Monitorday.com– Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bersama Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation atau COMSTECH dan Kementerian Kesehatan Benin menggelar pelatihan penanganan perdarahan pascapersalinan bagi tenaga kesehatan di Cotonou, Benin, pada 13–16 Juli 2026.

Program tersebut difokuskan pada pencegahan dan penanganan perdarahan pascapersalinan sebagai bagian dari pelayanan obstetri darurat. Pelatihan diharapkan meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan bagi ibu, bayi baru lahir, dan anak.

Peserta pelatihan berasal dari fasilitas kesehatan di wilayah Cotonou 5 dan Cotonou 6. Mereka memperoleh pembelajaran melalui kuliah teori, simulasi praktik, dan pelatihan klinis agar mampu mengambil tindakan secara cepat ketika menghadapi kondisi darurat persalinan.

Asisten Sekretaris Jenderal OKI Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Aftab Ahmad Khokhar, mengatakan perdarahan pascapersalinan masih menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu di dunia. Padahal, risiko kematian dapat ditekan apabila tersedia tenaga terampil, sistem rujukan yang efektif, dan akses cepat terhadap pelayanan obstetri darurat.

Menurut Khokhar, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan merupakan salah satu langkah berkelanjutan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Program tersebut juga mencerminkan solidaritas serta kerja sama ilmiah antarnegara anggota OKI dalam mengubah pengetahuan medis menjadi pelayanan kesehatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Koordinator Jenderal COMSTECH, Mohammad Iqbal Choudhary, menjelaskan bahwa pelatihan di Benin menjadi bagian dari strategi memperkuat kerja sama ilmiah, kapasitas institusi, dan pemerataan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas di negara-negara anggota OKI.

Sesi pelatihan dipandu oleh Fiza Ali Khan dan Sana Khan dengan penekanan pada keterampilan praktis menghadapi kegawatdaruratan obstetri. Metode berbasis simulasi digunakan agar peserta tidak hanya memahami prosedur secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi klinis.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menekankan pentingnya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan cepat terhadap perdarahan setelah melahirkan. Tenaga kesehatan perlu memperoleh pelatihan praktis serta didukung fasilitas yang mampu menyediakan obat dan pelayanan darurat untuk menangani kondisi tersebut.

Melalui program ini, OKI dan COMSTECH berharap tenaga kesehatan Benin semakin siap menangani komplikasi persalinan. Penguatan kemampuan tenaga medis di tingkat layanan terdepan dinilai penting untuk mengurangi kematian ibu dan bayi serta memperkuat ketahanan sistem kesehatan negara anggota.

Monitorday.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menguji penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) tabung 3 kilogram (kg) di China sebagai alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg bersubsidi. Uji coba tersebut menjadi tahap awal sebelum pemerintah memutuskan komersialisasi CNG 3 kg di Indonesia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, proses pengujian teknologi masih berlangsung sehingga pemerintah belum mengambil langkah implementasi di dalam negeri.

“CNG-nya masih dilakukan uji coba, belum selesai. Masih di China, habis itu kita melakukan kerja sama dengan perusahaan BUMN yang ada di sini,” ujar Bahlil di sela Global Hydrogen Ecosystem Summit and Exhibition (GHES) 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Setelah seluruh rangkaian uji coba rampung, pemerintah berencana menggandeng PT Pindad (Persero) untuk mendukung proses manufaktur dan pengembangan infrastruktur pendukung CNG di Indonesia.

Menurut Bahlil, kerja sama tersebut baru akan dijalankan apabila hasil pengujian menunjukkan teknologi tersebut layak diterapkan secara luas.

“Kita akan melakukan dengan Pindad nanti, tapi masih cek dulu di sana. Kalau sudah selesai baru kita lakukan tindakan lebih lanjut,” katanya.

Pemerintah berharap pengembangan CNG tabung 3 kg dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi domestik.

Selain menyiapkan aspek teknologi, Kementerian ESDM juga tengah menyusun regulasi pendukung agar ekosistem penggunaan gas, baik di sektor rumah tangga, transportasi, maupun industri, dapat berjalan lebih efisien.

Bahlil menegaskan, pemerintah berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendorong pemanfaatan energi dalam negeri dan menjaga ketahanan energi nasional.

Monitorday.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan susunan baru pejabat eselon I yang akan memimpin pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (21/7). Lima pejabat baru tersebut ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari langkah pembenahan tata kelola program prioritas nasional.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, restrukturisasi dilakukan untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MBG, terutama setelah muncul sorotan terhadap kasus hukum yang melibatkan sejumlah mantan pejabat BGN.

