Monitorday.com– Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki fase baru transformasi di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah mendorong konsolidasi dan streamlining perusahaan negara agar pengelolaan aset menjadi lebih efisien sekaligus meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional. Menurut ANTARA, pengamat BUMN Toto Pranoto menilai proses streamlining perlu dipercepat agar perbaikan kinerja perusahaan negara dapat berlangsung lebih efektif.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan BUMN tidak hanya sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik, tetapi juga sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Prabowo sebelumnya memberikan apresiasi kepada pimpinan dan tim Danantara atas upaya pembenahan serta transformasi BUMN yang dinilai mulai memberikan dampak terhadap efisiensi dan peningkatan keuntungan perusahaan negara.

Salah satu indikator restrukturisasi adalah konsolidasi aset BUMN. Pada Juni 2026, Danantara menyatukan pengelolaan hotel-hotel milik BUMN di bawah InJourney. Sebanyak 45 hotel telah menandatangani Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA), yang menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan aset sektor hospitality dan meningkatkan daya saing bisnis BUMN.

Dari sisi fiskal, transformasi BUMN juga semakin terkait dengan kapasitas pembiayaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Danantara akan menyetorkan sekitar Rp120 triliun ke APBN 2026. Dana tersebut akan masuk sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya, sementara sebelumnya dividen BUMN tercatat dalam pos PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan.

Perubahan struktur tersebut membuat Danantara memiliki posisi strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan aset perusahaan negara. Tantangannya adalah memastikan konsolidasi tidak berhenti pada penggabungan aset atau perusahaan, tetapi menghasilkan produktivitas, efisiensi biaya, peningkatan laba, dan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Pengamat juga melihat kinerja positif sejumlah BUMN pada semester pertama 2026 sebagai salah satu perkembangan penting. Menurut Toto Pranoto, streamlining yang lebih cepat berpotensi membuat perusahaan negara semakin efektif dan efisien. Namun, proses tersebut tetap membutuhkan tata kelola yang kuat, transparansi, manajemen profesional, dan indikator kinerja yang terukur.

Ke depan, arah BUMN akan sangat dipengaruhi kemampuan Danantara mengelola portofolio perusahaan negara secara profesional sekaligus mendukung agenda strategis pemerintah. Jika efisiensi berhasil meningkatkan produktivitas dan keuntungan, BUMN berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap investasi, lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, serta penerimaan negara. Sebaliknya, konsolidasi tanpa perbaikan fundamental berisiko hanya memindahkan struktur kepemilikan tanpa menghasilkan perubahan kinerja yang signifikan.

Monitorday.com – Digitalisasi pembelajaran tak cukup hanya dengan mengirim perangkat digital ke sekolah. Tanpa pasokan listrik yang memadai, teknologi yang digadang-gadang menjadi pengungkit mutu pendidikan justru berisiko menganggur di ruang kelas.

Menyadari persoalan itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggandeng Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat penyediaan dan penguatan pasokan listrik, terutama bagi sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Komitmen tersebut mengemuka saat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menerima Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, Selasa (1/9/2026). Kolaborasi ini menjadi bagian dari penguatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan.

Fajar menegaskan, distribusi perangkat digital harus dibarengi kesiapan infrastruktur pendukung.

“Jangan sampai Papan Interaktif Digital sudah sampai di sekolah, tetapi belum dapat dimanfaatkan karena listrik belum tersedia atau dayanya tidak mencukupi,” ujar Fajar.

Pemerintah menyiapkan sekitar 713 ribu unit Papan Interaktif Digital (PID) pada 2026 untuk mendukung pembelajaran. Setiap perangkat membutuhkan daya sekitar 2.200 hingga 3.500 VA.

Namun, kebutuhan listrik sekolah masih menjadi pekerjaan besar. Berdasarkan hasil verifikasi Kemendikdasmen, sebanyak 227.365 satuan pendidikan membutuhkan dukungan kelistrikan. Sebanyak 26.162 sekolah membutuhkan penyambungan listrik baru, sedangkan 201.203 sekolah memerlukan penambahan daya.

Tantangan lebih berat dihadapi 9.544 satuan pendidikan yang belum terjangkau jaringan PLN eksisting. Untuk sekolah-sekolah tersebut, pemerintah menyiapkan solusi alternatif, di antaranya pembangkit listrik tenaga surya berbasis baterai dan sistem listrik off-grid.

