Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari delapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/6/2026). Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya masa tugas diplomatik para duta besar di Indonesia sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat.

Duta Besar Sumadhurika Sashikala Premawardhane menyampaikan harapannya agar hubungan Indonesia dan Sri Lanka yang telah terjalin lama dapat semakin erat. Menurutnya, kerja sama di bidang kebudayaan dan pendidikan memiliki peran penting sebagai fondasi hubungan kedua negara yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Sementara itu, Duta Besar Christopher Baltazar Montero menyoroti pentingnya kerja sama maritim antara Indonesia dan Filipina. Sebagai dua negara kepulauan besar di kawasan Asia Tenggara, kedua negara dinilai memiliki banyak kepentingan strategis yang dapat dikembangkan bersama, terutama di sektor kelautan dan konektivitas regional.

Komitmen memperluas hubungan juga disampaikan Duta Besar Menissa Rambally. Ia menyebut Indonesia sebagai inspirasi bagi Saint Lucia dalam membangun persatuan di tengah keberagaman serta mengelola wilayah kepulauan yang luas. Selain kerja sama bilateral, ia berharap kedua negara dapat berkolaborasi dalam berbagai agenda internasional yang berkaitan dengan perdamaian dan kemanusiaan.

Di sisi lain, Duta Besar Salam Al Achkar menekankan kesamaan nilai yang dimiliki Indonesia dan Lebanon, khususnya dalam menjaga toleransi, harmoni, dan keberagaman masyarakat. Ia menyatakan siap menjadi jembatan persahabatan yang semakin mempererat hubungan kedua negara di berbagai bidang.

Kehadiran para duta besar baru tersebut diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas, mulai dari pendidikan, kebudayaan, ekonomi, maritim, hingga diplomasi internasional. Pemerintah Indonesia juga memandang hubungan yang kuat dengan negara-negara sahabat sebagai bagian penting dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global serta mendorong pembangunan yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Usai pelantikan, Said Iqbal menyatakan akan segera menyampaikan laporan, pandangan, serta analisis kebijakan terkait kesejahteraan pekerja kepada Presiden melalui koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara.

Menurut Said Iqbal, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen harus dibarengi dengan pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus disertai redistribusi kekayaan yang adil dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara.

Dalam pandangannya, kesejahteraan buruh ke depan harus bertumpu pada tiga pilar utama, yakni kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial. Ketiga aspek tersebut akan menjadi fokus utama rekomendasi dan masukan yang akan disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Selain itu, Said Iqbal juga menyoroti pentingnya upah yang layak bagi pekerja. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan buruh tidak hanya terkait dengan besaran pendapatan, tetapi juga perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pekerja. Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, termasuk perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Untuk memperkuat rekomendasi kebijakan yang akan diberikan, Said Iqbal menyatakan akan berdiskusi dengan sejumlah kementerian terkait. Hasil kajian dan masukan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk saran, pendapat, serta analisis yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ingin memberikan perhatian lebih besar terhadap isu ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan kesejahteraan buruh, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Monitorday.com– Apple telah mengumumkan kolaborasi mengejutkan dengan Google untuk mengembangkan model kecerdasan buatan (AI) terbaru yang akan menjadi fondasi bagi iPhone, iPad, dan Mac. Pengungkapan ini dilakukan dalam ajang Worldwide Developers Conference (WWDC) terbaru, di tengah peluncuran Siri AI dan generasi baru Apple Intelligence.

Langkah strategis ini menandai pergeseran signifikan mengingat kedua raksasa teknologi tersebut dikenal sebagai rival ketat, khususnya dalam pengembangan AI. Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan AI Apple secara drastis, mengintegrasikan teknologi Google Gemini ke dalam ekosistem perangkat Apple.

Senior Vice President Software Engineering Apple, Craig Federighi, secara langsung mengumumkan kerja sama ini saat memperkenalkan arsitektur baru Apple Intelligence. Ia menyatakan, “Pada tahun ini, kami memulai kolaborasi yang mendalam dengan Google dengan memanfaatkan teknologi di balik keluarga model Gemini.”

Kerja sama tersebut diklaim telah menghasilkan generasi baru Apple Foundation Models, yang berfungsi sebagai inti di balik berbagai fitur Apple Intelligence terbaru. Federighi menambahkan bahwa Apple dan Google bersama-sama mengembangkan model AI yang dirancang khusus untuk pengalaman Apple Intelligence, yang kemudian dioptimalkan untuk beroperasi secara langsung di perangkat (on-device) maupun melalui server menggunakan teknologi Private Cloud Compute milik Apple.

