Monitorday.com – Pemerintah menegaskan pendidikan jarak jauh (PJJ) menjadi solusi bagi anak-anak yang terpaksa putus sekolah akibat persoalan kesehatan, ekonomi, hingga keterbatasan akses pendidikan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq mengatakan PJJ memberi kesempatan kedua bagi anak untuk kembali mengenyam pendidikan tanpa harus meninggalkan kondisi yang menghambat mereka bersekolah secara tatap muka.

Salah satu penerima manfaat adalah Bagas Bagus Wiliam, siswa asal Sragen, Jawa Tengah, yang kembali belajar setelah dua tahun putus sekolah akibat kecelakaan sepeda motor.

“PJJ ini adalah jawaban doa dan harapan ibu Bagas, sekaligus jembatan bagi Bagas untuk kembali menjemput masa depannya. Ini bentuk negara hadir, bahkan menjemput bola, karena Bagas bukan sekadar angka dalam data Anak Tidak Sekolah,” kata Fajar dalam Taklimat Media Pendidikan Jarak Jauh di Jakarta Selatan, Kamis.

Fajar menjelaskan penguatan PJJ merupakan inisiatif Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih fleksibel dan inklusif melalui visi Pendidikan Bermutu untuk Semua. Program ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperluas akses pendidikan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia.

Ia menegaskan PJJ bukan pengganti sekolah tatap muka, melainkan jalur alternatif bagi anak yang membutuhkan fleksibilitas. Setelah melalui uji coba pada 2025, program tersebut kini difokuskan pada jenjang pendidikan menengah atas sebelum diperluas secara bertahap.

Fajar juga mengingatkan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) bukan semata tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Persoalan itu, kata dia, membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, hingga masyarakat karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kemiskinan, kondisi sosial, keterbatasan mobilitas, hingga persoalan geografis.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin mengungkapkan lebih dari seribu calon peserta telah dijangkau melalui program PJJ, dengan sekitar 700 anak terverifikasi sebagai Anak Tidak Sekolah.

“Tantangan paling kritikal adalah menjaga motivasi murid. Karena itu, PJJ tidak hanya mengandalkan modul, tetapi juga pendampingan, pemantauan, asesmen, dan dukungan melalui Rumah Pendidikan,” ujar Tatang.

Ia memastikan peserta PJJ tetap tercatat sebagai siswa pada satuan pendidikan formal, mengikuti kurikulum nasional, menjalani asesmen sesuai ketentuan, dan memperoleh ijazah yang memiliki kedudukan sama dengan lulusan sekolah reguler. Bagi daerah yang belum memiliki akses internet memadai, pemerintah tetap menyediakan modul pembelajaran luring dengan dukungan penjaminan mutu bersama Universitas Terbuka.

Monitorday.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Yayasan Taman Belajar (TB) Nusantara dan memutuskan anggaran pendidikan dalam APBN tidak boleh lagi digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/7).

“Mengadili: satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, MK menilai program MBG bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, pendanaannya tidak dapat lagi dibebankan pada anggaran operasional pendidikan yang dijamin konstitusi.

MK memerintahkan pemerintah memisahkan anggaran MBG dari pos anggaran pendidikan mulai APBN Tahun Anggaran 2027, atau paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028.

“Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun-tahun berikutnya anggaran program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah, atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2028,” kata Suhartoyo.

Permohonan uji materi diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara terhadap Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Pemohon menilai penggunaan dana pendidikan untuk membiayai MBG bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan negara mengalokasikan sedikitnya 20 persen APBN untuk pendidikan.

Dalam gugatannya, pemohon berpendapat anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga pemerataan akses pendidikan.

Putusan ini menjadi penegasan bahwa anggaran pendidikan merupakan amanat konstitusi yang penggunaannya harus difokuskan pada fungsi utama pendidikan, sementara pembiayaan program di luar ruang lingkup tersebut wajib disediakan melalui pos anggaran tersendiri.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Kamis (30/7), sekaligus menegaskan pentingnya menjaga warisan sejarah di tengah upaya membangun Indonesia modern.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada siang ini, Kamis 30 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang,” ujar Prabowo.

Dalam sambutannya, Prabowo menilai Stasiun Semarang Tawang bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan simbol perjalanan sejarah bangsa. Karena itu, menurutnya, Indonesia tidak boleh melupakan akar sejarah saat terus melangkah mengejar kemajuan.

“Bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri,” tegas Prabowo.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam revitalisasi bangunan bersejarah tersebut, yang dinilai berhasil menjaga nilai warisan budaya sekaligus meningkatkan fungsinya.

Peresmian dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang menjadi agenda pembuka kunjungan kerja Prabowo di Jawa Tengah. Usai peresmian, kepala negara dijadwalkan menjajal Kereta Api Nusantara Explorer menuju Batang.

Di Batang, Prabowo akan melanjutkan agenda dengan meresmikan akad massal 62 ribu rumah KPR Subsidi yang digelar serentak di 165 titik pada 372 kabupaten/kota di 36 provinsi, dengan pusat kegiatan berlangsung di kota tersebut.

Monitorday.com– Majelis Ulama Indonesia mengusulkan pembentukan Danantara Syariah Indonesia sebagai wadah khusus untuk mengonsolidasikan potensi ekonomi dan keuangan syariah nasional. Gagasan tersebut disampaikan dalam Kongres Umat Islam Indonesia VIII yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 24 Juli 2026.

Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar mengatakan pengelolaan ekonomi syariah di Indonesia belum mencapai hasil yang diharapkan, meskipun Indonesia memiliki penduduk Muslim dalam jumlah besar. Karena itu, MUI mendorong pembentukan lembaga yang mampu mengoordinasikan berbagai kekuatan ekonomi syariah secara terarah dan berkelanjutan.

Wakil Ketua Umum MUI KH Muhammad Cholil Nafis menjelaskan potensi ekonomi syariah saat ini masih tersebar dan berjalan sendiri-sendiri. Potensi tersebut mencakup perbankan syariah, asuransi, pasar modal syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Baitul Maal wat Tamwil, serta dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf.

MUI mengusulkan agar Danantara tetap berfungsi sebagai induk atau super holding kekuatan ekonomi nasional. Sementara itu, Danantara Syariah dapat dibentuk sebagai holding khusus yang berfokus menggerakkan ekonomi umat dan mengintegrasikan berbagai lembaga serta instrumen keuangan berbasis syariah.

Konsolidasi dinilai dapat menciptakan skala ekonomi yang lebih besar dan menekan biaya pendanaan dalam kegiatan bisnis. Dengan kekuatan dana yang terintegrasi, lembaga-lembaga ekonomi syariah juga diharapkan mampu membiayai proyek yang lebih besar dan memberikan dampak langsung terhadap sektor riil.

Cholil menyebut dana syariah di sektor pendidikan yang dikelola pemerintah mencapai sekitar Rp930 triliun. Sementara itu, dana yang dikelola pihak swasta disebut telah melampaui Rp2.000 triliun. Besarnya nilai tersebut dinilai menunjukkan potensi ekonomi umat yang dapat dioptimalkan melalui tata kelola dan koordinasi yang lebih kuat.

Karakter ekonomi syariah dinilai berbeda dari sistem keuangan konvensional karena memiliki pola bisnis tersendiri. Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pasar modal dan bisnis berskala global, tetapi juga menitikberatkan pembiayaan masyarakat, kegiatan konsumsi, serta usaha produktif di tingkat akar rumput.

Pembentukan Danantara Syariah juga diharapkan memperkuat hubungan antara sektor keuangan dengan kegiatan usaha nyata. Dana yang dihimpun dapat diarahkan untuk mendukung UMKM, industri halal, pertanian, pendidikan, perumahan, dan berbagai kegiatan produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja.

Namun, usulan tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah dan pemangku kepentingan. Struktur kelembagaan, regulasi, mekanisme pengawasan, serta hubungan Danantara Syariah dengan lembaga keuangan dan pengelola dana umat perlu dirancang secara transparan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

MUI berharap Danantara Syariah dapat menjadi kekuatan baru bagi pembangunan nasional. Apabila dikelola secara profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah, lembaga tersebut dinilai berpotensi meningkatkan daya saing industri keuangan syariah sekaligus memperkuat kesejahteraan ekonomi umat.

Monitorday.com– Pembiayaan berbasis syariah terus memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu contohnya terlihat pada perkembangan Alfriandra Souvenir, usaha yang dirintis sejak 1997 dengan modal awal sekitar Rp7 juta dan kemudian bertumbuh menjadi produsen suvenir dengan kapasitas usaha yang lebih besar.

