Monitorday.com – Pemerintah Indonesia mencatat capaian baru di sektor industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan potensi nilai mencapai Rp7 triliun. Di sisi lain, pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen serta menambah volume pupuk untuk petani nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pelepasan ekspor perdana produk urea milik PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Rabu (13/5).

Ekspor perdana tersebut mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar. Pengiriman itu menjadi tahap awal dari kerja sama ekspor sebesar 250.000 ton yang ditargetkan meningkat hingga 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” ujar Amran dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Menurut Amran, keberhasilan ekspor ini menunjukkan daya saing industri pupuk nasional yang semakin kuat sekaligus membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

Ia mengungkapkan sejumlah negara mulai menunjukkan minat terhadap pupuk asal Indonesia. Selain Australia, pemerintah India disebut telah meminta pasokan pupuk urea hingga 500.000 ton. Negara lain seperti Filipina, Brasil, dan Bangladesh juga dikabarkan tertarik menjalin kerja sama serupa.

Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, pemerintah Indonesia juga mencatat kemajuan di sektor pupuk domestik. Amran mengatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN.

Selain itu, volume pupuk bersubsidi juga ditambah sebanyak 700 ribu ton guna memperluas akses petani terhadap pupuk.

“Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” kata Amran.

Pemerintah sebelumnya juga mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton untuk mendukung percepatan swasembada pangan nasional.

Deregulasi dan Reformasi Industri Pupuk

Dalam upaya memperbaiki tata kelola pupuk nasional, pemerintah melakukan deregulasi terhadap 145 aturan lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat distribusi pupuk kepada petani.

Sistem distribusi juga disederhanakan melalui pola langsung dari Kementerian Pertanian, PIHC, Gapoktan atau koperasi, hingga petani.

Pemerintah turut mereformasi mekanisme subsidi pupuk dengan menghapus sejumlah komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menekan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah menjalankan revitalisasi industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun. Proyek tersebut melibatkan sejumlah perusahaan pupuk nasional, termasuk PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan dengan mengganti pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Pemerintah mencatat efisiensi biaya produksi pupuk baru mencapai 26 persen lebih rendah dibandingkan pabrik lama.

Melalui reformasi subsidi dan revitalisasi industri tersebut, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai 2035, sekaligus menekan potensi pemborosan sebesar Rp14,4 triliun per tahun.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama kedua negara di sektor pupuk.

Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Australia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan kedua negara.

“Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama,” ujarnya.

Amran menegaskan, seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional.

“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” tegasnya.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap alasan dirinya membawa sejumlah petinggi perusahaan besar AS dalam kunjungannya ke Beijing, China. Dalam lawatan tersebut, Trump didampingi CEO Tesla Elon Musk, CEO Nvidia Jensen Huang, hingga CEO Apple Tim Cook.

Dalam pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Kamis (14/5), Trump mengatakan para petinggi perusahaan itu hadir untuk membangun hubungan bisnis sekaligus menunjukkan penghormatan kepada China.

“Kami punya orang-orang luar biasa dan mereka semua bersama saya,” kata Trump dalam sambutan pembukanya, seperti dikutip dari CNN.

Trump menegaskan dirinya secara khusus meminta para pemimpin utama perusahaan besar AS untuk ikut dalam kunjungan tersebut.

“Kami meminta 30 orang terbaik di dunia dan semuanya mengatakan ya. Saya tidak mau orang nomor dua atau nomor tiga di perusahaan. Saya hanya mau yang paling atas,” ujarnya.

Menurut Trump, para pengusaha itu berharap hubungan perdagangan dan bisnis antara Amerika Serikat dan China dapat semakin berkembang di masa mendatang.

“Mereka ada di sini untuk menghormati Anda dan China. Mereka menantikan perdagangan dan bisnis, dan semuanya akan berjalan timbal balik untuk kepentingan kami,” kata Trump kepada Xi.

Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyampaikan optimismenya terhadap hubungan Washington dan Beijing di masa depan. Ia meyakini hubungan kedua negara dapat menjadi lebih baik dibanding sebelumnya.

“Kehormatan bisa bersama Anda. Kehormatan bisa menjadi teman Anda. Hubungan antara China dan Amerika Serikat akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya,” ujarnya.

Trump kembali memuji Xi Jinping sebagai pemimpin besar, meski menyadari pernyataannya kerap menuai kritik.

