Monitorday.com– Keberadaan jasa dukun di Indonesia disebut tak terpisahkan dari kontestasi politik, bahkan di era modern yang didominasi lembaga survei sebagai tolak ukur demokrasi. Fenomena perdukunan ini, sebagai bagian dari dinamika sosial, telah lama menjadi elemen tersembunyi dalam perjuangan kekuasaan.

Dukun dipahami sebagai individu yang dipercaya memiliki kekuatan magis, digunakan secara rahasia untuk kepentingan pribadi atau permintaan orang lain, baik untuk menolong maupun menimbulkan kerugian. Peran mereka dalam politik menjanjikan keuntungan dan kemenangan bagi para pengguna.

Sebagai fenomena politik, dukun telah ada seiring berkembangnya demokrasi pasca kemerdekaan. Dalam era Orde Baru, meskipun pola rekrutmen politik relatif sederhana, peran dukun tetap mendapatkan tempat khusus dan tersembunyi.

Mereka dianggap sebagai pembisik handal yang melicinkan jalan dalam memperoleh “restu” kekuasaan. Tidak jarang, dukun juga dimanfaatkan untuk menyingkirkan lawan atau kawan politik yang berpotensi menjadi ancaman.

“Ki Gendeng Pamungkas, seorang dukun santet terkemuka, mengaku bahwa dia sering diminta oleh para politisi dan lingkaran dalam kekuasaan untuk menyantet dan menghilangkan nyawa lawan politik, bahkan terhadap kawan yang potensial ‘menggunting dalam lipatan’.”

Kepemimpinan Soeharto, misalnya, disebut-sebut sangat kental dengan wilayah abu-abu ini, bahkan secara sengaja menyandarkan diri pada penasihat spiritual dan mistis. Sejumlah dukun loyal diyakini “memagari” kepemimpinannya, dengan laporan adanya “seribu dukun” di belakang Soeharto dari berbagai penjuru negeri. Beberapa nama penasihat spiritual seperti Romo Marto Pangarso, Romo Diat, dan Soedjono Hoemardani turut disebut. Selain itu, legitimasi kekuasaan Soeharto juga didukung kepemilikan benda-benda gaib seperti ageman dan pulung, serta kekuatan mistis. Ia diyakini memiliki setidaknya 113 pusaka yang berkontribusi pada kepemimpinan politiknya yang kokoh. Integrasi antara dukun, pusaka, dan kekuasaan pemimpin menunjukkan bahwa elemen mistis tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari politik Indonesia.

Monitorday.com– Posisi Selat Hormuz begitu vital. Setidaknya 20% lalu lintas energi dunia melalui celah itu. Blokade di perairan sempit itu bak kolesterol yang menyumbat nadi ekonomi dunia. Banyak negara megap-megap sesak nafas kekurangan pasokan energi.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas menyusul desakan Presiden AS Donald Trump agar Teheran menghentikan ambisi nuklirnya. Seruan ini datang di tengah kenaikan harga minyak global dan berlanjutnya kebuntuan di Selat Hormuz.

Di sisi lain, juru bicara Iran menanggapi seruan tersebut dengan nada mencemooh, meremehkan kampanye blokade dan tekanan ekonomi Washington yang diterapkan terhadap negaranya.

Trump sebelumnya mendesak Iran dengan menyatakan, “Iran harus meninggalkan ambisi nuklirnya seiring melonjaknya harga gas di AS.”

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Iran menyikapi kampanye blokade dan tekanan ekonomi yang diinisiasi oleh Trump dengan ejekan. Pernyataan ini muncul di tengah lonjakan harga minyak dan berlanjutnya kebuntuan di Selat Hormuz.

Kenaikan harga minyak dunia dan harga gas di Amerika Serikat menjadi salah satu dampak langsung dari kebuntuan geopolitik ini. Situasi di Selat Hormuz, jalur pelayaran vital untuk minyak dunia, juga semakin memperkeruh ketegangan.

Kedua negara terus terlibat dalam perang urat saraf di mana Washington berupaya menekan Teheran melalui sanksi, sementara Iran tetap menolak tuntutan tersebut, menandakan bahwa konfrontasi ini masih jauh dari kata usai.