“Kami membutuhkan tim untuk bersama-sama memperbaiki BGN dan memperbaiki Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat.

Pelantikan kelima pejabat dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani sehari sebelumnya. Sesuai Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang BGN, jabatan Pejabat Tinggi Madya dapat diisi melalui penunjukan langsung oleh Presiden.

Adapun lima pejabat yang dilantik adalah:
• Dr. Lili Khamiliyah, S.E., M.Si. sebagai Sekretaris Utama. Sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN serta pernah memimpin Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V.
• dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, M.K.M. sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola. Ia sebelumnya menjabat Direktur Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan.
• Zainuri, Ak. sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran. Ia berpengalaman di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), termasuk sebagai Kepala Biro Keuangan BPKP.
• Dr. Mariman Darto, S.E., M.Si. sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama. Sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta di lingkungan BGN.
• Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H. sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan ini juga pernah menjabat Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.
•
Selain merombak struktur organisasi, BGN juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG, termasuk penajaman sasaran penerima manfaat dan efisiensi anggaran.
Agustina menjelaskan, saat ini sekitar 76 persen dari total 62,7 juta penerima manfaat merupakan siswa SD hingga SMA. Sementara itu, kelompok prioritas berupa ibu hamil, ibu menyusui, dan balita baru mencapai sekitar 17 persen.

Menurutnya, komposisi tersebut akan dievaluasi agar lebih sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang menempatkan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai kelompok utama dalam upaya pemenuhan gizi nasional.

“Kalau bicara pencegahan stunting, 1.000 hari pertama adalah golden period. Itu yang nanti akan kami refocusing,” kata Agustina.

BGN juga tengah melakukan penyisiran data penerima manfaat guna mencegah duplikasi dan tumpang tindih layanan antar-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sejalan dengan pembenahan tersebut, kebutuhan anggaran Program MBG pada 2026 dipastikan akan lebih rendah dibandingkan pagu awal sebesar Rp268 triliun.

Meski belum merinci angka final, Agustina menegaskan bahwa kebutuhan anggaran telah berkurang signifikan. Efisiensi tersebut, menurutnya, tidak akan mengurangi manfaat program, melainkan dialihkan untuk memperkuat intervensi penanganan stunting di daerah dengan prevalensi tinggi, seperti Papua dan Nusa Tenggara.

Dengan bergabungnya pejabat baru yang memiliki latar belakang di bidang kesehatan, keuangan, hingga penegakan hukum, BGN berharap pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Monitorday.com – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi ekosistem kendaraan nasional berbasis energi baru dan terbarukan. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (21/07/2026)

Mensesneg menyampaikan hal tersebut dalam konteks rencana pembangunan pabrik motor listrik nasional. Menurutnya, rencana tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat produksi motor listrik dalam negeri.

“Sekali lagi ini membuktikan bahwa sesungguhnya kalau kita memiliki kehendak, kalau kita memiliki keinginan, bangsa Indonesia akan mampu mencapainya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mensesneg menilai bahwa pengembangan produksi kendaraan listrik nasional merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya akan memperkuat ekosistem otomotif nasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap upaya transisi energi.

“Tidak sekadar mengenai kemampuan kita memproduksi mobil atau motor listrik nasional, ini kan bagian juga dari kita mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM berbasis fosil. Saya kira itu juga perlu menjadi perhatian kita bahwa sebuah prestasi itu tidak berdiri sendiri, juga tidak sekadar memberi efek atau impact di dunia otomotif, tetapi juga itu membawa pengaruh kepada konsumsi bahan bakar kita yang berbasis fosil, jadi kita bisa mengurangi ketergantungan ke BBM kita,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Mensesneg mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung terwujudnya cita-cita bangsa dalam membangun industri kendaraan listrik nasional.

“Bahwa mungkin masih ada sedikit kekurangan ya, mari itu bersama-sama kita berbaiki,” pugkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan target pemerintah untuk meluncurkan motor listrik nasional dalam waktu dekat sebagai bagian upaya dari pembangunan ekosistem industri otomotif dalam negeri. Hal tersebut menegaskan optimisme pemerintah dalam meningkatkan kemampuan industri nasional.

“Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia, kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia,” ucap Presiden pada Jumat (17/07), dalam sambutannya pada acara Panen Raya Serentak di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi pendidikan nasional melalui digitalisasi pembelajaran sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam taklimatnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/07/2026).

