Monitorday.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan kembali membuka program pengampunan pajak atau tax amnesty selama dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam media briefing di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Penegasan tersebut muncul di tengah polemik rencana pemeriksaan ulang terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut Purbaya, isu tersebut telah menimbulkan kegaduhan di kalangan dunia usaha dan wajib pajak.

Dalam keterangannya, Purbaya menilai reformasi perpajakan harus dijalankan dengan prinsip kepastian hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.

“Selama saya menjadi Menteri Keuangan tidak akan menjalankan tax amnesty,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.

Ia juga memastikan peserta tax amnesty maupun PPS yang telah mengikuti program sesuai ketentuan tidak akan kembali “dikejar-kejar” oleh otoritas pajak. Pemerintah, kata dia, hanya akan memantau komitmen tertentu yang memang telah disepakati peserta, terutama terkait repatriasi aset dari luar negeri.

Menurut Purbaya, pemeriksaan hanya akan difokuskan kepada wajib pajak yang belum memenuhi komitmen dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH). Di luar itu, pemerintah tidak akan membuka kembali data peserta yang sudah mengikuti program pengampunan pajak.

Purbaya bahkan mengaku akan menegur jajaran Direktorat Jenderal Pajak agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan kepada publik. Ia meminta otoritas pajak menjaga iklim usaha dan kepercayaan masyarakat demi keberlanjutan reformasi perpajakan nasional.

Sikap penolakan terhadap tax amnesty sebenarnya bukan kali pertama disampaikan Purbaya. Sejak menjabat Menteri Keuangan pada 2025, ekonom lulusan ITB itu beberapa kali menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pengampunan pajak karena dinilai berpotensi menimbulkan moral hazard dan membuat kepatuhan pajak menjadi tidak sehat.

Purbaya Yudhi Sadewa resmi menjabat Menteri Keuangan sejak September 2025 dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Sebelum masuk kabinet, ia dikenal sebagai ekonom sekaligus Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Monitorday.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, secara tegas menyuarakan optimisme tinggi bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 akan tetap berada dalam kondisi yang sehat dan terkendali.

Di tengah berbagai diskursus publik yang mengkhawatirkan potensi keretakan fiskal akibat beban belanja negara dan dinamika ekonomi global, Said menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut terlalu berlebihan.

Ia pun menjamin bahwa pemerintah bersama legislatif telah merumuskan strategi matang guna memastikan setiap kebijakan fiskal yang diambil tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian serta keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Baginya, APBN 2026 bukan sekadar deretan angka, melainkan instrumen vital yang telah dibentengi dengan berbagai mekanisme pengamanan agar tidak “jebol” di tengah jalan.

“Salah satu pilar utama yang mendasari keyakinan tersebut adalah ketersediaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang jumlahnya masih sangat signifikan, yakni mencapai kisaran Rp420 triliun,” ujarnya.

Said menjelaskan bahwa dana cadangan ini berfungsi sebagai “bantalan” atau buffer fiskal yang kuat bagi keuangan negara. Jika di masa depan terjadi guncangan ekonomi yang tidak terduga, keberadaan SAL memastikan pemerintah memiliki ruang gerak untuk menutupi kebutuhan belanja tanpa harus terburu-buru menambah beban utang baru secara drastis.

Namun, Politisi plontos itu juga mengingatkan bahwa penggunaan dana SAL ini tetap harus melalui pengawasan ketat dan persetujuan dari DPR, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatannya tetap terjaga demi kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, Said Abdullah menyoroti bahwa manajemen defisit anggaran sejauh ini masih berada dalam koridor yang sangat aman. Meskipun ada persepsi mengenai pelebaran defisit akibat kebijakan percepatan belanja, fakta di lapangan menunjukkan bahwa rasio defisit masih jauh di bawah ambang batas legal sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pengelolaan utang dan pembiayaan pun dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga rasio terhadap PDB di level yang sehat dibandingkan dengan banyak negara maju maupun negara berkembang lainnya. Dengan fondasi ini, pemerintah diharapkan mampu mengalokasikan anggaran secara lebih produktif untuk mendorong sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, kedaulatan pangan, serta kemandirian energi yang menjadi prioritas nasional.