Monitorday.com – Kamis pagi, 30 April 2026, menjadi momen yang menyesakkan bagi pasar keuangan domestik. Rupiah dibuka “remuk,” melemah ke level Rp17.349 per dolar AS. Angka ini bukan sekadar fluktuasi harian; ini adalah alarm keras bagi ketahanan ekonomi nasional. Dengan cadangan devisa yang terus menguap dari US156,5miliar diakhir 2025 menjadi US148,2 miliar pada Maret 2026 Indonesia kini berada di zona “lampu kuning.”

Di tengah badai ketidakpastian global yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah (Iran vs AS-Israel) yang mengancam penutupan Selat Hormuz, Indonesia menghadapi ancaman nyata: economic shut down pada Juni 2026 jika manajemen fiskal tidak segera dirombak.

Data menunjukkan bahwa posisi fiskal kita tidak lagi dalam kondisi “baik-baik saja.” Dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang seharusnya menjadi pelapis likuiditas saat pendapatan negara seret, kini hanya tersisa Rp120 triliun di Bank Indonesia. Sementara itu, Rp300 triliun lainnya terkunci dalam bentuk deposito on call di perbankan.

Kondisi ini diperparah oleh efek rembetan kenaikan harga energi. Kenaikan harga napta dan bahan bakar diesel nonsubsidi telah mencekik sektor manufaktur dan pertambangan. Jika pemerintah terus memaksakan belanja jumbo di tengah menyempitnya ruang napas fiskal, defisit APBN terancam melampaui batas aman 3 persen PDB.

Pemerintah saat ini memegang tiga program “tak tersentuh”: Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketahanan Desa dan Masyarakat Pancasila (KDMP), serta belanja pertahanan. Ketiganya tetap melaju kencang meski program lain dipangkas habis-habisan.

Yang paling mencolok adalah belanja pertahanan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak UU No.17 Tahun 2003, terdapat alokasi BA BUN sebagai cadangan anggaran pertahanan senilai Rp150,5 triliun, yang berfungsi sebagai pelapis anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp187,1 triliun. Totalitas anggaran ini sangat masif di tengah kapasitas fiskal yang “ngos-ngosan.”

Rencana penarikan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar US$34,8 miliar untuk periode 2025-2029 juga patut dikritisi. Membeli alutsista dengan utang melalui skema Kreditor Swasta Asing (KSA) yang lebih mahal dibanding Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) di saat outlook utang Indonesia merosot (Moody’s & Fitch), adalah langkah yang sangat berisiko. Biaya bunga akan membengkak, dan beban Rupiah Murni Pendamping (RMP) akan menyedot sisa-sisa likuiditas negara.

Melihat potret buram di atas, pemerintah harus berani mengambil keputusan yang tidak populer namun esensial: Menunda sementara (pending) anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mengapa MBG? Meskipun secara filosofis program ini baik untuk masa depan SDM, namun dalam konteks kedaruratan ekonomi 2026, MBG adalah beban konsumtif yang sangat besar. Memaksakan MBG di tengah rupiah yang menembus Rp17.300-an hanya akan memicu inflasi pangan yang lebih tinggi dan memperlebar defisit.

Selain menunda MBG, pemerintah juga perlu mengevaluasi efektivitas Pinjaman Dalam Negeri (PDN) senilai Rp54 triliun. Jangan sampai dana ini hanya menjadi modal bagi industri pertahanan domestik untuk sekadar menjadi “makelar” impor alutsista, alih-alih membangun kemandirian seperti kelanjutan produksi massal Tank Harimau/Kaplan untuk mengganti AMX-13 yang sudah uzur.

Indonesia sedang berjalan di atas tali tipis. Ancaman shut down ekonomi pada Juni 2026 bukanlah isapan jempol jika pemerintah tetap bersikeras menjalankan semua program jumbo secara bersamaan.

Diperlukan skala prioritas yang realistis. Menunda MBG dan merasionalisasi belanja pertahanan yang berbasis utang luar negeri bukan berarti membatalkan visi pembangunan, melainkan upaya menyelamatkan kapal besar Indonesia agar tidak karam sebelum mencapai tujuan. Jika rupiah terus melemah dan cadangan devisa terus terkuras, maka program makan gratis sekalipun tidak akan mampu mengenyangkan rakyat di tengah krisis ekonomi yang sistemik.