“Kita paham bahwa pendidikan kita banyak ketertinggalan, negara kita sangat besar, luas. Kita memiliki lebih dari 288 ribu sekolah, banyak di tempat terpencil, salah satu upaya kita adalah digitalisasi pendidikan,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa upaya digitalisasi pendidikan Indonesia telah memperoleh pengakuan internasional. Indonesia baru saja menerima penghargaan tertinggi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui International Telecommunication Union (ITU) dalam kategori e-government dan digitalisasi pendidikan.

“Penghargaan dari PBB ini membuktikan digitalisasi pendidikan kita diakui dunia. Kita melompat, kita melompat saudara-saudara. Kita tidak cepat puas, perjalanan masih jauh, tapi kita ingin memperbaiki semua sekolah kita. Tahun ini kita akan selesai 77 ribu sekolah renovasi, tahun depan target kita 100 ribu, tahun 2028 100 ribu. Kita berharap di 2029 seluruh sekolah Indonesia sudah direnovasi,” imbuh Kepala Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa pemerintah telah mendistribusikan satu unit interactive flat panel atau layar pintar ke setiap sekolah pada tahun lalu. Presiden Prabowo menyebut program tersebut akan diperluas pada tahun ini dengan penambahan tiga unit lagi untuk setiap sekolah.

“Kita sudah membagi interaktif flat panel, layar pinter di seluruh sekolah Indonesia, satu per sekolah tahun lalu sudah kita bagikan. Tahun ini kita akan tambah tiga plus per sekolah. Saya harapkan di akhir 2026 akan sudah tersampaikan, terkirim kurang lebih tambahan 700 ribu panel pinter atau smart digital panel di seluruh sekolah Indonesia. Akhir Desember 2026 atau semester pertama 2027,” ungkap Presiden Prabowo.

Melalui percepatan digitalisasi pembelajaran yang didukung pemerataan infrastruktur pendidikan, pemerintah berharap setiap anak Indonesia, di mana pun berada, memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia yang maju dan berdaya saing.

“Bahwa kita punya apps yang dilaksanakan oleh Menteri Dikdasmen, rumah pendidikan, portal terintegrasi dengan interaktif flat panel yang kita bagikan telah digunakan oleh lebih dari 6,9 juta pengguna. Menyediakan 4.843 sumber belajar gratis dan membantu ratusan ribu guru di daerah tertinggal, terdepan dan terluar,” pungkas Presiden Prabowo.

Melalui percepatan digitalisasi pendidikan dan pemerataan infrastruktur sekolah, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia, di mana pun berada, memperoleh kesempatan yang sama mengakses pendidikan berkualitas sebagai bekal menuju Indonesia maju, berdaya saing, dan berkeadilan

Monitorday.com– Jumlah jemaah yang tiba di Arab Saudi menggunakan visa umrah meningkat 22,5 persen pada awal musim umrah 1448 Hijriah. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mencatat sebanyak 931.500 jemaah masuk ke negara tersebut sejak 15 Zulhijah hingga akhir Muharam.

Secara keseluruhan, jumlah jemaah umrah yang datang dari luar Arab Saudi pada periode yang sama telah melampaui 1,27 juta orang. Jumlah tersebut mencakup jemaah yang masuk menggunakan visa umrah maupun jenis izin masuk lain yang dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah umrah.

Indonesia menjadi negara asal jemaah umrah terbanyak kedua dengan sekitar 170 ribu orang. Posisi pertama ditempati Pakistan dengan sekitar 200 ribu jemaah, sedangkan Irak berada di peringkat ketiga dengan jumlah mencapai 130 ribu jemaah.

Besarnya jumlah jemaah asal Indonesia menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah. Indonesia selama ini menjadi salah satu pasar utama penyelenggaraan perjalanan umrah karena memiliki jumlah penduduk Muslim yang besar dan jaringan penyelenggara perjalanan ibadah yang tersebar di berbagai daerah.

Data Pemerintah Arab Saudi juga menunjukkan bahwa transportasi udara masih menjadi jalur utama kedatangan jemaah. Sebanyak 75 persen jemaah umrah dari luar negeri masuk melalui bandar udara, sedangkan 25 persen lainnya tiba melalui jalur darat dan laut.

