Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan siap memulai pelaksanaan Program Sekolah Nasional Terintegrasi pada tahun ini. Program tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional sekaligus memperkuat daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat global.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan Program Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pendidikan unggulan melalui berbagai inovasi di sektor pendidikan.

“Di antaranya Program Sekolah Unggul Garuda yang merupakan unit sekolah baru yang dirancang menjadi sekolah berkelas dunia,” ujar Abdul Mu’ti di Yogyakarta, Minggu.

Selain Sekolah Unggul Garuda, pemerintah juga mengembangkan Program Sekolah Garuda Transformasi yang berfokus pada peningkatan sekolah-sekolah unggulan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Menurut Abdul Mu’ti, Kemendikdasmen kini mendapat mandat untuk mulai menjalankan Program Sekolah Nasional Terintegrasi pada tahun ini.

Program tersebut akan dibangun secara bertahap dengan tahap awal menyasar jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di setiap kabupaten. Ia mengungkapkan, semula Presiden mengusulkan pembangunan sekolah tersebut di setiap kecamatan. Namun, arahan terbaru menetapkan pembangunan dilakukan di setiap kabupaten.

Sekolah Nasional Terintegrasi dirancang khusus bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik tinggi atau di atas rata-rata. Berbeda dengan program sekolah unggulan lainnya, konsep pendidikan ini tidak menerapkan sistem asrama sehingga siswa tetap dapat belajar tanpa tinggal di lingkungan sekolah.

Kemendikdasmen menargetkan sejumlah daerah yang telah siap akan mulai menyelenggarakan program tersebut pada tahun ajaran baru ini. Abdul Mu’ti menyebut penyusunan kurikulum telah rampung, sementara pemerintah kini tengah menyiapkan mekanisme rekrutmen tenaga pendidik sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program.

“Mudah-mudahan ajaran baru tahun ini sudah kita mulai beberapa Sekolah Nasional Terintegrasi,” katanya.

Meski demikian, Kemendikdasmen belum mengungkapkan daerah-daerah yang akan menjadi lokasi pelaksanaan tahap pertama. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar akan memanfaatkan balai milik Kemendikdasmen di berbagai daerah sambil menunggu pembangunan gedung sekolah selesai.

“Kami akan mulai beberapa diselenggarakan di balai-balai yang kita punya karena gedungnya belum ada. Nanti kami akan mulai dulu skema pelaksanaannya sambil kita bangun,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia menegaskan, seluruh program pendidikan unggulan yang dikembangkan pemerintah bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi di tengah persaingan global yang semakin ketat.

“Di era dunia yang semakin terbuka dan semakin ketat dengan persaingan itu, kuncinya adalah kualitas dan keunggulan yang harus dijawab melalui pendidikan,” pungkasnya.

Monitorday.com– Gelombang efisiensi yang dilakukan Tokopedia dan TikTok Shop bukan sekadar upaya memangkas jumlah karyawan. Di balik langkah tersebut, terdapat strategi bisnis yang lazim dilakukan perusahaan teknologi global setelah proses merger atau akuisisi. Tujuannya adalah menyatukan organisasi, menghilangkan fungsi yang tumpang tindih, serta membangun struktur perusahaan yang lebih ramping agar mampu bersaing di tengah perlambatan industri digital.

Sejak ByteDance mengambil alih mayoritas kepemilikan Tokopedia pada awal 2024 dan mengintegrasikannya dengan TikTok Shop Indonesia, kedua perusahaan praktis tidak lagi beroperasi sebagai entitas yang sepenuhnya terpisah. Banyak divisi yang sebelumnya menjalankan pekerjaan serupa kini berada dalam satu organisasi. Tim pengembangan produk, pemasaran, teknologi informasi, sumber daya manusia, keuangan, hingga layanan operasional menjadi area yang paling berpotensi mengalami penyederhanaan struktur.

Fenomena tersebut merupakan praktik yang umum terjadi dalam dunia korporasi. Ketika dua perusahaan bergabung, salah satu target utama adalah menciptakan sinergi (synergy), yakni memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan jika kedua perusahaan berjalan sendiri-sendiri. Sinergi tersebut biasanya diwujudkan melalui pengurangan biaya operasional, penyatuan sistem teknologi, konsolidasi kantor, hingga penyederhanaan rantai pengambilan keputusan.