“Saya mengatakan kepada semua orang, Anda pemimpin hebat. Kadang orang tidak suka saya mengatakan itu, tapi saya tetap mengatakannya karena itu benar,” kata Trump.

Sebelum pertemuan berlangsung, Trump mendapat sambutan meriah dari pemerintah China. Ia mengaku terkesan dengan sambutan anak-anak China yang berdiri menyambut kedatangannya.

“Mereka bahagia. Mereka luar biasa. Anak-anak itu luar biasa dan mereka merepresentasikan banyak hal,” ujarnya.

Kunjungan Trump ke Beijing menjadi perhatian dunia karena berlangsung di tengah hubungan AS-China yang masih dibayangi perang dagang, isu Taiwan, persaingan teknologi, hingga ketegangan geopolitik global.

Monitorday.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Provinsi DKI Jakarta masih Ibu Kota Indonesia, bukan Ibu Kota Nusantara (IKN). Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyambut baik keputusan itu.

“Kami menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini yang menegaskan tidak ada kekosongan hukum terkait status ibu kota negara di mana Daerah Khusus Jakarta tetap menjadi ibu kota negara meskipun telah lahir UU Nomor 3/2022 yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru dari Indonesia,” ujar Huda kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan sebuah UU akan mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah diundangkan dan dicatat dalam lembaran negara. Namun, dalam konteks tertentu yang menyangkut perubahan status hukum suatu wilayah atau pemindahan ibu kota, keberlakuannya membutuhkan syarat konstitutif tambahan.

“Dalam kasus pemindahan Ibu Kota Negara, keberlakuan UU baru tersebut secara hukum bergantung sepenuhnya pada penetapan Keputusan Presiden (Keppres) yang spesifik mengenai hal tersebut,” kata Huda.

Berdasarkan laporan dari Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono, terangnya, fase pertama pembangunan IKN yakni kawasan lembaga/badan eksekutif telah rampung per April 2026. Dan saat ini dilanjutkan fase kedua pembangunan IKN yakni melengkapi sarana/prasana infrastruktur untuk kawasan lembaga-lembaga yudikatif dan legislative.

“Kalau dilihat dari target kawasan legislatif dan yudikatif ini akan rampung pada 2030 mendatang,” imbuh Huda.

Huda ingin pembangunan infastruktur IKN ini rampung sesuai target awal. Kendati demikian, dinamika global yang saat ini terjadi dan mendorong Indonesia melakukan efisiensi besar-besaran sehingga akan mempengaruhi progress pembangunan IKN.

“Kami berharap semua pihak bisa memahami jika pemerintah mengalihkan prioritas anggaran untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak seperti menjaga laju pertumbuhan ekonomi, memastikan nilai tukar rupiah stabil, dan menjaga kelompok-kelompok rentan dengan berbagai bantuan sosial,” jelasnya.

Diketahui, MK menolak permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau UU IKN. Dengan putusan itu maka DKI Jakarta masih menjadi Ibu Kota Negara Indonesia.

Keputusan penolakan uji materiil UU IKN disampaikan MK dalam sidang pengucapan putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang digelar pada Selasa (12/5). Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo.

Dalam gugatannya, pemohon menilai norma Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2024 tidak sinkron dengan norma Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2022. Hal tersebut dianggap menimbulkan kekosongan status konstitusional ibu kota negara yang berimplikasi pada keabsahan tindakan pemerintahan, termasuk penerbitan keputusan serta pelaksanaan administrasi negara.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan tersebut.

Menurut pendapat Mahkamah, penafsiran norma Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2024 a quo harus dibaca dan dimaknai dalam keterkaitannya dengan norma Pasal 73 UU Nomor 2 Tahun 2024. MK menjelaskan bahwa kekuatan berlaku dan mengikatnya substansi pemindahan ibu kota negara dimulai ketika Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan oleh Presiden.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menyatakan bahwa untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN, diperlukan landasan hukum berupa Keputusan Presiden. MK menilai, apabila Keppres tersebut telah ditandatangani, maka keputusan mengenai Ibu Kota Negara baru dapat mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Monitorday.com – Komisi VII DPR RI meminta Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA memperluas promosi serta sosialisasi penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026 ke seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan langkah tersebut dapat dilakukan dengan memperbanyak program nonton bareng Piala Dunia di berbagai daerah.

“LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA diwajibkan menindaklanjuti masukan pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI,” ujar Saleh saat membacakan kesimpulan rapat bersama sejumlah lembaga penyiaran di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut Saleh, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh TVRI sudah semakin dekat. Karena itu, ia meminta lembaga penyiaran publik meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan sepak bola nasional dalam berbagai program terkait Piala Dunia 2026.

Selain itu, Komisi VII DPR RI juga meminta evaluasi berbasis data empiris terkait keterjangkauan siaran Piala Dunia 2026 agar penyebaran informasi dan tayangan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Saleh menilai hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang dimiliki televisi nasional harus menjadi momentum untuk memperkuat citra dan optimalisasi peran lembaga penyiaran publik nasional.

Sementara itu, Direktur Utama LKBN ANTARA, Benny Siga Butarbutar, menegaskan pihaknya siap menggaungkan “demam Piala Dunia” melalui kampanye dan sosialisasi hingga ke wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

“Kita memastikan bekerja sama dengan mitra-mitra dalam distribusi pemberitaan di seluruh Indonesia, melalui 34 biro dan juga 300 LED outlet,” kata Benny.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya laporan mengenai uang senilai Rp 39 triliun yang mengendap di perbankan, dengan dugaan kuat berasal dari korupsi atau tindak kejahatan kriminal. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam sambutannya saat acara penyerahan denda administratif Satgas PKH kepada negara di halaman gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (13/5).

Pengungkapan ini menyoroti tantangan berkelanjutan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan finansial di Indonesia dan upaya pemerintah untuk memulihkan aset negara. Prabowo menegaskan perlunya pemanfaatan dana-dana yang tidak jelas kepemilikannya tersebut untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“Saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih Rp 39 triliun uang-uang yang tidak jelas,” kata Prabowo.

Prabowo lebih lanjut berspekulasi tentang alasan dana-dana tersebut tidak diklaim. Ia menduga para pelaku korupsi atau kriminal yang menaruh uang di bank tersebut mungkin telah melarikan diri ke luar negeri atau meninggal dunia. Dengan nada bercanda, Prabowo menyebutkan kemungkinan pemilik dana memiliki banyak istri muda atau tanggungan lain, sehingga ahli waris yang sah tidak mengetahui keberadaan uang tersebut.

“Para koruptor atau kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal uangnya ketinggalan di rekening enggak jelas. Mungkin dia banyak istri muda atau peliharaan-peliharaan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya ngga tau dia punya uang di bank-bank tersebut,” katanya.

Menanggapi kondisi dana yang telah mengendap selama bertahun-tahun, Prabowo menegaskan bahwa uang tersebut harus segera dialihkan untuk kepentingan rakyat. “Sudah sekian tahun enggak diurus ya. Saya katakan, sudah sekian tahun tidak diurus, sudah 1 tahun diumumkan enggak ada yang datang ya sudah pindahkan untuk rakyat,” tegasnya.

Monitorday.com – Persoalan Dam memiliki dinamika dalam penyelenggaran haji. Khususnya bagi jamaah haji asal Indonesia. Kajian mendalam dilakukan untuk mengupas bagaimana pengelolaan Dam haji dalam perspektif Maqashid Syariah sebagai tujuan luhur yang dicapai oleh syariah.

Ketika Dam berbuah kajian fikih haji yang dinamis, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa Dam boleh dialihkan di tanah air. Fatwa ini tidak hadir seketika. Butuh waktu empat tahun, sejak 2022, bagi Muhammadiyah lakukan kajian lintas disiplin.

Demikian disampaikan Asep Shalahudin, Anggota Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, dalam Ziska Talk Spesial Qurban: Kupas Tuntas Fikih DAM Haji dan Praktik Baik Qurbanmu Bahagiakan Sesama, pada Selasa, (12/5/2026), di Studio TVMU, Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.

Asep menjelaskan, merujuk pada arti inti Dam, yaitu darah yang dialirkan dari hewan. “Secara definisi Dam adalah penyembelihan kambing, sapi atau unta yang diwajibkan bagi seorang jamaah haji dikarenakan adanya beberapa sebab atau hal yang melatarbelakanginya,” jelas Asep.

Secara hukum asal, penyembelihan Dam memang dilakukan di Tanah Haram. Namun, menurut Asep, terdapat sejumlah kondisi yang memungkinkan terjadinya pergeseran hukum. Dengan kata lain, lanjut Asep, ada fenomena yang menjadi pertimbangan paling tidak ada tiga, yaitu kerusakan lingkungan, manfaat Dam yang tidak optimal, serta masih banyaknya masyarakat fakir – miskin yang membutuhkan.

