Monitorday.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 yang mencapai 5,61 persen (year on year/y-on-y) mendapat sambutan positif dari tokoh relawan Prabowo–Gibran, Syafrudin Budiman.

Koordinator Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG) itu menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa visi besar Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Visi-Misi Asta Cita Presiden Prabowo Subanto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming semakin nyata dirasakan masyarakat. Kenaikan dari Triwulan IV 2025 sebesar 5,39% menjadi 5,61% pada Triwulan I 2026 adalah prestasi keberhasilan Presiden Prabowo,” kata Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budinan SIP disampaikan kepada media, Kamis (7/5/2026) di Jakarta.

Ketua Umun DPP Perhimpunan UKM Indonesia ini, sangat yakin pertumbuhan ekonomi akan terus tumbuh di atas 6% di 2026. Penilaian ini akibat banyak serapan lapangan kerja yang baik, akibat masuknya investasi asing, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan dan progam-program lainnya.

“Indonesia akan keluar kutukan pertumbuhan ekonomi 5% dari tahun ke tahun. Hari ini bisa kita lihat sudah 5,61% dan sedikit lagi akan terus tumbuh di atas 6% pada 2026,” ucap Ketua Umum Barisan Pembaharuan 08 (BP-08) ini.

Berdasrkan data BPS dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,81 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 terhadap triwulan IV-2025 terkontraksi sebesar 0,77 persen (q-to-q).

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,20 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen PK-P mengalami kontraksi terdalam sebesar 30,13 persen.

“Pada triwulan I-2026, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur perekonomian Indonesia secara spasial, dengan kontribusi mencapai 57,24 persen dan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen (y-on-y),” kata Gus Din yang juga Komisaris PT. Jasa Marga Related Business (JMRB).

Pada triwulan I-2026, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur perekonomian Indonesia secara spasial, dengan kontribusi mencapai 57,24 persen dan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen (y-on-y).

Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tumbuh 5,11 Persen

Sebelumnya kata Gus Din, Perekonomian Indonesia tahun 2025 berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau USD 5.083,4.

“Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen (c-to-c). Data ini menunjukkan dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi terus meningkat,” tandas Gus Din.

Dari sisi produksi pada 2025, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03 persen.

“Ekonomi Indonesia triwulan IV-2025 terhadap triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,39 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,98 persen,” jelas Gus Din sesuai data BPS 2025.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,12 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2025 terhadap triwulan III-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 0,86 persen (q-to-q).

“Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,59 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 37,68 persen,” tutup Gus Din.

Monitorday.com– Sejumlah isu politik nasional menjadi perhatian publik dalam pemberitaan yang dirangkum Monitorday pada Rabu (6/5/2026) dan Kamis (7/5/2026). Mulai dari langkah pemerintah menggandeng ekosistem media digital melalui New Media Forum hingga usulan memasukkan pelaku politik uang ke dalam daftar hitam atau blacklist dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mulai merangkul New Media Forum sebagai mitra strategis untuk memperluas jangkauan komunikasi publik di era digital. Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, menilai keterlibatan media baru menjadi langkah penting agar pemerintah mampu menjangkau masyarakat lebih luas melalui platform digital yang terus berkembang.

Di sisi lain, pembahasan reformasi institusi kepolisian juga kembali mencuat. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyebut revisi RUU Polri berpotensi menjadi usul inisiatif pemerintah. Hal itu dikaitkan dengan rekomendasi yang telah disampaikan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Anggota KPRP Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri mengatakan Presiden menginginkan seluruh lembaga pemerintahan direformasi, termasuk Polri. Reformasi dinilai penting karena aparat penegak hukum menjadi institusi yang paling banyak mendapat sorotan publik dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

Sementara itu, isu pengawasan pemilu turut menjadi perhatian. Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, mengusulkan agar revisi RUU Pemilu mengatur sanksi lebih tegas terhadap pelaku politik uang. Usulan tersebut mencakup pemberian sanksi blacklist bagi pihak yang terbukti melakukan praktik politik uang agar tidak dapat mengikuti pemilu berikutnya.

Selain itu, DPR juga menyoroti dinamika politik daerah terkait penggunaan hak angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai polemik tersebut harus menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain agar lebih sensitif terhadap aspirasi dan kritik publik.