Sebagai penutup, Said menyampaikan apresiasi atas berbagai kritik dan peringatan dini yang diberikan oleh para pengamat ekonomi serta akademisi. Ia memandang masukan tersebut sebagai bentuk kontrol sosial yang penting agar pemerintah tidak terlena.

Namun, ia mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan yakin pada ketahanan ekonomi domestik. Dengan kepemimpinan yang inovatif dan kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada, Said optimis bahwa APBN 2026 akan menjadi motor penggerak transformasi ekonomi yang mampu membawa Indonesia melewati tantangan global dengan tangguh, sembari terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, ibu hamil, hingga balita di seluruh Indonesia.

Meski demikian, Prabowo menyebut pemerintah tidak akan memaksa semua sekolah menerima program tersebut. Menurutnya, ada sekolah yang mungkin merasa tidak membutuhkan MBG karena mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo, Sabtu (10/5). Dalam kesempatan tersebut, ia sempat bertanya kepada warga mengenai pelaksanaan MBG di daerah tersebut. Sejumlah warga mengaku masih ada sekolah yang belum mendapatkan program tersebut.

“Kalau anak-anak orang kaya enggak perlu MBG, enggak apa-apa. Tidak dipaksa. Tapi kita ingin anak-anak kita kuat, semangat, pintar, dan rajin belajar,” ujar Prabowo.

Menanggapi keluhan warga yang belum menerima MBG, Prabowo memastikan pemerintah akan segera mendata sekolah-sekolah yang belum terjangkau dan memperluas distribusi program ke seluruh wilayah Gorontalo.

Ia menegaskan seluruh sekolah yang membutuhkan MBG akan diprioritaskan untuk menerima bantuan tersebut tahun ini.

“Yang belum dicatat ya segera. Tahun ini semua sekolah yang merasa perlu akan kita berikan MBG semuanya,” katanya.

Prabowo juga kembali menekankan tujuan utama program MBG, yakni meningkatkan kesehatan dan kualitas belajar anak-anak Indonesia agar lebih siap menghadapi masa depan.

Monitorday.com — Ekonom Riandy Laksono menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi rakyat, terutama sektor pertanian, perdagangan tradisional, hingga penciptaan lapangan kerja. Namun, keberhasilan program tersebut dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang adaptif, efisien, dan transparan.

Riandy mengungkapkan, progres pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah mencapai sekitar 90 persen dari target nasional sebanyak 30 ribu unit. Saat ini, sekitar 27 ribu dapur disebut telah siap beroperasi.

“MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah,” ujar Riandy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, besarnya skala program juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang signifikan, khususnya di daerah-daerah yang menjadi lokasi operasional dapur MBG.

Meski demikian, Riandy menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program dan stabilitas fiskal nasional. Ia menyarankan pemerintah melakukan penyesuaian frekuensi pemberian makan sebagai langkah efisiensi anggaran, tanpa mengurangi cakupan penerima manfaat.

“Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit Indonesia terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari enam hari menjadi tiga atau empat hari seminggu,” katanya.

Ia menilai opsi tersebut lebih aman dibandingkan mengubah struktur utama program atau membatasi sasaran penerima hanya pada kelompok ekonomi tertentu. Dengan demikian, dampak ekonomi bagi pekerja dapur maupun penyedia bahan pangan tetap dapat dipertahankan.

Selain aspek anggaran, Riandy juga menyoroti pentingnya pengawasan kualitas nutrisi dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah dinilai perlu memperkuat mekanisme inspeksi lapangan untuk memastikan setiap anggaran yang digelontorkan benar-benar diterima siswa dalam bentuk makanan bergizi.

“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur menjadi kunci keberhasilan MBG ke depannya,” ujarnya.

Riandy optimistis program MBG dapat menjadi bagian dari ekosistem pertumbuhan ekonomi nasional apabila dikelola dengan manajemen yang tepat. Namun, ia mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen tidak dapat hanya bergantung pada satu program semata.

“Untuk menggerakkan ekonomi, dibutuhkan mesin-mesin ekonomi baru, tidak hanya sektor pertanian, tetapi juga sektor-sektor lain yang perlu diperkuat,” katanya.

