Monitorday.com– Agenda Ketahanan dan Swasembada Pangan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan perkembangan signifikan di berbagai sektor. Pemerintah mengeklaim capaian tersebut terlihat dari keberhasilan peningkatan produksi beras nasional, penguatan cadangan pangan pemerintah, hingga pembangunan infrastruktur logistik pangan di berbagai daerah.

Salah satu capaian utama adalah deklarasi kembalinya swasembada beras nasional. Produksi beras domestik Indonesia disebut mencapai 34,71 juta ton, menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Pemerintah menyatakan target swasembada yang sebelumnya diproyeksikan selesai dalam empat tahun berhasil dipercepat hanya dalam waktu satu tahun. Melimpahnya produksi dalam negeri juga membuat pemerintah menghentikan impor beras karena stok nasional dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat.

Lonjakan hasil panen turut berdampak pada meningkatnya cadangan beras pemerintah. Hingga Mei 2026, stok beras nasional yang dikuasai pemerintah dilaporkan mencapai 5,3 juta ton. Kondisi tersebut membuat kapasitas gudang milik Perum Bulog mengalami kepadatan sehingga pemerintah harus menyewa gudang tambahan untuk menampung hasil produksi.

Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pangan nasional, Presiden Prabowo juga melakukan groundbreaking pembangunan 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur pada 16 Mei 2026. Gudang tersebut dirancang memiliki kapasitas masing-masing 1.000 ton dan akan terintegrasi dengan rantai distribusi logistik pangan nasional, termasuk untuk mendukung pasokan bahan baku program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Di sisi kesejahteraan petani, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menerapkan strategi stabilisasi harga pangan berbasis tiga pilar, yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan kelancaran distribusi pangan. Kebijakan itu dinilai berhasil menjaga Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani pada kisaran Rp6.815 hingga Rp7.000 per kilogram, lebih tinggi dibanding Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kondisi tersebut memberi ruang keuntungan yang lebih baik bagi petani selama musim panen raya.

Pemerintah bersama Komisi IV DPR RI juga mempercepat program penyerapan gabah petani minimal 4 juta ton setara beras guna menjaga stabilitas harga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Langkah tersebut dipandang penting untuk memperkuat daya tahan pangan nasional sekaligus menjaga keseimbangan pasar domestik.

Keberhasilan swasembada beras kini mulai diperluas ke komoditas strategis lainnya, terutama jagung. Presiden Prabowo telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 yang berfokus pada perlindungan harga jagung lokal, peningkatan kesejahteraan petani pangan, penyediaan bibit unggul, serta distribusi pupuk yang lebih tepat sasaran.

Di sektor perluasan lahan pertanian, pemerintah terus mendorong proyek cetak sawah skala besar di Merauke, Papua Selatan. Pada tahap awal, optimalisasi lahan seluas 40 ribu hektar dilaporkan telah mencapai target penuh. Perbaikan drainase, bantuan pengolahan lahan sebesar Rp900 ribu per hektar, serta dukungan pupuk membuat petani yang sebelumnya hanya panen sekali setahun kini mampu melakukan panen hingga tiga kali dalam setahun.

Pemerintah saat ini melanjutkan pengembangan koridor lumbung pangan nasional melalui penambahan cetak sawah baru seluas 100 ribu hektar menuju target akhir 1 juta hektar di kawasan Wanam hingga Mutik, Papua Selatan. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu fondasi utama ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan pada 2026 sebagai bagian dari agenda besar pembentukan 5.000 desa nelayan hingga 2029. Program tersebut diumumkan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 pada Pebruari 2026 silam.

Saat itu, Presiden menyoroti kondisi nelayan Indonesia yang selama puluhan tahun dinilai belum mendapatkan perhatian maksimal dari negara. Menurutnya, banyak desa nelayan masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar seperti pabrik es, akses bahan bakar, hingga distribusi hasil tangkapan ke pasar. Pemerintah kini berupaya mengubah kondisi tersebut melalui pembangunan infrastruktur terintegrasi di kawasan pesisir.

Setiap desa nelayan nantinya akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti pabrik es, cold storage, dermaga, kapal, serta kendaraan operasional. Infrastruktur tersebut dirancang untuk memperkuat rantai distribusi hasil laut agar lebih efisien, menjaga kualitas ikan, sekaligus meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan di pasar domestik maupun ekspor.

