Monitorday.com – Pemerintah daerah di Jawa Barat mulai menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tingkat SMP dan SMA. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data kependudukan calon peserta didik valid dan terintegrasi dengan sistem penerimaan sekolah berbasis digital.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui berbagai kanal resmi mengimbau para orang tua agar segera memeriksa dan memastikan kesesuaian data administrasi kependudukan anak sebelum masa pendaftaran dimulai. IKD nantinya akan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi dan validasi data peserta didik pada SPMB 2026.

IKD sendiri merupakan versi digital dari dokumen kependudukan seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga yang dapat diakses melalui aplikasi resmi Direktorat Jenderal Dukcapil di ponsel pintar.

Kepala Disdukcapil Kota Banjar, Heri Sapari, mengatakan aktivasi IKD penting karena data tersebut terhubung langsung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan dalam proses verifikasi SPMB.

“Kalau ada ketidaksesuaian data, tentu bisa berdampak saat proses pendaftaran sekolah,” ujar Heri.

Lonjakan permohonan aktivasi IKD mulai terjadi di sejumlah daerah. Di Kota Depok, Disdukcapil bahkan menambah loket pelayanan menyusul meningkatnya jumlah warga yang melakukan validasi data menjelang SPMB 2026.

Kepala Disdukcapil Kota Depok, Mary Liziawati, menegaskan data kependudukan yang valid menjadi faktor penting dalam berbagai layanan publik, termasuk penerimaan siswa baru.

Menurutnya, masyarakat dapat melakukan aktivasi IKD sekaligus pengecekan data secara langsung di kantor Disdukcapil maupun Mal Pelayanan Publik.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Jawa Barat tengah melakukan uji coba aplikasi SPMB 2026 guna memastikan sistem penerimaan siswa berjalan lancar. Disdik Jabar mencatat sekitar 826 ribu lulusan SMP dan MTs akan mengikuti proses pemetaan pendidikan menengah tahun ini.

Cara Aktivasi IKD

Untuk mengaktifkan IKD, masyarakat perlu melakukan beberapa langkah berikut:

• Mengunduh aplikasi IKD resmi dari Dukcapil.
• Datang langsung ke kantor Disdukcapil atau kecamatan.
• Melakukan pemindaian QR Code bersama petugas.
• Aktivasi selesai setelah proses verifikasi data berhasil dilakukan.

Pemerintah menegaskan aktivasi IKD tidak dapat dilakukan sepenuhnya secara daring karena membutuhkan verifikasi langsung oleh petugas resmi.

Masyarakat juga diimbau waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan petugas Disdukcapil. Salah satu modus yang marak terjadi ialah permintaan aktivasi IKD melalui video call atau pesan WhatsApp. Pemerintah memastikan proses resmi hanya dilakukan di kantor pelayanan resmi.

Di media sosial, sejumlah warga mengaku baru menggunakan aplikasi IKD saat mengurus administrasi kependudukan maupun pendaftaran sekolah. Meski sebagian mengeluhkan proses aktivasi yang masih mengharuskan datang langsung ke kantor Disdukcapil, pemerintah daerah berharap percepatan penggunaan IKD dapat membuat layanan publik menjadi lebih cepat, praktis, dan terintegrasi menjelang pelaksanaan SPMB 2026.

Monitorday.com – Asosiasi Dosen Indonesia resmi menyampaikan pokok-pokok keterangan sebagai Pihak Terkait dalam sidang pengujian Pasal52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi, Senin (25/5). Dalam sidang perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 tersebut, ADI menegaskan bahwa kesejahteraan dosen bukan sekadar isu profesi, melainkan persoalanstrategis nasional yang menentukan masa depan pendidikan tinggi dan daya saing Indonesia.

Ketua Umum ADI, Mohammed Ali Berawi, menyatakan bahwa negara tidak boleh terus membiarkan dosen hidup dalam tekanan ekonomi di tengah tuntutan publikasi internasional, inovasi teknologi, hingga penguatan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Indonesia tidak akan menjadi negara maju apabila para dosennya masih dipaksa hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Dosen adalah arsitek masa depan bangsa,” tegasnya dalam materi sidang MK.