Pemerintah harus memilih: menjaga gengsi program unggulan atau menjaga stabilitas moneter yang menjadi fondasi hidup 280 juta rakyat Indonesia. Lampu kuning sudah menyala; jangan tunggu sampai merah.

Monitorday.com – Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) menjadi angin segar sekaligus simbol harapan baru. Ia hadir bukan sekadar sebagai birokrat, melainkan sebagai sosok “jembatan hidup” yang dinilai mampu menyelaraskan ambisi kelestarian alam dengan mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Sambutan hangat dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menunjukkan bahwa Jumhur adalah figur yang memiliki kredibilitas lintas sektoral. Rekam jejaknya yang panjang sebagai tokoh serikat pekerja dan mitra strategis industri memberinya perspektif unik yang jarang dimiliki pejabat publik lainnya: empati yang mendalam terhadap realitas lapangan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menegaskan bahwa kekuatan utama Jumhur terletak pada pemahamannya yang komprehensif mengenai dinamika sektor manufaktur. Bagi dunia usaha, Jumhur adalah kawan diskusi yang paham betul bagaimana roda industri bergerak.

“Pengalaman Pak Jumhur dalam dunia ketenagakerjaan menjadi modal penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan keberlanjutan industri,” ujar Saleh Husin saat serah terima jabatan, Rabu (29/4/2026).

Jumhur dipandang sebagai pemimpin yang mampu menerjemahkan kebijakan lingkungan hidup yang sering kali dianggap kaku menjadi langkah-langkah strategis yang pro-produktivitas. Ia diharapkan mampu memangkas hambatan birokrasi dan “ekonomi biaya tinggi” yang selama ini membayangi perizinan lingkungan.

Di bawah kepemimpinan Jumhur, konsep Net Zero Emission tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan peluang. Kadin menaruh harapan besar agar Jumhur mampu mendorong pemanfaatan bahan baku daur ulang dari limbah industri sebagai sumber daya bernilai tambah.

Visi ini sejalan dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) yang menjadi tren global. Di tangan Jumhur, pengelolaan sampah industri diharapkan bertransformasi menjadi pilar ekonomi sirkular yang kuat. Konsistensi kebijakan ini diyakini akan memperkokoh daya saing industri nasional di kancah internasional.

Optimisme yang terpancar dari para pelaku usaha bukan tanpa alasan. Sinergi antara kebijakan lingkungan yang digagas Jumhur dengan kebutuhan industri dipandang sebagai kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran Jumhur Hidayat di kabinet adalah representasi dari kepemimpinan yang inklusif dan berorientasi solusi. Ia tidak hanya berdiri sebagai penjaga alam, tetapi juga sebagai motor penggerak penciptaan lapangan kerja melalui industri yang hijau dan berkelanjutan.

“Sekali lagi selamat kepada Pak Menteri Jumhur. Kami berharap beliau sukses menjawab tantangan global yang kompleks ini,” tutup Saleh Husin.

Dengan integritas dan pemahaman mendalam atas realitas sosial-ekonomi, Jumhur Hidayat kini memikul mandat besar: membuktikan bahwa Indonesia bisa tumbuh pesat tanpa harus kehilangan hijaunya.

Monitorday.com – Kita semua menyadari bahwa di era banjir informasi seperti saat ini, kejujuran dan ketepatan narasi adalah barang mewah. Di tengah hiruk-pikuk media sosial yang sering kali dipenuhi oleh disinformasi, kita menyaksikan sebuah langkah berani dari Presiden Prabowo Subianto.

Penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan sebuah pernyataan bahwa kita sedang membangun benteng pertahanan komunikasi yang solid atau yang layak kita sebut sebagai “Dream Team”.

Mengapa kita harus menaruh kepercayaan besar pada sosok Qodari? Jawabannya terletak pada rekam jejak dan kedalaman berpikir yang selama ini kita saksikan. Kita mengenal beliau bukan hanya sebagai seorang analis politik yang tajam, tetapi sebagai praktisi yang memahami denyut nadi publik.