Kolaborasi dengan Gemini ini diharapkan dapat membawa peningkatan substansial pada Apple Intelligence dan Siri AI. Model terbaru diklaim memiliki kemampuan pemahaman dan penalaran yang jauh lebih canggih dibandingkan generasi sebelumnya. Selain itu, AI Apple kini mampu menganalisis dan memahami berbagai jenis informasi secara simultan, mencakup teks, gambar, hingga suara.

Pengumuman ini menegaskan ambisi Apple untuk mempercepat inovasi AI-nya melalui kemitraan strategis, bahkan dengan pesaing utamanya. Integrasi Gemini diharapkan dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih cerdas dan responsif pada perangkat Apple, membentuk masa depan kecerdasan buatan di perangkat konsumen.

Monitorday.com – Presiden China Xi Jinping menegaskan komitmen Beijing untuk mempererat hubungan dengan Korea Utara dalam kunjungannya ke Pyongyang, Senin (8/6/2026). Dalam jamuan kenegaraan yang digelar di Mokran House, Xi menyebut kedua negara memiliki ikatan sejarah yang kuat dan persahabatan yang terus bertahan di tengah dinamika global.

“China dan Korea berbagi gunung dan sungai serta nasib yang sama. Persahabatan tradisional China-Korea diwariskan dari generasi ke generasi dan semakin kokoh menghadapi perubahan situasi internasional,” ujar Xi Jinping dalam pidatonya.

Xi dan istrinya, Peng Liyuan, disambut langsung oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan istrinya, Ri Sol Ju. Kedatangan delegasi China turut disambut antusias masyarakat Korea Utara yang berbaris di sepanjang jalan menuju lokasi acara.

Dalam kesempatan tersebut, Xi menyoroti tahun ini sebagai momentum penting karena menandai 65 tahun penandatanganan Traktat Persahabatan, Kerja Sama, dan Saling Membantu antara China dan Korea Utara. Perjanjian yang diteken pada 1961 itu menjadi fondasi hubungan strategis kedua negara, termasuk komitmen saling memberikan bantuan jika salah satu pihak menghadapi serangan bersenjata.

Xi mengungkapkan bahwa dirinya telah mencapai sejumlah kesepakatan penting dengan Kim Jong Un untuk meningkatkan hubungan bilateral. Kedua pemimpin sepakat memperkuat komunikasi tingkat tinggi, memperluas kerja sama praktis, meningkatkan pertukaran antarmasyarakat, serta mendorong hubungan kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi.

“China berharap Korea Utara terus mencapai kemajuan dalam pembangunan sosialisme di bawah kepemimpinan Partai Buruh Korea,” kata Xi.

Sementara itu, Kim Jong Un menyambut hangat kunjungan Xi yang disebutnya sebagai bentuk dukungan besar terhadap hubungan kedua negara dan perjuangan pembangunan Korea Utara.

“Kunjungan pertama Sekretaris Jenderal Xi Jinping ke luar negeri tahun ini yang langsung menuju Korea Utara menunjukkan perhatian besar terhadap pengembangan hubungan kedua partai dan kedua negara,” ujar Kim.

Kim juga menyatakan bahwa dirinya dan Xi telah mencapai konsensus penting untuk membawa hubungan Korea Utara-China memasuki era baru yang lebih erat, sekaligus bertukar pandangan mengenai berbagai isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama.

Kunjungan Xi ke Pyongyang juga menjadi sorotan karena berlangsung di tengah pembahasan mengenai akses China ke Sungai Tumen, jalur perairan yang bermuara ke Laut Jepang dan berada di wilayah perbatasan China, Korea Utara, serta Rusia.

Sebelumnya, Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin membahas isu tersebut dalam pertemuan di Beijing pada Mei lalu. Kedua negara menegaskan komitmen untuk melanjutkan konsultasi trilateral bersama Korea Utara terkait pemanfaatan akses Sungai Tumen sesuai perjanjian yang telah disepakati sejak 1991.

Meski demikian, hingga kini pengembangan jalur pelayaran bagi kapal-kapal China di kawasan tersebut masih berjalan lambat.

Hubungan Beijing dan Pyongyang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tren membaik setelah sempat mengalami ketegangan akibat meningkatnya kerja sama militer Korea Utara dengan Rusia dalam konflik Ukraina.

Sebagai mitra ekonomi utama dan sekutu terdekat Korea Utara, China memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas negara tersebut. Kedua negara juga memiliki sejarah panjang sebagai sekutu sejak bertempur bersama dalam Perang Korea pada 1950–1953.

Hingga kini, China dan Korea Utara masih menggambarkan hubungan mereka sebagai hubungan “saudara seperjuangan” yang dibangun atas dasar sejarah, ideologi, dan kepentingan strategis bersama.