Fajar menekankan, digitalisasi pendidikan tidak boleh berhenti pada pengadaan dan distribusi perangkat.

“Menteri Abdul Mu’ti terus mengingatkan agar digitalisasi pembelajaran tidak berhenti pada distribusi perangkat, tetapi benar-benar memperluas akses dan meningkatkan mutu pembelajaran,” katanya.

Di sisi lain, Yuliot menyebut kebutuhan listrik sekolah dapat disinergikan dengan Program Listrik Desa (Lisdes) Kementerian ESDM. Langkah itu dinilai dapat mempercepat penyambungan listrik sekaligus mengoptimalkan program pemerintah yang telah berjalan.

“Sampai 2029 kami menargetkan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik. Tentu ada sarana-sarana pendidikan yang perlu mendapat percepatan penyambungan listrik,” ujar Yuliot.

Menurut Yuliot, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga akan membuat penanganan kebutuhan listrik untuk mendukung digitalisasi pendidikan lebih cepat dan efisien.

Fajar menyambut komitmen tersebut. Ia berharap sinergi Kemendikdasmen, Kementerian ESDM, dan PT PLN (Persero) dapat memastikan sekolah di pelosok tidak kembali menjadi penonton dalam transformasi pembelajaran berbasis teknologi.

Dengan demikian, pemerataan listrik dan digitalisasi pendidikan tidak lagi berjalan terpisah. Infrastruktur energi diposisikan sebagai fondasi agar perangkat teknologi yang dikirim pemerintah benar-benar menyala, digunakan, dan memberi manfaat bagi siswa—termasuk mereka yang belajar di wilayah 3T.

Dalam pertemuan tersebut, Fajar didampingi sejumlah pejabat Kemendikdasmen. Sementara Yuliot didampingi jajaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero).

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto menjalani sejumlah agenda strategis pada Selasa (1/9/2026), mulai dari membahas penyediaan hunian layak dan terjangkau hingga menerima laporan mengenai situasi nasional dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada malam harinya, Prabowo bertolak ke Vladivostok, Rusia, untuk menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11.

Sebelum berangkat ke Rusia, Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor. Salah satu agenda yang dibahas adalah peningkatan kualitas hunian masyarakat agar lebih layak dan terjangkau. Pemerintah menempatkan penyediaan tempat tinggal sebagai bagian penting dari agenda peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pada hari yang sama, Prabowo juga menerima Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi nasional serta penanganan karhutla di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Menurut Sekretariat Presiden, Presiden menerima laporan mengenai kondisi lapangan serta langkah penanganan dan pengendalian kebakaran.

Pemerintah juga memperkuat kemampuan penanganan karhutla. Presiden memberikan dukungan kepada Kodam XXII/Tambun Bungai berupa 100 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 15 unit ekskavator untuk memperkuat pencegahan serta penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Setelah menyelesaikan agenda di dalam negeri, Prabowo bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Vladivostok, Rusia, pada Selasa malam. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 yang berlangsung pada 1–4 September 2026.

Kehadiran Prabowo di forum ekonomi tersebut memiliki arti strategis bagi hubungan ekonomi Indonesia-Rusia. Selain menghadiri forum, Prabowo berpeluang melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menyebut peluang pertemuan kedua kepala negara terbuka selama rangkaian EEF.

Rangkaian agenda ini menunjukkan bahwa aktivitas Presiden pada awal September tidak hanya berfokus pada hubungan luar negeri, tetapi juga menyentuh sejumlah isu domestik strategis, terutama hunian rakyat, stabilitas nasional, dan penanganan bencana lingkungan. Agenda di Rusia selanjutnya akan menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan hubungan bilateral Indonesia-Rusia.

Monitorday.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menguji penggunaan tabung Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram (kg) secara langsung oleh masyarakat. Uji coba tersebut menjadi langkah awal pemerintah mengkaji CNG 3 kg sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg.

Untuk tahap awal, penggunaan CNG 3 kg masih terbatas di lingkungan internal Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). Pengujian dilakukan untuk melihat kinerja teknis tabung sekaligus memetakan pola pemanfaatannya oleh pengguna.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pengujian berlangsung selama satu bulan. Evaluasi kali ini tidak lagi hanya berfokus pada ketahanan fisik tabung, tetapi juga pada aspek penggunaan di lapangan.