Saat menjabat di Kantor Staf Presiden (KSP), kita melihat bagaimana Qodari mampu menjahit berbagai isu strategis nasional menjadi narasi yang utuh dan menenangkan. Kebijaksanaan inilah yang kita butuhkan sekarang kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan namun tetap tajam dalam memberikan solusi.

Kita memahami bahwa komunikasi pemerintah selama ini sering kali terfragmentasi. Terkadang kita merasa bingung dengan pernyataan yang berbeda dari tiap lembaga. Namun, dengan hadirnya Bakom di bawah nakhoda Qodari, kita melihat adanya harapan akan lahirnya “orkestrasi” komunikasi yang padu. Kita tidak lagi ingin melihat informasi yang tumpang tindih; kita menginginkan satu suara negara yang jernih, tegas, dan berwibawa.

Satu hal yang patut kita apresiasi adalah komitmennya untuk tidak membiarkan pemerintah terus-menerus berada dalam posisi defensif. Kita mendengar penegasan beliau bahwa komunikasi pemerintah harus “agresif”.

Namun, kita harus memaknai agresivitas ini sebagai bentuk tanggung jawab untuk meluruskan kebenaran. Kita bangga memiliki tim komunikasi yang tidak diam saat diserang oleh hoaks, melainkan bergerak cepat dengan data dan fakta. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Kita juga melihat sosok Qodari sebagai jembatan intelektual antara visi besar Presiden dan pemahaman masyarakat akar rumput. Kita mengetahui bahwa kebijakan yang baik tanpa komunikasi yang baik hanya akan berujung pada kegaduhan. Di sinilah peran “Dream Team” ini menjadi sangat krusial. Mereka bertugas memastikan bahwa setiap tetes kebijakan yang diambil di Istana benar-benar dirasakan manfaatnya dan dipahami tujuannya oleh kita semua di pelosok negeri.

Pada akhirnya, kita mendukung penuh langkah strategis ini. Kita percaya bahwa di tangan sosok yang bijaksana dan berpengalaman seperti M. Qodari, komunikasi pemerintah tidak hanya akan menjadi sekadar corong informasi, tetapi menjadi sarana edukasi publik yang mencerdaskan.

Mari kita kawal bersama perjalanan “Dream Team” ini, demi kedaulatan informasi dan kemajuan bangsa yang kita cintai. Kita optimis, di bawah nakhoda yang tepat, narasi Indonesia akan semakin mendunia.

Monitorday.com – Dalam lanskap pertahanan modern, peran seorang Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) tidak lagi sekadar berkutat pada urusan baris-berbaris atau strategi tempur di medan laga. Lebih dari itu, Pangdam kini menjadi dirigen bagi ketahanan sosial dan intelektual di wilayahnya.

Hal inilah yang tecermin dengan benderang dari sosok Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Pangdam XXI/Raden Inten. Melalui inisiatif silaturahmi dan diskusi bersama mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL) di Aula A. Yani Makodam XXI/RI baru-baru ini, ia menunjukkan bahwa kekuatan militer yang sejati terletak pada kemampuannya merangkul pikiran-pikiran kritis generasi muda.

Kehadiran Mayjen Kristomei di tengah mahasiswa bukan sekadar seremonial birokrasi. Ia membawa visi besar tentang pentingnya “ruang bertukar gagasan” antara TNI dan akademisi. Di era disrupsi informasi, kontribusi terbesar Pangdam Raden Inten adalah keberaniannya membuka pintu markas sebagai laboratorium pemikiran.

Dengan mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis, ia sedang melakukan investasi jangka panjang pada aspek human security. Bagi Mayjen Kristomei, mahasiswa adalah agen perubahan yang harus dipersenjatai dengan karakter kuat dan wawasan kebangsaan yang utuh agar tidak terombang-ambing oleh arus hoaks dan tantangan global yang semakin kompleks.

Pangdam memahami betul bahwa ancaman masa kini tidak selalu berbentuk infiltrasi fisik, melainkan serangan terhadap logika dan ideologi. Oleh karena itu, penekanannya pada nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi berpikir kritis menjadi sangat relevan. Ia tidak menginginkan generasi muda yang kritis secara membabi buta, melainkan kritis yang solutif dan berlandaskan cinta tanah air.