Presiden menegaskan bahwa program tersebut tidak diberikan dalam bentuk bantuan gratis, melainkan dikelola melalui sistem koperasi. Skema pembiayaan disusun agar nelayan dapat mengembalikan investasi secara bertahap dengan tenor panjang hingga 10–12 tahun. Pemerintah menilai pola tersebut lebih berkelanjutan karena mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

Selain pembangunan desa nelayan, pemerintah juga mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Hingga kini, hampir 30 ribu koperasi dan gudang disebut telah memasuki tahap pembentukan. Setiap koperasi dirancang memiliki fasilitas gudang, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi murah, hingga layanan pembiayaan mikro berbunga ringan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

Pendanaan program akan bersumber dari optimalisasi dana desa yang selama ini telah berjalan lebih dari satu dekade. Pemerintah berencana mengarahkan penggunaan dana tersebut secara lebih produktif dan terukur agar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui program ini, pemerintah ingin menjadikan desa nelayan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang modern, mandiri, dan memiliki daya saing global.

Monitorday.com– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmen pemerintah untuk mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Target yang ditetapkan adalah mengembalikan rupiah ke level Rp 15.000, di tengah nilai tukar yang masih terpantau tinggi pada angka Rp 17.698 pada perdagangan pagi hari Jumat (22/5/2026).

Langkah-langkah strategis telah diambil oleh Kementerian Keuangan untuk menstabilkan pasar obligasi guna mengurangi arus modal keluar dan menarik kembali investor. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan nilai tukar mata uang domestik.

Dalam acara Jogja Financial Festival 2026, Purbaya menyampaikan, “Kita akan dorong rupiah ke arah Rp 15.000. Kalau kata Pak Presiden, ‘Purbaya senyum, ekonomi aman.’ Ini senyum terus nih.”

Purbaya menjelaskan bahwa dari sisi pemerintah, Kementerian Keuangan telah melakukan intervensi di pasar obligasi. Tujuannya adalah untuk menstabilkan imbal hasil (yield) pasar Indonesia, yang pada gilirannya akan menekan arus modal keluar dari negara.

Dia menambahkan, “Ini sudah berdampak. Karena walaupun Rupiah melemah, yield cenderung turun dalam satu minggu terakhir karena kita beli obligasi ke pasar sekunder.”

Purbaya mengklaim bahwa tindakan tersebut berhasil menenangkan pasar dan mendorong investor kembali ke tanah air, dengan adanya modal asing yang masuk. “Kalau kita lihat dampaknya signifikan juga. Investor asing sudah masuk ke pasar sekunder juga sudah masuk ke pasar primer sekarang masuk hampir Rp 2 triliun lebih sudah masuk disitu,” terangnya.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan “Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026/2027” di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (21/5). Kegiatan ini menjadi momentum nasional untuk memperkuat tata kelola Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar berjalan lebih transparan, objektif, akuntabel, berkeadilan, inklusif, dan tanpa diskriminasi.

SPMB Ramah diangkat sebagai semangat bersama bahwa penerimaan murid baru bukan sekadar proses administratif tahunan, melainkan bagian dari layanan publik pendidikan. Melalui SPMB Ramah, pemerintah ingin memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan bermutu, termasuk anak dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, anak terdampak bencana, serta kelompok rentan lainnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa SPMB harus menjadi pintu masuk pendidikan yang adil, aman, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. SPMB bukan sekadar rutinitas administratif tahunan, melainkan instrumen pelayanan publik yang krusial dalam menjamin akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus transparan, objektif, akuntabel, berkeadilan, inklusif, dan tanpa diskriminasi. 

SPMB Ramah dirancang untuk memastikan bahwa hambatan ekonomi, kondisi disabilitas, domisili, maupun latar belakang sosial tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh hak dasar pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan SPMB bukan hanya tentang proses penerimaan murid baru, tetapi tentang upaya negara memastikan masa depan anak-anak Indonesia yang dimulai dari akses pendidikan. 

Mendikdasmen menambahkan, bahwa penyelenggaraan acara ini ditujukan guna memastikan SPMB Ramah Tahun Ajaran 2026/2027 berjalan sebaik mungkin. “Mari kita laksanakan (SPMB Ramah) bersama-sama,” tambahnya.

Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat pengawas, aparat penegak hukum, lembaga pengawas pelayanan publik, lembaga perlindungan anak dan disabilitas, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan pendidikan. Sinergi lintas sektor ini menjadi bentuk komitmen konkret untuk mengawal pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih. Dengan dukungan DPR RI, DPD RI, Kantor Staf Presiden, Kemenko PMK, Kemendagri, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, Ombudsman RI, KPAI, KND, Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, Badan Komunikasi Pemerintah, serta jajaran Kemendikdasmen, negara hadir memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan bermutu.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB sebelumnya telah menunjukkan perkembangan positif. Survei Katadata Insight Center Tahun 2025 menunjukkan bahwa 64 persen responden menilai SPMB memberi manfaat dalam pemerataan akses pendidikan, 51 persen menilai SPMB meningkatkan transparansi, dan 50 persen menilai SPMB mengurangi dominasi sekolah favorit.

Hingga saat ini pemda yang sudah menetapkan juknis SPMB sebanyak 476 Pemda, terdiri dari 451 kabupaten/kota dan 25 provinsi. Sejumlah daerah juga telah mulai melaksanakan tahapan pendaftaran, antara lain Provinsi Sumatera Utara, Kota Palembang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Solok.

Dalam mendukung perluasan akses pendidikan, 135 daerah telah melibatkan sekolah swasta dalam pelaksanaan SPMB. Dari jumlah tersebut, 92 daerah memberikan bantuan operasional kepada sekolah swasta, sedangkan 43 daerah memberikan bantuan langsung kepada murid, antara lain melalui beasiswa atau sekolah gratis bagi murid yang tidak tertampung di sekolah negeri dan berasal dari keluarga kurang mampu.

Monitorday.com – Pemerintah mulai mengambil langkah baru dalam transisi energi nasional dengan menerapkan kewajiban penggunaan bensin campuran bioetanol lima persen atau E5 mulai Juli 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pengurangan impor energi sekaligus mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Program mandatori E5 diumumkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam ajang IPA Convex di Tangerang, Banten, Kamis (21/5/2026). Pada tahap awal, penerapan E5 akan dilakukan secara terbatas di sejumlah wilayah yang dinilai siap dari sisi distribusi maupun ketersediaan bahan baku.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan implementasi awal E5 akan dilakukan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, dan Lampung.

“Pada Juli, kami juga akan mewajibkan lima persen bioetanol atau E5, tetapi baru di beberapa lokasi saja,” ujar Eniya.

Menurutnya, pembatasan wilayah dilakukan karena pasokan bahan baku etanol untuk kebutuhan energi nasional masih terbatas. Pemerintah juga memastikan seluruh bahan baku bioetanol harus berasal dari produksi dalam negeri tanpa ketergantungan impor.

“Pak Menteri meminta bahan bakunya harus dari dalam negeri, tidak boleh impor,” kata Eniya, merujuk arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Saat ini, pemerintah baru mengidentifikasi tiga perusahaan yang mampu memproduksi etanol fuel grade untuk kebutuhan bahan bakar. Total kapasitas produksi ketiganya diperkirakan mencapai sekitar 26 ribu kiloliter (KL).

Pemerintah masih menyusun aturan teknis terkait volume distribusi dan alokasi penggunaan E5 melalui keputusan menteri. Program ini juga akan berjalan beriringan dengan implementasi mandatori biodiesel B50 yang lebih dulu diterapkan.

Di sisi lain, PT Pertamina disebut telah melakukan sejumlah uji pasar untuk BBM campuran etanol tersebut. Infrastruktur penjualan juga mulai diperluas guna mendukung pelaksanaan program E5.

“Pertamina sudah membangun 179 lokasi dan akan menambah sekitar 30 lokasi lagi,” ujar Eniya.

Meski demikian, implementasi penuh program E5 masih menunggu revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait mekanisme cukai. Selain itu, pemerintah juga masih memfinalisasi kepastian regulasi mengenai izin usaha biofuel.

Eniya menjelaskan pemerintah saat ini tengah menarik klasifikasi usaha biofuel ke bawah kewenangan Kementerian ESDM melalui penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Langkah itu diharapkan dapat menyederhanakan proses perizinan bagi pelaku usaha.

“Kalau tidak perlu IUI, maka proses perizinan akan lebih sederhana karena tidak harus mengurus rekomendasi gubernur dan berbagai persyaratan lain,” jelasnya.

