Monitorday.com– Survei terbaru dari Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berada pada level tinggi. Hasil riset yang dilakukan pada 2–8 Maret 2026 ini mencatat 74,1 persen publik puas terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden, serta 75,1 persen percaya terhadap pemerintah.

Dukungan publik yang kuat ini tetap terjaga di tengah dinamika nasional, menandakan mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan nasional. Tingginya kepercayaan publik juga merefleksikan kuatnya legitimasi pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menegaskan angka-angka tersebut saat merilis survei bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah & Program Prioritas Prabowo-Gibran yang disiarkan pada Senin (13/4/2026).

“Kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran berada di angka 74,1 persen dan kepercayaan terhadap pemerintah mencapai 75,1 persen,” ujar Masduri.

Masduri menjelaskan bahwa data ini menunjukkan mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan nasional. Stabilitas dukungan ini tidak lepas dari sejumlah program pemerintah yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, sehingga memperkuat persepsi positif terhadap pemerintah.

Program-program tersebut dinilai memberi dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu program yang paling menonjol dalam memberikan manfaat kepada masyarakat adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah MBG (Makan Bergizi Gratis) dengan angka 36,5 persen,” ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis disebut menjadi kebijakan yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat. Efektivitas program tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting yang menjaga tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tetap tinggi.

Monitorday.com — Fasilitas kilang milik PT Pertamina (Persero) dinyatakan mampu mengolah minyak mentah (crude) asal Rusia menjadi berbagai produk energi siap pakai. Hal tersebut disampaikan Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, di tengah rencana pemerintah yang tengah mempertimbangkan impor minyak dari Rusia.

Roberth menegaskan bahwa seluruh kilang atau refinery unit Pertamina memiliki kapasitas teknis untuk memproses crude dari berbagai sumber, termasuk Rusia.

“Untuk crude dari Rusia, kilang yang dimiliki Pertamina mampu mengolahnya menjadi berbagai produk olahan,” ujarnya, Selasa (14/4).

Pernyataan ini muncul seiring langkah pemerintah yang tengah mengevaluasi opsi pembelian minyak mentah dari Rusia guna memperkuat pasokan energi nasional di tengah ketidakpastian pasar global.

Lebih lanjut, Roberth menyatakan Pertamina akan mengikuti setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkait perdagangan minyak mentah, termasuk apabila impor dari Rusia resmi direalisasikan.

“Pertamina akan mendukung penyediaan energi nasional, mulai dari pengolahan hingga distribusi kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, diketahui telah melakukan pertemuan dengan Menteri Energi Rusia, Sergey Tsivilev, untuk membahas peluang kerja sama di sektor energi. Pertemuan tersebut berlangsung di Rusia pada Selasa.

Kerja sama yang dijajaki tidak hanya mencakup pembelian minyak mentah, tetapi juga liquefied petroleum gas (LPG), pengembangan kilang, penguatan rantai pasok energi, hingga pemanfaatan teknologi di sektor energi.

“Kesepakatan yang dibangun memberikan hasil cukup baik, terutama dalam upaya menambah cadangan minyak mentah serta pasokan LPG,” ujar Bahlil.

Di tengah dinamika pasar energi global yang masih bergejolak, pemerintah terus mencari langkah strategis guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Salah satu upaya yang ditempuh adalah menjajaki kemitraan dengan Rusia sebagai salah satu produsen energi terbesar di dunia.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan energi bagi kebutuhan domestik.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program ini difokuskan pada sekolah-sekolah yang membutuhkan penanganan prioritas, termasuk yang berada di daerah tertinggal dan terdampak bencana.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti menyatakan, revitalisasi menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, aman, dan merata.

“Revitalisasi satuan pendidikan kami fokuskan pada sekolah terdampak bencana, daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar), serta sekolah yang mengalami kerusakan berat. Ini sebagai upaya memastikan seluruh peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan layak,” ujar Abdul Mu’ti saat meresmikan program di SMP Negeri 8 Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Ahad (12/4/2026).

Pada 2025 lalu, program revitalisasi didukung anggaran sebesar Rp16,9 triliun dan telah menjangkau lebih dari 16 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

ntervensi yang dilakukan mencakup pembangunan dan rehabilitasi berbagai fasilitas, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang komputer, hingga sarana sanitasi dan fasilitas pendukung lainnya.

Di Kabupaten Pati, sebanyak 90 satuan pendidikan telah menerima manfaat program tersebut untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah. Pemerintah berharap perbaikan ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa maupun tenaga pendidik.