Usaha tersebut berawal dari skala rumahan dengan proses produksi yang terbatas. Seiring meningkatnya permintaan, kebutuhan modal kerja, peralatan, dan pengembangan pasar juga bertambah. Dukungan pembiayaan syariah kemudian menjadi salah satu faktor yang membantu usaha tersebut memperkuat operasional dan meningkatkan kapasitas produksi.

Bank Syariah Indonesia menilai pembiayaan bagi UMKM tidak hanya berfungsi sebagai tambahan modal, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Melalui pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, pelaku usaha memperoleh akses pendanaan yang dapat digunakan untuk membeli bahan baku, memperbaiki sarana produksi, menambah tenaga kerja, dan memperluas jaringan pemasaran.

Pertumbuhan Alfriandra Souvenir menunjukkan bahwa usaha kecil memiliki peluang besar untuk naik kelas ketika memperoleh dukungan pembiayaan, pendampingan, dan akses pasar secara berkelanjutan. Keberhasilan tersebut juga memperlihatkan pentingnya pengelolaan usaha yang disiplin, inovasi produk, serta kemampuan menjaga kualitas di tengah persaingan.

Pembiayaan syariah memiliki karakteristik yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan. Skema ini dinilai sesuai bagi pelaku UMKM yang membutuhkan pembiayaan produktif sekaligus ingin menjalankan usahanya berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam.

Dampak pembiayaan tidak berhenti pada pertumbuhan satu perusahaan. Ketika UMKM berkembang, kebutuhan tenaga kerja, bahan baku, distribusi, dan jasa pendukung juga meningkat. Kondisi tersebut menciptakan efek berganda bagi ekonomi lokal serta membuka peluang pendapatan bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha.

UMKM selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Namun, keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, dan akses pasar masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha. Karena itu, perbankan syariah diharapkan tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memberikan pendampingan manajemen dan penguatan kapasitas bisnis.

Kisah Alfriandra Souvenir menjadi gambaran bahwa pembiayaan yang tepat dapat membantu usaha rumahan berkembang secara bertahap dan berkelanjutan. Penguatan pembiayaan syariah bagi UMKM diharapkan semakin memperluas kesempatan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memperkokoh ekonomi umat.

Monitorday.com– PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI mencatat pertumbuhan signifikan dalam layanan bank emas atau bullion bank. Hingga Juni 2026, jumlah nasabah layanan bullion BSI meningkat sekitar 700 persen secara tahunan hingga menembus 1,3 juta orang.

Pertumbuhan jumlah nasabah tersebut menunjukkan semakin besarnya minat masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi dan penyimpan nilai. Ketidakpastian ekonomi global serta tingginya permintaan terhadap aset aman turut mendorong masyarakat memilih emas untuk melindungi nilai kekayaannya.

Sepanjang periode tersebut, BSI tercatat telah memperdagangkan sebanyak 8,06 ton emas. Peningkatan transaksi itu juga mendorong pendapatan berbasis komisi atau fee-based income dari bisnis emas tumbuh sekitar 712 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pencapaian tersebut memperkuat posisi BSI sebagai salah satu pelopor layanan bank emas berbasis prinsip syariah di Indonesia. Layanan yang disediakan mencakup pembelian dan penjualan emas, cicilan emas, gadai emas, tabungan emas, hingga penitipan emas yang dapat diakses melalui jaringan kantor maupun aplikasi digital BYOND by BSI.

Perkembangan bisnis bullion BSI juga didukung penguatan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Danantara Indonesia. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan investasi negara, memperkuat likuiditas, serta membangun ekosistem emas nasional yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

Kemudahan transaksi secara digital menjadi salah satu faktor yang meningkatkan ketertarikan masyarakat. Nasabah dapat membeli emas dalam nominal terjangkau tanpa harus langsung menyimpan emas fisik secara mandiri. Sistem tersebut dinilai memberikan akses investasi yang lebih praktis, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pertumbuhan bank emas juga berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian nasional. Ekosistem bullion yang kuat dapat mendukung industri pertambangan, pengolahan emas, perhiasan, perdagangan, hingga pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ke depan, BSI diharapkan terus memperkuat edukasi dan literasi masyarakat mengenai investasi emas. Nasabah tetap perlu memahami tujuan investasi, risiko perubahan harga, biaya transaksi, serta kesesuaian produk dengan kondisi keuangan masing-masing agar emas tidak hanya menjadi tren, tetapi menjadi bagian dari perencanaan keuangan syariah yang sehat.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyaksikan akad massal 62.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis, 30 Juli 2026. Kegiatan nasional tersebut dipusatkan di Perumahan Puri Delta City Side, Kecamatan Wonotunggal.