Kebijakan E5 menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat bauran energi baru terbarukan sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Selain lebih ramah lingkungan, penggunaan bioetanol juga dinilai berpotensi meningkatkan penyerapan hasil pertanian dalam negeri, khususnya dari komoditas penghasil etanol seperti tebu dan molase.

Namun, sejumlah pengamat energi menilai keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kesiapan pasokan bahan baku nasional dan stabilitas harga produksi bioetanol agar tidak membebani konsumen maupun industri.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 bukan mekanisme penyaringan siswa, melainkan sistem pemerataan akses pendidikan agar seluruh anak usia sekolah tetap memperoleh hak belajar.

Penegasan tersebut disampaikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait persaingan masuk sekolah yang kerap terjadi setiap tahun ajaran baru.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengatakan pemerintah memastikan seluruh peserta didik yang mengikuti SPMB tetap mendapatkan akses pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta.

“SPMB adalah sistem penerimaan murid baru, bukan seleksi. Semua anak punya hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan,” ujar Gogot dalam kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Gogot, kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghadirkan sistem penerimaan siswa yang lebih inklusif serta menghapus stigma sekolah favorit maupun diskriminasi akses pendidikan.

Dalam pelaksanaan SPMB 2026, pemerintah menyiapkan empat jalur penerimaan siswa baru untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik dari berbagai latar belakang.

Keempat jalur tersebut meliputi jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.

Gogot menjelaskan setiap jalur dirancang agar seluruh anak memiliki kesempatan yang adil dan proporsional sesuai kondisi masing-masing.

“Setiap jalur disiapkan untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan,” katanya.

Jalur domisili diprioritaskan bagi siswa yang tinggal di sekitar sekolah, sementara jalur afirmasi diperuntukkan bagi kelompok rentan dan keluarga kurang mampu. Jalur prestasi tetap tersedia bagi siswa dengan capaian akademik maupun non-akademik, sedangkan jalur mutasi diberikan untuk anak dari orang tua yang berpindah tugas.

Kemendikdasmen menilai keberhasilan SPMB sangat bergantung pada kualitas perencanaan pemerintah daerah. Karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta menghitung secara rinci jumlah anak usia sekolah dan kapasitas daya tampung sekolah di masing-masing wilayah.

Untuk mendukung proses tersebut, Kemendikdasmen melibatkan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) di seluruh Indonesia guna membantu pemetaan kebutuhan pendidikan daerah.

“Kalau perencanaannya matang dan jumlah anak serta daya tampung sekolah dihitung secara tepat, maka semua anak dapat tertampung,” ujar Gogot.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menyalurkan calon siswa yang belum diterima di sekolah negeri ke sekolah lain yang masih memiliki kuota.

Dalam aturan terbaru yang tertuang pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, pemerintah daerah diwajibkan membantu penyaluran siswa ke sekolah swasta atau satuan pendidikan lain jika sekolah negeri sudah penuh.

Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mencegah anak putus sekolah akibat keterbatasan kursi di sekolah negeri.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sekolah yang layak dan berkualitas.

SPMB 2026 menjadi salah satu fokus utama Kemendikdasmen dalam memperbaiki tata kelola penerimaan murid baru yang selama ini kerap memunculkan polemik di berbagai daerah.

Monitorday.com – Sembilan warga negara Indonesia (WNI) peserta misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 yang dibebaskan dari penjara Israel dipastikan akan menjalani serangkaian pemeriksaan di Turki sebelum dipulangkan ke tanah air.

Duta Besar Indonesia untuk Turki, Achmad Rizal Purnama, mengatakan para relawan tersebut harus menjalani pemeriksaan kesehatan, visum, serta memberikan testimoni terkait peristiwa yang mereka alami selama ditahan otoritas Israel.

“Akan ada proses testimoni, visum, dan tes kesehatan oleh pihak Turki,” ujar Dubes Rizal melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Ia memastikan pemerintah Indonesia akan segera memulangkan seluruh WNI tersebut setelah seluruh proses pemeriksaan selesai dilakukan.

“Secepatnya akan kita pulangkan ke tanah air jika proses di Turki sudah selesai,” katanya.

