Monitorday.com– Jumlah jemaah yang tiba di Arab Saudi menggunakan visa umrah meningkat 22,5 persen pada awal musim umrah 1448 Hijriah. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mencatat sebanyak 931.500 jemaah masuk ke negara tersebut sejak 15 Zulhijah hingga akhir Muharam.

Secara keseluruhan, jumlah jemaah umrah yang datang dari luar Arab Saudi pada periode yang sama telah melampaui 1,27 juta orang. Jumlah tersebut mencakup jemaah yang masuk menggunakan visa umrah maupun jenis izin masuk lain yang dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah umrah.

Indonesia menjadi negara asal jemaah umrah terbanyak kedua dengan sekitar 170 ribu orang. Posisi pertama ditempati Pakistan dengan sekitar 200 ribu jemaah, sedangkan Irak berada di peringkat ketiga dengan jumlah mencapai 130 ribu jemaah.

Besarnya jumlah jemaah asal Indonesia menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah. Indonesia selama ini menjadi salah satu pasar utama penyelenggaraan perjalanan umrah karena memiliki jumlah penduduk Muslim yang besar dan jaringan penyelenggara perjalanan ibadah yang tersebar di berbagai daerah.

Data Pemerintah Arab Saudi juga menunjukkan bahwa transportasi udara masih menjadi jalur utama kedatangan jemaah. Sebanyak 75 persen jemaah umrah dari luar negeri masuk melalui bandar udara, sedangkan 25 persen lainnya tiba melalui jalur darat dan laut.

Peningkatan jumlah jemaah tersebut didukung oleh koordinasi antarlembaga pemerintah Arab Saudi serta pengembangan layanan digital dan operasional. Pemerintah terus memperluas akses pelayanan agar perjalanan jemaah, mulai dari perencanaan, kedatangan, pelaksanaan ibadah hingga kepulangan, dapat berlangsung lebih mudah dan terorganisasi.

Pertumbuhan kedatangan jemaah umrah juga menjadi bagian dari Program Pengalaman Jemaah dan agenda Visi Saudi 2030. Melalui program tersebut, Arab Saudi berupaya meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus memberikan pengalaman ibadah yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi umat Islam dari berbagai negara.

Monitorday.com– Komite PBB untuk Pelaksanaan Hak-Hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina bersama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar Konferensi Internasional tentang Persoalan Yerusalem di Kairo, Mesir, Sabtu, 18 Juli 2026.

Konferensi tersebut mengangkat tema “Yerusalem: Garis Depan Pengusiran dan Aneksasi serta Kunci Perdamaian yang Adil dan Berkelanjutan”. Pertemuan dihadiri pejabat pemerintahan, pemimpin agama, diplomat, perwakilan PBB, dan sejumlah pakar internasional.

Para peserta membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Palestina di Yerusalem Timur, mulai dari pengusiran paksa, perampasan properti, perluasan permukiman, pembatasan kebebasan beribadah, hingga kekerasan terhadap warga sipil.

Asisten Menteri Luar Negeri Mesir, Mahmoud Omar, menegaskan Yerusalem Timur merupakan bagian tidak terpisahkan dari wilayah Palestina yang diduduki dan menjadi ibu kota negara Palestina pada masa mendatang. Mesir menolak pengusiran paksa, aneksasi, perluasan permukiman, dan tindakan sepihak yang mengubah karakter hukum, sejarah, serta demografi kota tersebut.

Ketua Komite Hak-Hak Palestina PBB, Coly Seck, menyampaikan bahwa perdamaian yang adil dan berkelanjutan tidak dapat diwujudkan tanpa penyelesaian persoalan Yerusalem. Ia menyerukan penghentian aktivitas permukiman, perlindungan kebebasan beribadah, serta pemeliharaan status historis dan hukum tempat-tempat suci.

Sementara itu, Asisten Sekretaris Jenderal OKI untuk Urusan Palestina dan Al-Quds, Dawas Dawas, mengatakan Yerusalem tetap menjadi pusat perjuangan Palestina. Menurutnya, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi karakter sejarah, hukum, keagamaan, dan kebudayaan kota tersebut.

Konferensi juga menjadi ruang dialog antaragama. Para pemimpin Islam dan Kristen memperingatkan bahwa pembatasan kegiatan ibadah dan ancaman terhadap tempat-tempat suci dapat meningkatkan ketegangan serta merusak warisan Yerusalem sebagai kota yang memiliki arti penting bagi tiga agama samawi.

