Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya laporan mengenai uang senilai Rp 39 triliun yang mengendap di perbankan, dengan dugaan kuat berasal dari korupsi atau tindak kejahatan kriminal. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam sambutannya saat acara penyerahan denda administratif Satgas PKH kepada negara di halaman gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (13/5).

Pengungkapan ini menyoroti tantangan berkelanjutan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan finansial di Indonesia dan upaya pemerintah untuk memulihkan aset negara. Prabowo menegaskan perlunya pemanfaatan dana-dana yang tidak jelas kepemilikannya tersebut untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“Saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih Rp 39 triliun uang-uang yang tidak jelas,” kata Prabowo.

Prabowo lebih lanjut berspekulasi tentang alasan dana-dana tersebut tidak diklaim. Ia menduga para pelaku korupsi atau kriminal yang menaruh uang di bank tersebut mungkin telah melarikan diri ke luar negeri atau meninggal dunia. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebutkan kemungkinan pemilik dana memiliki banyak istri muda atau tanggungan lain, sehingga ahli waris yang sah tidak mengetahui keberadaan uang tersebut.

“Para koruptor atau kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal uangnya ketinggalan di rekening enggak jelas. Mungkin dia banyak istri muda atau peliharaan-peliharaan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya ngga tau dia punya uang di bank-bank tersebut,” katanya.

Menanggapi kondisi dana yang telah mengendap selama bertahun-tahun, Prabowo menegaskan bahwa uang tersebut harus segera dialihkan untuk kepentingan rakyat. “Sudah sekian tahun enggak diurus ya. Saya katakan, sudah sekian tahun tidak diurus, sudah 1 tahun diumumkan enggak ada yang datang ya sudah pindahkan untuk rakyat,” tegasnya.

Monitorday.com – Persoalan Dam memiliki dinamika dalam penyelenggaran haji. Khususnya bagi jamaah haji asal Indonesia. Kajian mendalam dilakukan untuk mengupas bagaimana pengelolaan Dam haji dalam perspektif Maqashid Syariah sebagai tujuan luhur yang dicapai oleh syariah.

Ketika Dam berbuah kajian fikih haji yang dinamis, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa Dam boleh dialihkan di tanah air. Fatwa ini tidak hadir seketika. Butuh waktu empat tahun, sejak 2022, bagi Muhammadiyah lakukan kajian lintas disiplin.

Demikian disampaikan Asep Shalahudin, Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dalam Ziska Talk Spesial Qurban: Kupas Tuntas Fikih DAM Haji dan Praktik Baik Qurbanmu Bahagiakan Sesama, pada Selasa, (12/5/2026), di Studio TVMU, Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.

Asep menjelaskan, merujuk pada arti inti Dam, yaitu darah yang dialirkan dari hewan. “Secara definisi Dam adalah penyembelihan kambing, sapi atau unta yang diwajibkan bagi seorang jamaah haji dikarenakan adanya beberapa sebab atau hal yang melatarbelakanginya,” jelas Asep.

Secara hukum asal, penyembelihan Dam memang dilakukan di Tanah Haram. Namun, menurut Asep, terdapat sejumlah kondisi yang memungkinkan terjadinya pergeseran hukum. Dengan kata lain, lanjut Asep, ada fenomena yang menjadi pertimbangan paling tidak ada tiga, yaitu kerusakan lingkungan, manfaat Dam yang tidak optimal, serta masih banyaknya masyarakat fakir – miskin yang membutuhkan.

Menurut Asep, penyembelihan hewan Dam dalam jumlah besar di Arab Saudi berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan, mulai dari limbah darah hingga sisa pengolahan hewan. Selain itu, distribusi manfaat daging Dam dinilai belum sepenuhnya optimal.

Dalam kajian Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Indonesia masih menghadapi persoalan kemiskinan dan rendahnya akses sebagian masyarakat terhadap protein hewani. Karena itu, pengalihan Dam ke tanah air dinilai tepat untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas tanpa meninggalkan nilai syariah yang menjadi landasannya.

