Monitorday.com – Sebuah kelompok riset yang berbasis di Washington, AS, pada hari Senin (26/2/2024), merilis laporan mengenai tingkat intoleransi di India selama tahun 2023. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kasus ujaran kebencian anti-Muslim di India meningkat sebesar 62% pada paruh kedua tahun 2023 dibandingkan dengan enam bulan pertama tahun tersebut.
India Hate Lab mendokumentasikan 668 kejadian ujaran kebencian yang menargetkan Muslim pada tahun 2023, dengan 255 di antaranya terjadi pada paruh pertama tahun dan 413 terjadi dalam enam bulan terakhir tahun tersebut.
Sebanyak 75%, atau 498, dari kejadian tersebut terjadi di negara bagian yang diperintah oleh Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Laporan tersebut menyoroti Maharashtra, Uttar Pradesh, dan Madhya Pradesh sebagai negara bagian dengan tingkat ujaran kebencian yang paling tinggi.
Tidak hanya itu, konflik di Gaza juga turut mempengaruhi peningkatan ujaran kebencian terhadap Muslim di India. Antara tanggal 7 Oktober 2023, ketika kelompok militan Palestina Hamas menyerang Israel yang memicu konflik di Gaza, hingga 31 Desember, terdapat 41 kejadian ujaran kebencian terhadap Muslim India.
Diperkirakan, konflik di Gaza berkontribusi sekitar 20% dari total kasus ujaran kebencian dalam tiga bulan terakhir tahun 2023.
Kelompok peneliti tersebut menyatakan bahwa mereka menggunakan definisi ujaran kebencian yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang meliputi penggunaan bahasa yang merendahkan atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut seperti agama, etnis, kebangsaan, ras, atau gender.
Kelompok hak asasi manusia telah menuduh pemerintahan Modi melakukan penganiayaan terhadap umat Islam sejak ia menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2014 dan diperkirakan akan mempertahankan kekuasaannya setelah Pemilihan Umum 2024.
Mereka menyoroti undang-undang Amandemen Kewarganegaraan India tahun 2019 yang dianggap diskriminatif oleh kantor hak asasi manusia PBB, bersama dengan undang-undang anti-konversi yang menghalangi kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi, dan pencabutan status khusus Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim pada tahun 2019.
Tidak hanya itu, juga terdapat laporan pembongkaran properti milik Muslim dengan alasan menghilangkan bangunan ilegal dan larangan penggunaan jilbab di kelas di Karnataka ketika BJP berkuasa di negara bagian tersebut.
Pemerintahan Modi menyangkal tuduhan penghinaan terhadap kelompok minoritas dan mengklaim bahwa kebijakannya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi seluruh rakyat India. Namun, baik Kedutaan Besar India di Washington maupun Kementerian Luar Negeri India tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
India Hate Lab menyatakan bahwa mereka melacak aktivitas online kelompok nasionalis Hindu India, memverifikasi video ujaran kebencian yang diunggah di media sosial, dan mengumpulkan data kejadian terisolasi yang dilaporkan oleh media India.