Sikap inklusif yang ditunjukkan Mayjen Kristomei dalam mendengarkan paparan Presiden BEM FH UBL, Alfin Sanjaya, mengenai isu HAM, ketahanan pangan, hingga program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), membuktikan bahwa di bawah kepemimpinannya, Kodam XXI/Raden Inten telah menjelma menjadi institusi yang mau mendengar dan belajar dari dinamika sosial di tingkat akar rumput.

Kontribusi konkret Pangdam juga terlihat dari caranya menempatkan TNI dalam perspektif yang lebih luas. Diskusi tersebut memberi gambaran utuh bahwa TNI, di bawah komandonya, tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah. Ketika isu ketahanan pangan dibahas melalui pendekatan teritorial, Pangdam menunjukkan bahwa militer memiliki peran krusial dalam kedaulatan perut rakyat. Ia berhasil menjembatani teori-teori akademis mahasiswa dengan realitas lapangan yang dihadapi oleh prajurit teritorial.

Lebih jauh, forum diskusi interaktif ini menjadi bukti nyata sinergi yang sehat. Mayjen Kristomei tidak menempatkan dirinya sebagai otoritas yang kaku, melainkan sebagai mentor bangsa yang memicu lahirnya ide-ide inovatif.

Melalui tangan dinginnya, ia berhasil menghapus stigma eksklusivitas militer dan menggantinya dengan kolaborasi intelektual. Langkah ini sangat krusial untuk menjaga persatuan nasional, di mana TNI dan mahasiswa tidak lagi berdiri berseberangan, melainkan berjalan beriringan sebagai benteng pertahanan negara.

Pada akhirnya, penulis menilai sosok Pangdam XXI/Raden Inten telah memberikan teladan bahwa pemimpin militer masa kini harus memiliki literasi yang luas dan keterbukaan hati. Mayjen TNI Kristomei Sianturi telah menanam benih kesadaran kolektif bahwa menjaga kedaulatan Indonesia dimulai dari menjaga kejernihan pikiran generasinya.

Dengan terus mendorong mahasiswa berpikir kritis dan konstruktif, Pangdam Raden Inten tidak hanya sedang menjaga keamanan hari ini, tetapi sedang membangun pondasi kejayaan Indonesia di masa depan. Sinergi ini adalah modal sosial yang tak ternilai bagi pembangunan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur.

Monitorday.com – Dalam sebuah diskursus pendidikan yang mencerahkan, Prof. Ifan Iskandar, Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Jakarta (UNJ) membawa kita kembali pada esensi mendasar dari kutipan legendaris Albert Einstein: “Ukuran kecerdasan adalah kemampuan untuk berubah.” Namun, perubahan bukanlah sebuah garis tunggal yang datar. 

Demikian salah satu pandangan Prof Ifan yang cukup menyita atensi civitas kampus saat memaparkan Evaluasi Kurikulum 2026: Menuju Kurikulum Berbasis Outcomed Based Education (OBE) Universitas Panca Sakti Bekasi, Selasa (28/04). 

Merujuk pada pemikiran Stephen Sterling (2001), Prof. Ifan membedah bahwa belajar adalah sebuah perjalanan melintasi tiga spektrum kedalaman sebuah evolusi dari sekadar bertahan hidup menuju transformasi total.

Pada spektrum pertama, kita bertemu dengan Akomodasi atau First Order Learning. Di tahap ini, proses belajar bersifat adaptif dan pemeliharaan (maintenance). Ini adalah level di mana seseorang atau organisasi menyesuaikan diri dengan aturan baru tanpa mempertanyakan mengapa aturan itu ada.

Prof. Ifan menekankan bahwa pada tahap ini, nilai-nilai dasar (basic values) tetap tidak terjamah dan tidak berubah. Ibarat sebuah mesin yang diperbaiki agar tetap berjalan, kita hanya belajar “bagaimana melakukan sesuatu dengan lebih baik” tanpa mengubah sistem besarnya. Ini adalah fondasi, namun jika berhenti di sini, kita hanya akan menjadi teknisi kehidupan yang statis.

Naik ke spektrum kedua, kita memasuki wilayah Reformasi atau Second Order Learning. Inilah yang sering disebut sebagai learning about learning atau metakognisi berpikir tentang cara kita berpikir. Di fase ini, adaptasi tidak lagi dilakukan secara buta, melainkan melalui refleksi kritis.