Fatwa tersebut, ungkap Asep, menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pengelola untuk memastikan pelaksanaan pengalihan Dam dilakukan secara amanah, transparans, dan tepat sasaran sehingga semangat ibadah dan solidaritas sosial dapat berjalan beriringan.

Solusi Atasi Ketimpangan Gizi

Pada perspektif lain, narasumber berikutnya, Rachmadin Ismail, Pimpinan Redaksi Tirto, mengatakan, ketimpangan konsumsi daging merah di Indonesia serta meningkatnya persoalan sampah plastik saat Idul Adha perlu perhatian berbagai pihak.

Ia menilai distribusi daging kurban perlu diarahkan lebih tepat sasaran agar mampu membantu memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat konsumsi protein hewani yang masih rendah, terutama kawasan terluar, terdepan dan tertinggal.

Wilayah Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, masih menghadapi persoalan rendahnya konsumsi daging merah, meskipun daerah tersebut dikenal sebagai salah satu sentra peternakan sapi nasional.

“Di satu sisi mereka menghasilkan sapi, tetapi di sisi lain tingkat konsumsi daging masyarakatnya justru rendah,” pungkasnya. Persoalan storage adalah tantangan besarnya. Daging tidak bisa disimpan lama sehingga lebih banyak dijual keluar ketimbang dikonsumsi masyarakat lokal.

Rachmadin mengatakan, momentum Idul Adha menjadi sarana penting untuk memperbaiki pemerataan konsumsi protein hewani di Indonesia. Apa yang dilakukan Lazismu menjadi relevan, karena protein hewani memiliki kandungan penting seperti zat besi, vitamin B12, dan faktor pertumbuhan yang berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak.

Ia memahami bahwa secara umum, protein hewani tidak selalu dari daging merah. Namun, dalam konteks kurban, distribusi protein hewani merupakan langkah nyata solusi atasi ketimpangan gizi dan membantu perbaikan gizi masyarakat.

Menjangkau Penerima Manfaat Lebih Luas

Salah satu persoalan distribusi kurban adalah daging kurban masih terkonsentrasi di kota-kota. Menyoroti hal itu, Direktur Penghimpunan Lazismu Pusat, Mochammad Sholeh Farabi mengatakan program tersebut lahir dari kegelisahan Lazismu melihat penumpukan distribusi daging kurban di wilayah perkotaan, sementara masih banyak daerah tak tersentuh.

“Kami melihat ada fenomena penumpukan daging kurban di wilayah perkotaan, terutama di kalangan masyarakat menengah ke atas yang rutin berkurban di lingkungan masjid sekitar. Akibatnya, distribusi daging jatuh ke masyarakat yang tergolong mampu,” ujar Farabi.

Ia mencontohkan sejumlah wilayah di NTT yang justru menjual hewan ternaknya ke Pulau Jawa saat jelang Idul Adha. Sementara masyarakat setempat minim akses terhadap daging kurban. Lazismu juga menemukan daerah-daerah yang warganya belum pernah merasakan pelaksanaan kurban secara langsung dalam kerangka ketahanan pangan.

Melalui program Qurbanmu, kata Farabi, Lazismu mengarahkan distribusi kurban ke wilayah untuk mendukung ketahanan pangan, khususunya daerah dengan tingkat konsumsi daging rendah, kawasan terpencil, hingga kawasan terdampak bencana. Farabi juga menegaskan dalam pengelolaan, pengemasan dan distribusinya mengikuti aturan yang berlaku sehingga menjadi ramah lingkungan dan akuntabel.

Sementara itu, Faozan Amar, Dosen FEB Uhamka, menekankan nilai penting aspek penghimpunan menjadi tahapan penting yang harus dipahami amil Lazismu agar program kurban dapat berjalan maksimal. Ia menilai, segmentasi calon pekurban butuh pelayanan prima.

“Siapa sasaran calon pekurban, apakah dari kalangan menengah atas, menengah, atau menengah bawah. Dari situ kita bisa mengetahui sikap, perilaku, serta kebiasaan mereka sehingga pendekatan yang dilakukan menjadi tepat,” tandasnya.