Dari sisi bisnis, tekanan yang dihadapi industri e-commerce saat ini jauh berbeda dibanding masa pandemi. Pertumbuhan transaksi memang masih positif, namun tidak lagi melonjak seperti beberapa tahun lalu. Di saat yang sama, biaya memperoleh pelanggan (customer acquisition cost) tetap tinggi, persaingan promosi semakin agresif, dan perusahaan dituntut segera menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan pengguna.

Integrasi Tokopedia dan TikTok Shop juga membawa tantangan tersendiri. Kedua platform memiliki budaya kerja, sistem teknologi, hingga model bisnis yang berbeda. Tokopedia selama ini dikenal sebagai marketplace yang berfokus pada pencarian produk, sedangkan TikTok Shop berkembang melalui model social commerce yang mengandalkan konten video pendek dan siaran langsung (live shopping). Menyatukan dua ekosistem besar tersebut membutuhkan penyesuaian organisasi agar proses bisnis berjalan lebih efisien.

Efisiensi juga menjadi cara perusahaan mengalokasikan sumber daya ke bidang yang dinilai lebih strategis. Investasi kemungkinan akan lebih difokuskan pada pengembangan kecerdasan buatan (AI), personalisasi rekomendasi produk, teknologi periklanan digital, sistem logistik, keamanan transaksi, serta fitur live commerce yang menjadi keunggulan TikTok Shop. Dengan demikian, perusahaan berharap mampu meningkatkan produktivitas tanpa harus terus menambah jumlah tenaga kerja.

Di sisi lain, langkah efisiensi tidak lepas dari konsekuensi sosial berupa potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Bagi perusahaan, pengurangan tenaga kerja dipandang sebagai bagian dari penyesuaian organisasi. Namun bagi karyawan, kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian di tengah pasar tenaga kerja digital yang mulai memasuki fase lebih selektif dibanding beberapa tahun lalu.

Ke depan, keberhasilan integrasi Tokopedia dan TikTok Shop akan sangat ditentukan oleh kemampuan ByteDance menciptakan keseimbangan antara efisiensi biaya dan inovasi. Struktur organisasi yang lebih ramping memang dapat meningkatkan profitabilitas, tetapi perusahaan tetap harus menjaga kualitas layanan, pengalaman pengguna, serta kepercayaan jutaan penjual dan pembeli yang menjadi fondasi bisnis e-commerce di Indonesia. Dengan kata lain, efisiensi bukanlah tujuan akhir, melainkan strategi untuk membangun perusahaan yang lebih sehat, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi persaingan digital yang semakin ketat.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia mengirimkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Rolliansyah Soemirat, sebagai wakil resmi dalam prosesi penghormatan terakhir dan pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Teheran.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan kehadiran Dubes RI merupakan tindak lanjut atas undangan resmi yang disampaikan Pemerintah Iran kepada Indonesia untuk menghadiri rangkaian acara penghormatan tersebut.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah RI telah menyampaikan bahwa Indonesia diwakili oleh Duta Besar RI di Teheran,” ujar Yvonne dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Yvonne menjelaskan, Pemerintah Indonesia mengapresiasi undangan resmi dari Pemerintah Iran. Otoritas Iran sebelumnya telah memberitahukan kepada seluruh perwakilan diplomatik di Teheran bahwa prosesi penghormatan terakhir akan dihadiri para pejabat tinggi pemerintah serta delegasi dari berbagai negara.

Menurut Yvonne, Pemerintah Iran juga menyampaikan apresiasi atas keputusan Indonesia yang menunjuk Dubes Rolliansyah Soemirat sebagai perwakilan resmi negara dalam upacara tersebut.

Ia memastikan Rolliansyah telah hadir di Musalla Besar Teheran pada Sabtu pagi waktu setempat untuk memberikan penghormatan terakhir dan mengikuti doa bersama bagi mendiang Ayatollah Ali Khamenei.

