Monitorday.com – Pemerintah terus menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya semakin tepat sasaran. Dalam evaluasi terbaru, pemerintah menetapkan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sebagai prioritas utama penerima manfaat.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat efektivitas program nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan kelompok 3B diprioritaskan karena menjadi sasaran paling strategis dalam intervensi gizi sejak masa awal kehidupan.

“Intervensi gizi paling efektif memang berada pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena itu, mereka menjadi prioritas dalam penataan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Qodari di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Selain kelompok rentan, pemerintah juga memberikan perhatian lebih kepada masyarakat di wilayah 3T yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi akses layanan maupun ketersediaan fasilitas pendukung.

“Daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang selama ini mungkin belum mendapatkan perhatian secara maksimal juga akan menjadi fokus utama pemerintah,” katanya.

Menurut Qodari, Program MBG telah memberikan manfaat nyata melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin bagi peserta didik selama kegiatan belajar di sekolah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mendukung tumbuh kembang anak Indonesia.

Meski demikian, pemerintah menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan. Karena itu, evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program di berbagai daerah.

Penyempurnaan akan difokuskan pada peningkatan kandungan gizi makanan, standar higienitas, hingga tata kelola distribusi agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

“Saya kira akan banyak perubahan yang dilakukan ke depan. Insya Allah kualitas gizi, kualitas kesehatan, serta higienitas makanan yang diterima anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui akan semakin baik,” ujar Qodari.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Program MBG. Presiden telah menugaskan pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membenahi tata kelola program agar berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sesuai sasaran.

Seluruh rencana perbaikan, lanjut Qodari, akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bagian dari pengawasan langsung pemerintah terhadap program prioritas nasional tersebut.

Dalam proses evaluasi, pemerintah juga melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Lembaga tersebut telah menerima paparan mengenai rencana pengembangan MBG sekaligus memberikan berbagai masukan untuk penyempurnaan program.

Salah satu bahan evaluasi berasal dari survei DEN terhadap sekitar 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Survei tersebut memotret pelaksanaan Program MBG di lapangan, mulai dari mekanisme distribusi hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Temuan dari survei tersebut akan menjadi bahan masukan yang sangat penting bagi pimpinan BGN dalam menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan,” kata Qodari.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain mendukung pemenuhan gizi anak sekolah, program ini juga diarahkan untuk mempercepat penurunan stunting melalui intervensi kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Melalui evaluasi dan pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah berharap Program MBG semakin tepat sasaran, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan gizi.

Monitorday.com – Pemerintah terus mematangkan rencana penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram sebagai alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga. Skema distribusinya akan mengikuti pola penyaluran LPG subsidi melalui jaringan agen dan pangkalan resmi PT Pertamina (Persero).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, mengatakan distribusi CNG akan menggunakan mekanisme yang sama seperti LPG 3 kg yang telah diterapkan selama ini.

“Di mana ada fungsi agen, ada fungsi pangkalan, ya itu memang harus dikerjasamakan dengan Pertamina. Pola yang dijalankan untuk CNG persis seperti pola distribusi LPG,” ujar Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurut Laode, masyarakat tidak perlu membeli tabung CNG. Tabung akan menjadi milik badan usaha atau penyedia gas, sementara konsumen hanya membeli isi gas dan menukarkan tabung kosong dengan tabung yang telah terisi.

“Tabungnya nanti bukan dibeli oleh masyarakat, tetapi milik badan usaha. Jadi masyarakat tinggal tukar saja,” katanya.

Pemerintah menegaskan skema tersebut disiapkan agar peralihan dari LPG ke CNG tidak menambah beban masyarakat. Selain tidak diwajibkan membeli tabung baru, pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme pembatasan jumlah tabung yang dapat digunakan setiap rumah tangga agar distribusi lebih tepat sasaran.

Sistem peminjaman tabung ini akan diterapkan seperti pada LPG 3 kg. Setelah isi gas habis, masyarakat cukup menukarkan tabung kosong dengan tabung yang telah diisi ulang melalui agen atau pangkalan resmi.

Program CNG 3 kg merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG yang selama ini terus meningkat.

Pemerintah menargetkan proyek percontohan (pilot project) mulai berjalan pada 2026 dengan fokus awal di sejumlah kota besar di Pulau Jawa sebelum diperluas ke wilayah lain di Indonesia.