Monitorday.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memasuki tahap krusial. Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati perubahan batas usia pensiun anggota Polri menjadi 59 tahun dan 60 tahun, dengan ketentuan berbeda berdasarkan jenjang kepangkatan.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Polri yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Pemerintah menilai pengaturan baru diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara regenerasi organisasi dan pengembangan karier personel Polri.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan, usia pensiun 59 tahun akan berlaku bagi anggota berpangkat tamtama dan bintara. Sementara perwira pertama, perwira menengah, hingga perwira tinggi akan memasuki masa pensiun pada usia 60 tahun.

“Khusus perwira tinggi bintang empat, usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan presiden,” ujar Edward dalam rapat Panja.

Menurut Edward, perbedaan batas usia pensiun merupakan bagian dari strategi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Polri. Pemerintah menilai pemberlakuan usia pensiun yang sama bagi seluruh anggota berpotensi mengurangi motivasi personel untuk meningkatkan pendidikan dan jenjang karier.

Ia menjelaskan, anggota berpangkat tamtama atau bintara umumnya mulai bertugas pada usia sekitar 18 tahun. Jika usia pensiun disamakan menjadi 60 tahun, masa kerja mereka dapat mencapai lebih dari 40 tahun, jauh lebih panjang dibandingkan perwira yang harus melalui pendidikan lanjutan sebelum aktif berdinas.

“Kalau semua sama-sama 60 tahun, akan muncul anggapan tidak perlu mengejar pendidikan perwira karena usia pensiunnya tetap sama. Padahal organisasi membutuhkan kompetisi yang sehat dan peningkatan kualitas SDM,” katanya.

Selain mempertimbangkan aspek pengembangan karier, pemerintah juga menyoroti pentingnya regenerasi di tubuh Polri. Kenaikan usia pensiun yang terlalu tinggi dinilai dapat memperlambat proses rekrutmen anggota baru dan menghambat penyegaran organisasi.

Dalam pembahasan Panja, sempat muncul usulan dari Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman agar seluruh anggota Polri mendapatkan usia pensiun yang sama, yakni 60 tahun. Namun usulan tersebut tidak disetujui pemerintah karena dinilai berpotensi menimbulkan beban anggaran yang lebih besar serta mempersempit ruang regenerasi personel.

“Kalau semuanya diperpanjang menjadi 60 tahun, rekrutmen bisa stagnan dan pertumbuhan organisasi menjadi tidak sehat,” jelas Edward.

Setelah melalui pembahasan dan pertimbangan berbagai aspek, mayoritas anggota Panja akhirnya menyetujui skema usia pensiun yang diusulkan pemerintah.

Apabila RUU Polri nantinya disahkan menjadi undang-undang, ketentuan baru tersebut akan menggantikan aturan yang berlaku saat ini. Dalam regulasi yang masih berlaku, usia pensiun anggota Polri ditetapkan maksimal 58 tahun, sementara personel yang memiliki keahlian khusus dan masih dibutuhkan dapat diperpanjang hingga usia 60 tahun.

Perubahan batas usia pensiun ini dinilai sebagai bagian dari upaya reformasi manajemen sumber daya manusia Polri guna menyesuaikan kebutuhan organisasi, menghadapi tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks, serta menjaga kesinambungan regenerasi personel di masa mendatang.

Monitorday.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik sebagai upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di ibu kota. Program yang telah lama direncanakan tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.

Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SPBE/ERP) Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Zulkifli, mengatakan target implementasi ERP telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta.

“Untuk targetnya tahun 2028 atau 2029,” kata Zulkifli saat menghadiri Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2026).

Pada tahap awal, penerapan ERP akan difokuskan di kawasan bisnis utama Jakarta atau yang dikenal sebagai Segitiga Emas. Sedikitnya empat ruas jalan strategis telah masuk dalam daftar prioritas, yakni Jalan MH Thamrin, Jalan Imam Bonjol, kawasan Kuningan, dan Jalan Gatot Subroto.

Menurut Zulkifli, lokasi tersebut dipilih karena memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi sekaligus menjadi pusat aktivitas ekonomi dan perkantoran.

“Jalan Imam Bonjol, Thamrin, Kuningan, dan Gatot Subroto. Saya pikir itu adalah lokasi yang paling ideal di kawasan Segitiga Emas,” ujarnya.

Meski target waktu dan lokasi penerapan mulai mengerucut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan tarif yang akan dikenakan kepada pengguna jalan.