“September ini kami akan dapatkan hasil evaluasi, bukan hanya dari sisi kinerja tabung, melainkan juga dari sisi bagaimana dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Laode dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

CNG sebenarnya bukan teknologi baru di Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan gas alam terkompresi tersebut telah digunakan di sejumlah sektor, seperti perhotelan, restoran, kafe (horeka), hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pemanfaatan CNG selama ini umumnya menggunakan tabung berkapasitas besar, yakni lebih dari 10 hingga 20 kg. Penggunaan dalam tabung berukuran 3 kg menghadirkan tantangan teknis yang lebih besar.

Tekanan CNG mencapai sekitar 200–250 bar, jauh di atas tekanan LPG yang berada di kisaran 5–10 bar. Perbedaan tekanan tersebut membuat pemerintah harus memastikan aspek keamanan, ketahanan tabung, hingga kelayakan penggunaannya sebelum CNG 3 kg diterapkan lebih luas.

Pemerintah kini masih melakukan kajian dan pengujian untuk memastikan CNG 3 kg memenuhi standar teknis serta aman digunakan masyarakat.

Jika dinilai layak, CNG 3 kg diharapkan dapat menjadi salah satu opsi pengganti LPG 3 kg. Langkah tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

Dengan uji coba yang mulai menyentuh penggunaan langsung, pemerintah kini tidak hanya menguji apakah tabung CNG 3 kg kuat menahan tekanan, tetapi juga apakah teknologi tersebut aman, praktis, dan sesuai dengan pola konsumsi masyarakat.

Monitorday.com – Destry Damayanti menorehkan sejarah baru di Bank Indonesia (BI). DPR RI menyetujui Destry sebagai Gubernur BI periode 2026–2031, menjadikannya perempuan pertama yang secara definitif memimpin bank sentral Indonesia.

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (1/9/2026). Dalam rapat yang sama, DPR menyetujui Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI untuk periode 2026–2031.

Penetapan Destry menjadi babak baru dalam sejarah kepemimpinan BI. Sebelumnya, ia telah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019.

Setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur BI pada 25 Juli 2026, Destry ditunjuk menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI. Tak lama kemudian, Presiden Prabowo Subianto mengajukannya sebagai calon tunggal Gubernur BI kepada DPR.

Dalam rapat paripurna, DPR menyetujui laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan BI. Komisi XI menggelar fit and proper test terhadap Destry dan Aida pada 26 Agustus 2026, kemudian terhadap calon Deputi Gubernur BI pada 27 Agustus 2026.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat.

“Komisi XI DPR RI berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui dan menetapkan Saudari Destry Damayanti sebagai Calon Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031,” kata Misbakhun saat membacakan laporan Komisi XI.

Destry bukan nama baru dalam perekonomian nasional. Lahir di Jakarta pada 1963, ia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pendidikan kemudian dilanjutkan di Cornell University, New York, Amerika Serikat, hingga meraih gelar Master of Science bidang Regional Science pada 1992.

Kariernya dimulai dari dunia akademik. Destry pernah menjadi peneliti sekaligus pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada 1987–1990.

Ia kemudian masuk ke pemerintahan dengan bekerja di Kementerian Keuangan pada 1992–1997. Setelah itu, Destry berkarier sebagai ekonom di Citibank pada 1997–2000.

Kariernya berlanjut sebagai Senior Economic Adviser Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2000–2003. Di sektor keuangan domestik, ia kemudian dipercaya menjadi Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri serta Direktur Eksekutif Mandiri Institute.

Destry juga pernah memimpin Satuan Tugas Ketahanan Ekonomi Kementerian BUMN pada 2014–2015. Pada 2015, ia bergabung dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai Anggota Dewan Komisioner hingga 2019.

Kariernya di bank sentral dimulai pada 2019 ketika Presiden mengangkatnya sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Jabatan tersebut kembali dipercayakan kepadanya untuk periode berikutnya pada 2024.

Pengalaman di akademik, pemerintahan, perbankan, pasar keuangan, LPS, dan BI menjadi bekal Destry untuk memimpin bank sentral. Latar belakang lintas sektor tersebut juga menjadi salah satu kekuatan yang ditawarkan dalam pencalonannya sebagai Gubernur BI.

Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR pada 26 Agustus 2026, Destry menekankan pentingnya sinergi antara BI dan pemerintah. Namun, koordinasi tersebut, menurut dia, tetap harus menjaga independensi bank sentral.

“Sinergi itu tidak berarti kita kehilangan independensi. Kita bergerak bersama-sama menuju arah yang sama, tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujar Destry, seperti dilansir Antara.

Setelah memperoleh persetujuan DPR, Destry menegaskan stabilitas akan tetap menjadi prioritas BI di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Kalau kita lihat global, ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita,” kata Destry, Selasa (1/9/2026).

Dengan mandat periode 2026–2031, Destry kini menghadapi tantangan ganda. Ia bukan hanya harus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga menjadi figur yang membuka sejarah baru: perempuan pertama yang memimpin Bank Indonesia secara definitif.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan penguatan transformasi pendidikan pada 2027 setelah sejumlah indikator kinerja menunjukkan perbaikan. Kenaikan partisipasi sekolah, transisi PAUD ke SD, hingga serapan kerja lulusan vokasi menjadi modal untuk memperluas intervensi pendidikan tahun depan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan 2027 tidak sekadar meneruskan program yang telah berjalan. Pemerintah akan memperkuat program yang dinilai berdampak langsung terhadap peserta didik, guru, dan satuan pendidikan.

“Alhamdulillah hasilnya juga sudah dirasakan oleh masyarakat,” ujar Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Sejumlah indikator kinerja strategis Kemendikdasmen pada 2025 menunjukkan tren positif. Persentase transisi PAUD ke SD naik menjadi 66,15 persen, dari 63,81 persen pada 2024. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–18 tahun juga meningkat menjadi 93,13 persen, dari 92,37 persen.

Perbaikan turut terlihat pada kualitas pembelajaran. Ketercapaian standar literasi mencapai 67,94 persen, sedangkan numerasi berada di angka 62,53 persen. Indeks Kualitas Lingkungan Belajar PAUD meningkat menjadi 65,15.

Pada aspek karakter dan lingkungan pendidikan, indeks karakter, iklim keamanan, inklusivitas, dan kebinekaan dengan kategori baik tercatat sebesar 42,66 persen.

Kinerja pendidikan vokasi juga menunjukkan peningkatan. Serapan kerja lulusan yang bekerja kurang dari satu tahun mencapai 74,60 persen, naik dari 71,83 persen sebelumnya.

Anggota Komisi X DPR RI Denny Cagur mengapresiasi capaian tersebut. Menurut dia, kenaikan partisipasi sekolah menunjukkan adanya kemajuan dalam pemerataan akses pendidikan, sementara peningkatan serapan lulusan vokasi mencerminkan semakin kuatnya keterhubungan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Kami memberikan apresiasi terkait angka partisipasi sekolah usia 7–18 tahun yang meningkat. Itu merupakan upaya pemerataan akses di Indonesia. Kemudian apresiasi transformasi tingkat serapan kerja lulusan vokasi yang mencapai 74,60 persen dalam waktu kurang dari satu tahun,” ujar Denny.

Selain capaian kinerja, penguatan transformasi pendidikan 2027 juga ditopang kenaikan anggaran. Kemendikdasmen memperoleh Pagu Anggaran TA 2027 sebesar Rp61,10 triliun, naik Rp2,86 triliun dibandingkan Pagu Indikatif sebesar Rp58,24 triliun.

Dari total anggaran tersebut, Rp55,5 triliun diarahkan untuk Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Anggaran tersebut difokuskan pada program yang menyentuh kebutuhan satuan pendidikan, peserta didik, dan guru.

Sejumlah program mendapat alokasi besar. Revitalisasi satuan pendidikan memperoleh Rp9,28 triliun, inisiatif awal menuju wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya sebesar Rp5 triliun, bantuan perlengkapan sekolah Rp250 miliar, Sekolah Nasional Terintegrasi Rp7,21 triliun, dan Digitalisasi Pembelajaran Rp5,83 triliun.

Dukungan bagi guru dan peserta didik juga menjadi prioritas. Kemendikdasmen mengalokasikan Rp14,09 triliun untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, Rp13,79 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP), serta Rp40 miliar untuk Studio Guru.

