Monitorday.com– Pemerintah bersama pimpinan DPR, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta BUMN energi menggelar konferensi pers bersama untuk menyampaikan langkah-langkah strategis menghadapi meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Koordinasi lintas lembaga tersebut difokuskan pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat nilai tukar rupiah, memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga, sekaligus menjaga daya saing industri nasional melalui kebijakan energi.

Dewan Ekonomi Nasional menegaskan bahwa perekonomian dunia masih dibayangi berbagai risiko, termasuk kenaikan harga minyak internasional yang berpotensi meningkatkan inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Karena itu, prioritas pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek melalui koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Meskipun menghadapi tekanan eksternal, kondisi fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih relatif kuat. Namun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempertahankan kepercayaan pelaku pasar maupun masyarakat.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia memperkuat kebijakan stabilisasi dengan menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin menjadi 5,75 persen dalam kurun satu bulan terakhir. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga daya tarik aset keuangan domestik sekaligus meredam tekanan terhadap rupiah. Bank Indonesia melaporkan bahwa hingga 26 Juni 2026, kebijakan tersebut telah mendorong masuknya aliran modal portofolio sekitar 9 miliar dolar AS ke instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, BI juga memperbesar ekspansi likuiditas dari sekitar Rp600 triliun menjadi Rp1.000 triliun untuk memastikan stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing tetap terjaga.

Sementara itu, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa kondisi fiskal nasional masih berada pada jalur yang sehat. Hingga Mei 2026, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat hanya sekitar 0,7 persen, jauh di bawah batas maksimal 3 persen yang ditetapkan undang-undang. Di sisi penerimaan negara, penerimaan pajak juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 19,1 persen. Untuk memperkuat sektor keuangan, pemerintah memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan sebesar Rp81 triliun hingga akhir 2026, disertai dana siaga sebesar Rp100 triliun guna menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung penyaluran kredit yang masih tumbuh sekitar 11,5 persen.

Di sektor energi, pemerintah mengambil langkah penting untuk menjaga daya saing industri nasional. Menteri ESDM mengumumkan bahwa harga gas bumi tertentu (HGBT) tetap dipertahankan pada kisaran 6,5–7 dolar AS per MMBTU, sementara harga gas pipa bagi industri di Jawa yang tidak memperoleh HGBT tetap berada di level 9,6 dolar AS per MMBTU. Kebijakan paling signifikan adalah penurunan harga LNG untuk industri dari kisaran 20–23 dolar AS menjadi 13 dolar AS per MMBTU. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban biaya produksi industri, mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), dan menjaga daya saing sektor manufaktur, khususnya industri keramik dan sektor-sektor padat karya lainnya.

Pemerintah juga menegaskan bahwa pasokan gas nasional dalam kondisi aman dan Indonesia tidak mengalami kekurangan produksi gas domestik. Tingginya harga LNG sebelumnya lebih disebabkan oleh biaya transportasi serta proses regasifikasi, bukan karena ketergantungan terhadap impor gas. Oleh karena itu, penyesuaian harga LNG diharapkan menjadi solusi jangka pendek sambil pemerintah terus memperbaiki efisiensi distribusi energi nasional.

Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan yang diumumkan mencerminkan pendekatan terpadu antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil. Pemerintah ingin memastikan gejolak ekonomi global tidak mengganggu stabilitas nasional, menjaga daya beli masyarakat, memperkuat kepercayaan investor, serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026. Sinergi antar-lembaga ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah siap mengambil langkah cepat dan terkoordinasi apabila tekanan eksternal kembali meningkat.

Monitorday.com – Peluang penguatan terbatas IHSG pada perdagangan Senin (29/6/2026) turut diikuti dengan sejumlah rekomendasi saham pilihan dari para analis. Di tengah sentimen domestik yang relatif positif dan ketidakpastian global yang masih membayangi pasar, investor disarankan lebih selektif dalam menentukan saham yang layak dikoleksi.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Reza Diofanda, menilai saham-saham berkapitalisasi besar masih berpotensi menjadi penopang indeks. Ia merekomendasikan tiga saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan hari ini, yakni BBCA, MBMA, dan KLBF.