Dinamika peristiwa di Indonesia pada Kamis (7/5/2026) diwarnai oleh sejumlah isu krusial, mulai dari perkembangan kasus hukum di Jawa Tengah dan Yogyakarta, hingga kabar terkini mengenai keberangkatan jemaah haji Indonesia

Masyarakat Pati, Jawa Tengah, dikejutkan dengan mencuatnya kasus dugaan asusila yang terjadi di salah satu lembaga pendidikan keagamaan. Berdasarkan laporan terkini, penyelidikan intensif sedang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat setelah adanya laporan mengenai seorang santriwati yang hamil. Dampak dari kejadian ini, pihak pengelola dilaporkan telah memulangkan ratusan santri lainnya demi menjaga stabilitas dan keamanan di lingkungan pesantren selama proses hukum berlangsung.

Di Yogyakarta, ketegangan menyelimuti Balai Kota saat sejumlah orang tua korban dugaan penganiayaan di Daycare Little Aresha datang menuntut keadilan. Mereka meminta intervensi langsung dan bantuan hukum dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Kasus ini menjadi sorotan tajam terkait pengawasan lembaga penitipan anak di wilayah perkotaan.

Kabar baik datang dari penyelenggaraan ibadah haji 2026. Jemaah haji Indonesia yang tergabung dalam Gelombang II dilaporkan telah mulai mendarat di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. Setelah melalui proses imigrasi, para jemaah langsung diberangkatkan menuju Mekah untuk melaksanakan Umrah Wajib. Hingga saat ini, proses kedatangan dilaporkan berjalan lancar dengan pendampingan ketat dari petugas haji.

Monitorday.com – Pemerintah menargetkan Program Revitalisasi Sekolah menjangkau sebanyak 71.744 satuan pendidikan pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai Rp14 triliun. Program ini menjadi bagian dari upaya besar meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan target tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia.

“Presiden beberapa kali menyampaikan hal ini, sehingga pada 2026 program revitalisasi dapat menyasar 71.744 satuan pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program untuk tahun 2026 telah mulai berjalan. Hingga saat ini, pemerintah telah merampungkan ribuan perjanjian kerja sama dengan satuan pendidikan serta menyalurkan bantuan senilai Rp2,6 triliun.

Secara rinci, sebanyak 4.838 satuan pendidikan telah menandatangani perjanjian kerja sama, dengan penyaluran bantuan yang sudah menjangkau 3.408 sekolah. Sejumlah proyek revitalisasi juga telah memasuki tahap awal pembangunan di berbagai daerah.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan program tersebut. Sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam menjadi fokus utama revitalisasi pada 2026.

“Revitalisasi diprioritaskan untuk sekolah yang rusak akibat bencana, baik di Sumatera maupun wilayah lain di Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat meskipun tidak berada di wilayah bencana maupun kawasan 3T.

Program ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan kualitas pendidikan sekaligus memastikan lingkungan belajar yang lebih layak bagi siswa di seluruh Indonesia.

Monitorday.com — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji, termasuk upaya pencegahan praktik haji non-prosedural pada musim haji 1447 H/2026 M.

Juru Bicara Kemenhaj, Maria Assegaff, menyampaikan bahwa hingga Selasa (5/5/2026), operasional haji berjalan lancar, tertib, dan terkendali. Berdasarkan data per 4 Mei 2026, sebanyak 229 kloter dengan total 89.051 jemaah serta 912 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci.

“Seluruh proses, mulai dari pemberangkatan hingga pergerakan jemaah, terus didampingi petugas untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan,” ujar Maria.

Dari jumlah tersebut, 219 kloter yang terdiri dari 85.039 jemaah telah tiba di Madinah. Sementara itu, 68 kloter dengan 26.037 jemaah sudah bergerak menuju Makkah untuk menjalankan umrah wajib dan persiapan puncak ibadah haji.

Dari sisi kesehatan, tercatat 10.746 jemaah menjalani rawat jalan, 139 dirujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), dan 208 dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi, dengan 76 jemaah masih dalam perawatan.