Komposisi anggaran tersebut menunjukkan transformasi pendidikan 2027 tidak hanya berfokus pada pembangunan atau perbaikan fasilitas sekolah. Pemerintah juga mengarahkan anggaran pada perluasan akses, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, dan bantuan langsung bagi peserta didik.

Abdul Mu’ti mengatakan seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pendidikan bermutu yang dapat diakses seluruh masyarakat.

“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Menurut Abdul Mu’ti, target tersebut membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Pemerintah, DPR, pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat harus terlibat agar berbagai program pendidikan tidak berhenti sebagai kebijakan, tetapi memberikan dampak berkelanjutan.

Ia juga mengapresiasi dukungan Komisi X DPR RI dalam mendorong pembangunan pendidikan sekaligus mengawal agar kebijakan pemerintah memberi manfaat yang lebih luas.

“Kami berharap semua anak Indonesia mampu memperoleh akses pendidikan yang adil, berkualitas, relevan, serta membentuk jati diri bangsa yang kuat dan berdasar nilai luhur,” pungkasnya.

Dengan indikator kinerja yang membaik dan pagu anggaran yang meningkat, transformasi pendidikan 2027 kini diarahkan pada empat sasaran utama: memperluas akses, meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat dukungan bagi guru dan peserta didik, serta mempersempit kesenjangan layanan pendidikan.

Monitorday.com – Gelar sarjana tak lagi menjadi tiket tunggal memasuki dunia kerja. Di tengah percepatan teknologi dan kecerdasan artifisial (AI), industri mulai menuntut lulusan perguruan tinggi memiliki kombinasi kompetensi yang lebih lengkap.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan dunia kerja kini bergerak menuju kebutuhan integrated skills, yakni perpaduan antara kompetensi utama sesuai bidang keilmuan dengan keterampilan pendukung, terutama kemampuan digital dan AI.

“Core skill saja tidak cukup. Jadi tidak hanya ijazah, tidak hanya sertifikat kompetensi, tetapi sekarang trennya adalah integrated skills,” ujar Yassierli saat memberikan kuliah umum di Institut Agama Islam SEBI (IAI SEBI), Depok, Jawa Barat, Senin (31/8/2026).

Menurut Yassierli, perubahan kebutuhan industri terlihat dari bermunculannya jenis pekerjaan yang tidak selalu memiliki padanan langsung dengan nama program studi di perguruan tinggi. Perusahaan, misalnya, kini membutuhkan big data analyst atau product developer, sementara kedua profesi tersebut menuntut perpaduan berbagai kompetensi.

“Sekarang dicari big data analyst, dicari product developer. Mana ada program studi product developer atau big data analyst? Karena yang diminta itu core skill dan skill yang terintegrasi,” katanya.

Karena itu, Yassierli meminta mahasiswa tidak menunggu hingga wisuda untuk mulai membangun kompetensi. Masa kuliah, kata dia, harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan melalui pembelajaran, praktik, magang, sertifikasi, hingga membangun portofolio.

Mahasiswa juga perlu sejak dini menentukan rekam jejak seperti apa yang ingin dibawa saat memasuki pasar kerja. Setiap pengalaman selama kuliah harus menjadi bagian dari nilai jual ketika melamar pekerjaan.

“Kalau sekarang mengambil program studi apa, sudah serius di situ. Yakini itu adalah journey yang harus dibangun. Belajar, praktik, magang, mendapatkan sertifikat, dan membangun portofolio,” ujar Yassierli.

Ia bahkan meminta mahasiswa memperlakukan curriculum vitae (CV) bukan sekadar dokumen administratif yang dibuat menjelang melamar kerja. CV, menurut dia, harus dirancang sejak awal kuliah melalui berbagai pengalaman dan pencapaian.

“CV itu bukan dibuat, tetapi CV itu dirancang dari kertas kosong. Kita ingin tiga atau empat tahun lagi CV kita isinya apa, itu harus dirancang,” tuturnya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa kompetensi akademik tetap penting, tetapi tidak lagi berdiri sendiri. Lulusan dituntut mampu menunjukkan bukti kemampuan melalui pengalaman nyata, sertifikasi, keterampilan digital, penguasaan AI, komunikasi, dan portofolio.

Yassierli pun mendorong perguruan tinggi terus menyesuaikan pembelajaran dengan perubahan kebutuhan industri. Lulusan, kata dia, harus dibekali kompetensi sesuai bidang keilmuan sekaligus kemampuan teknologi yang membuat mereka mampu beradaptasi dengan perubahan pekerjaan.