Berdasarkan laporan media Turki Anadolu, para relawan GSF dari berbagai negara yang telah dibebaskan juga diwajibkan menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai bagian dari proses penyelidikan oleh kejaksaan Istanbul. Karena itu, mereka dibawa ke Institut Kedokteran Forensik Istanbul setibanya di bandara Istanbul.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebelumnya telah mengonfirmasi kedatangan sembilan WNI tersebut di Istanbul setelah dibebaskan dari penjara Israel.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan proses administratif dan pemeriksaan masih harus diselesaikan sebelum para relawan diterbangkan kembali ke Indonesia.

“Yang pasti akan segera dipulangkan setelah prosesnya selesai,” ujar Heni.

Kedatangan para WNI di Istanbul disambut langsung oleh Konsul Jenderal RI di Istanbul, Darianto Harsono. Momen tersebut turut dibagikan melalui video yang diunggah di akun Instagram resmi @menluri bersama kesembilan relawan Indonesia.

Dalam keterangannya, Konjen Darianto mengungkapkan para WNI mengaku mengalami kekerasan fisik selama ditahan oleh aparat Israel. Mereka disebut mengalami pemukulan, tendangan, hingga sengatan listrik.

Selain itu, para relawan juga telah melakukan komunikasi melalui panggilan video dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono setelah berhasil dibebaskan.

Sebelumnya, seluruh relawan Global Sumud Flotilla dari berbagai negara ditahan setelah kapal-kapal mereka dicegat pasukan Israel saat membawa misi kemanusiaan menuju Jalur Gaza pada awal pekan ini. Setelah dibebaskan, mereka kini menjalani proses deportasi dan pemulangan melalui Turki.

Monitorday.com – Pengurus Besar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PB PORDI) menyatakan kekecewaan mendalam dan menolak keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) serta Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di Jakarta, Kamis (21/5/2026). 

Langkah tegas ini diambil setelah permohonan keanggotaan resmi PB PORDI diabaikan oleh pimpinan KONI, yang justru merekomendasikan organisasi cabang olahraga domino lain yang baru berproses selama empat bulan.

Merespons ketidakadilan tersebut, organisasi yang dipimpin oleh Ketua Umum DR. H. Andi Jamaro Dulung, M.S., dan Sekretaris Jenderal Prof. Dr. H. Mansyur Achmad KM, M.Si., ini menegaskan siap menempuh jalur hukum karena keputusan tersebut dianggap melanggar peraturan keolahragaan nasional.

“Kami anggap KONI loloskan Cabor Instan cacat prosedur. Insha Allah, kami siap tempuh jaur hukum,” tegas Andi Jamaro Dulung.

Protes keras PB PORDI dipicu oleh pernyataan pimpinan KONI dalam forum Rakernas yang mengklaim bahwa dokumen pengajuan keanggotaan PORDI baru diterima pada 20 Mei 2026. Klaim tersebut dijadikan dasar oleh KONI untuk mengabaikan permohonan PORDI sepanjang sidang Rakernas berlangsung. 

PB PORDI secara terbuka menyatakan bahwa pernyataan pimpinan KONI tersebut merupakan pemutarbalikan fakta yang menyesatkan. Faktanya, PB PORDI telah berproses mengajukan keanggotaan sejak tahun 2019 melalui dokumen resmi, termasuk melakukan audiensi langsung di Kantor KONI Pusat dengan Bidang Organisasi dan Bidang Hukum pada 9 Maret 2022 guna mendapatkan arahan legalitas sesuai AD-ART KONI.

PB PORDI menegaskan bahwa mereka telah memiliki legalitas hukum yang kuat, diawali dengan surat rekomendasi resmi dari Sekjen KONI yang menjadi landasan terbitnya SK Kemenkumham Nomor AHU-0006864.AH.01.07.TAHUN 2022 serta Akta Notaris tertanggal 8 Juli 2022. 

Berdasarkan legalitas tersebut, PORDI telah bekerja keras memenuhi seluruh prasyarat ketat keanggotaan KONI selama hampir empat tahun hingga Februari 2026. Persyaratan yang dipenuhi mencakup pembentukan kepengurusan sebesar 50% + 1 di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota, penyusunan AD-ART, pedoman, kode etik, hingga sukses menyelenggarakan minimal empat kali Kejuaraan Nasional (Kejurnas). Seluruh dokumen final tersebut juga telah diserahkan secara keseluruhan dan diterima oleh Sekretariat melalui Ketua Bidang Hukum KONI pada 4 Mei 2026.