Secara profesional, sambung Faozan, mulai dari jenis hewan yang dipotong, sumber pengadaan hewan, hingga penentuan harga harus dirancang dengan baik agar program berjalan efektif dan akuntabel.

Ia juga menekankan pentingnya menentukan sasaran penerima manfaat secara lebih spesifik. Menurutnya, istilah “kurban untuk semua” masih terlalu luas jika tidak diikuti penjelasan yang jelas mengenai kelompok penerima manfaat.

Monitorday.com – Pemerintah terus memperkuat langkah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, dan percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/06/2026).

“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan. Terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas,” ujar Muhaimin dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah juga akan terus mendorong kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM, termasuk dengan memanfaatkan aset dan ruang yang belum optimal digunakan sebagai tempat pemasaran, display produk, maupun festival UMKM. Selain itu, pemerintah berencana menambah anggaran khusus untuk mendukung kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. 

“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita. Selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR),” imbuh Muhaimin.

Dalam bidang perlindungan sosial, Muhaimin menyampaikan bahwa alokasi APBN untuk program perlindungan sosial saat ini telah mencapai Rp508,2 triliun. 

“Hari ini APBN kita sudah sampai angka 508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” jelas Muhaimin.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah juga terus mengintegrasikan data penerima manfaat agar lebih tepat sasaran serta memastikan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara akurat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

“Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” ujar Muhaimin.

Lebih lanjut, Muhaimin menuturkan bahwa pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai prioritas pengentasan kemiskinan. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026, serta menurunkan angka kemiskinan menjadi lima persen pada tahun 2029.

“Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini nol persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” pungkas Muhaimin.

Monitorday.com – Dunia internasional tengah dikejutkan oleh pernyataan kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengaku sedang serius mempertimbangkan untuk menjadikan Venezuela sebagai negara bagian Amerika Serikat yang ke-51. Ambisi ini mencuat setelah AS berhasil menangkap Nicolas Maduro pada Januari 2026, yang memicu kendali besar Washington atas negara kaya minyak tersebut.

Melalui unggahan di platform Truth Social dan wawancara dengan Fox News, Trump memberikan sinyal kuat mengenai niatnya untuk mengambil alih kedaulatan Venezuela secara penuh. Ia bahkan secara terbuka bertanya kepada publik apakah ada yang tertarik dengan ide “Kebangsaan #51” bagi Venezuela.

Merespons klaim tersebut, Presiden Sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, memberikan jawaban yang tegas saat ditemui di Mahkamah Internasional di Den Haag. Rodriguez menyatakan bahwa pemerintahannya “tidak pernah”mempertimbangkan rencana untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat.

Ia menekankan bahwa rakyat Venezuela memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap kemerdekaan dan para pahlawan bangsa mereka, sehingga opsi kehilangan kedaulatan bukanlah sesuatu yang masuk akal.

“Itu tidak akan pernah dipertimbangkan, karena jika ada satu hal yang dimiliki oleh kami, kaum pria dan wanita Venezuela, adalah bahwa kami mencintai proses kemerdekaan kami, kami mencintai para pahlawan pria dan pahlawan wanita kemerdekaan kami,” kata Rodriguez kepada wartawan saat meninggalkan sidang di Mahkamah Internasional di Den Haag, dilansir kantor berita AFP, Selasa (12/5/2026).

Sejak Amerika Serikat menangkap Maduro pada 3 Januari lalu, Trump telah membanggakan kendalinya atas negara Karibia yang kaya minyak itu. Trump dilaporkan mengatakan kepada Fox News pada hari Senin (11/5) waktu setempat, bahwa ia “serius” mempertimbangkan untuk menjadikan Venezuela sebagai negara bagian ke-51 AS.

Sebelumnya, dalam unggahan di platform Truth Social miliknya pada bulan Maret lalu, Trump menulis: “Hal-hal baik terjadi pada Venezuela akhir-akhir ini! Saya bertanya-tanya tentang keajaiban apa ini? KEBANGSAAN, #51, ADA YANG TERTARIK?”