Para peserta kemudian menyerukan peningkatan keterlibatan internasional untuk melindungi keberadaan dan hak-hak warga Palestina di Yerusalem Timur. Mereka menegaskan penyelesaian konflik harus berlandaskan hukum internasional, hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, serta pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Monitorday.com– Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menyampaikan pesan penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Pesan tersebut secara khusus mengingatkan tentang eratnya hubungan dalam konteks tata kehidupan berbangsa di Indonesia. Lembaga ini menegaskan bahwa agama dan negara sejatinya merupakan dua elemen penting yang terus saling melengkapi serta memerlukan.

Pernyataan strategis ini hadir untuk mempertegas posisi penting umat Islam di Tanah Air. Umat Muslim diharapkan terus mengambil peran aktif dalam mendukung terciptanya harmoni yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Langkah tersebut diyakini akan memberikan dampak positif terhadap terjaganya stabilitas nasional secara menyeluruh dan komprehensif.

Dalam praktiknya, peran agama tidak bisa dilepaskan dari jalannya roda pemerintahan masa kini. Nilai-nilai agama diyakini akan terus menjadi fondasi moral yang sangat kokoh bagi berbagai arah kebijakan. Pedoman moral ini memastikan bahwa setiap keputusan birokrasi selalu berjalan selaras dengan etika dan kebaikan umat.

Di sisi lain, institusi negara juga memikul tanggung jawab yang tidak kalah krusial terhadap keberadaan agama. Negara secara konstitusi berkewajiban memberikan perlindungan penuh bagi kebebasan beribadah seluruh warganya tanpa terkecuali. Jaminan keamanan ini menjadi instrumen utama agar setiap masyarakat dapat menjalankan keyakinannya dengan aman dan tenang.

Sinergi yang kuat antara kedua elemen ini dipastikan akan menciptakan lingkungan sosial yang sangat kondusif. Pemerintah dan seluruh tokoh agama dituntut untuk selalu bergandengan tangan dalam menghadapi dinamika tantangan zaman. Pada akhirnya, kolaborasi erat ini akan membawa bangsa Indonesia melangkah menuju peradaban yang jauh lebih gemilang.

Monitorday.com– Kementerian terkait saat ini telah secara resmi mengajukan anggaran uang muka sebesar Rp4 triliun.

Pengajuan kucuran dana bernilai fantastis tersebut diperuntukkan secara khusus guna mengamankan penyewaan tenda serta berbagai layanan krusial.

Berbagai fasilitas penting tersebut dipersiapkan sejak dini untuk menopang seluruh kebutuhan operasional pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 mendatang.

Kebijakan percepatan penganggaran ini merupakan bentuk langkah antisipatif dan persiapan lebih awal yang dinilai sangat strategis.

Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk menjamin tingkat kenyamanan, kelengkapan fasilitas, hingga keamanan jemaah haji Indonesia secara maksimal.

Dengan adanya kepastian ketersediaan layanan sejak awal, berbagai potensi kendala dan masalah operasional di Tanah Suci diharapkan dapat diminimalisir.

Pada akhirnya, inisiatif perlindungan sejak dini ini sangat diharapkan mampu mengawal kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan.

Monitorday.com– Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anis Matta, menegaskan bahwa dunia saat ini sangat membutuhkan sebuah narasi baru dan segar.

Langkah strategis tersebut dinilai sangat krusial untuk melawan sentimen Islamofobia serta polarisasi global yang kian meruncing dewasa ini.

Tantangan berupa tindakan diskriminasi terhadap komunitas Muslim global saat ini memang terus menunjukkan tren yang mengalami peningkatan.

Dalam menghadapi situasi yang makin kompleks tersebut, persoalan ini jelas memerlukan sebuah respons diplomasi yang tangguh.

Selain mengandalkan jalur diplomasi antarnegara, penyelesaian masalah ini juga menuntut hadirnya pendekatan kultural yang kuat di tengah masyarakat.

Kehadiran narasi baru tersebut pada dasarnya sangat diharapkan akan mampu memecah berbagai stigma negatif yang selama ini terlanjur melekat.

Pada akhirnya, seluruh upaya ini ditujukan semata-mata untuk membangun pemahaman antarumat beragama yang jauh lebih harmonis dan damai.