Kendati seluruh persyaratan telah dipenuhi secara prosedural, KONI justru dinilai melakukan pengkondisian politik yang mencederai iklim olahraga prestasi. PB PORDI mengungkapkan bahwa dalam Komisi 1 Rakernas, terdapat pengaturan sepihak untuk mengusulkan dan memberikan kesempatan pemaparan bagi organisasi domino saingan yang baru berproses empat bulan. 

Padahal, agenda pembahasan dan pengesahan cabang olahraga baru sama sekali tidak tercantum dalam rundown resmi Rakernas KONI. Pemaksaan untuk meloloskan organisasi instan yang belum melengkapi prasyarat AD-ART KONI ini dinilai sebagai tindakan tidak berperadaban dan penuh siasat culas demi kepentingan kekuasaan semata.

Atas dasar penyelewengan ini, PB PORDI secara resmi menolak hasil keputusan Rakernas KONI dan menganggap klaim keabsahan organisasi domino lain tersebut sangat prematur serta tidak dapat diterima. Selain bersiap menempuh jalur hukum formal, Pengurus Besar PORDI menyerukan kepada seluruh Pengurus Provinsi (Pengprov), Pengurus Daerah (Pengda), Pengurus Kecamatan (Pengcam), gardu, serta seluruh atlet dan anggota di Indonesia untuk tetap tenang. Seluruh anggota diimbau tetap beraktivitas normal seperti biasa sembari menjaga komitmen pada iklim olahraga nasional yang sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas.

Monitorday.com – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, memastikan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang sempat ditahan militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 menuju Jalur Gaza telah dibebaskan dan kini sedang dalam perjalanan kembali ke tanah air.

Dalam pernyataan pers yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, Sugiono mengatakan para WNI tersebut saat ini telah meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki.

“Sembilan WNI yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki,” ujar Sugiono.

Menurut Menlu RI, pembebasan para relawan Indonesia itu merupakan hasil kerja keras dan koordinasi intensif pemerintah Indonesia dengan berbagai pihak internasional.

Sugiono menegaskan pemerintah akan terus mengawal proses pemulangan hingga seluruh WNI tiba dengan selamat di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat,” katanya.

Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI disebut telah mengoptimalkan berbagai jalur diplomatik untuk memastikan keselamatan para relawan. Upaya tersebut melibatkan sejumlah perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, serta KJRI Istanbul.

Selain itu, komunikasi aktif juga dilakukan dengan berbagai mitra internasional, terutama Pemerintah Turki, yang dinilai memiliki peran penting dalam proses pembebasan dan pemulangan para WNI tersebut.

“Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini,” ujar Sugiono.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Komisi I DPR RI, serta berbagai pihak di Indonesia yang turut memberikan dukungan dan arahan kepada Kementerian Luar Negeri dalam upaya pembebasan para relawan.

Menlu RI turut mengapresiasi masyarakat Indonesia yang terus memberikan doa dan dukungan bagi keselamatan para WNI peserta misi kemanusiaan ke Gaza tersebut.

Sebelumnya, para relawan Global Sumud Flotilla dikabarkan ditangkap setelah kapal mereka dicegat pasukan Israel di perairan menuju Jalur Gaza pada awal pekan ini. Setelah dibebaskan, para relawan kini menjalani proses deportasi dan pemulangan melalui Turki.

Monitorday.com – Peluang kerja di luar negeri semakin terbuka seiring peningkatan mobilitas pasar tenaga kerja global. Merespons hal tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan meluncurkan program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK (3+1) sebagai program strategis untuk menyiapkan tenaga kerja migran Indonesia yang sesuai kebutuhan pasar global serta perluasan kebekerjaan lulusan SMK di luar negeri. 

Peluncuran program dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; serta Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen Diksus) Tatang Muttaqin di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/5). Peluncuran program diselenggarakan bersamaan dengan Pelepasan 3.000 Lulusan SMK dan 600 Lulusan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bekerja di Luar Negeri.

Dirjen Dikmen Diksus, Tatang Muttaqin menyampaikan bahwa program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK (3+1) merupakan program strategi yang menjadi jembatan kebekerjaan internasional bagi lulusan SMK yang  mulai dirancang sejak 2025 lalu. Menurutnya, peningkatan mobilitas pasar tenaga kerja global saat ini menuntut dunia pendidikan, khususnya SMK, untuk bisa beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan pasar kerja luar negeri. 