Berdasarkan laporan kantor berita Iran, IRNA, jenazah Ayatollah Ali Khamenei beserta anggota keluarga terdekat dibawa ke Musalla Besar Teheran pada Jumat (3/7). Jenazah kemudian disemayamkan di aula utama masjid sebagai bagian dari rangkaian penghormatan selama dua hari yang dibuka untuk masyarakat umum.

Prosesi penghormatan di Musalla Besar Teheran dijadwalkan berlangsung hingga Minggu (5/7), sebelum dilanjutkan dengan tahapan pemakaman berikutnya pada Senin (6/7).

Setelah itu, rangkaian prosesi akan berlanjut ke Kota Qom, kemudian dilaksanakan penghormatan terpisah di Baghdad, Karbala, dan Najaf di Irak. Tahap akhir pemakaman dijadwalkan berlangsung di Mashhad pada Kamis (9/7).

Upacara penghormatan tersebut juga dihadiri sejumlah pemimpin dan utusan negara sahabat. Di antaranya Presiden Irak Nizar Amidi, Presiden Tajikistan Emomali Rahmon, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, serta Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev yang hadir sebagai utusan resmi Presiden Vladimir Putin.

Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif turut menghadiri prosesi tersebut sebagai ketua delegasi resmi Pakistan, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan Kantor Perdana Menteri Pakistan.

Monitorday.com – Pemerintah menilai Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur belum layak menjadi lokasi Pusat Finansial Internasional (PFI). Kondisi kawasan yang dinilai masih belum memiliki ekosistem perkotaan yang matang menjadi alasan utama pemerintah mengalihkan perhatian ke Bali sebagai kandidat terkuat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, IKN belum memenuhi karakteristik yang dibutuhkan untuk menjadi pusat keuangan berskala global.

“Mungkin enggak, (IKN) terlalu sepi,” ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut Purbaya, pusat keuangan internasional membutuhkan lingkungan yang hidup, didukung aktivitas ekonomi yang tinggi, serta mampu memberikan kenyamanan bagi investor global. Karena itu, pemerintah masih mengkaji sejumlah lokasi yang dinilai lebih siap.

“Bali menjadi salah satu alternatif, tetapi masih ada beberapa titik lain yang juga dipertimbangkan. Yang jelas, kita akan mencari tempat yang paling nyaman bagi investor internasional,” katanya.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan lokasi final PFI. Pembahasan masih berlangsung dan akan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, kemudahan investasi, hingga kesiapan ekosistem bisnis.

Sebelumnya, IKN telah direncanakan memiliki klaster pusat keuangan nasional dan sejumlah bank milik negara berkomitmen membangun kantor operasional di kawasan tersebut pada 2026. Namun, pemerintah menilai keberadaan gedung dan infrastruktur saja belum cukup tanpa didukung aktivitas ekonomi yang berkembang.

Rencana menjadikan Bali sebagai lokasi PFI sejalan dengan gagasan pembentukan Special Financial Center yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Konsep tersebut merupakan usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

Presiden Prabowo menilai situasi geopolitik global, termasuk meningkatnya konflik di Timur Tengah, membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik arus modal internasional.

“Ternyata sekarang uang-uang yang di Timur Tengah mau ke mana? Negara mana yang tidak perang sekarang? Indonesia salah satu yang paling diminati,” ujar Prabowo dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.

Pemerintah memandang stabilitas politik dan ekonomi Indonesia dapat menjadi nilai tambah dalam menarik investor yang mencari kawasan investasi yang aman.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan PFI akan dirancang dengan berbagai insentif agar mampu bersaing dengan pusat keuangan internasional lainnya.

Beberapa fasilitas yang tengah disiapkan antara lain tarif pajak yang dapat mencapai 0 persen, pembentukan pengadilan khusus dengan sistem common law yang lebih akrab bagi investor internasional, serta penyediaan berbagai profesi penunjang jasa keuangan dalam satu kawasan terpadu.

Pemerintah juga tengah menyiapkan payung hukum melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional. Pembahasan regulasi tersebut ditargetkan rampung pada 20–21 Juli 2026.