Akad massal akan melibatkan 62.000 calon debitur yang tersebar di lebih dari 100 titik pada 36 provinsi. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh 36 bank penyalur yang menjadi mitra Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera.

Sebanyak 200 calon debitur dijadwalkan mengikuti prosesi akad secara langsung di Batang. Sementara itu, sekitar 61.800 calon debitur lainnya mengikuti kegiatan secara daring dari berbagai daerah di Indonesia. Presiden juga dijadwalkan menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat.

Penerima rumah subsidi berasal dari beragam profesi, mulai dari guru, tenaga kesehatan, pengemudi ojek daring, asisten rumah tangga, pemuka agama, anggota TNI dan Polri, hingga pelaku usaha kecil. Program ini diarahkan untuk memperluas kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.

Selain akad KPR FLPP, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan akad Kredit Usaha Rakyat atau KUR Perumahan senilai sekitar Rp880 miliar. Akad KUR Perumahan diikuti sekitar 7.100 debitur dari sisi masyarakat yang membutuhkan rumah maupun pelaku usaha yang mendukung penyediaan perumahan.

Akad massal di Batang menjadi kelanjutan dari kegiatan serupa yang dilaksanakan di Cileungsi, Jawa Barat, pada September 2025 sebanyak 26.000 unit serta di Serang, Banten, pada Desember 2025 sebanyak 50.030 unit. Jumlah peserta di Batang menjadi yang terbesar dibandingkan dua pelaksanaan sebelumnya.

Hingga 23 Juli 2026, penyaluran pembiayaan FLPP telah mencapai 111.537 unit rumah dengan nilai sekitar Rp13,874 triliun. Akad massal ini diharapkan mempercepat penyaluran rumah subsidi sekaligus menggerakkan sektor konstruksi, perbankan, pengembang, UMKM, dan penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.

Monitorday.com – Pemerintah akan mulai menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Skema baru ini disiapkan untuk membuat distribusi bansos lebih cepat, tepat sasaran, sekaligus memperkuat ekonomi desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan uji coba akan dimulai setelah seluruh persiapan teknis dan koordinasi lintas kementerian rampung.

“Rencananya uji coba dilakukan pada akhir Agustus 2026,” kata Ferry, dikutip dari Kompas.

Dalam skema tersebut, Kopdes Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa, tetapi juga menjadi saluran berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bansos.

Pemerintah menilai distribusi melalui koperasi desa akan mendekatkan bantuan kepada penerima manfaat, mempercepat penyaluran, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai motor ekonomi lokal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Kopdes Merah Putih memang dirancang menjadi pusat distribusi berbagai layanan pemerintah sesuai kebutuhan daerah. Selain bansos, koperasi ini juga akan menyalurkan pupuk, mengelola distribusi sembako, layanan simpan pinjam, apotek dan klinik desa, hingga pergudangan serta logistik.

Program Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari strategi pemerintah membangun ekonomi berbasis desa. Operasional koperasi akan didukung sistem digital Simkopdes untuk mengelola administrasi, tata kelola, dan pengawasan.

Uji coba pada akhir Agustus akan menjadi tahap evaluasi sebelum skema diterapkan secara nasional. Pemerintah akan mengukur kesiapan infrastruktur, sistem digital, tata kelola koperasi, serta koordinasi antarkementerian guna memastikan penyaluran bansos berjalan efektif dan tepat sasaran.

Monitorday.com– Laporan terbaru mengenai lanskap teknologi global mengungkapkan adanya pergeseran tren yang cukup signifikan di sektor kecerdasan buatan. Model-model bahasa besar atau Large Language Model (LLM) asal Tiongkok kini tercatat mencatat volume pemrosesan token harian yang sangat masif. Angka utilisasi tersebut bahkan dilaporkan telah melampaui gabungan volume dari berbagai model asal Amerika Serikat di pasar internasional.