Sementara itu, Kepala SPPG Kadiwano, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Edwin Putra Kadege mengatakan keberadaan dapur MBG telah memberikan dampak langsung terhadap ekonomi lokal.

Ia menyebut dapur MBG yang dikelolanya saat ini melayani sekitar 2.000 penerima manfaat di 15 sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.

“Kebutuhan bahan baku menjadi besar dan ini bisa dipenuhi melalui kerja sama dengan petani lokal. Kami membutuhkan puluhan hingga ratusan kilogram sayuran seperti kacang-kacangan, wortel, dan sawi,” ujar Edwin.

Selain memberdayakan petani, program MBG juga dinilai membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM di sekitar dapur SPPG. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan siswa penerima makanan bergizi, tetapi juga masyarakat sekitar.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto bersama para pemimpin negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah mencapai kesepakatan penting untuk memperkuat kerja sama strategis di sektor energi dan pangan. Kesepakatan ini dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan nyata untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Hasil konkret kesepakatan mencakup penguatan ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA) untuk keamanan pasokan minyak dan energi, serta APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve) sebagai cadangan beras darurat regional.

Sugiono menegaskan bahwa inisiatif bersama ini merupakan respons langsung terhadap konflik geopolitik, termasuk yang memanas di kawasan Timur Tengah, yang diprediksi akan membawa dampak berantai bagi negara-negara ASEAN.

“Karena kita sadari bersama, sesuatu ataupun perang yang terjadi di sebuah kawasan yang jauh dari kita, dengan cepat akan langsung berimbas pada perikehidupan masyarakat di kawasan kita. Inilah yang dirasakan dan dipahami betul oleh seluruh negara-negara ASEAN yang hadir dalam pertemuan tersebut,” tegas Sugiono dalam keterangan persnya pada hari Sabtu (9/5/2026).

Kesepakatan ini lahir dari tumbuhnya kesadaran kolektif yang kuat di antara para pemimpin kawasan. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, tantangan ekonomi, hingga perubahan iklim, para pemimpin ASEAN bersemangat menjadikan wilayah Asia Tenggara mampu bertahan, beradaptasi, dan bangkit menghadapi segala risiko dan guncangan dari luar.

Sugiono menambahkan, ada fokus khusus dalam membangun ketangguhan kawasan di dua bidang krusial.

“Ada satu kesadaran bersama yang tumbuh, bahwa dengan situasi dunia yang terjadi saat ini, diperlukan suatu inisiatif dan langkah bersama untuk menjadikan ASEAN ini sebagai suatu wilayah yang tangguh atau resilient. Ketangguhan ini khususnya kita bangun dan perkuat di dua sektor paling krusial, yaitu bidang energi dan bidang pangan,” ungkap Sugiono menjelaskan esensi pertemuan tersebut.

Pemerintah Indonesia memandang agenda kerja sama regional ini sangat sejalan dengan prioritas utama Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi paling mendasar dalam membangun kedaulatan serta ketahanan nasional.

“Saya kira ini juga sesuatu yang sudah menjadi, sejak awal, program utama dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau menempatkan ketahanan energi dan ketahanan pangan sebagai hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara, yang harus dipenuhi oleh negara kita. Karena tanpa ketahanan di kedua sektor ini, kedaulatan negara akan sulit terwujud sepenuhnya,” tutur Sugiono menegaskan komitmen Indonesia di tingkat regional maupun nasional.

Monitorday.com– Retorika agama semakin digunakan untuk membingkai kepentingan strategis sebagai masalah moral atau sakral dalam konflik geopolitik global, seperti yang terlihat dalam ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Pernyataan dari tokoh politik dan rohaniwan AS baru-baru ini menyatukan keyakinan keagamaan dengan narasi konflik militer dan politik.

Pola retorika semacam ini dinilai bukan hal baru, melainkan memiliki akar historis dalam narasi Kristen abad pertengahan mengenai Islam. Penelitian menunjukkan bahwa penggambaran Islam di masa lalu, yang seringkali bersifat negatif dan ekstremis, masih dapat dikenali dalam diskursus kontemporer yang disampaikan oleh banyak politisi dan tokoh agama di Amerika.