ADI yang kini memiliki lebih dari 64 ribu anggota dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia menilai bahwa sistem pengupahan dosen saat ini telah melahirkan ketimpangan serius. Banyak dosen disebut harus mencari pekerjaan tambahan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari menjadi konsultan hingga menjalankan usaha sampingan karena gaji utama tidak mencukupi.

Dalam keterangannya, ADI juga membeberkan fakta yang mengejutkan. Berdasarkan data GoodStats, rata-rata gaji dosen di Indonesia hanya sekitar Rp3,36 juta per bulan, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura yang mencapai Rp85,5 juta, Malaysia Rp18,29 juta, hingga Vietnam Rp10,56 juta.

ADI menilai kondisi tersebut sangat ironis mengingat dosen merupakan tenaga profesional dengan pendidikan minimalmagister bahkan doktoral. Organisasi profesi dosen itu menegaskan bahwa memberikan penghasilan rendah kepada tenaga akademik berpendidikan tinggi merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang dapat merusak kualitas pendidikan nasional.

Tidak hanya berdampak pada kualitas pengajaran dan riset, ADI memperingatkan ancaman serius berupa brain drain atau migrasi akademisi muda berkualitas ke sektor industri maupun luar negeri. Jika kondisi ini terus berlangsung, Indonesia dinilai akan kehilangan talenta intelektual terbaiknya di tengah persaingan global berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam petitumnya, ADI meminta Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang Pasal 52 UU Guru dan Dosen agar gaji pokok dosenminimal setara dua kali upah minimum di wilayah perguruan tinggi berada. ADI juga meminta negara menjamin sistem penghasilan dosen yang layak, manusiawi, dan berbasis penghargaan atas prestasi akademik.

ADI menegaskan bahwa perjuangan ini bukan semata soal kenaikan gaji, melainkan tentang menjaga marwah pendidikan tinggi Indonesia.

“Ketika dosen dipaksa bertahan hidup dengan penghasilan rendah, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kesejahteraan individu, tetapi masa depan ilmu pengetahuan dan kualitas generasi bangsa,” tulis ADI dalam dokumen resminya.

Sebagai informasi, ADI merupakan organisasi profesi dosen yang berdiri sejak 2 Mei 1998 dan pernah diresmikan oleh Presiden RI ke-3 B. J. Habibie. Pada 2019, ADI juga memperoleh penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu organisasi profesi IPTEK yang konsisten berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan Indonesia.

Monitorday.com – Puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, berlangsung meriah dan penuh kebahagiaan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti bersama 24 ribu murid sukses pecahkan rekor Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) dengan melakukan Senam Anak Indonesia Hebat (SAIH) bersama di Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan, Minggu (24/5).

“Kami mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang terus berkomitmen memajukan sektor pendidikan. Pemecahan rekor MURI ini menjadi bukti nyata hadirnya partisipasi semesta guna mewujudkan (visi) Pendidikan Bermutu untuk Semua di wilayah Jawa Timur,” ungkap Abdul Mu’ti, di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada Minggu (24/5).

Menteri Mu’ti menambahkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, di antaranya yaitu melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran. Selain menguatkan kualitas pembelajaran, Kemendikdasmen juga terus mendorong pembentukan karakter murid melalui program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH) yang meliputi kegiatan bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, serta tidur cepat.

“Kalau kita ingin membangun peradaban bangsa, maka harus dimulai dari pembentukan kebiasaan baik. Untuk itu, lakukanlah kebiasaan 7 KAIH agar menjadi generasi Indonesia yang hebat dan kelak mampu membawa Kabupaten Pamekasan menjadi lebih baik,” katanya.

Selanjutnya, sebagai daerah yang dikenal memiliki tradisi pendidikan yang kuat, Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, menilai bahwa acara ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Pamekasan karena telah dipercaya menjadi tuan rumah puncak peringatan Hardiknas tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Saat ini dijelaskannya Kabupaten Pamekasan memiliki sekitar 500 lembaga pendidikan yang menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda.

“Sektor pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga wahana untuk membangun peradaban, membentuk akhlak, dan menanamkan sikap disiplin. Karena itu, kegiatan SAIH ini sangat sejalan dengan upaya kami untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” papar Bupati Kholil.