Apabila sesuai jadwal, Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat mengumumkan pembentukan Pusat Finansial Internasional secara resmi dalam pidato kenegaraan pada Agustus 2026.

Sementara itu, Otorita IKN belum memberikan tanggapan terkait pernyataan Menteri Keuangan mengenai peluang IKN sebagai lokasi PFI. Wacana pengalihan lokasi ke Bali pun memunculkan beragam respons dari publik, termasuk pertanyaan mengenai arah pengembangan kawasan IKN ke depan.

Monitorday.com – Komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menghadirkan pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia mendapat dukungan dari berbagai tokoh lintas agama. Mereka menilai kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian setara kepada sekolah negeri dan sekolah swasta merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan pendidikan sekaligus memperkuat pembentukan karakter peserta didik.

Dukungan tersebut mengemuka dalam diskusi pendidikan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Doa Nasional 2026 yang diselenggarakan Forum Masyarakat Kristen Indonesia (FMKI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (3/7/2026).

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai elemen masyarakat terhadap upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

“Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan, dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional,” ujar Fajar.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan agar setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang setara tanpa memandang latar belakang.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia, Romo Aloysius Budi, menegaskan bahwa peserta didik harus menjadi pusat dari setiap kebijakan pendidikan. Ia menilai pendidikan dasar tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan.

“Pendidikan dasar adalah bagaimana mengangkat martabat manusia setinggi-tingginya karena seluruh proses pendidikan mau tidak mau adalah bersubjek pada manusia. Di samping membangun kualitas guru dan sarana prasarana, kita perlu membangun kurikulum yang menanamkan karakter mengasihi dalam diri anak sehingga tidak ada rasa benci kepada yang berbeda dengan dirinya,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Persekutuan Baptis Indonesia, Pdt. Rendy Chuang, mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta yang selama ini turut berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Menurutnya, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kompetensi sekaligus keteladanan para guru.

“Pendidikan bermutu tentu mulai dari gurunya. Guru tidak hanya kualitas dalam arti knowledge tetapi karakter dan moral yang baik, mereka menjadi teladan Tut Wuri Handayani,” ujarnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Fajar menegaskan bahwa seluruh kebijakan Kemendikdasmen berlandaskan prinsip keadilan dan inklusivitas. Pemerintah berkomitmen memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama atas pendidikan berkualitas tanpa membedakan agama, suku, kondisi sosial, maupun status sekolah.

“Komitmen kami di Kemendikdasmen adalah menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua. Tidak boleh ada kelompok atau golongan apa pun yang ditinggalkan. Semua harus menjadi bagian dari aktor dalam proses mencerdaskan kehidupan anak bangsa,” tegasnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis, antara lain revitalisasi satuan pendidikan, penguatan sekolah swasta, pemerataan distribusi guru, serta penyempurnaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Fajar menjelaskan, pemerintah kini menerapkan paradigma baru dalam pembangunan pendidikan dengan memberikan perhatian yang sama kepada sekolah negeri dan sekolah swasta.

“Kami menggeser paradigma. Kami hadir untuk mengurus negeri dan swasta. Maka sekolah yang kami perbaiki bukan hanya sekolah negeri semata, tapi juga sekolah swasta,” ujarnya.

Sepanjang 2025, lebih dari 16 ribu satuan pendidikan di Indonesia telah menerima program revitalisasi, dengan sekitar 23 persen di antaranya merupakan sekolah swasta. Hingga 2026, sebanyak 540 sekolah Kristiani mulai dari jenjang PAUD hingga SMK juga memperoleh bantuan revitalisasi sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas.

Kemendikdasmen berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, organisasi keagamaan, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif, memperkuat karakter peserta didik, serta memastikan seluruh anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik.

Monitorday.com– Industri e-commerce Indonesia kembali dihadapkan pada kabar kurang menggembirakan. Tokopedia dan TikTok Shop dikabarkan tengah bersiap melakukan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi pasca integrasi bisnis kedua perusahaan di bawah kepemilikan ByteDance. Informasi tersebut pertama kali dilaporkan Bloomberg berdasarkan sumber yang mengetahui rencana internal perusahaan.