Dengan demikian, ijazah bukan lagi satu-satunya modal. Ketika memasuki dunia kerja, lulusan dituntut membawa bukti kompetensi, pengalaman, dan portofolio yang menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi kebutuhan industri yang terus berubah.

MONITORDAY – Jauh sebelum internet ramai, desil hanyalah istilah matematika yang berdebu di dalam buku pelajaran statistik. Namun hari ini, satu kata tersebut telah berubah menjadi penentu paling krusial bagi nasib dapur dan dompet jutaan keluarga di Indonesia.

Dari urusan kuota Pertalite subsidi hingga peluang anak masuk kuliah lewat jalur beasiswa, semuanya kini diatur oleh satu angka ajaib yang mendadak viral ini. Mengapa sebuah istilah teknis data bisa memiliki daya pengaruh sebesar itu di dunia nyata?

Kotak-Kotak Kesejahteraan

Secara sederhana, desil adalah metode statistik untuk membagi populasi data menjadi sepuluh bagian yang sama besar setelah diurutkan. Dalam konteks kebijakan di Indonesia, pemerintah menggunakan rumus ini untuk memetakan tingkat kesejahteraan ekonomi seluruh rumah tangga.

Bayangkan seluruh penduduk Indonesia berbaris rapi dari yang penghasilannya paling minimal hingga yang paling kaya raya. Barisan raksasa ini kemudian dibagi rata ke dalam 10 kotak (Desil 1 sampai Desil 10):

• Desil 1: 10% kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah (miskin ekstrem).
• Desil 2 s.d. 4: Kelompok masyarakat dengan ekonomi rendah atau rentan miskin.
• Desil 5 s.d. 7: Kelompok masyarakat kelas menengah mandiri.
• Desil 8 s.d. 10: Kelompok masyarakat mapan hingga yang paling sejahtera.

Pengelompokan ini tidak dilakukan acak, melainkan disaring melalui instrumen digital seperti Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), berdasarkan indikator konkret—mulai dari jenis pekerjaan, fasilitas tempat tinggal, daya listrik rumah, hingga kepemilikan aset keluarga.

Statistik Mengatur Realita

Alasan utama desil mendadak viral di media sosial adalah karena sistem ini sekarang terintegrasi langsung dengan berbagai layanan publik. Status desil Anda menentukan fasilitas apa saja yang boleh Anda nikmati dari negara.

Gelombang kepanikan massal digital bermula ketika banyak warga mengeluhkan “keajaiban” pergeseran angka desil mereka. Di platform seperti TikTok dan X, banyak netizen bercerita bagaimana anak mereka tiba-tiba terancam kehilangan beasiswa atau bantuan pendidikan seperti KIP-Kuliah. Penyebabnya? Sistem mendadak menaikkan posisi desil keluarga mereka ke angka yang lebih tinggi, meskipun kondisi keuangan riil di rumah sedang tidak baik-baik saja.

Bukan hanya urusan pendidikan, desil juga menjadi sorotan tajam seiring rencana pemerintah memperketat penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) seperti Pertalite. Skema pembatasan ini dirancang berbasis desil ekonomi, di mana kelompok masyarakat yang berada di desil atas bersiap untuk dialihkan sepenuhnya ke bahan bakar nonsubsidi.

Fenomena viralnya desil menjadi pengingat pentingnya akurasi pendataan di lapangan. Ketika sebuah angka statistik mati bertransformasi menjadi identitas ekonomi digital, keterlambatan pembaruan data atau kesalahan input sekecil apa pun bisa langsung berdampak pada daya beli dan masa depan sebuah keluarga.

Kini, desil bukan lagi sekadar teori membosankan di ruang kelas. Ia telah menjelma menjadi “raport ekonomi” digital yang paling dicari tahu, didiskusikan, dan dikawal oleh masyarakat demi menjaga stabilitas dompet mereka sehari-hari.

Jombang [MONITORDAY] — Perjalanan KH Abdul Hakim Mahfudz menuju pucuk kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) mempertemukan dua dunia yang selama ini tampak berbeda: tradisi pesantren dan manajemen korporasi.