Dalam konteks serangan AS terhadap Iran pada 4 Maret 2026, Ketua DPR AS Mike Johnson menggambarkan tradisi keagamaan mayoritas di Iran, Syiah Islam, sebagai “misguided religion” (agama yang salah arah), saat membahas serangan AS yang sedang berlangsung.

Pada bulan yang sama, sebuah pengaduan kepada Military Religious Freedom Foundation melaporkan bahwa seorang komandan militer tak dikenal menyatakan, “Presiden Trump telah diurapi oleh Yesus untuk menyalakan api sinyal di Iran guna menyebabkan Armagedon dan menandai kembalinya dia ke Bumi.”

Tak lama setelah serangan AS di Iran, pendeta sayap kanan Andrew Sedra berkomentar, “Trump is going after the head of the snake, which is Islam.” Ia menambahkan, “God is using President Trump in a prophetic moment of time to execute judgment on evil and wicked civilizations.”

Retorika keagamaan modern ini sebagian mengambil rujukan dari narasi-narasi lama tentang Islam dalam pemikiran Kristen, di mana Islam sering digambarkan sebagai kepercayaan yang kejam dan ekstremis. Sejak abad ke-8, biarawan Yohanes dari Damaskus telah menggambarkan Islam sebagai “heresy” (ajaran sesat). Sejarawan John Tolan dalam bukunya “Saracens: Islam in the Medieval European Imagination” (2002) menulis bahwa penulis Kristen abad pertengahan menyebarkan “crude insults to the Prophet, gross caricatures of Muslim ritual [and] deliberate deformation of passages of the Koran.” Tolan menambahkan, mereka menggambarkan umat Muslim sebagai “libidinous, gluttonous semi-human barbarians.”

Monitorday.com– Pendidikan Agama Islam (PAI) menghadapi serangkaian tantangan signifikan di era digital, utamanya dalam menjaga keaslian ajaran di tengah derasnya arus informasi. Kesenjangan literasi digital, ancaman radikalisme daring, serta potensi siswa terdistraksi oleh media sosial menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait.

Untuk mengatasi persoalan ini, transformasi metode pengajaran PAI menjadi sangat mendesak, seiring dengan penguatan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Upaya ini bertujuan agar materi PAI tetap relevan dan menarik bagi generasi muda, sekaligus membentengi mereka dari dampak negatif kemajuan teknologi informasi.

Salah satu tantangan utama adalah rentannya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten ekstremisme yang seringkali mengatasnamakan Islam, mengancam validitas dan aksesibilitas konten PAI yang benar. Selain itu, kesenjangan infrastruktur digital di daerah terpencil dan rendahnya literasi digital keagamaan di kalangan guru serta siswa juga menjadi hambatan berarti dalam proses belajar mengajar.

Era digital juga membawa pergeseran karakter dan tingkat distraksi yang tinggi di kalangan peserta didik. Fenomena “Brain Rot,” yaitu penurunan kemampuan kognitif akibat paparan konten dangkal secara berlebihan, serta tingginya gangguan dari media sosial, secara signifikan mengurangi fokus belajar agama siswa.

Kurikulum PAI saat ini seringkali dinilai belum sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga perlu adaptasi agar pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Peningkatan kompetensi guru PAI dalam mengintegrasikan teknologi menjadi krusial. Masalah etika siber, seperti perundungan siber (cyberbullying), sexting, dan pelanggaran hak cipta/plagiarisme, juga semakin marak dan memerlukan pendekatan pendidikan karakter Islami yang kuat.

Dalam menghadapi kompleksitas ini, pendidik PAI dituntut untuk bertransformasi menjadi fasilitator kreatif. Mereka harus mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang wasathiyah (moderat) dengan cara yang menarik dan mudah diterima, guna membentuk generasi yang berkarakter Islami dan cakap digital.

Monitorday.com – Member of Commission IV of the Indonesian Parliament and former Minister of Marine Affairs and Fisheries (2001–2004), Prof. Rokhmin Dahuri, Ph.D., served as a keynote speaker at the international China–ASEAN Blue Economy Cooperation Dialogue held in Haikou, Hainan, China, on Sunday (10/5/2026). 

This strategic meeting brought together opinion leaders, government officials, and academics from across Southeast Asia and China to discuss the future of sustainable ocean governance.