Di tengah kelancaran operasional, Kemenhaj juga menyoroti penanganan haji ilegal. Berdasarkan informasi dari KJRI Jeddah, dalam sepekan terakhir sebanyak 10 warga negara Indonesia (WNI) ditangkap otoritas Arab Saudi karena diduga terlibat dalam promosi dan praktik jual beli haji ilegal.

“Pemerintah Indonesia mendukung penuh kebijakan Arab Saudi, La Haj bila Tasrih—tidak ada haji tanpa izin resmi. Penanganan hukum sepenuhnya menjadi kewenangan otoritas Arab Saudi, dan pemerintah tidak akan melakukan intervensi,” tegas Maria.

Penindakan tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak-pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, hingga mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.

Di dalam negeri, Satgas Haji Ilegal yang melibatkan Kemenhaj, Polri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus memperketat pengawasan di berbagai titik keberangkatan. Sejumlah upaya keberangkatan ilegal juga telah berhasil digagalkan.

Maria mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur tidak resmi. Selain berisiko mengalami kerugian finansial, praktik tersebut juga dapat berujung pada sanksi pidana, deportasi, hingga larangan masuk Arab Saudi selama bertahun-tahun.

“Ibadah haji harus dilaksanakan secara sah, aman, dan sesuai aturan. Jika menemukan indikasi penipuan, segera laporkan kepada aparat,” ujarnya.

Kemenhaj juga mengimbau jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan, mengingat suhu di Madinah dan Makkah berkisar antara 37 hingga 39 derajat Celsius. Jemaah diminta cukup istirahat, memperbanyak konsumsi air, serta menggunakan pelindung diri.

“Prioritaskan kesehatan dan keselamatan agar ibadah dapat dijalankan dengan optimal,” tutup Maria.

Monitorday.com–Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat kenaikan signifikan pada penutupan perdagangan Selasa, mencapai level 7.057,106. Namun, di tengah penguatan pasar, investor asing justru membukukan aksi jual bersih (net sell) senilai ratusan miliar rupiah.

Total aksi jual bersih yang dilakukan investor asing mencapai Rp 518,39 miliar di seluruh pasar, menunjukkan tren yang kontras dengan laju positif indeks domestik.

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG melonjak 85,15 poin atau setara 1,22 persen. Kenaikan ini mengindikasikan sentimen positif di kalangan investor lokal yang menopang pasar.

Aksi jual bersih tersebut terbagi menjadi Rp 317,94 miliar di pasar reguler dan Rp 200,44 miliar di pasar tunai serta negosiasi. Angka ini menegaskan adanya perpindahan modal yang signifikan oleh investor global.

Tekanan jual asing paling dominan terfokus pada beberapa saham bank dan pertambangan. Saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menjadi yang paling banyak dilepas dengan nilai Rp 342,2 miliar, diikuti oleh PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) senilai Rp 169,2 miliar, serta PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sejumlah Rp 144,8 miliar.

Meskipun menjadi sasaran penjualan asing, saham BMRI sendiri masih mampu ditutup menguat. Saham bank pelat merah tersebut naik 70 poin atau 1,58 persen, mencapai level 4.490 pada penutupan perdagangan Selasa.

Monitorday.com — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG tabung 3 kilogram guna menekan ketergantungan impor energi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, CNG bukanlah teknologi baru karena telah digunakan di berbagai sektor, seperti perhotelan, restoran, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, penggunaannya selama ini masih terbatas pada tabung berkapasitas besar di atas 10 hingga 20 kilogram.

Usai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Bahlil mengungkapkan pemerintah kini tengah mengembangkan tabung CNG berukuran kecil yang setara dengan LPG 3 kilogram. Meski demikian, pengembangan tersebut menghadapi tantangan teknis, terutama karena tekanan gas CNG yang jauh lebih tinggi, mencapai 200 hingga 250 bar.

“Untuk ukuran 3 kilogram, tabungnya masih dalam tahap uji coba karena tekanannya cukup besar. Dalam dua hingga tiga bulan ke depan kami harapkan sudah ada hasilnya,” ujar Bahlil.

Ia menambahkan, apabila hasil uji coba dinyatakan layak, pemerintah membuka peluang untuk melakukan konversi bertahap dari LPG ke CNG, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga.