Menurut laporan tersebut, efisiensi diperkirakan akan menyasar berbagai fungsi bisnis, mulai dari teknologi, logistik, operasional, pemasaran hingga pergudangan. Sejumlah laporan media menyebut lebih dari 450 karyawan pada unit teknologi TikTok Shop–Tokopedia di Indonesia telah terdampak dalam gelombang terbaru restrukturisasi. Hingga kini, perusahaan belum mengumumkan angka resmi mengenai jumlah pekerja yang terkena PHK.

Juru bicara TikTok sebelumnya menyatakan perusahaan secara rutin mengevaluasi kebutuhan bisnis dan melakukan penyesuaian organisasi agar operasional menjadi lebih efektif. Perusahaan juga menegaskan tetap berkomitmen berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia sebagai salah satu pasar strategis terbesar bagi bisnis e-commerce ByteDance di Asia Tenggara.

Langkah efisiensi ini dinilai merupakan kelanjutan dari proses integrasi setelah ByteDance mengakuisisi 75,01 persen saham Tokopedia dari GoTo pada awal 2024. Sejak merger tersebut, TikTok Shop dan Tokopedia menggabungkan berbagai fungsi bisnis untuk menghilangkan duplikasi pekerjaan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Sebelumnya, ByteDance juga telah melakukan pengurangan karyawan di Indonesia pada 2024 sebagai bagian dari proses penggabungan organisasi.

Di sisi lain, persaingan industri e-commerce Indonesia semakin ketat. Tokopedia dan TikTok Shop harus bersaing dengan Shopee, Lazada, serta pemain lokal lainnya di tengah perlambatan belanja masyarakat dan meningkatnya tuntutan efisiensi bisnis. Pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan baru, termasuk penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan pedagang mulai Agustus 2026, yang menambah kompleksitas operasional platform digital.

Meski kabar PHK menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja, perusahaan menegaskan restrukturisasi dilakukan untuk memperkuat organisasi dalam jangka panjang. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai total jumlah karyawan yang akan terdampak di Indonesia. Namun, berbagai laporan menunjukkan proses efisiensi masih berpotensi berlanjut seiring penyesuaian model bisnis pasca integrasi Tokopedia dan TikTok Shop.

Monitorday.com– Pemerintah bersiap memasuki babak baru kebijakan energi nasional dengan rencana peresmian implementasi biodiesel B50 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 9 Juli 2026. Meski penerapan mandatori B50 telah dimulai sejak 1 Juli 2026, peluncuran resmi akan menjadi penanda dimulainya salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Rencana tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari. Ia mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan memimpin langsung seremoni peluncuran B50 pada pekan depan, meski tanggal tersebut masih menunggu konfirmasi final. Menurut Qodari, implementasi B50 merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus memperluas pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik.

B50 merupakan bahan bakar biodiesel yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar. Kebijakan ini resmi diberlakukan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K-EK.01-MEM.E-2026 yang ditandatangani pada 17 Juni 2026. Dengan meningkatnya kandungan biodiesel dibanding program B40 sebelumnya, pemerintah berharap konsumsi solar impor dapat ditekan secara signifikan.

Selain memperkuat ketahanan energi, implementasi B50 diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang luas. Peningkatan kebutuhan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel diyakini akan memperbesar penyerapan produksi dalam negeri, meningkatkan nilai tambah industri hilir kelapa sawit, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen biodiesel terbesar di dunia. Kebijakan ini juga dinilai mampu mendorong aktivitas ekonomi di sektor perkebunan, industri pengolahan, hingga logistik.

Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 menjadi bagian dari peta jalan transisi energi nasional menuju bauran energi yang lebih bersih. Pemerintah menargetkan kebijakan ini dapat membantu mengurangi emisi karbon, meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT), sekaligus mendukung komitmen Indonesia menuju target net zero emission. Langkah tersebut juga diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian harga minyak dunia dan dinamika geopolitik global.

Apabila peresmian berlangsung sesuai rencana pada 9 Juli mendatang, B50 akan menjadi tonggak penting dalam transformasi sektor energi Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya menandai peningkatan pemanfaatan energi terbarukan berbasis sawit, tetapi juga menunjukkan arah pemerintah untuk membangun kemandirian energi melalui optimalisasi sumber daya dalam negeri sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi hijau.