Menurut Reza, prospek ketiga saham tersebut didukung oleh fundamental perusahaan yang relatif solid serta potensi rebound apabila sentimen pasar membaik. Selain itu, investor juga akan mencermati rilis data inflasi dan neraca perdagangan Indonesia yang dapat menjadi katalis bagi pergerakan saham-saham unggulan.

Sementara itu, Vice President Equity Retail Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi, memberikan rekomendasi speculative buy pada tiga saham sektor perbankan, yaitu BBCA, BMRI, dan BBRI.

Untuk saham BBCA, Audi menetapkan area support di kisaran Rp5.800 per saham dengan resistance di Rp6.600. Adapun saham BMRI diperkirakan memiliki support di level Rp3.880 dan resistance Rp4.230. Sementara saham BBRI diproyeksikan bergerak dengan support Rp2.770 dan resistance Rp3.050 per saham.

Menurut Audi, saham-saham perbankan masih layak diperhatikan karena memiliki likuiditas tinggi dan berpotensi menjadi pilihan utama investor ketika kondisi pasar mulai stabil. Namun, ia mengingatkan bahwa pergerakan saham masih akan dipengaruhi oleh dinamika global, terutama perkembangan konflik geopolitik di Timur Tengah dan arus dana asing di pasar modal Indonesia.

Selain faktor eksternal, pelaku pasar juga akan mencermati kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan serta rilis data inflasi Juni 2026. Jika inflasi tetap berada dalam target Bank Indonesia, sentimen pasar diperkirakan akan tetap kondusif bagi saham-saham unggulan.

Meski demikian, analis mengingatkan investor agar tetap menerapkan manajemen risiko. Kondisi pasar masih rentan terhadap volatilitas akibat pelemahan rupiah, tingginya suku bunga, dan berlanjutnya arus keluar dana asing. Oleh karena itu, strategi akumulasi bertahap pada saham berfundamental kuat dinilai lebih bijak dibandingkan melakukan pembelian secara agresif.

Sumber: Diolah dari analisis Kiwoom Sekuritas dan BRI Danareksa Sekuritas, Senin (29/6/2026).

Monitorday.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup merosot signifikan sebesar 1,72 persen ke posisi 5.896,134 pada akhir perdagangan pekan ini. Performa minor ini menghapus penguatan yang sempat terjadi pada hari sebelumnya karena tekanan jual langsung melanda hampir seluruh sektor saham utama.

Para pelaku pasar terpantau melakukan aksi ambil untung massal sejak awal pembukaan perdagangan sesi pertama. Kondisi eksternal regional yang cenderung bergerak di zona merah turut memicu kepanikan investor di dalam negeri.

Akibat koreksi mendalam tersebut, nilai kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia ikut menyusut hingga menyentuh angka 10.302 triliun rupiah. Investor asing juga membukukan penjualan bersih atau net sell senilai ratusan miliar rupiah pada beberapa saham berkapitalisasi besar.

Otoritas bursa mencatat sektor bahan baku dan sektor industri menjadi kontributor utama yang menyeret indeks ke zona negatif. Di sisi lain, saham sektor keuangan masih mampu bergerak stagnan dan menahan volatilitas pasar agar tidak merosot lebih dalam.

Selain faktor regional, perpanjangan masa evaluasi status pasar berkembang oleh lembaga indeks global membuat para manajer investasi cenderung bersikap pasif. Mereka memilih untuk menata ulang portofolio aset sembari menanti rilis data manufaktur dan inflasi tengah tahun.

Kondisi transaksi harian secara umum juga menunjukkan penurunan frekuensi yang mencerminkan sikap kehati-hatian yang sangat tinggi dari para pelaku pasar. Mayoritas analis memperkirakan indeks masih akan bergerak fluktuatif dalam rentang konsolidasi baru pada pekan depan.