Menurut Bahlil, CNG memiliki sejumlah keunggulan, salah satunya karena seluruh bahan bakunya tersedia di dalam negeri. Indonesia, kata dia, memiliki cadangan gas alam yang melimpah, termasuk temuan baru di Kalimantan Timur yang berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik.

Terkait subsidi, pemerintah masih melakukan kajian menyeluruh, baik dari sisi skema maupun besaran volume. “Semua masih dikaji, termasuk kemungkinan subsidi dan volumenya,” katanya.

Secara ekonomi, CNG diperkirakan memiliki harga sekitar 30 persen lebih murah dibandingkan LPG karena tidak bergantung pada impor serta memiliki biaya distribusi yang lebih rendah.

Bahlil menegaskan bahwa penggunaan CNG dalam skala besar sebenarnya telah berjalan di sejumlah wilayah, terutama di Pulau Jawa. Dengan kesiapan teknologi yang ada, pemerintah menilai CNG berpotensi menjadi solusi energi nasional yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan.

Monitorday.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan (year on year/y-o-y). Angka ini menunjukkan kinerja ekonomi yang tetap kuat di tengah dinamika global yang menekan.

Capaian tersebut berada dalam kisaran proyeksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan berada di level 5,5 hingga 5,7 persen.

Menurut Purbaya, mempertahankan pertumbuhan di atas 5 persen dalam kondisi global yang tidak menentu—termasuk kenaikan harga minyak dunia dan efek domino terhadap berbagai sektor—merupakan pencapaian yang patut diapresiasi.

“Jika kita tetap bisa tumbuh dalam situasi seperti ini, meskipun sedikit lebih rendah atau lebih tinggi dari target, itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa,” ujarnya.

Ia juga menilai aktivitas ekonomi domestik masih menunjukkan tanda-tanda positif. Hal tersebut terlihat dari tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di pusat-pusat perbelanjaan.

“Kalau saya lihat kondisi ekonomi masih cukup baik. Saat berkunjung ke pusat perbelanjaan seperti Senayan City, terlihat ramai dan masyarakat masih aktif berbelanja,” kata Purbaya.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 ini lebih tinggi dibandingkan kuartal IV-2025 yang sebesar 5,39 persen. Secara tahunan, angka tersebut juga meningkat signifikan dari kuartal I-2025 yang tercatat sebesar 4,87 persen.

Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan aktivitas ekonomi nasional yang berlangsung secara berkelanjutan. Kontribusi sektor energi dan pertanian disebut menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan pada awal tahun ini.

Monitorday.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan tetap mempertahankan insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Selain itu, kebijakan pembebasan dari aturan ganjil genap bagi kendaraan listrik juga tetap berlaku.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dengan demikian, arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta tetap konsisten dalam mendukung pengembangan kendaraan ramah lingkungan dan percepatan transisi energi bersih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan kebijakan insentif fiskal bagi kendaraan listrik di Jakarta tetap mengacu pada arah kebijakan pemerintah pusat.

“Setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejalan dengan ketentuan tersebut, yakni tetap memberikan insentif berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai,” jelasnya.

Lusiana menambahkan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap ekosistem kendaraan berbasis energi terbarukan sekaligus upaya mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di Jakarta.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyampaikan kebijakan pembebasan kendaraan listrik dari aturan ganjil genap juga tetap dipertahankan sebagai bagian dari dukungan terhadap penggunaan kendaraan rendah emisi.

“Kami tetap mempertahankan kebijakan bebas ganjil genap bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen pengurangan emisi dan penguatan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Syafrin, pengembangan kendaraan listrik perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi mobilitas perkotaan yang lebih luas, dengan tetap didukung penguatan transportasi publik dan kebijakan lingkungan yang konsisten.

Dengan kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendukung transisi energi bersih melalui insentif yang sejalan dengan kebijakan nasional, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan transportasi perkotaan yang lebih ramah lingkungan.

Monitorday.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 memasuki fase implementasi skala besar dengan capaian yang cukup progresif. Hingga 27 April 2026, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp70,2 triliun atau sekitar 20,9% dari total pagu Rp335 triliun yang dialokasikan dalam APBN tahun ini.

