.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali, serta pengelolaan fiskal yang disiplin, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia akan terus menunjukkan ketahanan dan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan sepanjang 2026.

Monitorday.com – Ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan memadati Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC), Kalimantan Timur, dalam kegiatan Pagi Ceria yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jumat (5/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang bertujuan membentuk generasi sehat, berkarakter, dan berdaya saing.

Acara tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, serta sejumlah pejabat daerah dan pemangku kepentingan pendidikan.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya membangun kebiasaan hidup sehat sejak usia dini. Ia mengajak para siswa untuk memperbanyak aktivitas fisik, seperti berjalan kaki dan bersepeda, serta mengurangi penggunaan gawai secara berlebihan.

“Biasakan hidup sehat dengan berjalan kaki dan bersepeda, jangan terlalu banyak bermain gawai. Ciptakan sekolah yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Hindari menggunakan kata-kata yang menyakiti teman agar sesama murid dapat hidup rukun dan saling menghargai,” ujarnya di hadapan ribuan peserta.

Menurut Mu’ti, pembiasaan positif di lingkungan sekolah tidak hanya mendukung kesehatan fisik peserta didik, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter, meningkatkan kemampuan sosial, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Suasana kegiatan semakin meriah saat sesi interaktif digelar. Para siswa tampak antusias menjawab berbagai pertanyaan seputar pola hidup sehat, pendidikan karakter, hingga wawasan kebangsaan yang diajukan oleh para narasumber.

Sebagai bentuk apresiasi, panitia membagikan 15 unit sepeda kepada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Lima sepeda berasal dari Menteri Abdul Mu’ti, lima dari Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, dan lima lainnya disumbangkan oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.

Sorak sorai dan tepuk tangan peserta menggema di seluruh arena ketika para pemenang diumumkan. Momen tersebut menjadi salah satu bagian yang paling dinantikan sekaligus menambah semangat para pelajar untuk terus belajar dan menerapkan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu peserta, Fahmi Taufik, siswa SMA Negeri 4 Balikpapan, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan yang mempertemukan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan dalam suasana penuh kebersamaan.

“Saya sangat antusias dan bahagia sekali dengan adanya kegiatan kali ini, apalagi dibersamai dengan Pak Menteri. Ini momen yang sangat spesial dan langka. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat memperluas relasi sekaligus memperkuat kebersamaan antarpelajar,” katanya.

Kesan serupa disampaikan Ayunindya dan Naura, siswi SDN 014 Balikpapan. Mereka mengaku menikmati rangkaian kegiatan, terutama Senam Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang membuat tubuh lebih bugar sekaligus memberi kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman baru dari sekolah lain.

“Kami senang mengikuti Pagi Ceria karena bisa lebih sehat dengan melakukan Senam Anak Indonesia Hebat dan bisa bertemu banyak teman dari sekolah lain,” ujar keduanya.

Melalui kegiatan Pagi Ceria, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kesehatan fisik dan mental, serta kemampuan bersosialisasi peserta didik.

Program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat diharapkan menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi muda yang tangguh, sehat, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Monitorday.com – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendorong masyarakat memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026 melalui kegiatan nonton bareng (nobar) yang tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga ruang edukasi, penguatan kebersamaan, dan penggerak ekonomi lokal.

Menurut Saleh, penyelenggaraan nobar di berbagai daerah dapat menciptakan peluang usaha bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Momentum Piala Dunia ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Setiap kegiatan nonton bareng dapat melibatkan pedagang makanan, minuman, dan berbagai usaha kecil lainnya,” kata Saleh di Cimahi, Jawa Barat, Jumat.

Ia mengapresiasi keputusan pemberian hak siar Piala Dunia 2026 kepada TVRI. Menurutnya, hal tersebut membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia untuk menikmati pertandingan sepak bola terbesar di dunia secara bersama-sama.

“Kita bersyukur karena hak siar Piala Dunia diberikan kepada TVRI. Ini merupakan momentum yang sangat baik bagi rakyat Indonesia untuk melakukan selebrasi dan menikmati tontonan berkelas dunia,” ujarnya.

Saleh menilai kegiatan nobar perlu digalakkan di berbagai lingkungan, mulai dari tingkat RT dan RW hingga ruang-ruang publik yang mudah dijangkau masyarakat. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat dapat ikut merasakan kemeriahan dan semangat kebersamaan yang dibawa oleh ajang sepak bola dunia tersebut.

“Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali, dapat ikut merasakan kegembiraan dan semangat kebersamaan dalam menyambut dan menikmati Piala Dunia,” katanya.