Peningkatan jumlah jemaah tersebut didukung oleh koordinasi antarlembaga pemerintah Arab Saudi serta pengembangan layanan digital dan operasional. Pemerintah terus memperluas akses pelayanan agar perjalanan jemaah, mulai dari perencanaan, kedatangan, pelaksanaan ibadah hingga kepulangan, dapat berlangsung lebih mudah dan terorganisasi.

Pertumbuhan kedatangan jemaah umrah juga menjadi bagian dari Program Pengalaman Jemaah dan agenda Visi Saudi 2030. Melalui program tersebut, Arab Saudi berupaya meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus memberikan pengalaman ibadah yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi umat Islam dari berbagai negara.

Monitorday.com– Komite PBB untuk Pelaksanaan Hak-Hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina bersama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar Konferensi Internasional tentang Persoalan Yerusalem di Kairo, Mesir, Sabtu, 18 Juli 2026.

Konferensi tersebut mengangkat tema “Yerusalem: Garis Depan Pengusiran dan Aneksasi serta Kunci Perdamaian yang Adil dan Berkelanjutan”. Pertemuan dihadiri pejabat pemerintahan, pemimpin agama, diplomat, perwakilan PBB, dan sejumlah pakar internasional.

Para peserta membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Palestina di Yerusalem Timur, mulai dari pengusiran paksa, perampasan properti, perluasan permukiman, pembatasan kebebasan beribadah, hingga kekerasan terhadap warga sipil.

Asisten Menteri Luar Negeri Mesir, Mahmoud Omar, menegaskan Yerusalem Timur merupakan bagian tidak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki dan menjadi ibu kota negara Palestina pada masa mendatang. Mesir menolak pengusiran paksa, aneksasi, perluasan permukiman, dan tindakan sepihak yang mengubah karakter hukum, sejarah, serta demografi kota tersebut.

Ketua Komite Hak-Hak Palestina PBB, Coly Seck, menyampaikan bahwa perdamaian yang adil dan berkelanjutan tidak dapat diwujudkan tanpa penyelesaian persoalan Yerusalem. Ia menyerukan penghentian aktivitas permukiman, perlindungan kebebasan beribadah, serta pemeliharaan status historis dan hukum tempat-tempat suci.

Sementara itu, Asisten Sekretaris Jenderal OKI untuk Urusan Palestina dan Al-Quds, Dawas Dawas, mengatakan Yerusalem tetap menjadi pusat perjuangan Palestina. Menurutnya, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi karakter sejarah, hukum, keagamaan, dan kebudayaan kota tersebut.

Konferensi juga menjadi ruang dialog antaragama. Para pemimpin Islam dan Kristen memperingatkan bahwa pembatasan kegiatan ibadah dan ancaman terhadap tempat-tempat suci dapat meningkatkan ketegangan serta merusak warisan Yerusalem sebagai kota yang memiliki arti penting bagi tiga agama samawi.

Para peserta kemudian menyerukan peningkatan keterlibatan internasional untuk melindungi keberadaan dan hak-hak warga Palestina di Yerusalem Timur. Mereka menegaskan penyelesaian konflik harus berlandaskan hukum internasional, hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, serta pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Monitorday.com – Indonesia mulai memantapkan langkah sebagai pemain dalam tata kelola kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) global. Pemerintah bahkan mengincar posisi strategis di World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), organisasi AI internasional yang baru dibentuk bersama China dan puluhan negara lainnya.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Shanghai, Jumat (18/7/2026), di sela penandatanganan deklarasi pendirian WAICO.

Sebagai salah satu negara pendiri, Indonesia menegaskan ambisinya untuk ikut menentukan arah tata kelola AI dunia yang mengedepankan pemerataan manfaat, pendekatan berpusat pada manusia, penghormatan terhadap kedaulatan nasional, serta kerja sama multilateral yang selaras dengan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam kesempatan itu, Airlangga secara khusus meminta dukungan China agar Indonesia memperoleh salah satu posisi penting di struktur sekretariat WAICO.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga menyampaikan pesan Presiden Xi Jinping kepada Presiden Prabowo Subianto. Xi mengapresiasi keputusan Indonesia bergabung sebagai negara pendiri WAICO dan menilai kehadiran Indonesia penting karena mewakili salah satu negara berkembang dengan populasi dan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Airlangga menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan WAICO merupakan arahan langsung Presiden Prabowo. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif China membentuk wadah kerja sama AI global tersebut.

Selain membahas AI, kedua negara memperkuat pembicaraan mengenai hubungan ekonomi. Airlangga mendorong percepatan akses pasar bagi produk ekspor Indonesia ke China sekaligus penguatan integrasi rantai pasok di tengah eratnya hubungan dagang kedua negara.

Di bidang investasi, Indonesia kembali menawarkan kerja sama pengembangan kawasan industri melalui skema Two Countries Twin Parks (TCTP) serta mengundang perusahaan-perusahaan China berinvestasi di sektor manufaktur berteknologi tinggi dan ekonomi digital.

Pemerintah juga membuka peluang investasi di proyek energi hijau, mulai dari pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW), sistem penyimpanan energi baterai (BESS), hingga pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di Morowali Green Industrial Park.

Menutup pertemuan, Indonesia menyatakan dukungan terhadap keketuaan China di forum APEC 2026 yang akan digelar di Shenzhen. Pemerintah mengusulkan agar forum tersebut menjadi momentum pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping dalam forum bisnis tingkat tinggi.

Bagi Indonesia, kemitraan dengan China ke depan tidak lagi sebatas pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan pada penguatan ekonomi digital, inovasi teknologi, dan pengembangan AI yang tetap menghormati kedaulatan data serta kepentingan nasional.

Monitorday.com, SEOUL – Berawal dari keresahan terhadap tingginya angka konsumsi gula yang memicu ancaman diabetes, sekelompok pelajar SMA asal Indonesia sukses menciptakan sebuah terobosan medis inovatif di kancah internasional.

Lewat karya berjudul ‘GlucoStrip, Virty Kiraina Rowi bersama timnya berhasil merebut perhatian dunia dan memboyong medali Emas (Gold Award) pada ajang World Invention Creativity Olympic (WICO) 2026 di Korea Selatan.

Prestasi gemilang di panggung dunia ini sukses diukir oleh remaja berbakat yang akrab disapa Kirei tersebut bersama rekan satu timnya: Indira Aulia Ramadhani, Maylaffathiya Alya Mumtaz, Rumaisha Nagib, dan Shaffaira Zahra Adityazka. Tim siswa SMA berprestasi ini berhasil menaklukkan kompetisi ilmiah internasional berkategori elite yang berlangsung pada 16-18 Juli 2026 kemarin.

Nilai kompetisi tahun ini pun terasa jauh lebih bergengsi karena diselaraskan langsung dengan pameran global Asia LOHAS yang berbasis konsep ramah lingkungan.

Panggung Inovator Muda Se-Dunia

WICO bukanlah kompetisi kaleng-kaleng. Diselenggarakan oleh Korea Uiversity Invention Association (KUIA) dan didukung oleh parlemen Korea Selatan, ajang tahunan ini menjadi barometer kreativitas pelajar di seluruh dunia. WICO menantang para inovator muda untuk mempresentasikan ide-ide segar, strategi baru, serta produk inovatif yang mampu menjawab tantangan global.

Pada gelaran tahun 2026 ini, persaingan terasa begitu ketat. Lantaran ratusan penemu muda dari puluhan negara datang membawa teknologi dan gagasan terbaik. Mereka diuji oleh dewan juri internasional yang terdiri dari para pakar, akademisi, dan praktisi industri global.

Integrasi antara kompetisi WICO dengan gerakan Asia LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) memberikan warna pada standarisasi penilaian tahun ini. melalui parameter ESG (Environmental, Social, and Governance), tim juri tidak hanya mencari terobosan teknologi yang mutakhir ansich. Lebih dari itu, setiap hasil inovasi dituntut memiliki nilai guna yang peka terhadap aspek sosial, mendukung pola hidup sehat, serta aman bagi ekosistem masa depan bumi.

Kolaborasi Ide Segar

Di tengah kepungan inovasi hebat dari berbagai negara, karya kesehatan yang diusung oleh Kirei bersama timnya mampu memikat hati para juri. Mereka membawa proyek inovatif berjudul “GlucoStrip: A Novel Oral Film Approach for Sugar Intake Regulation” (Sebuah pendekatan strip oral baru untuk mengatur asupan gula).

Kolaborasi ide segar, penguasaan materi yang matang saat sesi presentasi, serta solusi aplikatif terhadap masalah kesehatan global berhasil memenuhi standar tinggi kriteria penilaian WICO untuk kategori Best Presentation, Outstanding Creativity, and Innovation, sekaligus memenuhi poin-poin penting ESG.