Struktur anggaran MBG terdiri atas pagu utama sebesar Rp268 triliun dan dana siaga Rp67 triliun. Menariknya, sebanyak 93% dana yang telah dicairkan disalurkan langsung ke daerah melalui mekanisme Virtual Account di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), guna memastikan distribusi yang cepat dan tepat sasaran.

Dari sisi penerima manfaat, program ini menargetkan 82,9 juta orang sepanjang 2026. Hingga akhir April, realisasi telah mencapai 61,96 juta penerima. Kelompok siswa menjadi penerima terbesar dengan jumlah sekitar 49,9 juta dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Sementara itu, kelompok non-siswa seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tercatat sebanyak 10,5 juta orang.

Sebaran wilayah menunjukkan dominasi Pulau Jawa dengan 35,47 juta penerima, diikuti Sumatra 12,63 juta, Sulawesi 4,49 juta, Bali-Nusa Tenggara 3,52 juta, serta Maluku-Papua 2,88 juta. Distribusi ini mencerminkan konsentrasi populasi sekaligus tantangan geografis dalam pelaksanaan program berskala nasional.

Dari aspek operasional, pemerintah telah merencanakan 25.925 unit SPPG dengan ribuan di antaranya sudah beroperasi. Setiap unit dapur mengalokasikan 70% anggaran untuk bahan baku, 20% untuk operasional, dan 10% sebagai insentif tenaga kerja. Program ini juga berdampak signifikan terhadap ekonomi dengan penciptaan lebih dari 819.535 lapangan kerja baru.

Namun, tantangan logistik tetap menjadi perhatian utama. Untuk memenuhi kebutuhan protein harian, program ini diperkirakan membutuhkan sekitar 19.000 ekor sapi per hari. Skala kebutuhan ini menuntut kesiapan rantai pasok nasional, termasuk keterlibatan peternak lokal dan penguatan distribusi pangan.

Dengan capaian awal yang cukup kuat, MBG 2026 menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pangan domestik.

Monitorday.com–Pemerintah mempercepat transformasi pengelolaan sampah menjadi energi melalui proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Palembang, Sumatera Selatan. Hal ini terlihat dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada awal Mei 2026, yang meninjau langsung progres pembangunan fasilitas tersebut sebagai bagian dari strategi nasional energi berkelanjutan.

Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa proyek PSEL Palembang merupakan yang pertama di Indonesia yang mengadopsi teknologi incinerator modern berstandar tinggi. Teknologi ini mampu mengolah sampah menjadi energi listrik tanpa menghasilkan bau maupun zat berbahaya, sehingga dinilai ramah lingkungan dan aman bagi masyarakat sekitar.

Menurutnya, proyek ini juga merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya, yakni Peraturan Presiden Nomor 35 yang kini diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 109. Regulasi baru tersebut dirancang untuk mempercepat implementasi proyek melalui kemudahan kerja sama antara pemerintah daerah, pengembang, dan PLN sebagai offtaker listrik.

Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa Kota Palembang menghasilkan sekitar 1.200 ton sampah per hari. Kehadiran fasilitas PSEL dengan kapasitas pengolahan hingga 1.000 ton per hari diharapkan mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir secara signifikan, sekaligus menghasilkan energi listrik yang dapat disalurkan ke jaringan nasional.

Hingga April 2026, progres pembangunan PSEL Palembang telah mencapai lebih dari 83 persen. Struktur utama bangunan telah selesai, sementara instalasi mesin pengolah juga telah terpasang. Saat ini, proyek memasuki tahap akhir berupa penyelesaian interior, pengujian sistem, dan penyetelan operasional sebelum ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026.

Selain meninjau proyek energi, kunjungan kerja Menko Pangan juga mencakup peninjauan ke PT Pupuk Sriwijaya (Pusri). Langkah ini bertujuan memastikan kesiapan distribusi pupuk dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sehingga pembangunan sektor energi dan pangan dapat berjalan secara terintegrasi.

Pemerintah berharap proyek PSEL ini tidak hanya menjadi solusi konkret atas persoalan sampah perkotaan, tetapi juga menjadi model nasional dalam pengembangan energi terbarukan berbasis limbah. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk mendorong Indonesia menuju kemandirian energi sekaligus lingkungan yang lebih bersih.