Laode menjelaskan, pengembangan CNG untuk rumah tangga memerlukan standar keamanan yang lebih tinggi karena tekanan gas di dalam tabung mencapai sekitar 250 bar, jauh lebih besar dibandingkan tekanan LPG yang berkisar 5–10 bar. Oleh karena itu, desain tabung beserta sistem pengamannya harus melalui pengujian ketat oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Pada tahap awal implementasi, pemerintah memperkirakan membutuhkan sekitar 100 ribu tabung CNG 3 kg. Sebagian tabung masih akan diimpor karena teknologi produksinya belum tersedia di dalam negeri. Namun, pemerintah berharap meningkatnya penggunaan CNG dapat mendorong investasi industri manufaktur tabung CNG di Indonesia.

Melalui program ini, pemerintah menargetkan peningkatan pemanfaatan gas bumi domestik sekaligus menekan impor LPG yang selama ini menjadi salah satu beban anggaran negara.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menilai akademisi dan peneliti memiliki peran strategis dalam menghadirkan berbagai inovasi untuk menjawab tantangan nasional sekaligus mendukung pengembangan industri di tanah air. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada Jumat (26/06/2026).

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan strategis yang memerlukan terobosan dan inovasi. Oleh karena itu, Kepala Negara mengungkapkan secara konsisten berdialog dengan para ilmuwan dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk mencari solusi dari kebutuhan berbagai sektor strategis.

“Saya berkali-kali saya datang kepada kampus. Saya datang, saya minta orang-orang terpintar, tanya Pak Brian, tanya Profesor Sigit. Saya tanya profesor-profesor IPB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus impor gandum? Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektare di Malaysia produknya lebih dari kita? Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri?” ungkap Presiden.

Presiden menilai, berbagai inovasi yang mulai dikembangkan saat ini menunjukkan kemampuan anak bangsa dalam menjawab tantangan nasional, salah satunya adalah kemajuan dalam pengembangan mobil nasional. Kepala Negara pun mengungkapkan kebanggaannya saat menggunakan kendaraan hasil karya anak bangsa pada hari pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia,” ujar Presiden.

Meskipun masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditingkatkan, Presiden menilai bahwa setiap inovasi masih terus membutuhkan proses penyempurnaan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung pengembangan teknologi dan industri nasional agar semakin kompetitif.

“Tidak apa-apa, minimal kita mulai. Kita harus berani mulai. Kita adalah negara keempat terbesar di dunia. Kita adalah negara yang kekayaannya luar biasa,” pungkasnya.

Monitorday.com– Vatikan kembali menjadi salah satu suara moral paling berpengaruh dalam perdebatan global mengenai kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Melalui ensiklik Magnifica Humanitas: On Safeguarding the Human Person in the Time of Artificial Intelligence, Paus Leo XIV mengingatkan bahwa perkembangan AI, termasuk riset menuju agentic AI yang mampu mengambil keputusan dan menjalankan tugas secara otonom, harus tetap diarahkan untuk melayani manusia, bukan menggantikannya.

Dokumen tersebut memang tidak secara eksplisit menggunakan istilah “agentic AI”, tetapi prinsip-prinsip yang disampaikan sangat relevan terhadap arah perkembangan teknologi tersebut. Paus menegaskan bahwa AI tidak boleh menjadi pusat pengambilan keputusan yang menghilangkan akuntabilitas manusia. Seluruh keputusan yang berdampak besar terhadap kehidupan manusia, terutama dalam bidang kesehatan, keamanan, keadilan, dan peperangan, harus tetap berada dalam “rantai tanggung jawab” manusia. Dengan kata lain, AI dapat menjadi alat bantu yang canggih, tetapi tidak boleh menjadi pengganti pertimbangan moral manusia.

Bagi komunitas riset AI, pesan tersebut dapat dipandang sebagai semacam “fatwa moral” atau pedoman etika, meskipun dalam tradisi Gereja Katolik dokumen Paus bukanlah fatwa sebagaimana dikenal dalam tradisi Islam. Ensiklik ini memberikan arahan normatif bahwa inovasi AI harus menghormati martabat manusia, keadilan sosial, solidaritas, dan kesejahteraan bersama. Paus juga memperingatkan bahwa konsentrasi kekuatan AI pada segelintir perusahaan maupun negara berpotensi memperbesar ketimpangan ekonomi dan mengikis kebebasan individu.