Ketika ditanya tentang prospek status negara bagian AS, Rodriguez menegaskan bahwa pemerintahannya sedang bekerja dengan “agenda kerja sama diplomatik” dengan Amerika Serikat.

Sejak mengambil alih kekuasaan dari Maduro yang telah lama berkuasa, Rodriguez telah memimpin pencairan hubungan dengan Washington di bawah tekanan berat untuk memenuhi tuntutan Trump untuk akses ke cadangan bahan bakar fosil Venezuela yang sangat besar.

Trump telah berulang kali memuji Rodriguez, yang telah mengesahkan reformasi yang membuka sektor pertambangan dan minyak Venezuela bagi perusahaan asing, terutama dari AS.

Rodriguez, yang tadinya menjabat sebagai wakil presiden Maduro, juga telah mendorong pengesahan undang-undang amnesti yang menyebabkan pembebasan ratusan tahanan politik, meskipun sekitar 500 orang masih berada di balik jeruji besi.

Monitorday.com – Pemerintah resmi meluncurkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026 sebagai langkah strategis membangun generasi muda yang jujur dan berintegritas sejak dini. Peluncuran dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Program tersebut digadang-gadang menjadi fondasi baru pendidikan karakter nasional di tengah masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Pemerintah menilai sekolah harus menjadi ruang utama dalam menanamkan budaya kejujuran, tanggung jawab, dan integritas kepada peserta didik.

Peluncuran panduan itu dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Ketua KPK Setyo Budiyanto, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan pendidikan antikorupsi tidak hanya berisi teori hukum atau pengenalan tindak pidana korupsi semata. Menurutnya, pendidikan harus mampu membentuk karakter murid agar memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari.

“Pendidikan pada hakikatnya adalah proses membangun karakter dan peradaban bangsa,” ujar Mu’ti.

Ia menjelaskan, penguatan nilai antikorupsi akan diterapkan melalui metode pembelajaran mendalam atau deep learning yang terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran.

Menurut Mu’ti, seluruh proses belajar di sekolah harus memberi dampak nyata terhadap pembentukan kepribadian peserta didik, bukan hanya mengejar capaian akademik.

“Seluruh proses belajar harus memiliki makna dan berdampak dalam pembentukan kepribadian murid,” katanya.

Selain melalui kurikulum formal, Kemendikdasmen juga menekankan pentingnya hidden curriculum atau budaya sekolah. Lingkungan pendidikan diminta menjadi contoh nyata praktik kejujuran dan tata kelola yang bersih.

“Sekolah harus menjadi model kehidupan yang jauh dari praktik korupsi,” tegas Mu’ti.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyebut peluncuran panduan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi secara sistemik.

Ia mengungkapkan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 masih berada pada skor 34 dari 100 dan menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 182 negara.

Selain itu, sepanjang 2025 hingga 2026 masih terjadi sejumlah operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah di berbagai wilayah.

“Ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Penegakan hukum saja tidak cukup jika tidak menyentuh akar persoalan,” ujar Wiyagus.

Karena itu, pemerintah menilai pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak usia sekolah agar budaya integritas tumbuh sebelum generasi muda memasuki dunia kerja maupun birokrasi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan panduan baru tersebut akan menjadi standar nasional pendidikan antikorupsi agar implementasinya seragam di seluruh daerah.

“Kita ingin pendidikan antikorupsi memiliki irama yang sama dari pusat hingga daerah,” katanya.

Dalam panduan tersebut, terdapat lima kompetensi utama yang akan diajarkan kepada siswa, yakni taat aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilema etis, serta membangun budaya antikorupsi.

Setyo menilai pendidikan menjadi strategi jangka panjang paling efektif dalam membangun bangsa yang bersih dan berintegritas menuju visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, pemerintah daerah diminta segera menyusun regulasi turunan dan memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sekolah.

Pada kesempatan itu, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada daerah dengan indeks integritas pendidikan terbaik tahun 2024, yakni DKI Jakarta untuk kategori provinsi, Kabupaten Kuningan untuk kategori kabupaten, dan Kota Sabang untuk kategori kota.