Menurut Asep, penyembelihan hewan Dam dalam jumlah besar di Arab Saudi berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan, mulai dari limbah darah hingga sisa pengolahan hewan. Selain itu, distribusi manfaat daging Dam dinilai belum sepenuhnya optimal.

Dalam kajian Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Indonesia masih menghadapi persoalan kemiskinan dan rendahnya akses sebagian masyarakat terhadap protein hewani. Karena itu, pengalihan Dam ke tanah air dinilai tepat untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas tanpa meninggalkan nilai syariah yang menjadi landasannya.

Fatwa tersebut, ungkap Asep, menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pengelola untuk memastikan pelaksanaan pengalihan Dam dilakukan secara amanah, transparans, dan tepat sasaran sehingga semangat ibadah dan solidaritas sosial dapat berjalan beriringan.

Solusi Atasi Ketimpangan Gizi

Pada perspektif lain, narasumber berikutnya, Rachmadin Ismail, Pimpinan Redaksi Tirto, mengatakan, ketimpangan konsumsi daging merah di Indonesia serta meningkatnya persoalan sampah plastik saat Idul Adha perlu perhatian berbagai pihak.

Ia menilai distribusi daging kurban perlu diarahkan lebih tepat sasaran agar mampu membantu memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat konsumsi protein hewani yang masih rendah, terutama kawasan terluar, terdepan dan tertinggal.

Wilayah Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, masih menghadapi persoalan rendahnya konsumsi daging merah, meskipun daerah tersebut dikenal sebagai salah satu sentra peternakan sapi nasional.

“Di satu sisi mereka menghasilkan sapi, tetapi di sisi lain tingkat konsumsi daging masyarakatnya justru rendah,” pungkasnya. Persoalan storage adalah tantangan besarnya. Daging tidak bisa disimpan lama sehingga lebih banyak dijual keluar ketimbang dikonsumsi masyarakat lokal.

Rachmadin mengatakan, momentum Idul Adha menjadi sarana penting untuk memperbaiki pemerataan konsumsi protein hewani di Indonesia. Apa yang dilakukan Lazismu menjadi relevan, karena protein hewani memiliki kandungan penting seperti zat besi, vitamin B12, dan faktor pertumbuhan yang berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak.

Ia memahami bahwa secara umum, protein hewani tidak selalu dari daging merah. Namun, dalam konteks kurban, distribusi protein hewani merupakan langkah nyata solusi atasi ketimpangan gizi dan membantu perbaikan gizi masyarakat.

Menjangkau Penerima Manfaat Lebih Luas

Salah satu persoalan distribusi kurban adalah daging kurban masih terkonsentrasi di kota-kota. Menyoroti hal itu, Direktur Penghimpunan Lazismu Pusat, Mochammad Sholeh Farabi mengatakan program tersebut lahir dari kegelisahan Lazismu melihat penumpukan distribusi daging kurban di wilayah perkotaan, sementara masih banyak daerah tak tersentuh.

“Kami melihat ada fenomena penumpukan daging kurban di wilayah perkotaan, terutama di kalangan masyarakat menengah ke atas yang rutin berkurban di lingkungan masjid sekitar. Akibatnya, distribusi daging jatuh ke masyarakat yang tergolong mampu,” ujar Farabi.

Ia mencontohkan sejumlah wilayah di NTT yang justru menjual hewan ternaknya ke Pulau Jawa saat jelang Idul Adha. Sementara masyarakat setempat minim akses terhadap daging kurban. Lazismu juga menemukan daerah-daerah yang warganya belum pernah merasakan pelaksanaan kurban secara langsung dalam kerangka ketahanan pangan.

Melalui program Qurbanmu, kata Farabi, Lazismu mengarahkan distribusi kurban ke wilayah untuk mendukung ketahanan pangan, khususunya daerah dengan tingkat konsumsi daging rendah, kawasan terpencil, hingga kawasan terdampak bencana. Farabi juga menegaskan dalam pengelolaan, pengemasan dan distribusinya mengikuti aturan yang berlaku sehingga menjadi ramah lingkungan dan akuntabel.