Zulkifli menjelaskan, penentuan tarif tidak dapat dilakukan sejak sekarang karena harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat kebijakan mulai diterapkan. Pemerintah berencana melakukan survei sekitar satu tahun sebelum ERP diberlakukan.

“Nanti saat akan diimplementasikan, kisarannya bisa berbeda karena harus mempertimbangkan ability to pay (kemampuan membayar) dan willingness to pay (kemauan membayar) masyarakat,” jelasnya.

Penerapan ERP dipandang sebagai langkah jangka panjang untuk mengendalikan jumlah kendaraan pribadi di jalan raya. Sistem ini dinilai dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan kebijakan ganjil-genap yang selama ini diterapkan.

Melalui skema ERP, kendaraan pribadi yang melintas di ruas jalan tertentu pada jam sibuk akan dikenakan tarif secara otomatis. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum seperti MRT, LRT, dan TransJakarta.

Dengan implementasi ERP, Pemprov DKI Jakarta menargetkan terciptanya sistem transportasi yang lebih efisien sekaligus mengurangi tingkat kemacetan yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama di ibu kota.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, mengajak para guru untuk menjadi “arsitek pembelajaran” yang mampu merancang pengalaman belajar yang bermakna, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Pesan tersebut disampaikannya dalam kegiatan penguatan kompetensi guru bertema Deep Learning dan Transformasi Pendidikan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (6/6). 

Menurut Wamendikdasmen, penguatan kompetensi guru menjadi salah satu kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan pendidikan yang masih dihadapi daerah. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Garut masih berada di bawah rata-rata nasional dan angka putus sekolah masih menjadi perhatian bersama yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak.

Dalam kesempatan tersebut, Wamendikdasmen menjelaskan bahwa Deep Learning atau Pembelajaran Mendalam bukanlah kurikulum baru, melainkan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada proses memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan pengetahuan. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi mampu mengolah dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.

“Deep Learning adalah metode mengajar. Bagaimana murid memahami, melaksanakan, lalu merefleksikan apa yang dipelajarinya. Jadi bukan sekadar mengejar banyaknya materi yang selesai diajarkan, tetapi memastikan anak benar-benar memahami apa yang dipelajari,” ujar Wamendikdasmen.

Ia mengibaratkan proses belajar seperti makanan yang harus dikunyah terlebih dahulu sebelum dicerna tubuh. Jika materi diberikan tanpa memberi ruang kepada peserta didik untuk memahami dan mengolahnya, maka pembelajaran hanya menjadi proses transfer informasi yang tidak meninggalkan makna mendalam.

Menurutnya, pendidikan yang berkualitas tidak hanya berorientasi pada ketuntasan materi atau capaian administratif, melainkan memastikan pengetahuan yang diperoleh peserta didik dapat dipahami secara utuh, tersimpan dalam ingatan, dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Karena itu, proses refleksi menjadi bagian penting dalam pembelajaran.

Wamendikdasmen menekankan bahwa guru perlu menggeser pola pembelajaran yang bersifat satu arah menjadi pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Murid tidak boleh hanya menjadi pendengar, melainkan harus diberikan ruang untuk bertanya, berdiskusi, bereksplorasi, dan membangun pemahaman secara mandiri.

“Pesan saya kepada Bapak-Ibu Guru dan Kepala Sekolah, jadilah arsitek pembelajaran, bukan operator pembelajaran. Operator hanya mengulang proses yang sama, sementara arsitek memiliki kreativitas dan inovasi untuk menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak-anak,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong guru untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang kontekstual. Kekayaan sejarah, budaya, dan potensi daerah dapat menjadi media pembelajaran yang membantu peserta didik memahami materi secara lebih dekat dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Selain penguatan pembelajaran di kelas, Wamendikdasmen mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat dibebankan kepada sekolah semata. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus berjalan seiring sebagaimana konsep Tri Pusat Pendidikan yang diperkenalkan Ki Hadjar Dewantara. Keselarasan visi antara sekolah dan orang tua dinilai menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter peserta didik.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua menjadi faktor penting agar visi pendidikan yang dibangun dapat dipahami bersama. Kesamaan arah antara lingkungan rumah dan sekolah akan membantu peserta didik tumbuh dalam ekosistem belajar yang mendukung perkembangan karakter maupun kemampuan akademiknya.

Melalui penguatan kompetensi guru dan implementasi Pembelajaran Mendalam secara konsisten, Wamendikdasmen berharap satuan pendidikan di Kabupaten Garut dapat terus menghadirkan proses pembelajaran yang lebih bermakna, memperkuat fondasi literasi dan numerasi peserta didik, serta melahirkan generasi yang memiliki karakter kuat, kemampuan berpikir kritis, dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan.