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng ke-8 yang akrab disapa Gus Kikin itu resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026-2031. Penetapan dilakukan secara mufakat oleh Majelis Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Jauh sebelum keputusan AHWA, Gus Kikin telah menunjukkan posisi kuat dalam proses penjaringan calon ketua umum. Ia memperoleh 472 suara, mengungguli sejumlah ulama yang juga masuk bursa, yakni KH Zulfa Mustofa dengan 262 suara, KH Abdussalam Shochib 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf 258 suara, dan KH Abdul Ghaffar Rozin 155 suara.

Terpilihnya Gus Kikin sekaligus membawa latar belakang yang tidak lazim ke dalam kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Ia tumbuh dalam tradisi pesantren, tetapi sebagian perjalanan profesionalnya justru ditempa di dunia pelayaran, korporasi, energi, dan bisnis.

Gus Kikin lahir di Jombang, 17 Agustus 1958, dari pasangan KH Mahfudz Anwar dan Nyai Hj Abidah Ma’shum. Dari garis ibunya, ia merupakan cicit Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU. Ibunya adalah putri Nyai Hj Khoiriyah Hasyim, putri sulung Mbah Hasyim.

Pendidikan keagamaannya ditempuh antara lain di Pondok Pesantren Sunan Ampel Jombang dan Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Seblak Jombang. Sementara pendidikan formalnya dilalui di SDN Parimono, SMPN 1 Jombang, dan SMAN 2 Jombang.

Namun, setelah itu jalurnya bergerak ke bidang yang cukup jauh dari tradisi pesantren. Pada 1975-1979, Gus Kikin menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan Sarjana Komunikasi di Universitas Terbuka pada 2013.

Karier profesionalnya dimulai dari dunia pelayaran. Setelah menjalani praktik pelayaran selama tiga tahun, ia bergabung dengan PT Djakarta Lloyd. Pada 1988, ketika berusia 30 tahun, ia dipercaya menjadi Kepala Cabang Cilegon.

Sepuluh tahun kemudian, Gus Kikin mulai membangun sejumlah perusahaan di Surabaya. Ekspansi bisnisnya kemudian berlanjut ke Jakarta pada 2000.

Dalam perjalanan bisnisnya, ia tercatat mengendalikan hingga 22 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari transportasi, kontraktor, teknologi informasi, komoditas seperti pinang dan minyak atsiri, hingga media penyiaran melalui PT Bama Berita Sarana (BBS Group).

Di sektor energi, ia mendirikan PT Energi Mineral Langgeng yang bergerak dalam eksplorasi minyak dan gas bumi. Pengalaman tersebut kemudian membawanya aktif dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Latar belakang bisnis itu menjadi salah satu modal yang membedakan Gus Kikin. Pengalaman mengelola organisasi dan perusahaan membuatnya memiliki perspektif manajerial yang kuat, terutama ketika NU menghadapi tantangan memperkuat kemandirian ekonomi warga.

Meski demikian, perjalanan Gus Kikin kembali ke pesantren tidak berlangsung secara tiba-tiba. Pada 2016, ia dipanggil untuk membantu KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah sebagai Wakil Pengasuh Pesantren Tebuireng.

Penunjukan tersebut telah melalui proses musyawarah keluarga yang melibatkan lebih dari 200 anggota keluarga besar Tebuireng. Setelah Gus Solah wafat pada 2020, Gus Kikin kemudian dipercaya menjadi Pengasuh ke-8 Pondok Pesantren Tebuireng.

Di NU, kiprahnya juga berkembang cepat. Pada 2022, ia masuk jajaran Ketua PBNU untuk periode 2022-2027. Dua tahun kemudian, ia ditunjuk sebagai Penjabat Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur.

Dalam Konferensi Wilayah ke-18 NU Jawa Timur yang digelar di Tebuireng, Gus Kikin kemudian terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWNU Jawa Timur periode 2024-2029.

Kini, perjalanan itu membawanya ke tingkat nasional. Dalam Muktamar ke-35 NU 2026, Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031.

Di bawah kepemimpinannya, penguatan ekonomi warga menjadi salah satu gagasan utama yang dibawa ke PBNU. Latar belakang sebagai pengusaha diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk membangun ekosistem ekonomi berbasis warga Nahdliyin.

Namun, agenda Gus Kikin tidak berhenti pada persoalan ekonomi. Ia juga membawa gagasan untuk menghidupkan kembali Qanun Asasi, dokumen prinsip dasar NU yang disusun KH Hasyim Asy’ari.