Peluncuran panduan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam membangun budaya pendidikan yang lebih bersih, jujur, dan berintegritas demi menciptakan generasi masa depan yang bebas dari praktik korupsi.

Monitorday.com – Polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat berbuntut panjang. Setelah video kontroversial penilaian juri viral di media sosial dan memicu kritik publik, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menyampaikan permintaan maaf sekaligus menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas dalam kegiatan tersebut.

Permintaan maaf disampaikan melalui keterangan resmi MPR RI pada Selasa (12/5/2026). Dalam pernyataannya, MPR mengakui adanya kelalaian dewan juri yang memicu polemik dalam pelaksanaan lomba tingkat provinsi tersebut.

“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri,” demikian bunyi pernyataan resmi MPR RI.

Kasus ini menjadi perhatian nasional setelah beredar video yang memperlihatkan dua kelompok peserta memberikan jawaban serupa, tetapi memperoleh penilaian berbeda dari dewan juri.

Polemik bermula pada sesi rebutan final LCC Empat Pilar di Pontianak. Dalam sesi tersebut, peserta diminta menjawab pertanyaan mengenai lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjadi tim pertama yang menjawab pertanyaan. Namun jawaban mereka dinilai salah oleh juri dan dikenai pengurangan nilai sebesar lima poin.

Tidak lama kemudian, Grup B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang dinilai publik memiliki substansi sama. Meski demikian, juri justru memberikan nilai penuh sebesar 10 poin kepada tim tersebut.

Perbedaan penilaian itu langsung diprotes peserta Grup C, termasuk siswi Josepha Alexandra atau Ocha, yang mempertanyakan keputusan juri karena merasa jawaban kedua tim identik.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, juri menyebut jawaban Grup C dianggap tidak mengucapkan unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara jelas. Namun peserta membantah penilaian tersebut dan meminta audiens menjadi saksi.

Video itu kemudian viral dan memicu gelombang kritik terhadap objektivitas dewan juri serta penanganan protes peserta oleh panitia.

Merespons polemik yang berkembang, MPR RI memastikan telah menonaktifkan dewan juri dan MC yang bertugas dalam perlombaan tersebut.

“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial mengenai penilaian jawaban peserta, panitia pelaksana telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis MPR RI.

Selain itu, MPR menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, hingga tata kelola penyampaian keberatan dalam perlombaan.

Langkah tersebut disebut sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan LCC di masa mendatang berlangsung lebih transparan, objektif, dan akuntabel.

Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menyatakan pihaknya menghormati perhatian masyarakat terhadap polemik yang terjadi dan saat ini tengah melakukan penelusuran internal guna mengevaluasi seluruh aspek teknis perlombaan.

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, turut menanggapi insiden tersebut. Ia memberikan apresiasi kepada Josepha Alexandra yang dinilai berani memperjuangkan kebenaran saat memprotes keputusan juri.

“Sifat teguh hati dan berani dalam mempertahankan kebenaran patut kita teladani bersama,” ujarnya.

Di sisi lain, Habiburokhman menyayangkan sikap dewan juri dan panitia yang dinilai tidak segera mengakui kesalahan dalam penilaian.

Menurutnya, polemik dalam lomba pendidikan tidak dapat dianggap sepele karena berpotensi memberikan contoh buruk bagi generasi muda.

Ia bahkan mengusulkan agar rangkaian lomba dihentikan sementara hingga ada jaminan perbaikan serius dari pihak penyelenggara.

Polemik ini kini menjadi perhatian publik luas dan memunculkan diskusi mengenai pentingnya profesionalisme, transparansi, serta sportivitas dalam kompetisi pendidikan tingkat nasional.

Monitorday.com – Gunungan sampah di sejumlah kota Indonesia kian mengkhawatirkan. Di beberapa daerah, tingginya bahkan disebut sudah menyerupai gedung belasan lantai. Bau menyengat, pencemaran air, hingga ancaman kesehatan masyarakat menjadi persoalan yang tak lagi bisa ditunda.

Di tengah situasi itu, pemerintah mulai mempercepat langkah. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui PT Danantara Investment Management resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di enam wilayah.