Dalam konteks agentic AI, arahan tersebut memiliki implikasi penting bagi dunia akademik dan industri. Riset tidak hanya dituntut mengejar peningkatan kemampuan model dalam melakukan perencanaan, penggunaan alat (tool use), koordinasi antarsistem, atau pengambilan keputusan otomatis, tetapi juga harus membangun mekanisme pengawasan (human oversight), transparansi, audit, dan kemampuan manusia untuk menghentikan maupun mengoreksi tindakan AI. Pendekatan ini sejalan dengan berbagai kerangka tata kelola AI internasional yang menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan akhir dalam sistem berisiko tinggi.

Paus Leo XIV juga mengaitkan revolusi AI dengan perubahan sosial yang pernah terjadi pada era Revolusi Industri. Sebagaimana Gereja Katolik melalui Rerum Novarum pernah merespons persoalan hak-hak pekerja pada abad ke-19, kini AI dipandang sebagai tantangan sosial baru yang memerlukan landasan etika yang kuat. Oleh karena itu, penelitian mengenai agentic AI diharapkan tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi atau keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap pekerjaan, demokrasi, relasi sosial, dan perlindungan kelompok rentan.

Berkembangnya agentic AI diperkirakan akan menjadi salah satu fokus utama penelitian AI dalam beberapa tahun mendatang. Karena kemampuannya menjalankan rangkaian tugas secara mandiri, teknologi ini menawarkan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas di sektor kesehatan, pendidikan, pemerintahan, hingga industri. Namun, sebagaimana ditegaskan Vatikan, semakin tinggi tingkat otonomi AI, semakin besar pula kebutuhan akan tata kelola yang menjamin bahwa manusia tetap menjadi subjek utama dalam setiap keputusan penting. Pesan tersebut memperkuat konsensus global bahwa masa depan AI bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan algoritma, tetapi juga oleh kualitas etika yang membimbing pengembangannya.

Monitorday.com– Prospek ekonomi Indonesia pada Juli 2026 diperkirakan tetap berada pada jalur pertumbuhan yang relatif kuat meskipun ketidakpastian global masih membayangi. Berbagai indikator menunjukkan aktivitas ekonomi domestik tetap terjaga berkat tingginya konsumsi rumah tangga, berlanjutnya proyek investasi, serta kebijakan pemerintah yang berfokus pada efisiensi anggaran dan penguatan daya saing nasional. Momentum tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah perlambatan sejumlah negara mitra dagang.

Dari sisi fiskal, pemerintah terus mengedepankan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih efisien. Langkah penghematan belanja pemerintah yang diklaim mencapai ratusan triliun rupiah diharapkan dapat memperluas ruang fiskal untuk mendukung program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hilirisasi industri, makan bergizi gratis, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Efisiensi tersebut juga diharapkan mampu menjaga defisit APBN tetap terkendali dan meningkatkan kepercayaan investor.

Sementara itu, kebijakan moneter juga mulai menunjukkan hasil positif. Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan guna menjaga stabilitas nilai tukar mulai memperkuat kepercayaan pasar terhadap aset keuangan domestik. Rupiah menunjukkan tren penguatan dibandingkan beberapa pekan sebelumnya, didukung oleh masuknya kembali aliran modal asing ke pasar obligasi dan saham Indonesia. Stabilitas nilai tukar menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi impor dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.

Di sektor riil, investasi diperkirakan tetap menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi mineral, pengembangan kawasan industri, pembangunan ekosistem kendaraan listrik, serta investasi pada sektor energi terbarukan masih menjadi daya tarik utama bagi investor domestik maupun asing. Selain itu, pembangunan infrastruktur logistik dan digital diperkirakan akan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa sehingga memperkuat daya saing industri nasional.

Namun demikian, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai. Perlambatan ekonomi global, ketidakpastian arah kebijakan suku bunga negara maju, volatilitas harga komoditas, serta dinamika geopolitik dapat memengaruhi ekspor Indonesia dan arus modal internasional. Di dalam negeri, tantangan berupa peningkatan produktivitas industri, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan daya beli masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan kebijakan yang konsisten.

Apabila stabilitas makroekonomi dapat dipertahankan, investasi terus mengalir, dan reformasi struktural berjalan sesuai rencana, Indonesia memiliki peluang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen sepanjang 2026. Didukung konsumsi domestik yang kuat dan keberlanjutan proyek strategis nasional, Juli 2026 berpotensi menjadi periode penting yang memperkuat optimisme terhadap kinerja ekonomi nasional pada semester kedua tahun ini.