Salah satu penerima manfaat adalah SMP Negeri 1 Gembong yang mengalami perubahan signifikan setelah revitalisasi. Kepala sekolah, Istiana, mengungkapkan bahwa sebelumnya kondisi bangunan sekolah mengalami kerusakan berat yang mengganggu proses belajar mengajar.

“Sebelum direvitalisasi, kondisi bangunan sekolah kami mengalami kerusakan dari lantai hingga atap. Saat hujan, air masuk ke ruang kelas sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu,” ujar Istiana. Setelah perbaikan dilakukan, ia menyebut suasana belajar menjadi jauh lebih aman dan nyaman.

Menurut Istiana, siswa kini merasa lebih senang berada di sekolah dan kegiatan pembelajaran berlangsung lebih kondusif. Ia juga menyampaikan apresiasi atas bantuan pemerintah yang dinilai sangat berarti dalam menghadirkan lingkungan belajar yang layak dan berkualitas.

Selain pembenahan infrastruktur, Kemendikdasmen juga mendorong pemanfaatan data akurat sebagai dasar perencanaan program agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Abdul Mu’ti berharap program revitalisasi ini terus berlanjut dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan nasional.

Relaksasi dana BOSP

Terpisah, Kemendikdasmen RI juga telah memberikan kebijakan relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagai respons atas berbagai tantangan yang dihadapi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan ini membantu menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, termasuk mendukung tenaga pendidik di daerah yang mengalami keterbatasan pembiayaan.

Relaksasi merupakan solusi sementara dan terbatas. Kebijakan ini berfungsi sebagai penyangga dalam menghadapi kondisi yang tidak mudah, bukan kebijakan permanen dan bukan dijadikan alasan bagi pemerintah daerah untuk mengurangi komitmen pembiayaan pendidikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Informal (PAUD Dikdas PNFI) Gogot Suharwoto menyatakan, satuan pendidikan saat ini menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Di satu sisi, dituntut terus meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat capaian literasi dan numerasi, serta mendorong pemerataan layanan pendidikan. Namun di sisi lain, sekolah juga dihadapkan pada kebutuhan operasional yang semakin kompleks, termasuk dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan.

“Kita juga memahami bahwa pemerintah daerah terus berupaya mendukung layanan pendidikan, dengan kondisi fiskal yang beragam di masing-masing daerah,” kata Gogot dalam Webinar Kebijakan BOSP 2026 dengan tema “Meningkatkan Layanan, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” di Jakarta pada Rabu (8/4/2026).

Pada 2026, kebijakan Dana BOSP tetap dilaksanakan melalui skema yang telah berjalan, dengan penajaman pada arah kebijakan, termasuk dengan menghadirkan kembali skema afirmasi. Secara umum, pokok-pokok perubahan Dana BOSP 2026 yakni BOSP Reguler dan BOSP Afirmasi. BOSP Reguler dilakukan penyesuaian dalam komposisi penggunaan anggaran, khususnya pada PAUD dan Kesetaraan, penguatan dukungan terhadap implementasi pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi, serta pemberian fleksibilitas pada kondisi tertentu, seperti wilayah terdampak bencana.

Adapun BOSP Afirmasi merupakan kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat akses dan mutu pendidikan, khususnya bagi satuan pendidikan yang berada di daerah khusus dengan kendala geografis, termasuk dukungan terhadap kebutuhan spesifik di daerah.

Monitorday.com – Di tengah ketidakpastian pasar energi global yang kian liar, Pemerintah Indonesia mengambil langkah berani untuk mempertebal ketahanan energi nasional. Indonesia resmi mempererat kemitraan strategis dengan Rusia melalui kesepakatan pasokan minyak mentah yang diproyeksikan menjadi “jangkar” baru bagi kebutuhan energi domestik dalam jangka panjang.

Langkah ini bukan sekadar transaksi dagang biasa, melainkan manuver geopolitik ekonomi yang dirancang untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar di tingkat konsumen. Dengan mengamankan pasokan langsung dari salah satu produsen minyak terbesar dunia, Indonesia berupaya menciptakan tameng terhadap fluktuasi harga minyak mentah internasional yang kerap tak terduga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya diversifikasi sumber energi. Di saat rantai pasok global sedang tertekan, memiliki mitra yang mampu memberikan kepastian volume dan harga menjadi sangat krusial.

“Kita tidak bisa hanya berpangku tangan melihat volatilitas pasar. Kerja sama dengan Rusia ini adalah langkah taktis untuk memastikan bahwa ‘nadi’ ekonomi kita—yaitu energi—tetap berdenyut tanpa harus tercekik biaya impor yang melambung,” ujarnya.

Kesepakatan ini mencakup beberapa poin krusial yang diharapkan mampu mendongkrak efisiensi sektor migas nasional:

• Kepastian Pasokan: Komitmen volume minyak mentah yang stabil setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan kilang-kilang Pertamina.
• Mekanisme Harga Kompetitif: Skema harga yang diklaim lebih bersahabat dibandingkan harga pasar spot global, memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi APBN.
• Transfer Teknologi: Penjajakan investasi Rusia pada infrastruktur penyimpanan dan pengolahan minyak di Indonesia.

Menavigasi Arus Geopolitik

Keputusan Indonesia untuk merapat ke Moskow dalam urusan minyak tentu memicu perhatian dunia internasional. Namun, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini murni didasarkan pada kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia memposisikan diri sebagai jembatan yang fokus pada kesejahteraan rakyat dan keamanan energi dalam negeri.

Para analis ekonomi melihat langkah ini sebagai sinyal bahwa Indonesia semakin pragmatis dan berdaulat dalam menentukan mitra strategisnya. Dengan konsumsi energi domestik yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi pascapandemi, ketergantungan pada satu kawasan saja dianggap terlalu berisiko.

Apa artinya bagi masyarakat luas? Dengan masuknya minyak Rusia sebagai “jangkar” pasokan, risiko lonjakan harga BBM secara tiba-tiba dapat ditekan. Ini memberikan kepastian bagi sektor industri, transportasi, hingga pelaku UMKM yang sangat bergantung pada biaya logistik.

Indonesia kini tengah bersiap memperkuat infrastruktur logistiknya untuk menyambut aliran “emas hitam” ini. Pelabuhan dan terminal tangki cadangan mulai disiagakan untuk memastikan distribusi berjalan mulus dari kapal tanker hingga ke unit pengolahan.

Kemitraan Indonesia-Rusia ini menandai babak baru dalam peta jalan energi nasional. Di tengah dunia yang sedang mencari keseimbangan baru, Jakarta memilih untuk mengamankan jalurnya sendiri memastikan lampu tetap menyala dan mesin produksi tetap berputar melalui diplomasi energi yang cerdik dan dinamis.

Monitorday.com– Konflik geopolitik yang memanas antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel kini menjadi ancaman sistemik bagi stabilitas ekonomi global. Eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah telah melampaui batas regional, memicu guncangan yang terasa di berbagai belahan dunia melalui kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok global, serta volatilitas pasar keuangan internasional.

Indonesia, sebagai bagian integral dari sistem ekonomi global, tidak luput dari dampak krusial ini. Tekanan fiskal signifikan muncul akibat lonjakan harga minyak dunia yang memengaruhi subsidi energi dan biaya impor. Kondisi ini berpotensi memicu arus keluar modal, melemahkan nilai tukar rupiah, dan memperlambat laju investasi serta pertumbuhan ekonomi domestik.

Menyoroti dampak ini, Riduan Mas’ud, Guru Besar Ekonomi Syariah FEBI UIN Mataram, menyatakan, “Dalam perkembangan mutakhir, eskalasi di kawasan Timur Tengah telah menjelma menjadi guncangan sistemik yang mengguncang stabilitas ekonomi global.” Dampak langsung terasa pada inflasi barang dan jasa yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat secara luas.

Namun, situasi ini juga membuka perspektif strategis bagi Indonesia. “Namun demikian, memandang situasi ini semata sebagai ancaman akan membuat kita kehilangan perspektif strategis. Di balik tekanan global, terdapat peluang besar untuk melakukan reposisi ekonomi nasional secara lebih progresif,” ujar Mas’ud. Kerentanan yang ada perlu direspons dengan peran aktif negara melalui kebijakan fiskal terukur untuk menjaga stabilitas dan melindungi kelompok rentan.

Di tengah kompleksitas tantangan global, ekonomi syariah muncul sebagai alternatif solusi. Mas’ud menegaskan, “Di tengah kompleksitas tersebut, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dalam menghadapi krisis global.” Sistem ini berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keterkaitan erat dengan sektor riil, menjauhi spekulasi yang sering mendominasi sistem konvensional.

Pendekatan ekonomi syariah menekankan bahwa setiap aktivitas keuangan harus berdasar pada aset nyata, yang berpotensi membangun resiliensi ekonomi nasional. Fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan yang inklusif sejalan dengan konsep ‘capability approach’ yang memastikan kemampuan masyarakat untuk bertahan dan berkembang di tengah kondisi sulit, bukan hanya menjaga stabilitas indikator makro ekonomi semata.

Monitorday.com– Malaysia telah mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin global dalam pendidikan bisnis ekonomi Islam, mendominasi peringkat terbaru yang dirilis oleh DinarStandard dan SalaamGateway. Lembaga Pusat Internasional Pendidikan Keuangan Islam (INCEIF) yang berbasis di Kuala Lumpur, meraih posisi puncak dalam daftar 30 Sekolah Bisnis Terbaik di Ekonomi Islam.

Peringkat ini mengevaluasi sekolah bisnis berdasarkan tiga kriteria utama: Kurikulum (45%) yang menilai kedalaman program bisnis dan keuangan Islam; Kredibilitas Institusional (35%) yang mencerminkan kedudukan akademik global dan akreditasi; serta Ekosistem (20%) yang mengukur kekuatan lingkungan ekonomi Islam di sekitarnya dan kemitraan institusional.

Malaysia membuktikan dominasinya dengan sembilan institusi yang masuk dalam daftar 30 teratas. INCEIF memimpin dengan 86 poin, mencerminkan spesialisasi kuatnya dalam pendidikan keuangan Islam, dukungan ekosistem yang kuat, dan integrasi industri yang mendalam. Selain itu, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Malaya menempati peringkat ketiga dengan skor 78,75, semakin memperkuat program bisnis komprehensif negara tersebut. Sekolah Bisnis Universitas Durham di Inggris menduduki posisi kedua dengan skor 84,75, mempertahankan reputasinya sebagai institusi akademik Barat terkemuka dalam penelitian dan pendidikan keuangan Islam.

Dari segi representasi negara, Uni Emirat Arab (UEA) menempati posisi kedua dengan empat institusi, sementara Arab Saudi memiliki tiga institusi yang masuk dalam peringkat. Meskipun kurikulum keuangan Islam di negara-negara Teluk mungkin belum seluas di Malaysia, UEA menjadi tuan rumah bagi beberapa sekolah bisnis bergengsi dan diuntungkan oleh posisinya sebagai pusat global untuk talenta dan bisnis, berkontribusi dalam melahirkan pemimpin berpengaruh di ekonomi Islam. Arab Saudi juga berinvestasi dalam memperkuat ekosistem pendidikannya, mendukung ambisi diversifikasi ekonomi melalui Visi 2030.

Laporan tersebut juga menyoroti kebutuhan untuk mendiversifikasi kurikulum ekonomi Islam di luar keuangan. Pendidikan keuangan Islam menjadi konten kurikulum teratas mengingat koneksi kuat antara akademisi dan industri yang mendasarinya. Namun, kesenjangan signifikan masih ada di sektor lain seperti makanan halal, pariwisata, media, farmasi, kosmetik, dan fesyen. Oleh karena itu, kemitraan industri yang kuat diperlukan untuk mengembangkan kurikulum yang disesuaikan dan berorientasi tindakan untuk semua aspek ekonomi Islam dan memberikan paparan bisnis praktis.

Di luar 30 besar, studi ini juga mengidentifikasi sekolah bisnis terkemuka dengan kekuatan yang berkembang dalam program dan penelitian terkait ekonomi Islam. Beberapa di antaranya termasuk Hamad Bin Khalifa University School of Economics and Management (Qatar), Rabat Business School (Maroko), Istanbul Sabahattin Zaim University (Turki), Prince Mohammed Bin Salman College of Business and Entrepreneurship (Arab Saudi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tazkia (Indonesia), dan Al-Farabi Kazakh National University (Kazakhstan).

Monitorday.com – Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa program stabilisasi harga beras tetap berjalan tanpa kenaikan harga, meskipun terdapat tekanan biaya akibat isu kelangkaan bahan baku plastik untuk kemasan.

Menurut Rizal, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan demi melindungi daya beli masyarakat.

“Tidak ada kenaikan harga pangan termasuk harga beras,” ujar Rizal usai rapat di kantor Bulog, Jakarta.

Rizal menjelaskan, kondisi stok beras nasional yang mencapai 4,72 juta ton menjadi faktor utama dalam menjaga kestabilan harga di pasaran. Dengan cadangan yang kuat, tekanan harga di tingkat konsumen dinilai masih dapat dikendalikan.

Namun demikian, Bulog menghadapi tantangan dari sisi biaya kemasan. Kenaikan harga biji plastik berdampak pada distribusi beras secara nasional, sehingga perusahaan perlu melakukan penyesuaian kebijakan internal guna menjaga efisiensi operasional.

Sejumlah langkah strategis telah dibahas dalam rapat direksi, termasuk memberikan ruang penyesuaian biaya kemasan serta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan dukungan terkait harga bahan baku.

Kebijakan ini dinilai krusial mengingat sebagian besar distribusi beras merupakan bagian dari program bantuan pangan bagi 33,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Rizal menegaskan, meskipun ada penyesuaian biaya kemasan, Bulog tetap berkomitmen menekan biaya seminimal mungkin agar tidak berdampak pada harga jual kepada masyarakat.

“Harapannya kita mendapatkan harga kemasan terbaik tanpa menurunkan kualitas,” katanya.

Saat ini, harga eceran tertinggi (HET) beras medium ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram, sementara beras premium Rp14.900 per kilogram. Untuk beras SPHP, harga jual mengikuti zonasi wilayah, berkisar antara Rp12.500 hingga Rp13.500 per kilogram.

Dengan pengelolaan stok yang kuat serta koordinasi lintas sektor, Bulog optimistis stabilitas harga beras dapat terus terjaga, sekaligus memastikan distribusi pangan nasional berjalan efektif dan berkelanjutan.

Monitorday.com – Universitas Indonesia (UI) secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di UI Depok, Senin (13/04). Langkah ini merupakan tindak lanjut nyata dari kunjungan silaturahmi yang dilakukan jajaran pimpinan UI ke Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta pada bulan Ramadan, Februari lalu.

Rektor UI, Prof. Heri Hermansyah menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan pengejawantahan dari niat baik yang telah dibangun sebelumnya. Prosesi penandatanganan ini dirangkaikan dengan Kuliah Umum bertajuk “Intelektual, Masyarakat Sipil, dan Perubahan Sosial” sebagai bentuk konkret kerja sama yang lebih terarah dan berdampak luas bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Prof. Heri menekankan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar seremoni antarlembaga, melainkan penyatuan dua kekuatan besar bangsa. Menurutnya, dunia akademik dan organisasi masyarakat sipil memikul tanggung jawab yang sama dalam menjaga peradaban.

“Ini adalah penyatuan dua kekuatan bangsa: dunia akademik dan organisasi masyarakat sipil. Keduanya memikul tanggung jawab yang sama, yaitu memperkuat nilai-nilai, menjaga akal sehat publik, serta mendorong perubahan sosial yang konstruktif,” ujar Prof. Heri.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi dedikasi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, yang dinilai konsisten memberikan kontribusi nyata bagi umat. Prof. Haedar dianggap berhasil merawat kehidupan kebangsaan melalui jalur pendidikan, pemikiran, dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif.

Pertemuan ini juga dimaknai sebagai upaya menjalankan prinsip fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umat dan bangsa. Prof. Heri menegaskan bahwa perubahan sosial yang kokoh tidak dapat hanya mengandalkan struktur birokrasi atau kebijakan pemerintah semata.

“Ilmu pengetahuan harus hadir untuk membaca jalan realitas masyarakat dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi bangsa,” tegasnya. Melalui kerja sama ini, UI dan Muhammadiyah berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi konkret atas berbagai problematika sosial melalui pendekatan intelektual yang berbasis pada pengabdian masyarakat.

Diharapkan, sinergi ini mampu melahirkan inovasi sosial dan pemikiran-pemikiran segar yang dapat mempercepat kemajuan bangsa Indonesia di masa depan.

Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat meningkatkan kerja sama strategis antara kedua negara, terutama di bidang ekonomi, energi, antariksa, pertanian, industri, serta farmasi.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Moskow pada Senin, di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Rusia terhadap Indonesia, termasuk dalam proses percepatan keanggotaan di BRICS serta peningkatan kerja sama di berbagai sektor.

“Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan pentingnya mempererat kerja sama, khususnya di sektor ekonomi dan energi, sebagai fondasi utama hubungan bilateral ke depan.

Presiden Prabowo juga menyebut sebagian besar kerja sama yang telah disepakati menunjukkan perkembangan positif. Namun, ia mengakui masih ada sejumlah sektor yang perlu dipercepat implementasinya.

Untuk itu, ia menegaskan akan turun langsung mengawasi perkembangan kerja sama tersebut, termasuk dalam aspek hubungan moneter antara kedua negara.

Sementara itu, Presiden Vladimir Putin mengungkapkan bahwa kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Rusia mengalami peningkatan sebesar 12,5 persen pada tahun lalu.

Meski terdapat sedikit perlambatan pada awal tahun ini, Putin tetap optimistis bahwa hubungan bilateral dapat terus diperkuat melalui berbagai sektor strategis.

“Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antar pemerintah dan kami berharap pertemuan ini dapat menghasilkan solusi untuk terus meningkatkan kemitraan kedua negara,” ujarnya.

Putin secara khusus menyoroti sejumlah sektor kunci yang menjadi fokus kerja sama, yakni energi, antariksa, pertanian, industri, dan farmasi. Ia juga menilai keanggotaan Indonesia di BRICS membuka peluang baru untuk memperluas kolaborasi kedua negara.

Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan Indonesia–Rusia, sekaligus mempertegas posisi kedua negara dalam menghadapi tantangan global melalui kemitraan strategis yang lebih erat.

Monitorday.com – Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP tahun 2026 mulai menunjukkan perubahan signifikan dalam dunia pendidikan. Jika sebelumnya ujian identik dengan tekanan dan kecemasan, kini TKA dipahami sebagai sarana refleksi untuk mengukur kemampuan sekaligus memperkuat proses belajar.

Perubahan paradigma ini terlihat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pelalawan dan Pekanbaru. Para murid yang awalnya merasa cemas, perlahan mulai melihat TKA sebagai bagian dari pembelajaran, bukan sekadar penentu hasil akhir.

Sejumlah siswa mengaku mengalami perubahan persepsi setelah mengikuti TKA. Fidelia Noviyanti Hutagaol, siswi kelas IX SMP Negeri Bernas, mengatakan sempat merasa takut saat pertama kali mendengar tentang ujian tersebut.

“Awalnya takut karena belum pernah ada sebelumnya. Tapi setelah dikerjakan, ternyata tidak sesulit yang dibayangkan,” ujarnya.

Pengalaman serupa juga dirasakan siswa lain. Mereka menilai tingkat kesulitan soal berada pada kategori menengah dan dapat diselesaikan dengan baik setelah melalui latihan dan pembahasan di kelas.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menyebut perubahan persepsi ini memang menjadi tujuan utama pelaksanaan TKA.

“TKA itu seperti medical check-up dalam pendidikan. Kita perlu mengetahui kondisi sebenarnya untuk menentukan apa yang perlu diperkuat dan diperbaiki,” jelasnya.

Dari sisi tenaga pendidik, pendekatan persiapan TKA juga mengalami perubahan. Guru tidak lagi memisahkan latihan soal sebagai kegiatan tambahan, melainkan mengintegrasikannya dalam pembelajaran sehari-hari.

Metode ini dinilai membuat siswa lebih nyaman dan tidak terbebani. Selain itu, sekolah juga melihat adanya peningkatan motivasi belajar karena siswa merasa memiliki tujuan yang jelas dalam memahami materi.

Di salah satu sekolah di Pekanbaru, pelaksanaan TKA bahkan berjalan dengan partisipasi penuh. Materi yang diujikan dinilai sejalan dengan penguatan kompetensi dasar yang selama ini diterapkan di sekolah.

Karakter soal TKA 2026 menekankan pada pemahaman konsep, bukan sekadar hafalan. Banyak soal menggabungkan kemampuan literasi dan numerasi, sehingga menuntut siswa untuk berpikir kritis.

Pendekatan ini sejalan dengan standar internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA) yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development.

Guru dan siswa mengakui bahwa dengan latihan yang cukup dan pemahaman pola soal, tingkat kesulitan dapat diatasi, bahkan menjadi pemicu semangat belajar.

Keberhasilan pelaksanaan TKA juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Riau, Nilam Suri, menyatakan bahwa kolaborasi antara sekolah dan pemerintah daerah menjadi kunci utama.

Selain itu, kesiapan infrastruktur seperti komputer, jaringan internet, dan listrik yang stabil turut memastikan pelaksanaan berjalan lancar.

Lebih dari sekadar ujian, TKA kini dipandang sebagai instrumen penting untuk membangun budaya belajar yang lebih sehat, reflektif, dan berkelanjutan.

Perubahan cara pandang ini menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses dan pengembangan potensi siswa secara menyeluruh.