Sementara itu, Faozan Amar, Dosen FEB Uhamka, menekankan nilai penting aspek penghimpunan menjadi tahapan penting yang harus dipahami amil Lazismu agar program kurban dapat berjalan maksimal. Ia menilai, segmentasi calon pekurban butuh pelayanan prima.

“Siapa sasaran calon pekurban, apakah dari kalangan menengah atas, menengah, atau menengah bawah. Dari situ kita bisa mengetahui sikap, perilaku, serta kebiasaan mereka sehingga pendekatan yang dilakukan menjadi tepat,” tandasnya.

Secara profesional, sambung Faozan, mulai dari jenis hewan yang dipotong, sumber pengadaan hewan, hingga penentuan harga harus dirancang dengan baik agar program berjalan efektif dan akuntabel.

Ia juga menekankan pentingnya menentukan sasaran penerima manfaat secara lebih spesifik. Menurutnya, istilah “kurban untuk semua” masih terlalu luas jika tidak diikuti penjelasan yang jelas mengenai kelompok penerima manfaat.

Monitorday.com – Pemerintah terus memperkuat langkah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, dan percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/06/2026).

“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan. Terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas,” ujar Muhaimin dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah juga akan terus mendorong kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM, termasuk dengan memanfaatkan aset dan ruang yang belum optimal digunakan sebagai tempat pemasaran, display produk, maupun festival UMKM. Selain itu, pemerintah berencana menambah anggaran khusus untuk mendukung kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. 

“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita. Selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR),” imbuh Muhaimin.

Dalam bidang perlindungan sosial, Muhaimin menyampaikan bahwa alokasi APBN untuk program perlindungan sosial saat ini telah mencapai Rp508,2 triliun. 

“Hari ini APBN kita sudah sampai angka 508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” jelas Muhaimin.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah juga terus mengintegrasikan data penerima manfaat agar lebih tepat sasaran serta memastikan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara akurat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

“Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” ujar Muhaimin.

Lebih lanjut, Muhaimin menuturkan bahwa pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai prioritas pengentasan kemiskinan. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026, serta menurunkan angka kemiskinan menjadi lima persen pada tahun 2029.

“Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini nol persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” pungkas Muhaimin.

Monitorday.com – Dunia internasional tengah dikejutkan oleh pernyataan kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengaku sedang serius mempertimbangkan untuk menjadikan Venezuela sebagai negara bagian Amerika Serikat yang ke-51. Ambisi ini mencuat setelah AS berhasil menangkap Nicolas Maduro pada Januari 2026, yang memicu kendali besar Washington atas negara kaya minyak tersebut.

Melalui unggahan di platform Truth Social dan wawancara dengan Fox News, Trump memberikan sinyal kuat mengenai niatnya untuk mengambil alih kedaulatan Venezuela secara penuh. Ia bahkan secara terbuka bertanya kepada publik apakah ada yang tertarik dengan ide “Kebangsaan #51” bagi Venezuela.

Merespons klaim tersebut, Presiden Sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, memberikan jawaban yang tegas saat ditemui di Mahkamah Internasional di Den Haag. Rodriguez menyatakan bahwa pemerintahannya “tidak pernah”mempertimbangkan rencana untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat.

Ia menekankan bahwa rakyat Venezuela memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap kemerdekaan dan para pahlawan bangsa mereka, sehingga opsi kehilangan kedaulatan bukanlah sesuatu yang masuk akal.

“Itu tidak akan pernah dipertimbangkan, karena jika ada satu hal yang dimiliki oleh kami, kaum pria dan wanita Venezuela, adalah bahwa kami mencintai proses kemerdekaan kami, kami mencintai para pahlawan pria dan pahlawan wanita kemerdekaan kami,” kata Rodriguez kepada wartawan saat meninggalkan sidang di Mahkamah Internasional di Den Haag, dilansir kantor berita AFP, Selasa (12/5/2026).

Sejak Amerika Serikat menangkap Maduro pada 3 Januari lalu, Trump telah membanggakan kendalinya atas negara Karibia yang kaya minyak itu. Trump dilaporkan mengatakan kepada Fox News pada hari Senin (11/5) waktu setempat, bahwa ia “serius” mempertimbangkan untuk menjadikan Venezuela sebagai negara bagian ke-51 AS.

Sebelumnya, dalam unggahan di platform Truth Social miliknya pada bulan Maret lalu, Trump menulis: “Hal-hal baik terjadi pada Venezuela akhir-akhir ini! Saya bertanya-tanya tentang keajaiban apa ini? KEBANGSAAN, #51, ADA YANG TERTARIK?”