Bagi pelaku usaha, semester kedua 2026 diperkirakan membuka peluang ekspansi di sektor manufaktur, perdagangan, jasa digital, konstruksi, serta ekonomi hijau. Sementara bagi pemerintah, tantangan utama adalah memastikan momentum pertumbuhan tersebut mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengendalian inflasi, serta peningkatan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Monitorday.com-Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah program prioritas nasional mulai memperlihatkan capaian yang signifikan. Pemerintah menempatkan berbagai program tersebut sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa.

Program yang paling menonjol adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain meningkatkan asupan gizi masyarakat, MBG juga menciptakan efek berganda terhadap ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan jaringan dapur penyedia makanan.

Di sektor kesehatan, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi salah satu upaya terbesar pemerintah dalam membangun budaya deteksi dini penyakit. Program ini memungkinkan masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan tanpa biaya sehingga berbagai penyakit tidak menular dapat ditemukan lebih cepat sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat dan mahal untuk ditangani. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menjalankan program penuntasan tuberkulosis serta pembangunan rumah sakit berkualitas untuk memperluas akses layanan kesehatan.

Pada bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan, pemerintah mengembangkan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Program ini dipadukan dengan rehabilitasi sekolah serta pembangunan Sekolah Unggul Garuda untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pemerintah berharap pendekatan tersebut dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses pendidikan yang lebih merata.

Sementara itu, Program 3 Juta Rumah mulai menunjukkan perkembangan dengan ratusan ribu unit rumah yang telah dibangun maupun direnovasi. Program ini tidak hanya menyediakan hunian yang lebih layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri konstruksi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor bahan bangunan. Dampaknya menjangkau berbagai lapisan ekonomi mulai dari pekerja bangunan hingga pelaku usaha kecil di daerah.

Di tingkat desa, pemerintah mengandalkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Program ini dirancang untuk memperkuat akses permodalan, distribusi barang, pemasaran hasil produksi, dan pengembangan usaha masyarakat. Bersama program Kampung Nelayan serta penguatan UMKM, koperasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Pada sektor pangan, pemerintah menjalankan program lumbung pangan, pembangunan bendungan, dan pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Investasi pada infrastruktur pertanian ini bertujuan meningkatkan produktivitas lahan, menjaga stabilitas pasokan pangan, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas strategis.

Secara keseluruhan, sepuluh program prioritas yang mencakup MBG, CKG, Sekolah Rakyat, Program 3 Juta Rumah, Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, Lumbung Pangan, pembangunan bendungan dan irigasi, penuntasan tuberkulosis, serta pembangunan rumah sakit berkualitas dirancang untuk mengatasi berbagai dimensi kemiskinan secara bersamaan. Mulai dari gizi, kesehatan, pendidikan, perumahan, akses ekonomi, hingga produktivitas masyarakat.

Pengamat menilai keberhasilan jangka panjang program-program tersebut akan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan, pengawasan anggaran, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan program. Namun, berbagai capaian awal yang mulai terlihat menunjukkan bahwa agenda pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat mulai bergerak dari tahap perencanaan menuju implementasi yang lebih luas di lapangan.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (25/06/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan terkait percepatan pengembangan sejumlah sektor industri strategis nasional.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri Brian menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan akselerasi pengembangan sejumlah bidang industri nasional mulai dari farmasi hingga otomotif.

“Banyak program mulai dari farmasi, pengembangan industri farmasi, pengembangan mobil nasional, motor nasional, dan lain-lain ya, program-program hilirisasi itu bisa dipercepat,” ujar Brian dalam keterangannya usai pertemuan.

Sejalan dengan target percepatan tersebut, Brian menjelaskan bahwa pemerintah juga memberikan perhatian pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan mendukung pengembangan industri nasional. Menurutnya, Presiden menginstruksikan agar perguruan tinggi dalam negeri mampu menghasilkan lulusan dengan kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang strategis yang tengah dikembangkan.

“Kami diminta memastikan SDM-SDM, lulusan-lulusan perguruan tinggi kita tuh nantinya betul-betul bisa memenuhi, bisa memenuhi kebutuhan SDM untuk pengembangan industrialisasi yang memang tidak sedikit itu kan. Yang mulai dari mineral, kemudian ada aquaculture, aquafarming juga banyak, kemudian hilirisasi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Brian menegaskan bahwa ketersediaan SDM yang kompeten harus berjalan seiring dengan percepatan pengembangan industri. Karena itu, jajarannya akan memetakan dan menghitung kebutuhan tenaga ahli agar tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan perguruan tinggi.

“Misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang baik,” pungkasnya.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama TNI Angkatan Darat (AD) mempercepat rehabilitasi sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Pemerintah menargetkan sebagian besar sekolah yang rusak dapat kembali digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.

Kolaborasi tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/kota agar proses rehabilitasi berjalan lebih cepat tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah terus mengupayakan agar peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan yang aman selama proses pembangunan berlangsung.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran TNI AD yang telah bermitra dengan kami dalam proses revitalisasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah terdampak bencana,” kata Mu’ti saat meninjau pembangunan sekolah di Aceh.

Menurut Mu’ti, sekolah yang masih menunggu proses pembangunan maupun relokasi tetap dapat menyelenggarakan pembelajaran melalui ruang kelas darurat yang telah disiapkan Kemendikdasmen.

Salah satu sekolah yang tengah direhabilitasi adalah SD Negeri Utue. Sekolah tersebut memperoleh anggaran Rp1,83 miliar untuk memperbaiki tujuh ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang administrasi, toilet, pengadaan perabot, serta penataan lingkungan sekolah.

Komandan Pelaksana Rehabilitasi, Letkol Inf. Arino Vranta Sinurat, mengatakan SD Negeri Utue merupakan bagian dari program rehabilitasi 190 sekolah terdampak bencana yang dikerjakan TNI AD di Aceh.

“Kami mengerjakan ruang kelas, ruang administrasi, kamar mandi, pengadaan mebel, hingga penataan lingkungan sekolah dengan melibatkan tenaga sipil dan personel TNI agar pekerjaan selesai sesuai target,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin mengungkapkan terdapat 2.920 sekolah terdampak bencana di Aceh. Sebanyak 188 sekolah mengalami kerusakan berat dan 63 sekolah harus direlokasi.

“Banyak sekolah yang masih menggunakan kelas darurat bukan karena tidak ditangani, tetapi karena proses revitalisasi sedang berlangsung. Yang terpenting, pembelajaran tetap berjalan,” katanya.

Di SD Negeri Utue, kegiatan belajar tetap berlangsung meski pembangunan berjalan. Para siswa mengaku antusias menunggu ruang kelas baru yang lebih aman dan nyaman untuk digunakan pada tahun ajaran mendatang.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KA) menjadi salah satu program prioritas pendidikan nasional pada 2027. Program ini disiapkan untuk memperkuat kompetensi digital peserta didik sekaligus menjawab tantangan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan penguatan Koding dan KA merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas pembelajaran melalui transformasi pendidikan berbasis digital.

“Perkembangan teknologi menjadi salah satu fokus pemerintah untuk menghadapi perubahan dunia kerja dan perkembangan teknologi,” kata Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI.

Selain Koding dan KA, Kemendikdasmen juga akan memperkuat digitalisasi pembelajaran melalui penerapan pembelajaran mendalam (deep learning), pengembangan talenta dan prestasi peserta didik, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

“Kami melakukan peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran melalui digitalisasi pembelajaran, pembelajaran mendalam, Koding, dan Kecerdasan Artifisial,” ujar Mu’ti.

Secara keseluruhan, Kemendikdasmen menetapkan empat kelompok program prioritas pendidikan pada 2027.

Kelompok pertama berfokus pada pemerataan akses pendidikan melalui pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, revitalisasi satuan pendidikan, penanganan anak tidak sekolah (ATS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta pemerataan layanan satu tahun pendidikan prasekolah.

Kelompok kedua diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui digitalisasi pembelajaran, Sekolah Nasional Terintegrasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, pembelajaran mendalam (deep learning), Koding dan KA, Tes Kemampuan Akademik (TKA), pengembangan talenta dan prestasi, serta penguatan karakter melalui program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Sementara itu, kelompok ketiga difokuskan pada penguatan pendidikan vokasi melalui peningkatan kualitas layanan SMK, pendidikan kecakapan kerja, pendidikan kewirausahaan, serta kemitraan vokasi dengan dunia industri.

Adapun kelompok keempat diarahkan pada pengembangan bahasa dan sastra melalui pelestarian bahasa daerah, pemartabatan bahasa Indonesia, serta penginternasionalan bahasa Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program tersebut, Kemendikdasmen telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp40,75 triliun pada Tahun Anggaran 2027.