Selain memperkuat interaksi sosial, kegiatan nobar dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Semakin banyak acara nobar yang digelar, semakin besar pula peluang perputaran uang yang dapat dirasakan masyarakat sekitar, terutama pelaku UMKM yang menyediakan kebutuhan pendukung acara.

Untuk menambah semarak kegiatan, Saleh juga mendorong keterlibatan sponsor maupun pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih untuk memberikan dukungan, seperti hadiah, jersey sepak bola, bola, maupun bentuk apresiasi lainnya.

“Apabila ada sponsor atau pihak yang memiliki kemampuan lebih, mereka dapat turut berpartisipasi untuk memeriahkan kegiatan nonton bareng. Misalnya dengan menyediakan hadiah, kaus bola, atau bentuk dukungan lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, dukungan tersebut tidak hanya meningkatkan antusiasme masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sarana promosi bagi produk-produk lokal yang memiliki kualitas dan daya saing.

Di sisi lain, Saleh berharap TVRI terus meningkatkan kualitas dan jangkauan siaran hingga ke wilayah terpencil agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati pertandingan Piala Dunia secara merata.

“Berdasarkan laporan terakhir, TVRI juga terus melakukan penguatan jaringan siaran, terutama di wilayah Indonesia Timur, agar masyarakat di seluruh Indonesia dapat menikmati siaran Piala Dunia secara merata,” katanya.

Menurut Saleh, DPR RI telah memberikan dukungan kepada TVRI untuk terus memperkuat infrastruktur penyiaran melalui berbagai kerja sama strategis guna memperluas akses layanan siaran bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik dan tingginya partisipasi masyarakat, momentum Piala Dunia 2026 diharapkan tidak hanya menjadi pesta sepak bola dunia, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat dan penguat solidaritas sosial di berbagai daerah.

Monitorday.com – Pemerintah mempercepat program revitalisasi infrastruktur pendidikan secara besar-besaran di seluruh Indonesia. Pada 2026, sedikitnya 71 ribu satuan pendidikan ditargetkan menerima bantuan perbaikan sebagai bagian dari upaya menuntaskan persoalan sekolah rusak berat paling lambat pada 2028.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq saat meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (4/6/2026).

Fajar menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk merevitalisasi sekitar 11.744 satuan pendidikan pada tahun ini. Jumlah tersebut akan diperkuat dengan tambahan sedikitnya 60 ribu sekolah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga total penerima program mencapai sekitar 71 ribu satuan pendidikan.

“Sejak era pembangunan SD Inpres pada masa lalu, belum pernah ada program pembangunan dan perbaikan sekolah secara masif seperti yang dilakukan saat ini,” ujar Fajar.

Menurutnya, pemerintah menargetkan tidak ada lagi sekolah dengan kategori rusak berat pada 2028. Program revitalisasi mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK hingga madrasah di berbagai daerah.

Selain perbaikan sarana fisik, pemerintah juga mempercepat transformasi digital pendidikan. Setelah mendistribusikan sekitar 288 ribu unit Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah pada 2025, pemerintah menargetkan penambahan hingga 800 ribu unit pada 2026 untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.

Dalam kunjungannya ke Bali, Fajar turut meninjau kondisi SD Negeri 3 Sembung Gede yang bangunannya ambruk dan mengharuskan siswa belajar di ruang darurat. Menanggapi kondisi tersebut, ia meminta sekolah itu segera masuk dalam daftar prioritas revitalisasi tahun ini.

“Tadi sebelum naik panggung, saya sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati, sekolah tersebut langsung masuk daftar prioritas,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Fajar menandatangani simbolisasi revitalisasi bagi 22 satuan pendidikan penerima bantuan yang terdiri atas PAUD, SD, SMP hingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan mencatat sebanyak 62 sekolah di wilayahnya memperoleh bantuan perbaikan pada 2026.

Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menilai revitalisasi sekolah bukan sekadar pembangunan gedung, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

“Revitalisasi sekolah merupakan investasi bagi masa depan generasi muda melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.

Dampak positif program tersebut juga dirasakan oleh sekolah penerima bantuan. Kepala SMP Negeri 2 Kediri, Ni Luh Putu Septawati, mengungkapkan bahwa dua ruang kelas di sekolahnya mengalami kerusakan berat selama tiga tahun sebelum akhirnya mendapatkan bantuan revitalisasi.

“Setelah tiga tahun menunggu dengan kerusakan yang terus memburuk, akhirnya sekolah kami menerima program revitalisasi,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala SD Negeri 3 Marga, I Nyoman Adi Saputra. Ia menyebut revitalisasi sekolah membawa harapan baru bagi siswa dan tenaga pendidik karena ruang kelas yang layak dan lingkungan belajar yang nyaman dapat meningkatkan semangat belajar serta motivasi mengajar.