Sementara itu, Senior Manajer MURI, Triyono, mengapresiasi langkah Kemendikdasmen bersama Pemerintah Kabupaten Pamekasan melakukan SAIH berskala yang besar. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah luar biasa dalam membangun budaya hidup sehat dan semangat kebersamaan untuk seluruh warga Kabupaten Pamekasan.

“Ini bukan sekadar senam massal, namun sebagai simfoni kebangsaan yang mengajak untuk membangun sikap disiplin, kebersamaan, serta semangat hidup sehat sejak usia dini. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, disiplin, dan berkarakter,” pungkas Triyono.

Pada momen ini, Mendikdasmen bersama Bupati Pamekasan turut memberikan apresiasi kepada insan pendidikan yang telah berprestasi mengharumkan mengharumkan nama Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini ditutup dengan menyanyikan lagu Rukun Sama Teman bersama seluruh peserta.

Monitorday.com – Pemerintah Dhaka resmi meluncurkan sistem penegakan lalu lintas berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) pertama sebagai upaya menertibkan pelanggaran dan mengurangi kemacetan di ibu kota Bangladesh tersebut.

Sebagai salah satu kota terpadat di dunia, lalu lintas di Dhaka selama ini dikenal semrawut. Bus, mobil, sepeda motor, becak, hingga pejalan kaki saling berebut ruang di jalan raya. Kondisi itu kerap memicu ketegangan antara pengendara dan petugas lalu lintas saat penindakan dilakukan secara manual.

Sersan lalu lintas, SM Nazim Uddin, mengatakan penerapan sistem AI mulai mengubah perilaku pengendara di jalan.

“Mereka yang melanggar aturan biasanya berbalik melawan petugas. Namun sejak AI diperkenalkan, pengendara mulai lebih patuh dan kami terhindar dari pertengkaran sehari-hari,” ujarnya seperti dikutip AFP.

Sebelumnya, pengaturan lalu lintas di Dhaka masih dilakukan secara manual. Petugas bahkan harus membentangkan tali di jalan untuk menghentikan kendaraan sebelum lampu lalu lintas berubah hijau.

Namun sejak April 2026, kepolisian Dhaka mulai mengintegrasikan kamera lalu lintas dengan perangkat AI yang mampu mendeteksi berbagai pelanggaran secara otomatis.

Sistem tersebut langsung menunjukkan hasil. Salah satu pengendara, Hannan Rahman Jibon, mengaku menerima pesan singkat yang menyatakan kendaraannya melakukan pelanggaran lalu lintas. Ia dikenai denda otomatis sebesar 2.000 taka atau sekitar Rp300 ribu.

“Sekarang saya lebih berhati-hati karena kamera dipasang di banyak titik,” katanya.

Juru bicara kepolisian kota, N.M. Nasiruddin, menyebut penerapan AI telah membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas. Hingga kini, sekitar 300 kendaraan telah ditindak melalui sistem otomatis tersebut.

Meski begitu, penggunaan teknologi AI masih menghadapi sejumlah kendala teknis. Analis ruang kendali kepolisian, Sharmin Afroze, mengatakan beberapa pelat nomor kendaraan sulit teridentifikasi karena buram atau berukuran terlalu kecil.

Saat ini cakupan sistem AI belum menjangkau seluruh wilayah Dhaka. Namun pemerintah setempat berencana memperluas penggunaannya secara bertahap hingga penegakan lalu lintas manual dapat sepenuhnya digantikan teknologi digital.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat kedaulatan pangan dan menghentikan kebocoran kekayaan negara. Pernyataan ini disampaikan Kepala Negara saat menghadiri panen raya udang dan peninjauan sortir hasil panen di kawasan tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, pada Sabtu (23/05/2026).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyoroti sejumlah capaian strategis di sektor pangan nasional yang berhasil diraih dalam 19 bulan masa pemerintahannya, termasuk keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pada beberapa komoditas pangan utama. Capaian ini dinilai penting di tengah situasi global yang penuh konflik dan ketidakpastian geopolitik.

“Kita sekarang sudah swasembada pangan. Sudah swasembada beras, jagung, kemudian protein kita, telur, ayam, daging kita masih belum. Ini sudah kita kerjakan mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Pangan relatif kita aman,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya Indonesia untuk tetap waspada dan memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor, termasuk pertahanan dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini krusial untuk menjaga kekayaan bangsa di tengah dinamika global.