Ketika ditanya tentang prospek status negara bagian AS, Rodriguez menegaskan bahwa pemerintahannya sedang bekerja dengan “agenda kerja sama diplomatik” dengan Amerika Serikat.

Sejak mengambil alih kekuasaan dari Maduro yang telah lama berkuasa, Rodriguez telah memimpin pencairan hubungan dengan Washington di bawah tekanan berat untuk memenuhi tuntutan Trump untuk akses ke cadangan bahan bakar fosil Venezuela yang sangat besar.

Trump telah berulang kali memuji Rodriguez, yang telah mengesahkan reformasi yang membuka sektor pertambangan dan minyak Venezuela bagi perusahaan asing, terutama dari AS.

Rodriguez, yang tadinya menjabat sebagai wakil presiden Maduro, juga telah mendorong pengesahan undang-undang amnesti yang menyebabkan pembebasan ratusan tahanan politik, meskipun sekitar 500 orang masih berada di balik jeruji besi.

Monitorday.com – Pemerintah resmi meluncurkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026 sebagai langkah strategis membangun generasi muda yang jujur dan berintegritas sejak dini. Peluncuran dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Program tersebut digadang-gadang menjadi fondasi baru pendidikan karakter nasional di tengah masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Pemerintah menilai sekolah harus menjadi ruang utama dalam menanamkan budaya kejujuran, tanggung jawab, dan integritas kepada peserta didik.

Peluncuran panduan itu dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Ketua KPK Setyo Budiyanto, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan pendidikan antikorupsi tidak hanya berisi teori hukum atau pengenalan tindak pidana korupsi semata. Menurutnya, pendidikan harus mampu membentuk karakter murid agar memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari.

“Pendidikan pada hakikatnya adalah proses membangun karakter dan peradaban bangsa,” ujar Mu’ti.

Ia menjelaskan, penguatan nilai antikorupsi akan diterapkan melalui metode pembelajaran mendalam atau deep learning yang terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran.

Menurut Mu’ti, seluruh proses belajar di sekolah harus memberi dampak nyata terhadap pembentukan kepribadian peserta didik, bukan hanya mengejar capaian akademik.

“Seluruh proses belajar harus memiliki makna dan berdampak dalam pembentukan kepribadian murid,” katanya.

Selain melalui kurikulum formal, Kemendikdasmen juga menekankan pentingnya hidden curriculum atau budaya sekolah. Lingkungan pendidikan diminta menjadi contoh nyata praktik kejujuran dan tata kelola yang bersih.

“Sekolah harus menjadi model kehidupan yang jauh dari praktik korupsi,” tegas Mu’ti.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyebut peluncuran panduan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi secara sistemik.

Ia mengungkapkan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 masih berada pada skor 34 dari 100 dan menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 182 negara.

Selain itu, sepanjang 2025 hingga 2026 masih terjadi sejumlah operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah di berbagai wilayah.

“Ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Penegakan hukum saja tidak cukup jika tidak menyentuh akar persoalan,” ujar Wiyagus.

Karena itu, pemerintah menilai pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak usia sekolah agar budaya integritas tumbuh sebelum generasi muda memasuki dunia kerja maupun birokrasi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan panduan baru tersebut akan menjadi standar nasional pendidikan antikorupsi agar implementasinya seragam di seluruh daerah.

“Kita ingin pendidikan antikorupsi memiliki irama yang sama dari pusat hingga daerah,” katanya.

Dalam panduan tersebut, terdapat lima kompetensi utama yang akan diajarkan kepada siswa, yakni taat aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilema etis, serta membangun budaya antikorupsi.

Setyo menilai pendidikan menjadi strategi jangka panjang paling efektif dalam membangun bangsa yang bersih dan berintegritas menuju visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, pemerintah daerah diminta segera menyusun regulasi turunan dan memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sekolah.

Pada kesempatan itu, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada daerah dengan indeks integritas pendidikan terbaik tahun 2024, yakni DKI Jakarta untuk kategori provinsi, Kabupaten Kuningan untuk kategori kabupaten, dan Kota Sabang untuk kategori kota.

Peluncuran panduan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam membangun budaya pendidikan yang lebih bersih, jujur, dan berintegritas demi menciptakan generasi masa depan yang bebas dari praktik korupsi.