Monitorday.com– Prancis mengembalikan 23 artefak bersejarah kepada Suriah setelah benda-benda tersebut berada di Paris selama sekitar 15 tahun. Penyerahan dilakukan bertepatan dengan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Damaskus pada Selasa, 7 Juli 2026.

Artefak itu sebelumnya dipinjamkan oleh sejumlah museum Suriah kepada Institut Dunia Arab di Paris untuk sebuah pameran pada 2010–2011. Namun, pecahnya perang saudara dan terputusnya hubungan diplomatik membuat koleksi tersebut tidak dapat segera dikembalikan.

Koleksi yang dipulangkan mencakup benda-benda dari masa prasejarah hingga periode Arab-Islam. Di antaranya terdapat benda perunggu era Romawi, peninggalan Bizantium, artefak dari Palmyra dan Mari, serta panel mosaik yang pernah menghiasi Masjid Umayyah.

Seluruh artefak diterbangkan ke Damaskus menggunakan pesawat kepresidenan Prancis. Setelah tiba, benda-benda tersebut diserahkan kepada Direktorat Jenderal Purbakala dan Museum Suriah untuk menjalani proses konservasi sebelum dipamerkan kepada masyarakat.

Pemerintah Suriah menyambut pengembalian itu sebagai langkah penting untuk memulihkan warisan budaya negara tersebut. Koleksi itu menggambarkan panjangnya perjalanan peradaban Suriah, mulai dari milenium kesepuluh sebelum Masehi hingga sekitar abad ke-15.

Pengembalian artefak juga dipandang sebagai simbol membaiknya hubungan budaya dan diplomatik antara Suriah dan Prancis. Kedua negara sebelumnya mengalami hubungan yang terputus selama konflik panjang yang menghancurkan banyak situs sejarah dan fasilitas kebudayaan di Suriah.

Meski demikian, pemulangan 23 benda bersejarah tersebut baru menjadi bagian kecil dari upaya besar mengembalikan kekayaan budaya Suriah. Ribuan artefak dilaporkan dijarah atau diselundupkan ke luar negeri selama perang dan hingga kini masih tersebar di berbagai negara.

Pemerintah Suriah berharap langkah Prancis dapat mendorong negara serta lembaga internasional lainnya untuk ikut mengembalikan benda-benda bersejarah yang berasal dari Suriah. Pemulihan warisan budaya dinilai menjadi bagian penting dari proses rekonstruksi identitas nasional setelah bertahun-tahun dilanda konflik.

Monitorday.com– Pemerintah Suriah mengumumkan penangkapan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam rangkaian pengeboman di Damaskus. Para tersangka disebut sebagai bagian dari sel yang berafiliasi dengan kelompok ISIS dan dituduh merancang sejumlah serangan di ibu kota Suriah.

Penangkapan dilakukan setelah pasukan keamanan menggelar penggerebekan di empat kawasan di Damaskus dan wilayah pedesaannya. Operasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan rekaman kamera pengawas dan hasil penyelidikan terhadap lokasi-lokasi ledakan.

Salah satu serangan terjadi pada Selasa, 7 Juli 2026, ketika dua bahan peledak meledak di dekat hotel tempat Presiden Prancis Emmanuel Macron menginap. Bom dilaporkan diletakkan di sebuah tempat sampah dan kendaraan yang terparkir di pusat kota.

Berdasarkan angka akhir yang diumumkan Kementerian Kesehatan Suriah, ledakan tersebut menewaskan satu orang dan melukai 36 lainnya. Macron tidak terluka dan tetap melanjutkan pertemuannya dengan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa di istana kepresidenan.

Otoritas keamanan Suriah menyatakan sel yang ditangkap juga diduga berkaitan dengan pengeboman lain di Damaskus. Sepekan sebelumnya, ledakan di sebuah kafe dekat kompleks pengadilan utama Damaskus menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai lebih dari 20 lainnya.

Meski aparat Suriah mengaitkan para tersangka dengan ISIS, kelompok tersebut belum secara resmi mengaku bertanggung jawab atas rangkaian serangan itu. Pemerintah menyatakan penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap jaringan, sumber bahan peledak, dan kemungkinan keterlibatan pelaku lain.

Serangan tersebut menjadi ujian serius bagi pemerintahan baru Suriah yang sedang berusaha memulihkan stabilitas setelah perang berkepanjangan. Pemerintah juga tengah membangun kembali hubungan diplomatik serta menarik dukungan internasional untuk rekonstruksi negara.