Dua agenda tersebut—penguatan ekonomi jamaah dan revitalisasi nilai dasar organisasi—menjadi bagian dari tantangan kepemimpinan Gus Kikin untuk membawa NU memasuki fase baru.

Di satu sisi, ia mewarisi tradisi panjang pesantren dan garis keilmuan keluarga Tebuireng. Di sisi lain, ia membawa pengalaman puluhan tahun mengelola bisnis dan organisasi.

Dari pelayaran, korporasi, hingga pesantren, perjalanan Gus Kikin kini bermuara pada satu panggung yang lebih besar: memimpin PBNU untuk masa khidmat 2026-2031.

Monitorday.com– Islam menjadi salah satu kekuatan demografis dan sosial yang semakin penting di Eropa. Pertumbuhan komunitas Muslim berlangsung melalui kombinasi migrasi, kelahiran, serta keberadaan komunitas Muslim yang telah lama menjadi bagian dari masyarakat Eropa, khususnya di kawasan Balkan dan Eropa Timur. Namun, angka mengenai jumlah Muslim Eropa perlu dibaca secara hati-hati karena cakupan geografis “Eropa” dan metode penghitungan berbeda-beda antar sumber.

Di Eropa Barat dan Utara, pertumbuhan komunitas Muslim banyak berkaitan dengan migrasi tenaga kerja, reunifikasi keluarga, dan kedatangan pengungsi dari Timur Tengah, Afrika Utara, serta Asia Selatan. Prancis, Jerman, Inggris, Italia, Belanda, dan Belgia menjadi sejumlah negara dengan komunitas Muslim yang besar. Di kawasan tersebut, Islam semakin terlihat dalam kehidupan perkotaan melalui masjid, sekolah, organisasi sosial, bisnis halal, hingga aktivitas budaya.

Faktor demografi juga berperan. Secara umum, populasi Muslim Eropa memiliki struktur usia yang relatif lebih muda dibandingkan populasi non-Muslim. Kondisi ini membuat komunitas Muslim memiliki proporsi anak-anak dan usia produktif yang cukup besar. Namun, pertumbuhan tersebut tidak semata-mata disebabkan tingkat kelahiran; migrasi dan perubahan pola fertilitas dari generasi ke generasi juga merupakan faktor penting.

Situasinya berbeda di Balkan, tempat komunitas Muslim telah menjadi bagian dari sejarah lokal selama berabad-abad. Albania, Kosovo, dan Bosnia-Herzegovina memiliki populasi Muslim yang signifikan. Dengan demikian, keberadaan Islam di Eropa tidak tepat jika hanya dipahami sebagai fenomena akibat imigrasi modern. Islam telah menjadi bagian dari sejarah sosial dan politik Eropa dalam rentang waktu yang panjang.

Secara demografis, salah satu rujukan penting adalah kajian Pew Research Center yang memproyeksikan populasi Muslim Eropa akan terus meningkat hingga 2050. Dalam skenario migrasi menengah, proporsi Muslim di Eropa diperkirakan meningkat dibandingkan kondisi pertengahan 2010-an. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa dinamika migrasi merupakan variabel yang sangat menentukan, sehingga angka masa depan tidak dapat diperlakukan sebagai kepastian.

Pertumbuhan komunitas Muslim juga membawa tantangan integrasi sosial dan politik. Islamofobia, diskriminasi, perdebatan mengenai imigrasi, penggunaan simbol keagamaan, serta kebijakan mengenai makanan halal dan tempat ibadah menjadi isu yang muncul di sejumlah negara. Pada saat yang sama, generasi Muslim yang lahir dan tumbuh di Eropa menghadapi proses pembentukan identitas yang menggabungkan identitas kewarganegaraan, budaya lokal, dan keyakinan agama.

Karena itu, perkembangan Islam di Eropa sebaiknya tidak hanya dilihat melalui pertanyaan “berapa banyak jumlah Muslim?”, tetapi juga bagaimana komunitas tersebut berkontribusi terhadap pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kehidupan kewargaan. Tantangan ke depan adalah membangun masyarakat Eropa yang mampu mengakomodasi keragaman agama sekaligus mempertahankan prinsip kesetaraan, kebebasan beragama, hukum, dan kohesi sosial.