Lonjakan penggunaan ini utamanya didorong oleh tingkat efisiensi operasional yang sangat tinggi serta penetrasi global yang agresif. Berbagai penyedia layanan kecerdasan buatan asal Tiongkok menawarkan infrastruktur komputasi dengan harga operasional yang jauh lebih kompetitif bagi para pengembang. Faktor biaya yang terjangkau ini membuat banyak perusahaan global memilih mengintegrasikan sistem asal Tiongkok ke dalam aplikasi komersial mereka.

Perkembangan pesat ini sekaligus mempertegas posisi Tiongkok sebagai salah satu kekuatan utama dalam peta inovasi teknologi kecerdasan buatan dunia. Dominasi dalam pemrosesan token menunjukkan bahwa infrastruktur dan kapasitas server mereka mampu mengimbangi permintaan komputasi skala raksasa. Para pengamat industri memperkirakan persaingan ketat dalam hal efisiensi harga dan performa ini akan terus berlanjut sepanjang tahun mendatang.

Jakarta Monitorday.com – Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) akan menggelar puncak peringatan Milad ke-24 di Aula Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (29/7/2026). Peringatan tahun ini mengusung tema “Integrasi Menguatkan Dampak”.

Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat Ahmad Imam Mujadid Rais mengatakan, tema tersebut menggambarkan arah Lazismu dalam memperkuat pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya agar semakin terintegrasi.

“Integrasi menjadi fondasi penting dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya agar mampu menghasilkan program yang lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Ahmad dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).

Menurut Rais, semangat integrasi itu merupakan implementasi Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2025 sekaligus tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional Lazismu Tahun 2026 di Kalimantan Selatan. Integrasi diarahkan untuk menghubungkan potensi amil, pengelolaan dana, hingga pelaksanaan program agar manfaat yang diberikan kepada mustahik semakin luas.

Arah tersebut sekaligus menandai perjalanan Lazismu yang telah berlangsung sejak 2002. Dalam perkembangannya, Lazismu membangun program pemberdayaan melalui enam pilar, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan dakwah, kemanusiaan, serta lingkungan.

Seiring meluasnya program, penghimpunan dana Lazismu juga meningkat. Sepanjang 2025, dana yang dihimpun secara nasional mencapai Rp792,96 miliar, naik hampir 50 persen dibandingkan Rp532,24 miliar pada 2024. Realisasi itu mencapai 153 persen dari target penghimpunan sebesar Rp519,78 miliar.

Dari jumlah tersebut, Rp641,32 miliar atau sekitar 81 persen disalurkan kembali melalui berbagai program. Pada pilar pendidikan, Lazismu mencatat 205.630 penerima manfaat, sedangkan program pemberdayaan ekonomi menjangkau 37.360 penerima dan layanan kesehatan 32.361 penerima manfaat.

Jangkauan terbesar tercatat pada pilar sosial dan dakwah dengan 1.952.422 penerima manfaat. Program tersebut mencakup pemberdayaan mualaf, pendampingan penyandang disabilitas, pelayanan lansia, kurban untuk ketahanan pangan, hingga aksi kemanusiaan. Sementara itu, program lingkungan menjangkau 45.550 penerima manfaat di berbagai daerah.

Besarnya dana yang dihimpun dan disalurkan membuat aspek tata kelola menjadi bagian penting dalam perjalanan Lazismu. Direktur Utama Lazismu Pusat Barry Adhitya mengatakan, kepercayaan muzaki dan donatur harus dijaga melalui pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.

“Komitmen kami adalah memastikan setiap amanah yang dititipkan para muzaki dan donatur disalurkan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Barry.

Lazismu tercatat memperoleh Akreditasi A dari Kementerian Agama secara berturut-turut sejak 2019 hingga 2024. Dalam periode yang sama, laporan keuangan tahunannya juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik.

Puncak Milad ke-24 akan dihadiri jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kementerian Agama, mitra dunia usaha, muzaki, media massa, dan sejumlah mitra strategis. Rangkaian acara meliputi Amanat Milad dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, peluncuran Kolaborasi Kemitraan untuk Pemberdayaan Masyarakat, serta bedah buku “Jurnalisme Filantropi: Media dan Visi Kesejahteraan”.