Monitorday.com – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak hanya menghadirkan ruang belajar yang lebih aman dan nyaman bagi peserta didik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Melalui mekanisme swakelola, sekolah dapat menyesuaikan pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing sekaligus menggerakkan perekonomian lokal dengan melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerja.

Salah satu sekolah yang merasakan manfaat pendekatan tersebut adalah SMP Negeri 9 Pangkalpinang. Revitalisasi dilaksanakan melalui Tim Pembangunan Persiapan Satuan Pendidikan (P2SP) yang melibatkan unsur sekolah dan masyarakat.

Kepala SMP Negeri 9 Pangkalpinang, Ahmat Yamani, menjelaskan bahwa sekolah menerima bantuan revitalisasi senilai Rp2,6 miliar untuk merehabilitasi delapan ruang kelas beserta mebelairnya, ruang administrasi, ruang komputer, membangun tiga paket toilet, serta merehabilitasi satu paket toilet.

“Kami membentuk tim P2SP yang melibatkan masyarakat sekitar untuk ketua, keamanan, hingga pelaksana teknis, serta didukung tim perencanaan yang memiliki keahlian di bidangnya. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan revitalisasi ini membantu juga untuk perekonomian masyarakat sekitar,” ujarnya.

Manfaat serupa juga dirasakan SLB Negeri Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Sekolah tersebut memperoleh bantuan revitalisasi senilai Rp1,43 miliar yang dimanfaatkan untuk membangun enam ruang kelas baru, merehabilitasi tiga ruang kelas, aula, dan asrama yang sebelumnya mengalami kebocoran sehingga kerap tergenang saat hujan.

Kepala SLB Negeri Koba, Musdiyanto, mengatakan pembangunan melibatkan komite sekolah dan warga sekitar sebagai tenaga kerja. Menurutnya, selain meningkatkan kualitas layanan pendidikan, program tersebut juga memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. “Program ini sangat berdampak pada perekonomian warga sekitar yang terlibat menjadi tukang karena mereka bisa bekerja dan memperoleh pendapatan dari proyek pembangunan sekolah ini,” katanya.

Revitalisasi tersebut juga mengatasi keterbatasan ruang belajar yang selama ini dihadapi sekolah. Sebelum memperoleh bantuan, sejumlah ruangan seperti musala, ruang tata boga, dan kantor guru terpaksa dialihfungsikan menjadi ruang kelas. “Kami merasa sangat terbantu. Anak-anak dan guru sekarang mempunyai ruang masing-masing sehingga pembelajaran lebih fokus dan nyaman,” tambahnya.

Sementara itu, TK Ayyas Kids Centre memperoleh bantuan berupa pembangunan ruang kelas baru beserta perabotannya, ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan toilet beserta fasilitas sanitasi. Sebelum revitalisasi, keterbatasan ruang membuat sebagian peserta didik harus belajar secara bergantian di teras maupun gazebo sekolah.

Kepala TK Ayyas Kids Centre, Santi, mengatakan pembangunan dilaksanakan selama empat bulan dengan melibatkan 13 pekerja yang seluruhnya berasal dari lingkungan sekitar sekolah. “Swakelola membuat kami bisa menyesuaikan pembangunan dengan kebutuhan sekolah. Anak-anak sangat senang, bahkan jumlah peminat yang mendaftar ke sekolah kami juga meningkat,” tuturnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan komitmen pemerintah untuk menghadirkan sarana dan prasarana pendidikan yang aman dan layak. “Kita semua memiliki pandangan yang sama bahwa kualitas pendidikan juga ditentukan oleh sarana dan prasarana yang baik dan mendukung,” ujar Mendikdasmen.

Menurutnya, pelaksanaan revitalisasi melalui skema swakelola dipilih karena memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk membangun sesuai kebutuhan nyata di lapangan sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Melalui swakelola, sekolah mengelola pembangunan sendiri sehingga hasilnya lebih sesuai dengan kebutuhan. Skema ini lebih efisien, pelaksanaannya lebih cepat, sekaligus mampu menyerap tenaga kerja lokaldan menggerakkan perekonomian daerah karena kebutuhan tenaga kerja dan pembangunan dipenuhi dari daerah setempat.