“Program ini adalah jembatan kebekerjaan internasional lulusan SMK yang sesuai dengan arah kebijakan pendidikan vokasi yang mendorong link and match dengan industri serta memperluas akses peluang kerja, termasuk peluang kerja luar negeri. Kerja sama inilah yang akan menjadi wajah masa depan pendidikan vokasi Indonesia,” kata Dirjen Tatang.

Program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK (3+1) sendiri merupakan program penguatan kompetensi dan penyiapan kebekerjaan bagi murid-murid SMK dengan penambahan masa belajar satu tahun dari SMK pada umumnya. Selama tiga tahun, para murid akan belajar sesuai dengan kurikulum nasional yang berlaku. Sementara itu, tambahan satu tahun digunakan untuk belajar bahasa dan budaya kerja dan hukum di negara tujuan, termasuk hak dan perlindungan tenaga migran. 

“Bekerja di luar negeri tentu tidak hanya bekerja, tetapi juga belajar hidup mandiri dan menjadi duta dan membawa nama baik bangsa. Oleh karena itu, tambahan satu tahun belajar ini membuat murid SMK yang akan bekerja ke luar negeri ini benar-benar sudah siap, baik secara mental, bahasa, termasuk hukum dan hak-hak perlindungan tenaga migran Indonesia di negara tujuan,” Dirjen Tatang menambahkan.

Saat ini program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK (3+1) sedikitnya sudah diterapkan di 49 SMK di seluruh Indonesia. Setiap sekolah yang terlibat diharapkan akan mampu mengintegrasikan dimensi kebekerjaan luar negeri ke dalam kurikulum satuan pendidikan mereka. Dengan demikian, program ini akan mampu menghasilkan generasi muda yang produktif, berdaya saing global, dan mampu berkontribusi terhadap peningkatan reputasi tenaga kerja Indonesia di dunia internasional. 

Sementara itu, Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK (3+1) merupakan salah satu kebijakan pengembangan SMK ke depan, di mana para lulusan tidak hanya dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam negeri, tetapi juga internasional. “Program ini sekaligus menjadi upaya untuk memenuhi hak konstitusi, di mana setiap warga negara berhak mendapat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMKS Muhammadiyah 1 Malang, Jawa Timur, Kusdarmadi, menyambut baik program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK (3+1) dan berharap program ini bisa menghasilkan lulusan-lulusan SMK yang siap untuk bekerja di luar negeri. “Kalau hanya persiapan tiga tahun di sekolah itu masih sangat kurang. Murid perlu tambahan waktu untuk persiapan bekerja di luar negeri, terutama tambahan dari aspek bahasa, adaptasi negara tujuan, dan tentu saja budaya kerja di negara tujuan,” kata Kusdarmadi.

Untuk menyiapkan kelas tambahan satu tahun ini, pihak sekolah, lanjut Kusdarmadi, telah bekerja sama dengan sejumlah pihak, misalnya dengan TNI untuk menyiapkan fisik para murid. Pasalnya, dalam bekerja di luar negeri, mereka membutuhkan kedisiplinan dan ketahanan fisik. “Kami juga siapkan kerja sama dengan tim psikologi untuk membantu menguatkan mental pada murid yang ingin bekerja ke luar negeri,” tambah Kusdarmadi.

SMKS Muhammadiyah 1 Malang sendiri, menurut Kusdarmadi, sudah sejak 2019 mengirimkan para lulusannya untuk bekerja di luar negeri, terutama Jepang, dengan ragam bidang pekerjaan yang sangat beragam, mulai dari pertanian, industri, caregiver, dan sebagainya. “Dengan program ini, kami harap akan semakin banyak murid yang berangkat bekerja di luar negeri karena memang sangat menjanjikan,” pungkas Kusdarmadi.
 
Program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK (3 +1) juga disambut baik oleh Kepala SMKN 1 Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Agustina. Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, minat para murid untuk bekerja ke luar negeri terus meningkat. Namun, penyiapan para murid dirasa masih belum maksimal. 

“Dengan adanya program ini, kami bisa benar-benar menyiapkan murid lebih awal. Sejak kelas 10 sudah bisa kami mulai. Jadi, ini benar-benar solusi untuk meningkatkan kebekerjaan lulusan SMK menuju Indonesia Emas 2045,” kata Agustina.