Abdul Mu’ti menjelaskan, Kemendikdasmen telah memperoleh pagu indikatif sebesar Rp58,24 triliun sebagaimana tertuang dalam surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Namun, sebagian besar anggaran tersebut telah dialokasikan untuk mendukung program prioritas nasional dan kebutuhan operasional kementerian.

“Maka kebutuhan untuk membiayai program lain kami usulkan agar mendapat tambahan anggaran,” kata Mu’ti.

Menurutnya, usulan tambahan anggaran sebesar Rp40,75 triliun telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Sekretariat Negara melalui surat resmi Kemendikdasmen tertanggal 27 Mei 2026.

Monitorday.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini menangani sekitar 35 hingga 40 persen dari total interaksi layanan nasabah di industri perbankan Indonesia. Angka tersebut menunjukkan semakin besarnya peran AI dalam mendukung transformasi digital sektor jasa keuangan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan perkembangan teknologi AI di sektor perbankan mengalami akselerasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pemanfaatannya tidak lagi terbatas pada machine learning dan automasi proses, tetapi telah berkembang ke teknologi Generative AI (GenAI) hingga Agentic AI yang mampu menjalankan tugas dan mengambil keputusan secara lebih otonom.

“Perkembangan ini menunjukkan bahwa AI telah menjadi bagian penting dari transformasi digital industri perbankan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengalaman nasabah,” ujar Dian dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Berdasarkan survei Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) bersama IBM, tingkat adopsi AI di industri perbankan Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan.

Pada 2024, tingkat adopsi AI tercatat sekitar 30 persen. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 42 persen pada 2025 dan kembali melonjak hingga mencapai 57,9 persen pada kuartal pertama 2026.

Menurut Dian, peningkatan pemanfaatan AI tidak hanya terjadi pada layanan pelanggan, tetapi juga merambah ke berbagai fungsi internal perbankan. Sejumlah bank telah mengembangkan pusat pengetahuan atau knowledge hub berbasis AI yang mengintegrasikan dokumen perusahaan, kebijakan internal, prosedur operasional, hingga regulasi ke dalam satu sistem terpadu.

Dengan teknologi tersebut, karyawan dapat mengakses informasi secara lebih cepat dan akurat, sehingga mendukung kualitas layanan kepada nasabah sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan.

Pemanfaatan AI dalam layanan pelanggan banyak diterapkan melalui chatbot dan asisten virtual berbasis Large Language Model (LLM) serta Retrieval Augmented Generation (RAG). Teknologi ini memungkinkan interaksi yang lebih natural, responsif, dan kontekstual dalam melayani kebutuhan nasabah.

Layanan yang dapat ditangani AI mencakup pengecekan saldo dan rekening, penyampaian informasi produk, penanganan keluhan, hingga layanan dalam berbagai bahasa.

Implementasi teknologi tersebut juga memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi operasional perbankan. OJK mencatat pemanfaatan AI mampu menekan biaya operasional hingga puluhan miliar rupiah per tahun serta meningkatkan kecepatan respons layanan secara drastis.

Secara keseluruhan, penggunaan AI disebut mampu memangkas waktu penyelesaian layanan lebih dari 60 persen dibandingkan metode konvensional.

Di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, OJK mengingatkan bahwa implementasi AI tetap harus dibarengi dengan tata kelola yang kuat untuk meminimalkan risiko.

Sebagai bentuk antisipasi, pada April 2025 OJK telah meluncurkan Pedoman Tata Kelola Kecerdasan Artifisial untuk Perbankan. Pedoman tersebut bertujuan memastikan penggunaan AI dilakukan secara etis, transparan, aman, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Beberapa prinsip utama yang ditekankan meliputi akuntabilitas melalui pengawasan manusia, transparansi dalam proses pengambilan keputusan oleh sistem AI, serta perlindungan data pribadi nasabah.

Pelaku industri perbankan menilai keberhasilan transformasi digital berbasis AI sangat bergantung pada kepercayaan nasabah.

Direktur IT & Operations Bank Mega, Y.B. Hariantono, menegaskan bahwa adopsi AI harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memastikan akurasi model, keamanan sistem, serta perlindungan data pengguna.

Sementara itu, Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyebut pemanfaatan AI bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan bagi industri perbankan agar tetap relevan di tengah percepatan digitalisasi.

Dengan tingkat adopsi yang terus meningkat, OJK memperkirakan peran AI akan semakin besar dalam mendukung layanan perbankan di masa depan. Namun, inovasi tersebut harus tetap diimbangi dengan tata kelola yang baik agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan dan perlindungan konsumen.