Pemerintah berharap percepatan revitalisasi sekolah, transformasi digital, dan penguatan kompetensi guru dapat berjalan beriringan guna memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas.

Monitorday.com – Pergantian pucuk pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat perhatian berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Aktivis 98 Resolution Network, Agustin Lumban Gaol yang menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas penunjukan Naniek Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.

Agustin menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat sekaligus menyelamatkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah saat ini.

Menurut Agustin, pergantian pimpinan BGN tentu tidak dilakukan tanpa pertimbangan. Ia meyakini keputusan Presiden Prabowo didasarkan pada hasil evaluasi kinerja, bukan faktor kedekatan semata.

“Pencopotan Kepala BGN tentu telah berdasarkan hasil evaluasi kinerja, bukan semata karena faktor kedekatan. Sehingga penunjukan Ibu Naniek S. Deyang sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto sudah sesuai hasil evaluasi,” ujar Agustin di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Berdasarkan pengamatan Resolution Network, Naniek memiliki rekam jejak yang cukup kuat selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan cepat merespons berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Agustin mengatakan, Naniek tidak hanya menerima laporan dari balik meja. Ia beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Dari pengawasan tersebut ditemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan BGN.

Atas temuan tersebut, BGN mengambil langkah tegas, mulai dari memberikan peringatan keras hingga menghentikan sementara operasional dapur mandiri yang tidak memenuhi ketentuan.

“Langkah ketegasan dan keberanian ini harus kita dukung dan kawal bersama, mengingat sejak program MBG berjalan, berbagai kritik dan sorotan terus bermunculan,” katanya.

Agustin menilai kritik terhadap Program MBG merupakan hal yang wajar. Bagaimanapun, program dengan skala sebesar ini memang membutuhkan pengawasan dari masyarakat. Namun ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap berbasis data dan fakta.

Menurutnya, ada sebagian kritik yang justru membangun persepsi seolah-olah Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang gagal atau hanya menjadi ladang korupsi.

“Padahal program ini memiliki tujuan yang sangat mulia untuk meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Sejak diluncurkan, Program MBG memang tidak lepas dari berbagai sorotan. Mulai dari kasus keracunan makanan, kualitas dan porsi menu, dugaan jual beli titik atau kuota, pengadaan perlengkapan yang dianggap melanggar aturan dan mark up, hingga persoalan tata kelola dapur MBG.

Karena itu, Agustin berharap ke depan tidak ada lagi pejabat di lingkungan BGN yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Menurutnya, tata kelola yang bersih menjadi salah satu kunci keberhasilan program tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang dinilai masih berjalan lambat dibanding daerah lain.

Padahal, kata Agustin, masyarakat di wilayah 3T merupakan kelompok yang paling membutuhkan program ini karena lebih rentan menghadapi persoalan gizi buruk dan stunting.

“Ironis memang, pembangunan dapur MBG di daerah 3T belum secepat pembangunan di wilayah lainnya. Padahal daerah 3T merupakan skala prioritas karena masyarakat di sana rentan mengalami gizi buruk dan stunting, serta para penerima manfaat sangat menantikan kehadiran program ini,” ujarnya.

Momentum pergantian pimpinan BGN, lanjut Agustin, harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Ia berharap tata kelola program menjadi lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel.

“Dengan pergantian ini, kami berharap tidak ada lagi kasus keracunan, isu jual beli titik atau kuota, pengadaan barang yang melanggar aturan dan mark up, maupun persoalan lain yang dapat menghambat keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis,” katanya.

Lebih jauh, Agustin berharap Kepala BGN yang baru mampu menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang mengalami kekurangan gizi maupun stunting.

Harapannya, para siswa penerima manfaat Program MBG dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, unggul, dan siap menyongsong Indonesia Emas.

“Mereka diharapkan menjadi pemimpin masa depan bangsa yang mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote,” ujarnya.

Monitorday.com – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa Iran dan Oman akan mengelola Selat Hormuz secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi global tersebut.

Dalam wawancara yang disiarkan televisi pemerintah Iran, IRIB, dan dikutip dari stasiun televisi Lebanon Al Mayadeen pada Kamis (4/6), Araghchi menegaskan bahwa Iran dan Oman memiliki hak alami untuk berkoordinasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan Selat Hormuz karena keduanya merupakan negara yang berbatasan langsung dengan perairan tersebut.

“Iran dan Oman memiliki hak alami untuk bekerja sama dan mengambil keputusan mengenai pengelolaan selat ini,” ujar Araghchi.

Menurut dia, Teheran juga akan terus berdiskusi dan bertukar pandangan dengan negara-negara Teluk terkait berbagai perkembangan yang menyangkut Selat Hormuz. Meski demikian, Araghchi menekankan bahwa keputusan akhir mengenai pengelolaan jalur perairan strategis itu tetap berada di tangan Iran dan Oman.

Araghchi menjelaskan bahwa kerja sama kedua negara bertujuan memastikan keamanan dan kelancaran pelayaran bagi seluruh kapal yang melintasi Selat Hormuz, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum internasional.

Selain membahas pengelolaan Selat Hormuz, Araghchi juga menyinggung situasi politik domestik Iran. Ia menyebut komunikasi dengan Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, terus berlangsung secara intensif dan berbagai arahan dari pemimpin negara tersebut dijalankan tepat waktu.

Lebih lanjut, Araghchi menilai terdapat konsensus nasional yang kuat terhadap kepemimpinan Iran saat ini. Ia juga menyatakan bahwa berbagai urusan pemerintahan dan negara berjalan dengan baik di tengah dinamika kawasan yang terus berkembang.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap Selat Hormuz, jalur pelayaran yang menjadi lintasan utama pengiriman minyak dan gas dunia serta memiliki peran penting dalam stabilitas ekonomi global.

Monitorday.com – Pemerintah menegaskan kondisi fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah dinamika pergerakan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian ekonomi global. Berbagai otoritas ekonomi nasional terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara intensif memantau perkembangan nilai tukar rupiah serta menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna merespons dinamika ekonomi global maupun domestik.

“Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo menegaskan masyarakat tidak perlu merespons pergerakan rupiah secara berlebihan. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh fondasi yang kuat, tercermin dari berbagai indikator makroekonomi yang tetap terjaga.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat inflasi yang terkendali menjadi bukti daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal.

“Yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Dengan fondasi ekonomi yang solid, Indonesia dinilai memiliki kemampuan yang memadai untuk menghadapi tantangan global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 mencerminkan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Menurutnya, aktivitas ekonomi masyarakat masih berlangsung dinamis di berbagai sektor dan wilayah.

Purbaya mengatakan pemerintah tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi juga melakukan verifikasi melalui berbagai indikator ekonomi dan pengamatan langsung terhadap aktivitas masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi yang kita lihat saat ini merupakan pertumbuhan yang nyata. Pemerintah terus melakukan verifikasi melalui berbagai indikator ekonomi dan pengamatan langsung di lapangan. Aktivitas masyarakat di pusat perdagangan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, sektor jasa, maupun sektor usaha lainnya menunjukkan bahwa roda ekonomi masih bergerak dengan baik,” ujar Purbaya.

Ia menjelaskan tingginya aktivitas ekonomi terlihat di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Pusat perbelanjaan, kawasan perdagangan, hingga pasar tradisional masih ramai dikunjungi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan maupun melakukan aktivitas konsumsi.

Selain itu, tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang juga menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat masih cukup kuat.

“Libur panjang pekan lalu juga saya lihat ramai sekali orang berwisata. Kawasan wisata pemandian air panas di Cipanas, Garut penuh wisatawan, hotel dan penginapan sekitar kawasan itu juga penuh. Artinya, masyarakat tetap punya daya beli yang menggerakkan perekonomian,” kata Purbaya.

Pemerintah optimistis koordinasi yang kuat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK akan terus menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memperkuat kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang masih berlangsung.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmy Karim dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6) malam.

“Kami sampaikan bahwa pada sore hari ini, Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan RI.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK yang terus bekerja dalam menangani tindak pidana korupsi.

“Izinkan kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, yang terus bekerja keras untuk memerangi tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Terkait pengganti Silmy Karim, Prasetyo mengatakan Presiden belum mengambil keputusan. Untuk sementara waktu, tugas dan fungsi Wamen Imipas akan tetap berjalan di bawah koordinasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan oleh Bapak Menteri,” katanya.

Pemerintah juga memastikan kasus hukum yang menjerat Silmy tidak akan mengganggu pelayanan publik di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Menurut Prasetyo, koordinasi telah dilakukan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto guna menjaga kelancaran operasional kementerian.

Sebelumnya, KPK menetapkan Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal WNA. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa dugaan tindak pidana tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, yakni sejak 2022 hingga 2026.