Enam daerah tersebut meliputi Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan kerja sama tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Danantara dalam mengatasi darurat sampah perkotaan yang semakin mendesak.

“Yang harus dipercepat menjadi energi bersih, listrik. Tanpa bau dan tanpa racun,” ujar Zulhas di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Pemerintah memang tengah memprioritaskan daerah dengan timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari. Targetnya tidak kecil. Sebanyak 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten/kota masuk dalam agenda percepatan pembangunan PSEL.

Menurut Zulhas, kondisi di sejumlah daerah sudah berada pada level darurat. Bahkan, ada timbunan sampah yang tingginya mencapai 14 hingga 15 lantai.

Karena itu, pemerintah menargetkan penyelesaian proyek dilakukan bertahap dalam tiga tahun ke depan. Separuh proyek diharapkan selesai pada 2027, sementara sisanya rampung pada Mei 2028.

“Dalam tiga tahun ke depan, separuh akan selesai 2027, separuh lagi Mei 2028,” kata Zulhas.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah mengubah cara pandang terhadap sampah. Bukan lagi sekadar limbah yang dibuang, melainkan sumber energi baru yang dapat dimanfaatkan menjadi listrik.

Di sisi lain, proyek ini juga membuka ruang investasi besar. Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, menyebut kebutuhan pendanaan proyek PSEL diperkirakan mencapai 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp87 triliun.

“Ini bukan nilai yang kecil,” ujar Pandu.

Ia menegaskan percepatan pembangunan PSEL membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Sebab, persoalan sampah telah berubah menjadi krisis di banyak wilayah.

“Waktu kita sangat kecil, jadi semua harus bekerja sama, semua bergerak cepat,” katanya.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai dasar percepatan penanganan sampah melalui pembangunan PSEL.

Danantara juga telah memulai proses lelang proyek sejak November 2025. Tiga wilayah bahkan sudah memiliki pemenang proyek, yakni Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya.

Monitorday.com – Bahlil Lahadalia mengungkap perkembangan terbaru terkait rencana impor minyak mentah dari Rusia. Pemerintah menargetkan pengiriman perdana crude oil asal Rusia mulai tiba di Indonesia dalam satu hingga dua minggu ke depan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu mengatakan proses kesepakatan antara kedua negara telah rampung, termasuk penandatanganan kontrak kerja sama. Saat ini, pemerintah tinggal menyelesaikan aspek teknis pengiriman minyak mentah tersebut.

“Secara deal sudah. Kontrak sudah. Sekarang bicara tentang teknik pengirimannya dan mungkin satu dua minggu ini sudah bisa,” ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Selasa (12/5).

Sebelumnya, Bahlil menjelaskan bahwa rencana pembelian minyak mentah dari Rusia merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia disebut akan memperoleh pasokan minyak mentah sebanyak 150 juta barel sepanjang tahun ini.

Meski begitu, Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan bergantung pada satu negara dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Indonesia tetap membuka opsi impor energi dari negara lain, termasuk Amerika Serikat.

Menurutnya, langkah diversifikasi sumber impor penting dilakukan di tengah kondisi geopolitik global yang masih tidak menentu.

“Dalam posisi geopolitik yang tidak menentu kita tidak bisa mengharapkan hanya satu negara. Jadi harus ada diversifikasi,” katanya.

Selain crude oil, pemerintah juga tengah menjajaki impor LPG dari Rusia. Langkah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan LPG nasional yang diperkirakan mencapai sekitar 10 juta ton per tahun dalam beberapa tahun mendatang.

Bahlil menyebut produksi LPG domestik saat ini baru mencapai sekitar 1,6 juta ton sehingga Indonesia perlu mencari sumber pasokan baru dari luar negeri, termasuk Rusia.

“Nah kaitan dengan itu kita juga mencari pasar-pasar baru. Total produksi kita hanya 1,6 juta. Jadi kita harus mencari pasar baru dan termasuk di Rusia. Insya Allah Rusia sekarang untuk LPG dalam taraf finalisasi,” ujarnya.