Keberhasilan Kirei dan rekan-rekan timnya meraih Gold Award menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Indonesia memiliki daya saing yang sejajar—bahkan unggul—di kancah internasional sejak usia sekolah. Di usia remaja, mereka telah menunjukkan bahwa kreativitas yang diasah dengan ketekunan mampu mendobrak batas dan mengharumkan nama bangsa di panggung dunia.

Prestasi dari Seoul ini diharapkan mampu menjadi pemantik api semangat bagi pelajar-pelajar lain di tanah air. Bahwa dari tangan anak muda, inovasi yang ramah kesehatan dan berkelanjutan bisa lahir untuk memberikan dampak bagi dunia. Selamat untuk Kirei, Indira, Maylaffathiya, Rumaisha, dan Shaffaira! Indonesia bangga.

Monitorday.com – Pemerintah memastikan pendanaan Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih senilai Rp240 triliun telah siap digelontorkan. Kepastian ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menjadikan koperasi sebagai motor baru penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat distribusi barang bersubsidi di seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, dana sebesar Rp240 triliun akan disalurkan melalui skema pembiayaan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) selama enam tahun. Namun, pemerintah akan mengambil alih seluruh kewajiban pembayaran pokok maupun bunga pinjaman tersebut.

“Rp240 triliun selama enam tahun akan berasal dari pinjaman Himbara, tetapi pemerintah yang akan mencicilnya,” kata Purbaya di Yogyakarta, Kamis (17/7/2026).

Menurut Purbaya, pemerintah memperkirakan kebutuhan pembayaran cicilan mencapai sekitar Rp40 triliun setiap tahun. Besaran tersebut akan disesuaikan dengan jumlah koperasi yang telah beroperasi secara efektif.

Ia menegaskan, persoalan pendanaan kini bukan lagi tantangan utama. Fokus pemerintah beralih pada keberhasilan implementasi program agar berjalan tertib, transparan, dan bebas dari penyimpangan anggaran.

“Pendanaannya sudah tidak menjadi isu lagi. Yang paling penting sekarang adalah pelaksanaannya berjalan rapi, bersih, dan kebocoran anggaran bisa ditekan seminimal mungkin,” ujarnya.

Tak hanya menanggung cicilan pinjaman, pemerintah juga akan membiayai kebutuhan operasional koperasi pada masa awal berdiri. Dukungan tersebut mencakup pelatihan pengelola, biaya operasional, hingga pembayaran gaji pegawai selama satu hingga dua tahun pertama.

Skema ini dirancang agar koperasi memiliki ruang untuk membangun usaha yang sehat sebelum mampu membiayai operasionalnya secara mandiri.

Program Kopdes Merah Putih merupakan salah satu agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi desa, memangkas rantai distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan koperasi modern.

Pemerintah juga menyiapkan fondasi bisnis yang dinilai mampu menjaga keberlanjutan koperasi. Salah satunya dengan mengarahkan penyaluran seluruh barang bersubsidi melalui jaringan Kopdes Merah Putih.

Kebijakan tersebut diproyeksikan menciptakan sumber pendapatan yang stabil bagi koperasi sekaligus memperkuat perannya sebagai pusat distribusi kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

“Kalau seluruh barang bersubsidi disalurkan melalui Kopdes Merah Putih, seharusnya koperasi sudah memiliki peluang keuntungan. Yang penting tata kelolanya baik dan tidak terjadi korupsi,” kata Purbaya.

Di tengah besarnya nilai investasi negara, pemerintah memastikan pengawasan akan dilakukan secara ketat. Langkah ini menyusul munculnya berbagai sorotan terkait potensi pemborosan anggaran, termasuk dugaan markup dalam pengadaan kendaraan operasional koperasi.

Meski program masih berada pada tahap implementasi dan belum memasuki proses audit khusus, pemerintah memastikan setiap penggunaan anggaran akan diawasi melalui pemeriksaan acak maupun audit mendalam guna menjaga akuntabilitas.

“Pengawasan dilakukan bukan untuk menghambat pelaksanaan, tetapi agar penggunaan anggaran lebih tertib, efisien, dan akuntabel,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan telah mulai melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pembangunan Kopdes Merah Putih sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Pendekatan tersebut dilakukan untuk meminimalkan potensi penyimpangan anggaran sekaligus memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Dengan dukungan pendanaan mencapai Rp240 triliun, jaminan pembiayaan dari pemerintah, serta sistem pengawasan yang diperketat, Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang modern, profesional, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi instrumen baru dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari akar rumput.