ISIS tidak lagi menguasai wilayah luas seperti pada puncak kekuatannya, tetapi masih menjalankan operasi melalui sel-sel bawah tanah di Suriah dan Irak. Rangkaian ledakan di Damaskus menunjukkan ancaman kelompok tersebut belum sepenuhnya hilang di tengah situasi keamanan Suriah yang masih rapuh.

Monitorday.com– Istilah ghosting semakin akrab di kalangan Gen Z. Fenomena ini terjadi ketika seseorang tiba-tiba menghentikan komunikasi tanpa memberikan penjelasan, meskipun sebelumnya menjalin hubungan yang cukup dekat. Pesan tidak dibalas, telepon diabaikan, bahkan akun media sosial dapat diblokir begitu saja.

Perilaku tersebut sering muncul dalam hubungan romantis, pertemanan, maupun proses pendekatan sebelum pernikahan. Bagi orang yang melakukannya, menghilang mungkin dianggap sebagai cara paling mudah untuk menghindari percakapan sulit. Namun, bagi pihak yang ditinggalkan, ghosting dapat menimbulkan kebingungan, rasa bersalah, hilangnya kepercayaan diri, dan pertanyaan yang terus berulang.

Dalam Islam, setiap hubungan antarmanusia harus dibangun dengan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan. Seseorang tidak boleh mempermainkan perasaan orang lain, memberikan harapan palsu, atau membiarkan orang lain terus menunggu tanpa kepastian. Akhlak yang baik tidak hanya terlihat dari cara seseorang memulai hubungan, tetapi juga dari caranya menyelesaikan hubungan.

Mengakhiri komunikasi bukan berarti selalu salah. Ada kondisi tertentu yang membuat seseorang perlu menjauh, terutama ketika menghadapi hubungan yang manipulatif, penuh kekerasan, mengancam keselamatan, atau membawa kepada perbuatan yang dilarang agama. Dalam keadaan seperti itu, menjaga jarak dapat menjadi bentuk perlindungan diri. Namun, apabila situasinya aman, menyampaikan keputusan secara jujur tetap menjadi tindakan yang lebih beradab.

Islam juga mengajarkan agar ucapan dan tindakan tidak dibangun berdasarkan prasangka. Himpunan Putusan Tarjih menegaskan bahwa manusia tidak boleh menambahkan keyakinan berdasarkan perkiraan semata, karena persangkaan tidak dapat menggantikan kebenaran. Prinsip ini penting dalam hubungan: jangan membuat seseorang menebak-nebak kesalahannya ketika penjelasan dapat diberikan secara baik.

Penjelasan tidak harus panjang atau membuka perdebatan baru. Kalimat sederhana seperti, “Terima kasih sudah hadir dalam perjalanan ini, tetapi saya merasa hubungan ini tidak dapat dilanjutkan,” sudah lebih menghargai dibandingkan menghilang tanpa kabar. Kejelasan membantu kedua pihak menerima kenyataan dan melanjutkan hidup tanpa terus terjebak dalam ketidakpastian.

Bagi orang yang mengalami ghosting, penting untuk tidak langsung menyalahkan diri sendiri. Keputusan seseorang untuk menghilang lebih banyak menggambarkan kemampuannya menghadapi konflik daripada nilai diri orang yang ditinggalkan. Mencari dukungan dari keluarga, sahabat, atau tenaga profesional dapat membantu memulihkan luka emosional yang muncul.

Gen Z juga perlu memahami bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun hanya dengan perhatian intens pada awal perkenalan. Hubungan yang baik membutuhkan konsistensi, batasan yang jelas, komitmen, dan keberanian membicarakan hal-hal yang tidak nyaman. Kata-kata manis tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi sumber luka.

Pada akhirnya, Islam tidak mengajarkan seseorang bertahan dalam hubungan yang merusak. Namun, Islam juga tidak membenarkan sikap yang sengaja menggantung, mempermainkan, atau meninggalkan orang lain tanpa alasan yang jelas. Bila sebuah hubungan memang harus berakhir, selesaikanlah dengan jujur, santun, dan tetap menjaga kehormatan kedua belah pihak.

Monitorday.com– Organisasi Kerja Sama Islam atau OIC dan Liga Muslim Dunia memperkuat koordinasi untuk membantu rakyat Afghanistan menghadapi persoalan kemanusiaan dan pembangunan. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral di Islamabad, Pakistan, pada Sabtu, 11 Juli 2026.

Pertemuan itu mempertemukan Asisten Sekretaris Jenderal OIC, Duta Besar Dr. Tarig Ali Bakheet, dengan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Dr. Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa. Keduanya membicarakan peluang kerja sama dan koordinasi dalam berbagai isu yang menjadi kepentingan dunia Islam.

OIC dan Liga Muslim Dunia sepakat meluncurkan sejumlah program bilateral untuk melayani kepentingan umat Islam sekaligus memperluas bidang kerja sama kedua organisasi. Rencana tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi pada sektor kemanusiaan, sosial, pendidikan, dan pembangunan.

Situasi Afghanistan menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut. Kedua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan terbaru di negara itu dan mencari cara untuk mendukung masyarakat Afghanistan dalam mengatasi tantangan kemanusiaan serta pembangunan yang masih berlangsung.

OIC dan Liga Muslim Dunia menekankan bahwa bantuan bagi Afghanistan membutuhkan kerja sama yang lebih kuat antara negara-negara Islam dan masyarakat internasional. Dukungan tersebut tidak hanya berupa bantuan darurat, tetapi juga upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan membangun ketahanan jangka panjang.

Kedua organisasi juga menyerukan agar program bantuan dan kegiatan kemanusiaan untuk rakyat Afghanistan terus dilanjutkan. Koordinasi dinilai penting agar bantuan dapat diberikan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Dalam pertemuan itu, OIC turut mengapresiasi peran Liga Muslim Dunia dalam menyebarkan nilai moderasi, keseimbangan, dan toleransi. Liga Muslim Dunia dinilai memiliki kontribusi penting dalam memperkuat solidaritas umat serta menangani berbagai persoalan sosial dan kemanusiaan di negara-negara Muslim.

Pertemuan di Islamabad tersebut menunjukkan bahwa isu Afghanistan tetap menjadi perhatian penting dunia Islam. Kerja sama OIC dan Liga Muslim Dunia diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret yang membantu rakyat Afghanistan memperoleh bantuan kemanusiaan dan peluang pembangunan yang lebih baik.

Monitorday.com– Pakistan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Kerja Sama Islam atau OIC tentang Perempuan ke-9 yang digelar pada 12–13 Juli 2026 di Jinnah Convention Centre, Islamabad. Pertemuan ini menghadirkan delegasi dari negara-negara anggota OIC untuk membahas masa depan serta penguatan peran perempuan di dunia Islam.

Konferensi mengangkat tema “Pemberdayaan Sosial, Ekonomi, dan Politik Perempuan di Negara-Negara OIC: Tantangan dan Jalan ke Depan”. Tema tersebut menegaskan bahwa peningkatan peran perempuan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak, tetapi juga akses pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan.

Menjelang pelaksanaan konferensi, sejumlah delegasi internasional mulai berdatangan ke Islamabad. Pakistan sebagai tuan rumah memimpin pembahasan dan mendorong terciptanya kesepakatan bersama mengenai kebijakan yang dapat memperluas partisipasi perempuan dalam pembangunan negara-negara Islam.

Forum ini juga menjadi ruang bagi negara anggota OIC untuk mengevaluasi kemajuan kebijakan perempuan sekaligus membicarakan berbagai hambatan yang masih terjadi. Tantangan tersebut mencakup terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, kesenjangan ekonomi, rendahnya keterwakilan politik, hingga kendala sosial dan budaya di sejumlah negara.

Pertemuan tingkat menteri ini dinilai penting karena OIC beranggotakan 57 negara dengan kondisi sosial dan ekonomi yang sangat beragam. Melalui konferensi tersebut, negara anggota diharapkan dapat bertukar pengalaman, mempelajari kebijakan yang berhasil, serta merumuskan program pemberdayaan perempuan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat.

OIC sebelumnya telah memulai rangkaian pertemuan persiapan di Islamabad dengan kehadiran tingkat menteri yang besar. Pembahasan diarahkan pada penyusunan rekomendasi dan langkah konkret agar perempuan dapat memperoleh peluang lebih luas dalam sektor pendidikan, ekonomi, sosial, dan pemerintahan.

Hasil konferensi diharapkan tidak berhenti pada deklarasi diplomatik, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan nyata di negara-negara anggota. Dunia Islam menghadapi tantangan untuk memastikan perempuan memperoleh akses yang adil terhadap pendidikan, perlindungan, pekerjaan layak, serta kesempatan berkontribusi dalam pembangunan nasional.