“Di dunia banyak sekarang pertikaian, perang di mana-mana. Kita bersyukur ke Yang Mahakuasa kita masih tidak terlibat, tapi kita waspada. Kita harus punya kekuatan, makanya kita bangun kekuatan pertahanan kita untuk jaga kekayaan kita,” ucap Presiden.

Prabowo juga menegaskan bahwa kekayaan nasional harus dikelola secara mandiri sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

“Dan sekarang kekayaan-kekayaan kita, kita kelola sendiri. Kita tidak mau kekayaan kita terus-menerus dipermainkan oleh orang-orang tertentu, oleh negara-negara tertentu. Dan ini sudah kita lakukan. Harus kita lakukan, ini perintah dari Undang-Undang Dasar. Dan ini untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir,” tegas Presiden.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada 400 peserta Presidential Future Leaders Program (PFLP) 2026 di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu, 24 Mei 2026. Arahan tersebut bertujuan membentuk calon pemimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masa depan.

Program PFLP 2026 ini secara khusus dirancang oleh Prabowo untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang akan memimpin berbagai perusahaan BUMN di masa mendatang. Inisiatif ini menekankan pentingnya kualitas kepemimpinan bagi kedaulatan bangsa.

Momen pengarahan tersebut diunggah melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet (Setkab) @sekretariat.kabinet, yang menyatakan, “Kedaulatan bangsa ditentukan oleh kualitas pemimpin masa depannya. Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para peserta Presidential Future Leaders Program (PFLP) 2026 di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 24 Mei 2026.”

Secara total, tercatat ada 400 peserta yang mengikuti program pembekalan ini. Mereka adalah individu-individu terpilih yang diproyeksikan untuk mengisi posisi strategis di lingkungan BUMN di tahun-tahun mendatang.

Dalam keterangan Setkab, ditegaskan bahwa program ini dipersiapkan untuk membentuk calon pemimpin perusahaan-perusahaan BUMN di masa mendatang. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah pada regenerasi dan peningkatan kapabilitas kepemimpinan di sektor usaha milik negara.

Langkah Prabowo Subianto ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan BUMN melalui pengembangan kader-kader pemimpin yang cakap dan visioner. Inisiatif tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui sektor BUMN.

Monitorday.com – Pemerintah membuka kemungkinan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026 menyusul proyeksi defisit Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun hingga Rp30 triliun tahun ini.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan penyesuaian iuran merupakan langkah yang wajar demi menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Menurutnya, tarif iuran idealnya dievaluasi setiap lima tahun agar pembiayaan sistem kesehatan tetap sehat dan berkelanjutan.

“Iuran memang harus naik, meski ada pertimbangan politis karena isu ini sensitif di masyarakat,” ujar Budi.

Namun demikian, pemerintah menegaskan kenaikan iuran nantinya tidak akan membebani masyarakat miskin. Peserta dari kelompok desil 1 hingga 5 tetap akan mendapatkan perlindungan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah.

“Kalau tarif dinaikkan untuk masyarakat miskin tidak ada pengaruhnya karena iurannya dibayari pemerintah,” kata Budi.

Kenaikan iuran disebut lebih berpotensi menyasar peserta mandiri dari kalangan menengah ke atas yang selama ini membayar iuran secara rutin.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah belum akan terburu-buru menaikkan iuran sebelum kondisi ekonomi masyarakat membaik.

Menurut Purbaya, penyesuaian tarif baru akan dipertimbangkan jika pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level di atas 6 persen. Ia menilai masyarakat perlu memiliki daya beli yang cukup sebelum dibebani kenaikan iuran.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh di atas 6 persen dan lapangan kerja membaik, baru kita pikirkan penyesuaian beban masyarakat,” ujarnya.

Hingga saat ini, tarif BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, besaran iuran peserta mandiri dibagi menjadi tiga kelas layanan.

Peserta kelas III dikenakan iuran Rp42 ribu per bulan, kelas II sebesar Rp100 ribu, dan kelas I sebesar Rp150 ribu per bulan.

Selain mengatur iuran, beleid tersebut juga menetapkan pembayaran iuran paling lambat setiap tanggal 10 tiap bulan. Pemerintah juga menghapus denda keterlambatan pembayaran mulai Juli 2026, kecuali jika peserta menggunakan layanan rawat inap dalam waktu 45 hari setelah status kepesertaan diaktifkan kembali.

Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan layanan kesehatan nasional di tengah meningkatnya beban pembiayaan dan jumlah peserta JKN yang terus bertambah.

Monitorday.com – PT Pertamina Patra Niaga (PPN) membantah kabar viral mengenai larangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite untuk kendaraan merek tertentu mulai 1 Juni 2026. Perusahaan memastikan informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan hingga saat ini pemerintah maupun regulator belum mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek ataupun kapasitas mesin kendaraan.

“Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” ujar Roberth dalam keterangan resmi, Minggu (24/5/2026).

Ia menegaskan distribusi dan pelayanan penyaluran Pertalite di seluruh SPBU masih berjalan normal seperti biasa. Menurutnya, program subsidi tepat yang saat ini diterapkan Pertamina juga tidak berkaitan dengan larangan terhadap kendaraan tertentu sebagaimana informasi yang beredar di media sosial.

“Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” katanya.

Sebelumnya, media sosial diramaikan oleh unggahan berupa daftar kendaraan yang diklaim tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai awal Juni 2026. Dalam narasi tersebut, pembatasan disebut akan diberlakukan berdasarkan merek dan kapasitas mesin kendaraan.

Namun, pemerintah sejauh ini hanya menerapkan kebijakan pembatasan BBM subsidi berdasarkan volume pembelian harian, bukan jenis kendaraan tertentu.

Aturan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang berlaku sejak 1 April 2026. Dalam regulasi itu, pembelian Solar subsidi untuk mobil pribadi dibatasi maksimal 50 liter per hari, sementara kendaraan angkutan umum roda empat dibatasi hingga 80 liter per hari.

Untuk kendaraan angkutan umum roda enam atau lebih, batas maksimal pembelian ditetapkan 200 liter per hari. Adapun kendaraan layanan publik mendapat kuota maksimal 50 liter per hari.

Ketentuan serupa juga berlaku untuk BBM jenis Pertalite (RON 90). Kendaraan roda empat pribadi maupun angkutan umum dibatasi membeli maksimal 50 liter per hari per kendaraan, termasuk kendaraan layanan publik dengan batas yang sama.

Pertamina menegaskan masyarakat tetap dapat membeli Pertalite sesuai ketentuan yang berlaku dan diminta mengacu pada informasi resmi dari pemerintah maupun perusahaan.

Monitorday.com – Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 kini tengah dalam perjalanan pulang ke Tanah Air setelah sebelumnya ditahan oleh otoritas Israel.

Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Harfin Naqsyabandi, mengatakan para WNI tersebut telah bertolak dari Istanbul, Turki menuju Dubai menggunakan maskapai Emirates pada Sabtu (23/5/2026) malam waktu setempat.

“Confirmed naik pesawat Emirates hari Sabtu tanggal 23 Mei pukul 19.35 Istanbul-Dubai,” ujar Harfin saat dikonfirmasi, Sabtu.

Setelah transit di Dubai, para relawan dijadwalkan melanjutkan penerbangan menuju Jakarta pada Minggu dini hari waktu Indonesia. Mereka diperkirakan tiba di Tanah Air pada Minggu sore sekitar pukul 15.30 WIB.

“Dubai-Jakarta pada Minggu tanggal 24 Mei pukul 04.10 WIB dan diperkirakan tiba pukul 15.30 WIB,” katanya.

Sebelumnya, sembilan WNI peserta pelayaran kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 sempat ditahan militer Israel saat menjalankan misi solidaritas menuju Jalur Gaza.

Kesembilan WNI tersebut yakni Thoudy Badai, Rahendro Herubowo, Bambang Noroyono, Andre Prasetyo Nugroho, Andi Angga, Herman Budiyanto Sudarsono, Ronggo Wirasano, Asad Aras Muhammad, dan Hendro Prasetyo.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri bersama sejumlah perwakilan diplomatik RI sebelumnya terus melakukan koordinasi intensif untuk memastikan keselamatan serta proses pemulangan seluruh WNI yang terlibat dalam misi kemanusiaan tersebut.

Para relawan diketahui telah dibebaskan dan menjalani proses deportasi dari wilayah Israel menuju Turki sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia.