Monitorday.com – Pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga harus membantu anak mengenali diri, memahami lingkungan, serta mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan Pameran Lukisan Karya Bentara Budaya bertajuk “Anak Dalam Lintasan Waktu” di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Pameran yang mempertemukan karya seniman dewasa tentang anak dengan karya anak-anak mengenai dunia mereka sendiri itu dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq.

Dalam sambutannya, Fajar menegaskan bahwa seni memiliki peran penting dalam membentuk pendidikan yang utuh. Menurutnya, pengenalan seni sejak usia dini dapat mengasah kepekaan estetis sekaligus membantu anak memahami makna kehidupan secara lebih mendalam.

“Kami memandang bahwa ketika anak-anak sejak usia dini dikenalkan dengan dunia seni, termasuk seni lukis, itu merupakan bagian dari upaya mengasah pengalaman estetis anak-anak kita. Dengan cara itu, kita dapat mengajarkan kepada anak-anak bagaimana sesungguhnya menjadi manusia,” ujar Fajar.

Ia menambahkan, pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada kecerdasan intelektual. Anak-anak juga membutuhkan ruang untuk berimajinasi, berekspresi, dan menciptakan karya sebagai bagian dari proses tumbuh kembang yang sehat.

Menurut Fajar, kegiatan seni yang dibiasakan sejak dini dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis anak. Melalui karya seni, anak memperoleh ruang untuk mengekspresikan pengalaman, perasaan, dan cara pandangnya terhadap dunia.

“Seni menjadi ruang bagi anak untuk mengekspresikan suasana kebatinannya,” katanya.

Keunikan pameran “Anak Dalam Lintasan Waktu” terletak pada hadirnya dua perspektif dalam satu ruang. Para seniman dewasa menghadirkan refleksi mereka tentang anak, sementara anak-anak menampilkan gambaran dunia yang mereka alami melalui warna, bentuk, dan imajinasi khas.

Fajar menilai pertemuan dua sudut pandang tersebut menciptakan dialog kreatif antara generasi dewasa dan generasi muda yang dapat melahirkan berbagai gagasan baru.

“Ini menjadi perjumpaan imajinasi dan dialog antara orang dewasa dengan anak. Dari proses itu bisa lahir berbagai gagasan dan karya kreatif yang luar biasa,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager Bentara Budaya, Ilham Khoiri, menjelaskan bahwa pameran ini merupakan hasil kolaborasi antara koleksi karya para seniman Bentara Budaya dan karya anak-anak berusia 6 hingga 16 tahun. Seluruh karya yang dipamerkan dikurasi oleh Frans Sartono dan Efix Mulyadi.

Menurut Ilham, karya para seniman dewasa umumnya menempatkan anak dalam konteks yang lebih luas, seperti pendidikan, kehidupan sosial, dan dinamika masyarakat. Sebaliknya, karya anak-anak lebih banyak merekam pengalaman keseharian yang mereka rasakan secara langsung.

“Bentara Budaya sangat mendukung anak-anak untuk berkembang melalui kreativitas. Melalui lukisan, anak-anak dapat menemukan dirinya dan bercerita tentang dunianya kepada orang lain,” kata Ilham.

Pameran “Anak Dalam Lintasan Waktu” menjadi pengingat bahwa seni bukan sekadar sarana hiburan, melainkan bagian penting dari proses pendidikan. Melalui seni, anak-anak dapat membangun kepercayaan diri, menjaga kesehatan psikologis, serta mengembangkan kemampuan memahami dunia secara lebih luas.

Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, ruang kreatif seperti ini dinilai penting untuk memastikan tumbuh kembang anak berlangsung secara seimbang, baik dari sisi intelektual maupun emosional.

Monitorday.com– Persidangan kasus dugaan suap impor yang menyeret PT Blueray Cargo membuka babak baru dalam upaya membongkar praktik korupsi di sektor perdagangan dan kepabeanan. Keterangan pendiri perusahaan tersebut, John Field, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengungkap dugaan setoran hingga Rp91 miliar kepada sejumlah pihak yang disebut memiliki pengaruh terhadap kelancaran proses impor barang.

Dalam persidangan, John Field mengaku telah mengeluarkan dana dalam jumlah sangat besar untuk berbagai pihak, namun pada akhirnya tetap harus menghadapi proses hukum. Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana praktik suap diduga telah menjadi bagian dari mekanisme informal yang digunakan sebagian pelaku usaha untuk mengatasi hambatan birokrasi. Meski demikian, seluruh dugaan yang muncul dalam persidangan masih harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlangsung.

Fakta penting yang muncul adalah adanya pengakuan mengenai pemberian dana sekitar Rp30 miliar kepada seseorang bernama Ahmad Dedi dalam kurun enam bulan, masing-masing sebesar Rp5 miliar per bulan. Menurut keterangan John, saat itu dirinya tidak mengetahui bahwa sosok tersebut memiliki keterkaitan dengan institusi Bea Cukai. Pengakuan ini memperluas ruang penyelidikan mengenai pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana dari perusahaan tersebut.

Selain itu, jaksa juga mengungkap dugaan aliran dana sebesar Rp21 miliar kepada pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam persidangan disebut adanya penggunaan kode-kode tertentu yang merujuk kepada sejumlah pejabat. Keterangan ini menjadi salah satu bagian penting yang berpotensi memperkuat konstruksi perkara apabila didukung oleh alat bukti lain, termasuk dokumen transaksi dan kesaksian para pihak terkait.

Kasus ini juga berkembang ke luar lingkungan Bea Cukai. Berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dibacakan jaksa, terdapat dugaan pemberian uang kepada sejumlah pejabat di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Perdagangan. Salah satu terdakwa, Andri, mengakui pernah menyerahkan amplop kepada beberapa pihak atas arahan perusahaan. Namun, ia menyatakan tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan karena seluruh paket telah disiapkan sebelumnya.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, perkara ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi impor tidak hanya berkaitan dengan satu institusi, melainkan berpotensi melibatkan rantai perizinan yang panjang. Proses impor di Indonesia melibatkan banyak lembaga, mulai dari pengawasan kepabeanan, perizinan perdagangan, hingga pengawasan produk. Kompleksitas tersebut sering kali menciptakan ruang bagi praktik rente apabila sistem pengawasan dan transparansi belum berjalan optimal.

Bagi penegak hukum, perkara Blueray Cargo dapat menjadi momentum untuk menelusuri dugaan jaringan korupsi yang lebih luas. Jika seluruh fakta persidangan dapat dibuktikan secara hukum, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal korupsi sektor impor terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, publik menantikan apakah pengungkapan di ruang sidang akan berujung pada penetapan pihak-pihak baru sebagai tersangka atau hanya berhenti pada para terdakwa yang saat ini sudah menjalani proses peradilan.

Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan perizinan belum sepenuhnya mampu menghilangkan praktik suap. Transparansi, integrasi data antarinstansi, serta penguatan pengawasan internal menjadi faktor penting agar sistem perdagangan dan kepabeanan tidak kembali menjadi lahan transaksi ilegal yang merugikan negara dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Monitorday.com– Nilai tukar rupiah menunjukkan sinyal penguatan yang semakin kuat menjelang pekan depan. Setelah sempat berada di bawah tekanan akibat ketidakpastian global dan kekhawatiran terhadap prospek ekonomi domestik, mata uang Indonesia mulai mendapatkan dukungan dari kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang dinilai lebih kredibel oleh pelaku pasar.

Pada perdagangan Jumat (12/6/2026), rupiah ditutup menguat 128 poin ke level Rp17.860 per dolar AS dibandingkan posisi sebelumnya Rp17.988 per dolar AS. Penguatan ini menjadi salah satu kenaikan harian terbesar dalam beberapa pekan terakhir dan mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai rupiah masih memiliki ruang penguatan menuju kisaran Rp17.500 per dolar AS pada pekan depan. Menurutnya, pasar mulai melihat adanya koordinasi yang lebih kuat antara kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.

Salah satu faktor utama yang menopang penguatan rupiah adalah langkah Bank Indonesia yang telah menaikkan suku bunga acuan secara kumulatif sebesar 75 basis poin. Kebijakan ini meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik bagi investor global sekaligus memperkuat komitmen otoritas moneter dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Dalam teori pasar keuangan, kenaikan suku bunga biasanya mendorong aliran modal masuk karena menawarkan imbal hasil yang lebih menarik.

Selain faktor moneter, pasar juga memberikan respons positif terhadap kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak nonsubsidi, khususnya Pertamax. Langkah tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah tetap menjaga kesehatan fiskal dan keberlanjutan APBN di tengah tantangan ekonomi global. Persepsi fiskal yang lebih sehat cenderung meningkatkan kepercayaan investor terhadap aset-aset Indonesia, termasuk rupiah dan surat berharga negara.

Meski demikian, prospek penguatan rupiah tetap akan dipengaruhi oleh dinamika eksternal. Pergerakan indeks dolar AS, arah kebijakan suku bunga Federal Reserve, serta perkembangan geopolitik global masih menjadi faktor yang perlu dicermati. Jika tekanan eksternal mereda dan arus modal asing terus masuk ke pasar domestik, peluang rupiah untuk melanjutkan tren penguatan akan semakin besar.

Dari perspektif yang lebih luas, penguatan rupiah bukan hanya penting bagi stabilitas pasar keuangan, tetapi juga dapat membantu mengendalikan inflasi impor, menekan biaya bahan baku industri, dan memperkuat kepercayaan dunia usaha. Oleh karena itu, keberlanjutan koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci agar momentum penguatan rupiah dapat terjaga dalam jangka menengah.

Monitorday.com – Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 100 Sekolah Nasional Terintegrasi pada 2026 sebagai bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini ditujukan untuk memberikan akses pendidikan unggulan bagi siswa berprestasi dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan sekolah unggulan nonasrama yang dapat menjangkau lebih banyak peserta didik di berbagai daerah.

“Tahun ini direncanakan kita akan membangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi. Saat ini sudah ada usulan dari berbagai daerah dan sebanyak 36 lokasi telah melalui proses seleksi awal,” ujar Abdul Mu’ti kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dari target tersebut, lima sekolah akan mulai dikembangkan di balai-balai yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Selain itu, satu sekolah akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN), sementara sembilan sekolah lainnya akan dibangun di daerah yang telah lolos seleksi.

Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan program strategis pemerintah untuk memastikan pemerataan mutu pendidikan nasional. Sekolah ini dirancang untuk menampung siswa-siswa berprestasi secara inklusif tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi akan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pembangunan sekolah baru dan peningkatan kualitas sekolah yang sudah ada.

Untuk pembangunan sekolah baru, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta melalui skema pembangunan fasilitas oleh pihak swasta, sementara biaya operasional akan ditanggung oleh pemerintah pusat.

Selain melaporkan rencana pembangunan sekolah unggulan tersebut, Abdul Mu’ti juga menyampaikan perkembangan program revitalisasi sekolah kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, perbaikan fasilitas pendidikan sepanjang 2025 telah mencapai 16.167 satuan pendidikan sesuai target yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, pada tahun ini pemerintah menargetkan revitalisasi terhadap total 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Program tersebut terdiri atas 11.744 satuan pendidikan yang dibiayai melalui anggaran sebesar Rp14 triliun yang telah disetujui DPR RI, serta tambahan rencana revitalisasi untuk sekitar 60.000 satuan pendidikan lainnya.

Pemerintah berharap pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dan percepatan revitalisasi sekolah dapat menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperluas akses belajar yang setara bagi seluruh anak Indonesia.

Monitorday.com – Pemerintah memperketat pengawasan penggunaan QR Code untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi guna mengantisipasi potensi lonjakan konsumsi Pertalite setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax.

Mulai Rabu (10/6), harga Pertamax (RON 92) di wilayah Jawa resmi naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 (RON 95) juga mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Di sisi lain, harga Pertalite yang merupakan BBM bersubsidi tetap bertahan di level Rp10.000 per liter.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia, mengakui bahwa kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite. Namun, berdasarkan pemantauan bersama Pertamina Patra Niaga selama dua hari pertama setelah penyesuaian harga, pergeseran konsumsi dinilai masih relatif terbatas.

Menurut Anggia, perpindahan pengguna yang terjadi saat ini lebih banyak berasal dari konsumen Pertamax Turbo yang beralih ke Pertamax, bukan langsung ke Pertalite.

Untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan konsumsi BBM subsidi, pemerintah memperkuat pengawasan distribusi melalui sistem QR Code. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meminta Pertamina dan seluruh pihak terkait meningkatkan pengawasan di lapangan guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.

Meski demikian, Anggia menegaskan bahwa pengawasan semata tidak cukup untuk menjaga keberlanjutan program subsidi energi. Ia menilai kesadaran masyarakat menjadi faktor yang jauh lebih penting.

“Kami berharap masyarakat memahami mana yang menjadi haknya dan mana yang bukan. Subsidi BBM seharusnya diperuntukkan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk tetap menggunakan BBM nonsubsidi sesuai peruntukannya. Dengan demikian, subsidi dapat dinikmati oleh kelompok yang berhak, seperti petani dan nelayan, yang sangat bergantung pada dukungan energi untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka.

Terkait kemungkinan kuota Pertalite terlampaui akibat peningkatan konsumsi, pemerintah memastikan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan kondisi fiskal negara.

“Kebutuhan masyarakat harus tetap terpenuhi, namun di sisi lain pemerintah juga perlu menjaga beban fiskal agar tetap terkendali. Karena itu, seluruh perkembangan di lapangan akan terus dipantau,” kata Anggia.

Pemerintah berharap kombinasi antara pengawasan distribusi yang lebih ketat dan kesadaran masyarakat dapat menjaga penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran di tengah perubahan harga BBM nonsubsidi.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto melakukan percakapan telepon dengan Perdana Menteri Belanda Rob Jetten pada Kamis (11/6). Dalam pembicaraan tersebut, kedua pemimpin membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kerja sama internasional, perkembangan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, hingga situasi terkini di Selat Hormuz.

Informasi mengenai percakapan tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen.

“Perdana Menteri Belanda Rob Jetten dan Presiden Indonesia Prabowo melakukan percakapan telepon yang baik hari ini,” tulis akun tersebut.

Dalam pembicaraan itu, Prabowo dan Jetten menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menjaga keamanan dan kemakmuran kawasan di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

Keduanya juga membahas perkembangan negosiasi CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa yang diharapkan dapat memperkuat hubungan ekonomi kedua pihak. Selain itu, situasi di Selat Hormuz turut menjadi perhatian mengingat kawasan tersebut merupakan jalur strategis perdagangan dan energi dunia.

Pemerintah Belanda menilai hubungan bilateral dengan Indonesia terus berkembang di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

“Di dunia yang penuh gejolak ini, Indonesia dan Belanda bekerja sama untuk memperkuat hubungan,” demikian isi unggahan tersebut.

Belanda dan Indonesia diketahui memiliki hubungan sejarah dan budaya yang panjang. Kedua negara juga menjalin kerja sama di berbagai sektor, termasuk perdagangan, pengelolaan air, serta pertanian berkelanjutan.

Pemerintah Belanda menyebut Indonesia sebagai mitra yang memiliki visi sejalan dalam menghadapi perubahan global yang berlangsung cepat.

“Negara-negara kami adalah mitra sevisi di dunia yang berubah dengan cepat,” tulis pemerintah Belanda dalam unggahan tersebut.

Hubungan erat kedua negara sebelumnya juga tercermin dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Belanda pada September tahun lalu. Dalam lawatan tersebut, Prabowo diterima secara resmi oleh Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch, Den Haag.

Pada pertemuan itu, Prabowo bersama Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima membahas berbagai isu strategis, termasuk upaya memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen Indonesia dan Belanda untuk terus mempererat kerja sama serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di masa mendatang.

Monitorday.com – Pemerintah membuka kemungkinan menutup sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan lonjakan jumlah titik layanan yang dinilai berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran hingga sekitar Rp1 triliun per bulan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat memaparkan hasil evaluasi Program MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Menurut Zulkifli Hasan, pemerintah pada awalnya menargetkan pembangunan sebanyak 21.000 titik SPPG di seluruh Indonesia. Namun, berdasarkan hasil pendataan terbaru, jumlahnya telah mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik dari rencana awal.

“Terjadi jual beli titik SPPG yang seharusnya rencana awal 21.000, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik,” ujar Zulkifli Hasan.

Bertambahnya jumlah dapur MBG berdampak pada meningkatnya kebutuhan anggaran operasional. Pemerintah memperkirakan setiap SPPG memperoleh insentif sekitar Rp6 juta per hari.

Dengan jumlah titik yang melebihi target, pengeluaran tambahan diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun setiap bulan atau sekitar Rp12 triliun dalam setahun.

Pemerintah juga menemukan lonjakan jumlah SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari target awal sekitar 2.000 titik, jumlahnya meningkat menjadi 8.617 titik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.138 titik telah mengantongi surat keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah bersama BGN saat ini tengah melakukan penataan ulang untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Proses evaluasi tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu bulan.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa penutupan SPPG yang dinilai berlebih menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan pemerintah.

Menurut Prasetyo, keputusan final belum diambil karena pemerintah masih melakukan inventarisasi dan penataan terhadap seluruh titik layanan yang ada.

“Ya, pasti salah satunya arahnya ke sana, tetapi hari ini belum bisa dipastikan karena semuanya masih diinventarisasi dan ditata,” kata Prasetyo.

Meski demikian, ia menegaskan proses penataan tidak boleh mengganggu distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Seluruh SPPG yang saat ini beroperasi juga diminta tetap menjalankan layanan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Di tengah proses evaluasi tersebut, Badan Gizi Nasional sebelumnya telah membantah informasi yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis akan dihentikan sementara.

Dalam pernyataan resminya pada 5 Juni 2026, BGN menegaskan pencairan anggaran tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan layanan MBG di seluruh daerah masih berlangsung sebagaimana mestinya.

Pemerintah menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan tidak bertujuan menghentikan program, melainkan memperbaiki tata kelola, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memperkuat pengawasan operasional SPPG agar manfaat program dapat diterima masyarakat secara optimal.

Monitorday.com– Sistem ujian nasional dan tes kemampuan akademik di berbagai negara memiliki pola yang sangat beragam. Ada negara yang menjadikan ujian terpusat sebagai penentu utama masa depan pendidikan siswa, sementara negara lain lebih mengandalkan asesmen sekolah, evaluasi lokal, atau seleksi perguruan tinggi secara mandiri.

China menjadi salah satu contoh negara dengan sistem ujian paling kompetitif melalui Gaokao. Ujian masuk perguruan tinggi nasional ini digelar serentak setiap Juni dan menjadi penentu utama bagi siswa untuk masuk ke universitas negeri. Karena bobotnya sangat besar, Gaokao kerap disebut sebagai salah satu ujian paling ketat di dunia.

Korea Selatan juga memiliki sistem ujian yang sangat menentukan, yakni College Scholastic Ability Test atau CSAT yang dikenal dengan nama Suneung. Ujian ini dilaksanakan serentak setiap November. Saking pentingnya, berbagai aktivitas publik seperti jadwal penerbangan hingga jam operasional bursa saham dapat disesuaikan agar tidak mengganggu konsentrasi peserta ujian.

Berbeda dengan China dan Korea Selatan, Amerika Serikat tidak memiliki ujian nasional terpusat untuk kelulusan sekolah. Evaluasi pendidikan lebih banyak ditentukan oleh negara bagian dan distrik sekolah. Namun, untuk masuk perguruan tinggi, siswa biasanya mengikuti tes terstandardisasi seperti SAT atau ACT, meski dalam beberapa tahun terakhir sejumlah kampus mulai menerapkan kebijakan test-optional.

Inggris menerapkan sistem ujian berjenjang melalui GCSE, IGCSE, dan A-Level. GCSE umumnya ditempuh siswa pada usia sekitar 16 tahun, sementara A-Level diambil pada usia sekitar 18 tahun. Nilai A-Level menjadi salah satu komponen utama dalam pendaftaran ke universitas, terutama untuk program studi dengan tingkat persaingan tinggi.

Di Jepang, kelulusan sekolah tidak ditentukan oleh ujian nasional seperti model lama di beberapa negara. Evaluasi kelulusan dilakukan secara internal oleh masing-masing sekolah. Namun, untuk masuk universitas negeri, siswa mengikuti tes nasional bernama Kyotsu Test yang kemudian dipadukan dengan ujian mandiri dari universitas tujuan.

Indonesia kini juga mengalami perubahan besar dalam sistem evaluasi pendidikan. Ujian Nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan maupun standar nasional penerimaan siswa. Pemerintah menerapkan Asesmen Nasional untuk memetakan mutu pendidikan, sementara Tes Kemampuan Akademik atau TKA bersifat opsional untuk mengukur capaian akademik individu murid.

Seleksi masuk perguruan tinggi di Indonesia dilakukan melalui sejumlah jalur, antara lain Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, dan Jalur Mandiri. Dengan model ini, evaluasi pendidikan tidak lagi hanya bertumpu pada satu ujian tunggal, melainkan menggabungkan pemetaan mutu, rekam prestasi, tes akademik, dan kebijakan masing-masing perguruan tinggi.

Perbandingan berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu model ujian yang sepenuhnya sama. Setiap negara membangun sistem sesuai kebutuhan, sejarah, budaya belajar, dan orientasi kebijakan pendidikannya. Namun, satu hal yang sama adalah ujian dan asesmen tetap menjadi instrumen penting untuk membaca capaian siswa, kualitas sekolah, serta kesiapan generasi muda menghadapi pendidikan lanjutan.

Monitorday.com– Sistem pendidikan terbaik di dunia kembali menjadi sorotan setelah BBC World Service membahasnya dalam podcast bertajuk “Which country has the best education in the world?”. Salah satu rujukan utama dalam pembahasan tersebut adalah tes PISA atau Programme for International Student Assessment yang digelar OECD sejak tahun 2000.

Tes PISA mengukur kemampuan siswa usia 15 tahun dalam tiga bidang utama, yakni membaca, matematika, dan sains. Berbeda dari penilaian pendidikan tradisional, OECD memandang data pendidikan dengan pendekatan ekonomi, mirip seperti mengukur inflasi atau produk domestik bruto. Pendekatan ini sempat memicu resistensi di beberapa negara, namun kini menjadi salah satu basis data global yang banyak digunakan untuk membandingkan mutu pendidikan antarnegara.

Dalam peta pendidikan global, negara dan wilayah Asia Timur seperti Singapura, Korea Selatan, dan Hong Kong masih konsisten berada di posisi atas. Di Eropa, Estonia muncul sebagai salah satu bintang baru dengan performa pendidikan yang kuat, sementara Finlandia yang dulu menjadi model pendidikan dunia disebut mengalami penurunan performa.

Sebaliknya, sejumlah negara besar Barat seperti Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat cenderung berada di posisi menengah. Di Amerika Serikat, persoalannya bahkan lebih kompleks karena rata-rata nasional menutupi kesenjangan besar antardaerah. Negara bagian kaya seperti Massachusetts dapat bersaing di papan atas dunia, sedangkan sejumlah wilayah lain mencatat performa jauh lebih rendah.

Sebuah tayangan Podcast di kanal BBC menyoroti bahwa negara dengan performa pendidikan tinggi umumnya memiliki kesamaan: menempatkan kesetaraan sebagai fondasi. Estonia dan Shanghai, misalnya, dinilai berupaya memastikan semua murid mendapatkan standar pendidikan yang baik tanpa terlalu dini memisahkan siswa berdasarkan kemampuan atau latar belakang sosial-ekonomi.

Selain itu, banyak negara berprestasi dalam PISA merupakan negara kecil, ambisius, dan tidak memiliki banyak sumber daya alam. Singapura dan Taiwan menjadi contoh bagaimana keterbatasan geografis justru mendorong investasi besar pada kualitas manusia. Pendidikan dipandang sebagai strategi bertahan hidup sekaligus fondasi ekonomi berbasis pengetahuan.

Faktor guru tetap menjadi salah satu penentu penting dalam keberhasilan pendidikan. Namun, podcast tersebut menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada satu variabel. Bahkan, ukuran kelas kecil tidak selalu menjamin keberhasilan. Beberapa negara Asia Timur memiliki jumlah siswa besar dalam satu kelas, tetapi tetap mampu mencatat hasil tinggi dalam tes PISA.

Di sisi lain, dunia masih menghadapi krisis akses pendidikan. Jutaan anak membutuhkan bantuan pendidikan, terutama di wilayah yang terdampak perang, kemiskinan, korupsi, dan perubahan iklim. Afghanistan juga disorot karena menjadi satu-satunya negara yang melarang anak perempuan di atas usia 12 tahun serta perempuan dewasa mengakses sekolah dan universitas.

Dari sisi gender, anak perempuan secara konsisten unggul dalam kemampuan membaca di hampir seluruh dunia sejak usia dini. Namun, untuk matematika, kesenjangan gender disebut lebih berimbang. Temuan ini menunjukkan bahwa capaian pendidikan sangat dipengaruhi oleh kesempatan, lingkungan belajar, dan kebijakan yang diterapkan.

Kesimpulan utama dari pembahasan BBC World Service tersebut adalah bahwa sistem pendidikan yang baik bukanlah takdir. Kualitas pendidikan merupakan hasil dari pilihan kebijakan negara, mulai dari alokasi anggaran, kualitas guru, pemerataan akses, hingga keberanian menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan jangka panjang.

DALAM setiap pemerintahan, ada fase ketika perhatian publik masih tertuju pada visi, janji, dan arah kebijakan. Pada fase ini, masyarakat umumnya bertanya: apa yang akan dilakukan pemerintah? Namun ada pula fase berikutnya ketika fokus mulai bergeser. Bukan lagi mengenai apa yang ingin dicapai, melainkan bagaimana program dijalankan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.

Hasil pemantauan Sosmon.id terhadap pemberitaan media daring dan postingan media sosial mengenai sepuluh program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo selama periode 11–28 Mei 2026 menunjukkan bahwa pergeseran tersebut sedang berlangsung. Program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Penguatan UMKM dan Koperasi Desa Merah Putih, Swasembada Pangan, Reformasi Pendidikan, hingga Cek Kesehatan Gratis telah menjadi bagian dari atensi publik di ruang digital. Namun yang menarik, narasi yang berkembang tidak lagi didominasi oleh pembahasan mengenai tujuan program, melainkan mulai bergeser pada kualitas pelaksanaan, tata kelola, efektivitas, serta dampaknya di lapangan.

Analisis ini disusun berdasarkan pemantauan Sosmon.id terhadap 1.252 pemberitaan dan postingan digital yang berasal dari media online serta berbagai platform media sosial selama periode observasi. Data dikumpulkan dari sumber-sumber terbuka seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan media daring nasional, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Artificial Intelligence (AI), Natural Language Processing (NLP), dan Large Language Model (LLM) untuk mengidentifikasi tema dominan, pola narasi, sentimen, serta isu-isu yang berkembang di ruang digital. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang lebih mendalam terhadap arah perhatian publik, tidak hanya berdasarkan volume pemberitaan, tetapi juga konteks yang melatarbelakanginya.

Dari seluruh program yang dipantau, Makan Bergizi Gratis menjadi program yang paling banyak memperoleh perhatian. Namun menariknya, sebagian besar unggahan dan pemberitaan tidak lagi memperdebatkan pentingnya peningkatan gizi anak atau urgensi program tersebut bagi pembangunan sumber daya manusia. Narasi yang berkembang justru berpusat pada aspek implementasi, mulai dari tata kelola, keamanan makanan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga berbagai peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, perhatian publik telah bergerak dari level gagasan menuju level pelaksanaan.

“Perhatian publik telah bergeser dari pembahasan mengenai tujuan program menuju kualitas pelaksanaannya.”

Pola serupa juga terlihat pada program Penguatan UMKM dan Koperasi Desa Merah Putih. Jika pada tahap awal banyak diskusi berfokus pada konsep penguatan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat, maka dalam periode pemantauan ini perhatian mulai bergeser ke pertanyaan yang lebih teknis dan substantif. Publik mulai menyoroti bagaimana model operasional koperasi dijalankan, bagaimana keterlibatan UMKM lokal diperkuat, serta bagaimana manfaat program dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat desa.

Fenomena yang sama terlihat pada program Swasembada Pangan, Swasembada Energi dan Air, Reformasi Pendidikan, maupun Cek Kesehatan Gratis. Narasi besar mengenai ketahanan pangan, kemandirian energi, peningkatan kualitas pendidikan, dan akses kesehatan masih mendapatkan perhatian positif. Namun ruang digital menunjukkan bahwa masyarakat mulai memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek pelaksanaan, jangkauan layanan, transparansi, kualitas pelaksanaan, serta dampak nyata yang dirasakan kelompok sasaran.

Dari perspektif kebijakan publik, kondisi ini sebenarnya merupakan perkembangan yang wajar. Pressman dan Wildavsky menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan pada akhirnya lebih ditentukan oleh implementasi dibandingkan desain awalnya. Ketika sebuah program baru diluncurkan, perhatian publik biasanya masih berpusat pada visi dan tujuan yang ingin dicapai. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai membandingkan janji kebijakan dengan pengalaman yang mereka rasakan secara langsung. Pada fase inilah keberhasilan program tidak lagi diukur dari seberapa baik gagasannya dikomunikasikan, tetapi dari seberapa baik program tersebut dijalankan di lapangan.

Menariknya, sebagian besar atensi digital terhadap program-program prioritas pemerintah berkembang melalui platform berbasis visual seperti Instagram dan TikTok yang mendominasi distribusi unggahan selama periode observasi. Karakteristik platform ini membuat pengalaman lapangan memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan persepsi publik. Sebuah keberhasilan implementasi dapat dengan cepat menyebar dan memperkuat kepercayaan publik. Sebaliknya, kendala pelaksanaan yang terjadi di lapangan juga dapat dengan mudah menjadi perhatian luas dalam waktu singkat.

Di sinilah muncul perubahan penting yang perlu dipahami. Jika pada masa lalu reputasi sebuah program lebih banyak dibangun melalui komunikasi kebijakan, saat ini reputasi program semakin ditentukan oleh pengalaman implementasi yang terdokumentasikan dalam berbagai unggahan digital. Publik tidak hanya menerima informasi mengenai sebuah program, tetapi juga menyaksikan bagaimana program tersebut dijalankan melalui beragam konten yang beredar di media sosial.

Karena itu, tantangan berikutnya bagi program-program prioritas pemerintah bukan lagi sekadar meningkatkan tingkat pengenalan publik. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan kualitas pelaksanaan mampu memenuhi ekspektasi yang telah terbentuk. Semakin tinggi perhatian publik terhadap suatu program, semakin besar pula tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi implementasi.

Bagi pemerintah, kondisi ini tidak perlu dibaca sebagai sinyal negatif. Justru sebaliknya, meningkatnya perhatian terhadap aspek pelaksanaan menunjukkan bahwa program-program prioritas telah berhasil masuk ke dalam radar perhatian publik. Masyarakat tidak lagi bertanya mengenai keberadaan program, tetapi mulai mengevaluasi hasil dan pelaksanaannya. Dalam banyak kasus, fase ini merupakan tanda bahwa sebuah kebijakan telah bergerak dari tahap pengenalan menuju tahap pembuktian.

Dari perspektif media monitoring, temuan ini juga menunjukkan pentingnya pemantauan narasi digital secara berkelanjutan. Postingan media sosial dan pemberitaan digital bukan hanya merekam apa yang sedang menjadi perhatian publik, tetapi juga memberikan sinyal awal mengenai isu implementasi yang berpotensi berkembang lebih besar. Dengan memahami pola perhatian publik sejak dini, pemerintah dapat merumuskan langkah komunikasi, mitigasi risiko, dan perbaikan kebijakan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Kesimpulannya, hasil analisis Sosmon.id menunjukkan bahwa program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo telah memasuki fase baru. Perhatian publik di ruang digital mulai bergeser dari pembahasan mengenai tujuan program menuju kualitas pelaksanaannya. Pergeseran ini menandakan bahwa program-program tersebut semakin dikenal dan semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberhasilan ke depan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan visi kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan memastikan implementasi yang konsisten, akuntabel, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.