Monitorday.com – Pemerintah berencana kembali memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun anggaran 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi belanja negara yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, alokasi anggaran MBG yang semula dirancang sekitar Rp330 triliun telah dikurangi menjadi sekitar Rp270 triliun. Bahkan, pemerintah masih membuka peluang untuk melakukan penghematan lebih lanjut.

“Jadi kalau tadinya kita alokasikan Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden,” ujar Purbaya dalam wawancara di kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo yang tayang Kamis (2/7).

Meski anggaran dipangkas, pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi salah satu program prioritas yang akan terus dilaksanakan. Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran agar manfaat yang diterima masyarakat tetap optimal tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kondisi fiskal negara.

Purbaya menjelaskan, efisiensi tidak dilakukan dengan mengurangi komitmen terhadap program, melainkan melalui perbaikan tata kelola, mekanisme belanja, serta pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengkaji sejumlah skenario penghematan dalam pelaksanaan MBG. Pada Maret lalu, Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan langkah efisiensi yang diperkirakan dapat menghemat sekitar Rp40 triliun per tahun. Salah satu opsi yang sempat dibahas adalah mengurangi hari operasional distribusi makanan dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan. Namun, keputusan akhir mengenai skema tersebut tetap berada di tangan pemerintah bersama BGN.

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2026, Purbaya mengungkapkan realisasi anggaran MBG hingga akhir April telah mencapai sekitar Rp75 triliun atau 22,4 persen dari pagu awal sebesar Rp335 triliun. Saat itu, pemerintah juga telah menyesuaikan pagu anggaran menjadi sekitar Rp268 triliun sesuai arahan Presiden, dengan tetap membuka peluang efisiensi lanjutan.

Menurut Purbaya, kebijakan efisiensi bertujuan memastikan dana yang dikelola Badan Gizi Nasional digunakan secara lebih produktif. Pemerintah ingin setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi puluhan juta penerima Program Makan Bergizi Gratis.

Ia menegaskan, komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan MBG tidak berubah. Melalui pembenahan tata kelola dan peningkatan efisiensi, pemerintah berharap program tersebut dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta tetap menjaga kesehatan fiskal negara.

Monitorday.com – Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam persetujuan awal parlemen Israel (Knesset) terhadap rancangan undang-undang (RUU) yang bertujuan membatasi atau melarang kumandang azan, yang dikenal sebagai “Undang-Undang Muazin.”

Dalam pernyataan resminya, OKI menyebut RUU tersebut tidak memiliki legitimasi hukum karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Organisasi yang beranggotakan 57 negara itu menilai aturan tersebut merupakan bentuk legislasi yang diskriminatif dan rasis karena membatasi kebebasan beragama, hak beribadah, serta hak budaya dan keagamaan masyarakat.

OKI menilai langkah tersebut menjadi bagian dari rangkaian kebijakan Israel yang dinilai menyasar keberadaan warga Palestina serta identitas Arab dan Islam di wilayah pendudukan.

Menurut organisasi tersebut, pembatasan terhadap kumandang azan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan menjalankan ibadah sekaligus serangan terhadap simbol dan tempat-tempat suci umat Islam.

Selain itu, OKI menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), serta sejumlah perjanjian internasional lain yang menjamin hak setiap individu untuk menjalankan ibadah dan ritual keagamaan tanpa diskriminasi maupun pembatasan yang tidak sah.

OKI juga mendesak komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), badan-badan khusus PBB, dan organisasi internasional terkait, untuk mengambil langkah konkret guna menghentikan kebijakan yang dinilai melanggar hukum internasional tersebut.

Selain meminta agar RUU tersebut dibatalkan, OKI menyerukan perlindungan terhadap kebebasan beribadah dan tempat-tempat suci umat Islam, serta meminta pertanggungjawaban Israel sebagai kekuatan pendudukan atas dugaan pelanggaran hukum internasional dan resolusi-resolusi internasional yang masih terus berlangsung.