Meskipun bursa domestik sedang tertekan, sejumlah saham lapis ketiga justru mencatatkan lonjakan harga yang signifikan dan masuk dalam jajaran top gainers. Sinergi antara kebijakan otoritas pasar modal dan rilis laporan keuangan emiten kuartal kedua diharapkan mampu memicu pembalikan arah indeks.

Monitorday.com – Pemerintah resmi mengumumkan transformasi besar-besaran Stasiun Gambir menjadi simpul transportasi terintegrasi di Jakarta. Selain tetap melayani perjalanan kereta api jarak jauh, stasiun ikonik tersebut akan kembali menjadi pemberhentian Kereta Rel Listrik (KRL) setelah lebih dari satu dekade.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, revitalisasi Stasiun Gambir merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mempercantik kawasan stasiun sekaligus meningkatkan konektivitas antarmoda transportasi.

“Nanti Stasiun Gambir yang selama ini melayani kereta jarak jauh akan dikombinasikan dengan layanan KRL,” ujar Dudy dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Melalui proyek beautifikasi yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia (KAI), Stasiun Gambir akan tampil dengan wajah baru yang lebih modern dan representatif sebagai etalase perkeretaapian nasional.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono mengungkapkan, PT KAI saat ini tengah memfinalisasi desain revitalisasi. Proyek tersebut ditargetkan selesai dalam dua tahun, sementara layanan KRL direncanakan mulai beroperasi pada 2028.

Kehadiran layanan KRL di Stasiun Gambir diharapkan mempermudah penumpang kereta api jarak jauh untuk melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi komuter tanpa harus berpindah ke stasiun lain, seperti Manggarai atau Gondangdia.

“Gambir itu untuk memberikan bagaimana kita melayani masyarakat dengan konektivitas. Jadi KRL berhenti, kemudian juga bisa dilayani oleh kereta jarak jauh,” kata Dudy.

Untuk mendukung operasional kereta jarak jauh dan KRL secara bersamaan, pemerintah akan menambah jalur rel di Stasiun Gambir. Meski demikian, jumlah perjalanan KRL yang akan dilayani masih dalam tahap kajian.

Dudy menegaskan, pengoperasian KRL di Gambir tidak akan mengurangi peran Stasiun Manggarai sebagai hub utama jaringan perkeretaapian. Menurutnya, kedua stasiun akan memiliki fungsi yang saling melengkapi.

“Manggarai tetap. Gambir itu untuk memberikan bagaimana kita melayani masyarakat. Gambir nantinya melayani perjalanan jarak jauh dan jarak dekat,” tegasnya.

Ke depan, Stasiun Gambir juga akan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lain, termasuk LRT serta Kereta Cepat Whoosh melalui kawasan Cawang, sehingga diharapkan mampu menghadirkan sistem transportasi yang lebih efisien bagi masyarakat.

Menariknya, proyek beautifikasi Stasiun Gambir sepenuhnya dibiayai oleh PT KAI tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan aset stasiun kepada operator.

Dengan transformasi tersebut, Stasiun Gambir diharapkan tidak hanya menjadi pusat layanan kereta api, tetapi juga berkembang sebagai pusat aktivitas perkotaan yang modern, terintegrasi, dan menjadi ikon baru transportasi nasional.

Monitorday.com– Saham menjadi salah satu instrumen investasi yang semakin diminati masyarakat Indonesia seiring meningkatnya literasi keuangan dan kemudahan bertransaksi melalui platform digital. Namun, sebelum mulai membeli saham, investor pemula perlu memahami konsep dasarnya. Pada hakikatnya, saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau suatu badan usaha atas sebagian modal sebuah perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, semakin besar pula porsi kepemilikan terhadap perusahaan tersebut.

Perusahaan menerbitkan saham sebagai salah satu cara memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Dana yang diperoleh dari penjualan saham dapat digunakan untuk memperluas kapasitas produksi, mengembangkan produk baru, memperkuat infrastruktur, atau melakukan ekspansi bisnis. Sebagai imbalannya, investor yang membeli saham menjadi pemilik sebagian perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Sebagai pemegang saham, investor memiliki sejumlah hak. Salah satunya adalah memperoleh dividen apabila perusahaan membagikan sebagian laba kepada para pemegang saham sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, investor juga memiliki peluang memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual saham. Namun, apabila harga saham turun di bawah harga pembelian, investor akan mengalami capital loss.

Nilai saham di pasar tidak bersifat tetap. Harga saham bergerak setiap hari mengikuti mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Berbagai faktor dapat memengaruhi pergerakan harga, mulai dari kinerja keuangan perusahaan, prospek industri, kondisi ekonomi nasional, tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, hingga sentimen global. Oleh karena itu, investasi saham membutuhkan pemahaman yang baik terhadap kondisi perusahaan maupun perkembangan ekonomi.

Di Indonesia, transaksi saham dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Masyarakat dapat membeli dan menjual saham melalui perusahaan sekuritas yang telah memperoleh izin resmi. Proses pembukaan rekening investasi kini semakin mudah karena sebagian besar perusahaan sekuritas telah menyediakan layanan digital yang memungkinkan calon investor membuka rekening secara daring.

Bagi investor pemula, memahami bahwa saham adalah bukti kepemilikan perusahaan merupakan fondasi penting sebelum mempelajari analisis investasi yang lebih kompleks. Keputusan membeli saham sebaiknya tidak didasarkan pada rumor atau tren sesaat, melainkan pada pemahaman terhadap kualitas perusahaan dan tujuan investasi jangka panjang. Dengan literasi yang baik, saham tidak hanya menjadi instrumen untuk mencari keuntungan, tetapi juga sarana berpartisipasi dalam pertumbuhan dunia usaha dan perekonomian nasional.

Peningkatan literasi saham juga menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Semakin banyak masyarakat yang memahami cara kerja pasar modal, semakin besar peluang terbentuknya budaya investasi yang sehat, rasional, dan berorientasi jangka panjang. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pendalaman pasar keuangan domestik sekaligus mendukung pembiayaan dunia usaha melalui pasar modal.

Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melakukan reformasi besar-besaran terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah menargetkan jumlah perusahaan pelat merah yang saat ini mencapai lebih dari 1.000 akan dipangkas menjadi sekitar 250 perusahaan dalam dua tahun ke depan.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun BUMN yang lebih efisien, transparan, sehat secara bisnis, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

“Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat,” ujar Prabowo.

Prabowo mengungkapkan proses penataan BUMN sebenarnya telah berjalan. Hingga pertengahan 2026, pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan negara yang dinilai tidak lagi efektif maupun tidak memberikan kontribusi optimal.

Menurutnya, proses restrukturisasi masih akan berlanjut hingga jumlah BUMN tersisa sekitar 250 perusahaan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo sempat meminta konfirmasi kepada Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengenai target akhir jumlah perusahaan negara yang akan dipertahankan.

“Bagaimana Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup,” kata Prabowo.

Jika target tersebut terealisasi, sekitar tiga perempat perusahaan pelat merah yang ada saat ini akan dilebur, ditutup, atau direstrukturisasi sebagai bagian dari reformasi kelembagaan BUMN.

Presiden menilai salah satu persoalan utama BUMN adalah tingginya biaya operasional akibat banyaknya perusahaan yang memiliki struktur organisasi besar, tetapi tidak mampu menghasilkan keuntungan.

Ia menyoroti besarnya jumlah direksi dan komisaris yang harus dibiayai negara, sementara sebagian perusahaan justru terus mengalami kerugian.

“750 Dirut, 750 direksi, kali empat atau kali lima. 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya seperti apa, gajinya seperti apa. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” tegasnya.