Pada tahap Reformasi, kita mulai mempertanyakan asumsi-asumsi yang selama ini dianggap benar. Bukan sekadar memperbaiki mesin, tapi mulai bertanya: “Apakah mesin ini masih relevan untuk tujuan kita?” Proses ini menuntut keberanian untuk bercermin dan mengakui bahwa pola lama mungkin perlu didekonstruksi agar relevansi tetap terjaga di tengah perubahan zaman yang kian cepat.

Puncak dari spektrum ini adalah Transformasi atau Third Order Learning. Prof. Ifan menggambarkan tahap ini sebagai sebuah “visi ulang yang kreatif” (creative re-visioning). Ini bukan lagi soal perbaikan atau refleksi, melainkan sebuah lompatan kesadaran.

Pembelajaran transformatif melibatkan kesadaran mendalam akan adanya pandangan dunia (worldviews) alternatif. Di sini, perubahan terjadi secara holistik, baik pada level individu maupun masyarakat secara luas. Transformasi adalah titik di mana kita tidak hanya merespons perubahan, tapi kita menjadi agen perubahan itu sendiri dengan cara pandang yang sepenuhnya baru terhadap realitas.

Ulasan yang bersumber dari karya Sterling (2001) ini mengingatkan para pendidik dan pembelajar bahwa tujuan akhir pendidikan bukanlah sekadar akumulasi informasi (Akomodasi), melainkan perubahan paradigma (Transformasi).

Melalui kacamata Prof. Ifan Iskandar, kita diajak untuk bertanya pada diri sendiri: Di spektrum manakah proses belajar kita berada saat ini? Jika kita ingin menjawab tantangan masa depan, maka bergerak menuju spektrum transformasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Pendidikan harus mampu mengembalikan “hubungan” antara manusia, nilai, dan lingkungannya demi keberlanjutan hidup yang lebih bermakna.

Monitorday.com – Fenomena masyarakat kelas bawah yang lebih memilih menyimpan uang di dalam kaleng bekas dibandingkan di rekening bank merupakan tamparan keras bagi industri perbankan nasional. Di tengah gempuran digitalisasi dan kampanye inklusi keuangan, pilihan “kembali ke kaleng” bukan sekadar masalah keterbelakangan teknologi, melainkan murni krisis kepercayaan. Kaleng, meski rapuh dan tak berbunga, kini menjadi simbol tumpuan harapan yang paling aman bagi rakyat kecil.

Keengganan ini berakar dari rentetan kasus yang mencoreng wajah perbankan. Mulai dari pemotongan biaya administrasi yang menggerus saldo kecil hingga skandal hilangnya dana nasabah secara misterius yang seringkali berakhir dengan birokrasi berbelit. Bagi buruh harian atau pedagang kecil, setiap rupiah adalah keringat yang tak boleh menguap begitu saja atas nama sistem. Mereka melihat perbankan kerap tidak amanah; lihai menghimpun dana namun gagap saat harus menjamin keamanan dan aksesibilitas tanpa syarat yang memberatkan.

Penulis berasumsi, fenomena di atas pun terjadi bagi Abdul Malik Syaiful (49). Guru honorer asal Desa Pringgondani, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang ini berangkat haji tahun 1447 Hijriah /2026. Hebatnya, ia menyisihkan hasil gaji honorernya di kaleng bukan bank.
Malik membuktikan niat berhaji yang dipupuk selama puluhan tahun akhirnya berbuah manis. Hal ini juga bukti panggilan Allah tidak mengenal status jabatan maupun besaran pendapatan.

Perjalanan panjang Malik dimulai sejak ia resmi meminang istrinya, Mudrika (49), pada 2001 silam. Saat itu, mereka sudah bertekad untuk bisa menunaikan ibadah haji bersama.

Sebagai guru honorer di pelosok, Malik harus memutar otak karena upahnya saat itu hanya sebesar Rp25 ribu per bulan. Bersama sang istri, ia mulai menyisihkan uang receh demi receh.

“Latar belakang kami adalah seorang guru honorer di SD Negeri 2 Pringgondani yang ada di pelosok. Mulai tahun 2001 dengan gaji pada waktu itu Rp25 ribu. Kami terus punya keinginan tekad dengan istri saya untuk bisa menjadi tamunya Allah,” kata Malik saat ditemui di Asramaha Haji Embarkasi Surabaya, Minggu (26/4).

Malik bersama istrinya Mudrika memanfaatkan kaleng biskuit bekas sebagai celengan untuk menyimpan sisa pendapatan mereka. Receh demi receh mereka masukkan ke wadah itu.

Hingga akhirnya, perjuangan panjang selama 11 tahun menyisihkan uang ke dalam kaleng biskuit menemui titik terang. Malik dan istri memutuskan untuk membukanya. Tabungan mereka pun cukup buat mendaftarkan porsi haji bagi keduanya pada November 2012.

“Alhamdulillah dengan menabung seadanya dari jerih payah kami akhirnya di tahun 2012 kami bisa mendaftar dua orang,” ucap dia.

Namun, perjuangan tak berhenti di situ, masih ada pelunasan biaya haji yang menunggu. Karena itu, selain mengandalkan upah sebagai guru yang naik perlahan hingga angka Rp250 ribu per bulan, Malik dan Mudrika juga sempat mengadu nasib dengan beternak 300 ekor bebek petelur.

“Di rumah ya juga ada istri usaha kecil-kecilan ternak bebek petelur seperti itu. Di awal kami [menabung] Rp10 ribu, Rp20 ribu, Rp30 ribu. pokoknya ada rezeki kami masukkan di omplong (kaleng) biskuit itu.

Peristiwa di atas tentu menjadi alarm bagi industri perbankan nasional. skandal penggelapan dana haji yang sangat melukai hati masyarakat. Fakta miris menunjukkan bahwa dana yang dikumpulkan dengan cucuran keringat selama puluhan tahun justru menjadi bancakan oknum tidak bertanggung jawab.

Kaleng memang tidak memberikan bunga atau poin hadiah, namun ia menawarkan satu hal yang gagal diberikan banyak lembaga keuangan: kepastian bahwa modal untuk menyambung nyawa esok hari tidak akan hilang ditelan birokrasi atau keserakahan korporasi. Selama transparansi masih menjadi barang mewah, kaleng akan tetap menjadi “bank” paling jujur bagi rakyat jelata.

Monitorday.com – Dalam ekosistem intelektual yang sehat, provokasi bukanlah upaya penghasutan yang destruktif, melainkan instrumen dialektika yang berfungsi menguji ketahanan gagasan. Ia bekerja seperti katalis: memicu reaksi pemikiran, mempertemukan tesis dan antitesis, lalu melahirkan sintesis yang lebih matang. Sayangnya, dalam praktik hari ini, kata “provokasi” justru sering diperlakukan sebagai ancaman, bukan sebagai bagian sah dari tradisi akademik.

Fenomena menarik muncul ketika sebagian pihak yang duduk di posisi strategis institusi justru menunjukkan alergi berlebihan terhadap kritik tajam. Mereka ini kerap tampil sebagai penjaga ketertiban akademik, namun pada saat yang sama menghindari perdebatan substantif. Dalam banyak kasus, resistensi terhadap provokasi bukan lahir dari kedalaman argumen, melainkan dari kerapuhan posisi yang tidak dibangun atas dasar meritokrasi, melainkan relasi kuasa, kedekatan personal, atau praktik transaksional. Di titik ini, kritik dianggap sebagai serangan personal, bukan sebagai evaluasi epistemik.

Kondisi ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai “kerajaan kecil” dalam institusi pengetahuan. Hirarki dipertahankan bukan untuk menjaga kualitas ilmu, tetapi untuk mengamankan status. Dalam situasi seperti ini, gagasan kritis sering kali dipandang berbahaya karena dapat meretakkan kenyamanan struktural yang telah lama dinikmati. Akibatnya, ruang akademik kehilangan daya hidupnya sebagai arena pertarungan ide, dan berubah menjadi ruang administrasi yang steril dari perdebatan intelektual yang bermakna.

Padahal, tradisi pemikiran kritis menegaskan pentingnya keberanian untuk mengganggu kenyamanan tersebut. Kritik, sebagaimana pernah ditegaskan Michel Foucault, tidak sekadar evaluasi, tetapi juga pembongkaran relasi kuasa yang tersembunyi di balik pengetahuan. Tanpa keberanian ini, institusi ilmu pengetahuan hanya akan menjadi mesin reproduksi status quo. Senada dengan itu, Noam Chomsky menekankan bahwa tanggung jawab intelektual adalah menyampaikan kebenaran dan menyingkap kebohongan, bukan mempertahankan kenyamanan kekuasaan.

Ketika provokasi akademis dimatikan atas nama etika yang semu, yang sesungguhnya terjadi adalah pembungkaman nalar kritis. Edward Said pernah mengingatkan bahwa intelektual sejati adalah mereka yang berani berbicara benar di hadapan kekuasaan, bukan mereka yang menyesuaikan ucapan demi keamanan posisi. Sementara itu, Paulo Freire menegaskan bahwa dialog kritis adalah syarat utama pendidikan yang membebaskan.

Dengan demikian, menolak provokasi berarti menolak dinamika berpikir itu sendiri. Dunia akademik akan kehilangan vitalitasnya jika kegaduhan intelektual dianggap ancaman. Justru melalui kegaduhan itulah ilmu berkembang, kesalahan diuji, dan kebenaran didekati. Sudah saatnya kita membedakan antara provokasi yang mencerahkan dan destruksi yang membungkam, agar ruang ilmu tidak dikuasai oleh mereka yang hanya nyaman dalam diamnya kekuasaan.

Monitorday.com – Dalam lanskap teknologi modern, power bank kerap diposisikan sebagai penyelamat instan bagi gawai yang kehabisan daya. Namun, di balik fungsi praktis tersebut, terselip analogi sosial yang relevan. Fenomena “power bank kosong” dapat digunakan untuk menggambarkan individu yang tampak kuat secara citra, tetapi minim substansi saat benar-benar dibutuhkan.

Secara tampilan, power bank hadir dengan desain elegan dan klaim kapasitas besar. Hal ini mencerminkan kecenderungan sebagian individu yang menitikberatkan pada pencitraan—mulai dari jabatan, gaya komunikasi, hingga simbol-simbol kekuasaan—demi membangun kesan berpengaruh. Namun, nilai sejatinya tidak terletak pada kemasan, melainkan pada energi yang tersimpan di dalamnya.

Dalam konteks sosial, individu yang memiliki otoritas tetapi miskin integritas, visi, dan pengetahuan, menunjukkan kegagalan fungsi. Mereka hadir di ruang-ruang strategis, tetapi tidak mampu menawarkan solusi atau gagasan yang berdampak. Alih-alih menjadi sumber daya, kehadiran mereka justru menjadi beban dalam sistem.

Lebih jauh, kritik juga mengarah pada kecenderungan sebagian pihak dalam mencari pengakuan. Sebagaimana power bank yang hanya dapat berfungsi setelah diisi dari sumber energi lain, keberhasilan individu sejatinya tidak pernah berdiri sendiri. Ia merupakan hasil dari kerja kolektif dan dukungan sistem.

Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit yang mengklaim capaian bersama sebagai prestasi personal. Fenomena ini mencerminkan ego yang berlebihan—sebuah ilusi seolah-olah menjadi sumber utama keberhasilan, padahal hanya berperan sebagai perantara.

Di tengah era yang semakin mengedepankan personal branding, kecenderungan ini berpotensi menjadi “polusi mental”. Kekuasaan tanpa kapasitas intelektual bukan hanya tidak efektif, tetapi juga berisiko melahirkan kepemimpinan yang rapuh.

Karena itu, kebutuhan utama bukanlah figur yang sekadar menampilkan simbol kekuasaan, melainkan individu yang memiliki substansi dan mampu memberi kontribusi nyata. Kehadiran mereka diuji bukan saat situasi normal, melainkan ketika kondisi meredup dan membutuhkan solusi konkret.

Dengan demikian, relevansi analogi “power bank kosong” menjadi pengingat: kapasitas sejati tidak ditentukan oleh label, melainkan oleh isi. Tanpa pengisian berkelanjutan melalui pembelajaran dan refleksi, setiap otoritas berpotensi kehilangan makna.