“Tempus kejadian pada 2022 sampai dengan 2026,” ujar Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Setyo menjelaskan bahwa sebagian periode dugaan tindak pidana terjadi ketika Direktorat Jenderal Imigrasi masih berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sebelum kemudian menjadi bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 3 Juni 2026 di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat. Operasi tersebut merupakan OTT ke-11 yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2026.

Penetapan Silmy Karim sebagai tersangka menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi di kementerian yang baru dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. KPK kini melanjutkan proses penyidikan, sementara pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas pelayanan publik serta mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Monitorday.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran dan penataan layanan yang telah berjalan.

Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan kebijakan moratorium diberlakukan karena jumlah dapur MBG yang telah beroperasi saat ini dinilai cukup besar dan perlu dievaluasi terlebih dahulu sebelum dilakukan ekspansi lebih lanjut.

“Moratorium dapur titik-titik baru,” kata Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Menurut Nanik, saat ini terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. BGN memilih untuk membenahi dan menata dapur yang sudah ada agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.

“Sekarang sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tidak semua wilayah membutuhkan penambahan dapur baru. Dalam beberapa kasus, jumlah dapur yang ada di suatu kecamatan telah mencukupi kebutuhan penerima manfaat.

“Misalnya di satu kecamatan ini cukup enam saja, ya sudah enam saja. Jadi moratorium,” katanya.

Meski demikian, BGN membuka peluang pembangunan dapur baru kembali dilakukan setelah proses evaluasi selesai dan ditemukan kebutuhan tambahan layanan di daerah tertentu.

Nanik mengungkapkan bahwa distribusi dapur MBG saat ini masih terkonsentrasi di kawasan aglomerasi atau perkotaan. Sementara itu, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum terlayani secara optimal.

Karena itu, BGN akan mengalihkan fokus perluasan program ke daerah 3T sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Yang menumpuk sekarang justru di kawasan aglomerasi. Daerah 3T belum banyak tersentuh. Pesan Pak Presiden, kami harus fokus ke 3T terlebih dahulu,” ujar Nanik.

Ia belum merinci berapa lama moratorium akan berlangsung. Namun, menurutnya, evaluasi dan penataan akan dilakukan secepat mungkin agar perluasan layanan dapat segera berjalan lebih merata.

Nanik menegaskan tujuan utama moratorium bukan untuk membatasi pembangunan fasilitas, melainkan memastikan seluruh anak yang menjadi sasaran program MBG dapat menerima manfaat secara merata.

“Yang kami kejar adalah pemerataan penerima manfaat, bukan pemerataan jumlah dapur. Semua anak harus mendapatkan layanan. Kalau dapurnya terlalu banyak justru menjadi tidak efisien,” katanya.

Untuk mendukung pemetaan kebutuhan, BGN menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).

Selain menghentikan sementara pembangunan dapur baru, BGN juga akan melakukan pembenahan terhadap dapur yang sudah beroperasi. Langkah tersebut mencakup peningkatan standar operasional, perbaikan fasilitas, hingga pelatihan sumber daya manusia.

Nanik menegaskan bahwa dapur yang tidak memenuhi standar akan dikenai sanksi penghentian sementara operasional.

“Bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend,” ujarnya.

Menurut Nanik, kebijakan ini sejalan dengan upaya efisiensi anggaran program MBG yang saat ini dialokasikan sebesar Rp268 triliun. Meski anggaran telah disesuaikan, BGN berkomitmen menjaga jumlah penerima manfaat sekaligus meningkatkan kualitas layanan.

Ke depan, BGN juga menyiapkan berbagai skema alternatif untuk memperluas pelaksanaan program MBG di wilayah 3T tanpa memberikan beban tambahan yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Monitorday.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Prasetyo, pemerintah tidak memiliki agenda pergantian posisi Menteri Keuangan sebagaimana yang beredar belakangan ini.

“Tidak ada. Tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau bahwa tidak ada rencana pergantian,” kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6).

Prasetyo menegaskan bahwa di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini, yang dibutuhkan adalah koordinasi yang kuat antarlembaga. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta instansi terkait lainnya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Isu mengenai mundurnya Purbaya Yudhi Sadewa mencuat pada Kamis (4/6) dan menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Menanggapi rumor tersebut, Purbaya secara tegas membantah kabar yang beredar.

“Tidak,” ujar Purbaya melalui pesan singkat WhatsApp.

Purbaya juga menepis spekulasi yang menyebut dirinya akan dipindahkan ke posisi Gubernur Bank Indonesia di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.

“Tidak benar,” katanya singkat.

Pernyataan dari Istana dan Purbaya tersebut sekaligus menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan susunan pejabat di sektor ekonomi pemerintah.