Menurut Prabowo, kondisi tersebut tidak dapat terus dipertahankan apabila pemerintah ingin menciptakan tata kelola BUMN yang profesional, sehat, dan berorientasi pada produktivitas.

Dalam forum yang sama, Prabowo juga menanggapi usulan kalangan akademisi agar setiap BUMN menyisihkan sebagian keuntungan perusahaan untuk mendukung riset, inovasi, dan pengembangan teknologi nasional.

Ia menyambut baik gagasan tersebut, namun menegaskan bahwa syarat utamanya adalah BUMN harus terlebih dahulu mampu mencetak keuntungan.

“Ini bagus usulnya. Masalahnya, BUMN-BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, Danantara, terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba,” ujarnya.

Menurut Presiden, BUMN ke depan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik, tetapi juga harus menjadi perusahaan yang sehat secara finansial sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan nasional, termasuk dalam pembiayaan riset dan inovasi.

Rencana pengurangan jumlah BUMN menjadi sekitar 250 perusahaan merupakan bagian dari agenda reformasi kelembagaan pemerintahan Prabowo. Dengan struktur perusahaan yang lebih ramping, pemerintah berharap pengawasan dapat dilakukan lebih efektif, tata kelola menjadi semakin transparan, serta penggunaan anggaran negara lebih efisien.

Selain meningkatkan efektivitas organisasi, reformasi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat daya saing BUMN di tingkat nasional maupun internasional sehingga perusahaan-perusahaan negara dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Monitorday.com – Pesatnya perkembangan teknologi digital menuntut dunia pendidikan melakukan transformasi agar mampu menyiapkan generasi yang adaptif terhadap perubahan. Penguasaan teknologi dinilai tidak lagi cukup, karena peserta didik juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, serta mampu beradaptasi dengan tantangan yang terus berkembang.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mendorong implementasi pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, mengatakan pendekatan tersebut dirancang agar proses belajar tidak lagi sekadar berorientasi pada hafalan, melainkan mendorong peserta didik memahami konsep secara menyeluruh dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

Hal itu disampaikan Atip saat memberikan kuliah umum bertajuk Hukum Internasional dan Tantangannya pada Era Digital di Batam, Kepulauan Riau, sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendikdasmen, Minggu (28/6/2026).

Menurut Atip, transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari pola komunikasi masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga tata kelola global. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi, kejahatan lintas negara, hingga pesatnya perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI).

“Perkembangan teknologi saat ini berlangsung sangat cepat. Karena itu, generasi muda harus memiliki kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, berpikir kritis, serta memahami berbagai dampak dari perkembangan teknologi digital,” ujar Atip.

Ia menegaskan, pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kreativitas, kemampuan bernalar, serta mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab.

Karena itu, Kemendikdasmen terus memperkuat implementasi Pembelajaran Mendalam di berbagai satuan pendidikan. Melalui pendekatan tersebut, peserta didik didorong untuk belajar secara lebih bermakna, reflektif, dan relevan dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, pendekatan Deep Learning juga diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS), sehingga siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis persoalan, menemukan solusi, dan menghasilkan inovasi.

Atip juga menekankan pentingnya literasi digital yang dibarengi dengan pemahaman etika dan tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi.

Menurutnya, setiap aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi hukum maupun etika yang perlu dipahami sejak dini, sehingga pendidikan karakter harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi pembelajaran.

“Setiap aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi hukum, etika, dan tanggung jawab yang perlu dipahami sejak dini,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Atip turut menyoroti pentingnya hukum internasional yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Seiring kemajuan teknologi, berbagai persoalan global kini melampaui batas negara sehingga membutuhkan kerja sama internasional yang semakin erat.

“Saya ingin menegaskan bahwa hukum internasional tidak boleh menjadi artefak masa lalu, tetapi harus terus berkembang dan mampu merespons tantangan global yang dihadapi masyarakat saat ini maupun di masa depan,” tegasnya.