In his speech, Prof. Rokhmin emphasized that the China–ASEAN partnership acts as a strategic anchor for global stability and growth amidst challenges such as climate change and geopolitical tensions. He highlighted that the blue economy is no longer a conceptual aspiration but an operational necessity for providing decent jobs and human prosperity in a just and sustainable manner.

Regional Maritime Potential and Challenges

The China–ASEAN region stands out as one of the highest-growth maritime economic corridors in the world. With a combined population exceeding 2 billion people and trade volumes surpassing USD 900 billion, this partnership forms a globally dynamic economic ecosystem. However, Prof. Rokhmin also warned of real threats such as overfishing, marine pollution, and sea-level rise that could undermine long-term prosperity.

“The question is not whether we cooperate, but how we cooperate more effectively to utilize the Blue Economy for ensuring food and energy security,” stated the President of the Indonesian Aquaculture Society (MAI)

Three Pillars of Connectivity

To maximize the potential of the blue economy, Prof. Rokhmin proposed strengthening cooperation in three main areas:

1. Hard Connectivity: Development of maritime infrastructure and smart ports.
2. Soft Connectivity: Regulatory harmonization and institutional coordination.
3. Economic and Industrial Connectivity: Integration of fisheries, aquaculture, marine biotechnology, and ocean renewable energy.

Sabang as a Future Role Model

Specifically, Prof. Rokhmin highlighted Indonesia’s vast potential, which possesses a blue economy value estimated at USD 1.4 trillion per year. He detailed strategic plans to develop the City of Sabang as a marine free trade port area, drawing lessons from the success of the Hainan Free Trade Port.

Sabang is projected to become a maritime service hub in the Indian Ocean, including ship repair, logistics, and international bunkering stations. “With the support of investment from global partners including China, Singapore, and Malaysia, Sabang can become a role model for ASEAN coastal states in building a resilient maritime economy,” he concluded.

The forum was also attended by key figures such as the President of the China Institute for Reform and Development, Chi Fulin, and representatives from leading think tanks from the Philippines, Singapore, Thailand, and other ASEAN nations. Delegates agreed that this collaboration is a crucial step toward economic integration driven by sustainability in alignment with SDG 14.

Monitorday.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan telah memacu semangat belajar siswa dan menunjukkan dampak positif terhadap kondisi kesehatan mereka di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menyampaikan temuan ini saat meninjau langsung pelaksanaan program tersebut di SMA Wahdah Islamiyah, Makassar, pada Rabu (6/5).

Fajar Riza Ul Haq menyebut bahwa pelaksanaan MBG di sekolah tersebut berjalan baik tanpa kendala serius, bahkan berpotensi mengurangi gejala anemia ringan pada siswa. Meskipun demikian, temuan tersebut masih memerlukan penelitian dan evaluasi lebih lanjut untuk pembuktian ilmiah.

Dalam kunjungan itu, Fajar berdialog langsung dengan siswa, guru, serta petugas Puskesmas. Dari interaksi tersebut, ia mencatat masukan dari para penerima manfaat program.

“Siswa menyarankan agar sayur dan buah diperbanyak serta variasinya ditingkatkan. Masukan ini akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk peningkatan layanan MBG,” kata Wamendikdasmen Fajar dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (7/5).

Selain memantau distribusi makanan, Fajar juga meninjau fasilitas Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan proses pemeriksaan kesehatan rutin. Petugas kesehatan mengindikasikan adanya korelasi antara berjalannya program MBG dengan penurunan gejala anemia ringan.

“Sebelum ada MBG, cukup banyak siswa yang mengalami gejala anemia ringan. Setelah program berjalan, ditemukan adanya korelasi dengan penurunan gejala tersebut,” ucap Fajar mengutip penjelasan petugas kesehatan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menambahkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program terus dilakukan secara berkala di berbagai daerah. Masukan dari siswa maupun sekolah dianggap penting dalam penyempurnaan program untuk memastikan layanan sesuai kebutuhan anak-anak.

Pernyataan dari Fajar dan Nanik ini menegaskan komitmen untuk terus memonitor dan mengembangkan program MBG demi mencapai tujuan peningkatan gizi dan pendidikan di Indonesia.