Program Pembelajaran Mendalam menjadi salah satu strategi utama Kemendikdasmen dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Melalui proses pembelajaran yang lebih aktif, kontekstual, dan berorientasi pada pemecahan masalah, pemerintah berharap dapat melahirkan generasi Indonesia yang siap bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter, etika, dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Monitorday.com–Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus menjadi salah satu program kesehatan terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Hingga Juni 2026, program ini telah menjangkau lebih dari 42,3 juta peserta yang tersebar di 38 provinsi. Capaian tersebut melanjutkan keberhasilan tahun 2025 ketika lebih dari 70 juta masyarakat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah.

Pemerintah menempatkan CKG sebagai instrumen utama untuk memperkuat layanan promotif dan preventif. Pada awal 2026, program ini telah melayani lebih dari 10,5 juta peserta hanya dalam dua bulan pertama pelaksanaan. Dari jumlah tersebut, ratusan ribu warga langsung mendapatkan pengobatan, sementara jutaan lainnya menjalani proses tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang ditemukan di lapangan.

Menteri Kesehatan menegaskan bahwa fokus CKG pada tahun kedua tidak lagi hanya mengejar jumlah peserta, tetapi juga memastikan adanya pencegahan, pengobatan, dan penanganan lanjutan bagi masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan. Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah pola layanan kesehatan dari yang selama ini lebih banyak bersifat kuratif menjadi preventif dan promotif.

Dampak terbesar program ini terlihat pada meningkatnya deteksi dini berbagai penyakit tidak menular. Melalui skrining massal yang dilakukan di puskesmas, sekolah, pesantren, dan komunitas, pemerintah menemukan berbagai kasus hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, hingga gangguan kesehatan lain yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat. Pada kelompok usia sekolah, misalnya, pemeriksaan menemukan banyak siswa yang sudah berada dalam kategori hipertensi atau pra-hipertensi, sebuah kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke di masa depan.

Selain manfaat kesehatan, CKG juga berpotensi memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Dengan mendeteksi penyakit sejak dini, biaya pengobatan penyakit katastropik seperti stroke, gagal ginjal, penyakit jantung, dan diabetes dapat ditekan. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi beban pembiayaan kesehatan nasional, termasuk klaim layanan kesehatan yang selama ini mendominasi pengeluaran sistem jaminan kesehatan.

Pemerintah menargetkan cakupan CKG pada 2026 mencapai sekitar 130 juta penduduk atau setara 46 persen populasi Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, layanan akan diperluas melalui lebih dari 10 ribu puskesmas dan ribuan fasilitas kesehatan lainnya di seluruh Indonesia. Dukungan puluhan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemanfaatan platform digital kesehatan menjadi bagian dari strategi percepatan program.

Sejumlah pengamat kesehatan menilai keberhasilan CKG tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang diperiksa, tetapi juga dari kemampuan sistem kesehatan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut. Karena itu, penguatan layanan puskesmas, ketersediaan obat, tenaga kesehatan, serta integrasi data kesehatan nasional menjadi faktor kunci agar manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan bangsa dalam jangka panjang. (Liputan6.com)

Monitorday.com – Iran menuduh Amerika Serikat (AS) telah melanggar secara terang-terangan kesepakatan damai yang sebelumnya disepakati kedua negara setelah Washington kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan pada Sabtu (27/6), Kementerian Luar Negeri Iran mengecam serangan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan mengakhiri konflik.

“Serangan brutal ini, yang menargetkan fasilitas pengawasan pantai Iran, merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap nota kesepahaman untuk mengakhiri perang,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran.

Serangan terbaru AS terjadi pada Jumat (26/6) dengan menyasar sejumlah fasilitas militer Iran, termasuk lokasi penyimpanan rudal dan drone.

Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan operasi tersebut dilakukan sebagai respons atas serangan Iran terhadap kapal dagang berbendera Singapura yang melintasi Selat Hormuz.

Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa Iran telah meluncurkan sedikitnya empat drone serang ke arah kapal-kapal yang melintas di jalur pelayaran strategis tersebut. Menurutnya, sebagian besar drone berhasil dicegat, namun satu di antaranya menghantam kapal kargo asal Singapura hingga menyebabkan kerusakan.

Melalui akun Truth Social miliknya, Trump menyebut tindakan Iran sebagai “pelanggaran bodoh” terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.

Senada dengan Trump, Wakil Presiden AS JD Vance menegaskan bahwa Washington akan merespons setiap tindakan kekerasan dari Iran.

“Iran telah menandatangani perjanjian gencatan senjata. Kami telah menghormatinya. Jika mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai penerapan MoU, mereka dapat menghubungi kami,” ujar Vance.

Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) mengklaim telah melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah aset milik Amerika Serikat di kawasan Teluk pada Sabtu (27/6).

IRGC juga memperingatkan bahwa Iran akan meningkatkan intensitas serangan apabila AS kembali melakukan agresi.

“Jika agresi tersebut terulang, tanggapan kami akan lebih luas daripada ini,” tegas IRGC.

Rangkaian aksi saling serang tersebut kembali meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah, meskipun kedua negara sebelumnya telah menyepakati nota kesepahaman untuk menghentikan konflik bersenjata.

Monitorday.com – Pemerintah memutuskan menunda jadwal penerbitan surat utang berdenominasi yuan atau Panda Bond dari rencana awal Juli 2026 menjadi akhir Juli 2026. Keputusan tersebut diambil setelah tingginya minat investor asal China terhadap instrumen investasi tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, sejumlah manajer investasi dan bank-bank besar di China baru mengetahui rencana penerbitan Panda Bond sehingga meminta tambahan waktu untuk mengajukan proposal kepada komite investasi internal masing-masing.

“Awalnya Panda Bond akan diterbitkan pada awal Juli. Namun, beberapa fund manager besar dan bank-bank besar di sana baru mengetahui rencana ini, sehingga mereka meminta waktu tambahan untuk mengajukan proposal ke investment committee mereka,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Menurut Purbaya, pemerintah menyambut positif permintaan tersebut karena mencerminkan tingginya antusiasme investor. Penundaan dilakukan agar lebih banyak investor dapat berpartisipasi dalam penerbitan surat utang tersebut.

“Saya melihat ini sebagai sinyal yang baik. Artinya minatnya besar, sehingga penerbitan kita geser ke akhir Juli agar jumlah pembelinya semakin banyak,” katanya.

Tingginya permintaan juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan peningkatan nilai penerbitan. Target awal sekitar 1 miliar dolar AS berpeluang dinaikkan apabila kondisi pasar dan permintaan investor terus menguat.

“Kita akan melihat kondisi pasar. Kalau demand-nya besar, tentu nilai penerbitannya bisa kita tingkatkan,” ujar Purbaya.

Pemerintah mencatat kebutuhan penerbitan obligasi global tahun ini masih sekitar 3 miliar dolar AS. Jika respons pasar China tetap positif, Panda Bond diharapkan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan pembiayaan tersebut.

Selain meningkatkan target penerbitan, pemerintah juga akan menerapkan skema Local Currency Transaction (LCT). Melalui mekanisme ini, investor China bertransaksi menggunakan mata uang Renminbi, sementara pemerintah Indonesia menerima dana dalam bentuk rupiah melalui kerja sama Bank Indonesia dan People’s Bank of China (PBOC).

Menurut Purbaya, skema tersebut akan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat sekaligus membantu menekan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah China bersama PBOC telah memberikan dukungan penuh terhadap penerbitan Panda Bond Indonesia, termasuk mempercepat proses perizinan. Sejumlah bank besar di China bahkan telah menyatakan minat untuk menjadi penjamin emisi (underwriter) guna memperluas pemasaran surat utang Indonesia di pasar China.

“Ke depan, saya akan mengizinkan mereka menjadi underwriter sehingga pemasaran obligasi Indonesia di China bisa semakin luas,” kata Purbaya.