Monitorday.com – Fenomena silent call atau panggilan hening dari nomor tak dikenal kini menjadi perhatian publik. Banyak pengguna telepon melaporkan menerima panggilan yang hanya berlangsung beberapa detik tanpa ada suara dari penelepon sebelum sambungan terputus. Meski terlihat sepele, para ahli keamanan digital mengingatkan bahwa praktik tersebut dapat menjadi bagian dari skema penipuan yang lebih besar. 

Menurut berbagai penjelasan yang mengacu pada informasi Kementerian Komunikasi dan Digital, pelaku sering menggunakan teknologi Voice over Internet Protocol (VoIP) yang memungkinkan nomor telepon disamarkan dan sulit dilacak. Tujuan utamanya adalah memverifikasi apakah nomor yang dihubungi masih aktif dan digunakan oleh seseorang. Setelah nomor dianggap aktif, data tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar target untuk penipuan berikutnya. 

Modus ini tidak selalu berhenti pada panggilan hening. Dalam sejumlah kasus, korban yang merespons atau menelepon balik nomor tersebut kemudian menjadi sasaran penipuan lain seperti pencurian kode OTP, phishing, penawaran investasi palsu, hingga pengalihan ke nomor premium yang menyebabkan kerugian finansial. Praktik ini dikenal secara internasional sebagai Wangiri Scam, yaitu penipu sengaja membuat panggilan singkat agar korban penasaran dan menelepon kembali. 

Dosen Ilmu Komputer IPB University, Heru Sukoco, mengimbau masyarakat untuk tidak mengangkat maupun menelepon balik nomor yang mencurigakan. Jika panggilan memang penting, pihak yang menghubungi biasanya akan mencoba kembali atau mengirimkan pesan singkat. Langkah paling aman adalah memblokir nomor tersebut dan mengabaikannya. 

Meningkatnya ancaman penipuan melalui telepon juga terlihat dari langkah pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan telah memblokir ribuan nomor yang terindikasi digunakan untuk praktik scam, termasuk nomor yang mencatut nama pejabat publik dan anggota DPR. Pemblokiran dilakukan bersama operator seluler sebagai bagian dari upaya menekan kejahatan digital yang semakin kompleks. 

Para pakar keamanan siber menyarankan masyarakat untuk mengaktifkan fitur pemblokiran nomor tak dikenal, menggunakan aplikasi identifikasi spam, serta tidak memberikan informasi pribadi melalui telepon kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi identitasnya. Edukasi digital juga dinilai penting karena pelaku penipuan terus mengembangkan metode baru yang memanfaatkan rasa penasaran dan kelengahan korban. 

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, kewaspadaan pengguna menjadi benteng pertahanan pertama terhadap berbagai bentuk penipuan digital. Panggilan yang tampak tidak berbahaya sekalipun dapat menjadi pintu masuk bagi kejahatan yang lebih serius. Karena itu, masyarakat dianjurkan untuk tidak mudah merespons panggilan misterius dan selalu memverifikasi setiap komunikasi yang dianggap mencurigakan. 

Monitorday.com– Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto. Keputusan tersebut diambil setelah Majelis Etik menyimpulkan bahwa Hery terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan kode perilaku insan Ombudsman.

Ketua Majelis Etik Ombudsman RI, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan merupakan tingkat hukuman tertinggi dalam mekanisme penegakan etik Ombudsman. Dengan putusan tersebut, Hery diberhentikan dari jabatan Ketua sekaligus anggota Ombudsman RI untuk masa jabatan 2026–2031.

Selain menjatuhkan sanksi, Majelis Etik juga merekomendasikan kepada pimpinan Ombudsman RI untuk menyampaikan salinan putusan kepada Presiden, DPR RI, dan Komisi II DPR RI. Langkah tersebut diperlukan sebagai dasar proses pengisian jabatan anggota dan ketua Ombudsman yang kosong sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Majelis Etik menegaskan bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat dalam konteks penegakan kode etik dan kode perilaku di lingkungan Ombudsman RI. Dengan demikian, tidak terdapat mekanisme banding etik terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh majelis.

Kasus etik yang menjerat Hery Susanto tidak terlepas dari proses hukum yang sedang berjalan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Hery sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013–2025. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang dinilai cukup melalui berbagai rangkaian penyidikan.

Menurut penyidik, dugaan tindak pidana tersebut terjadi ketika Hery masih menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026. Ia diduga menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari pihak perusahaan PT TSHI yang tengah menghadapi persoalan penghitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan Kementerian Kehutanan.

Penyidik menduga terdapat upaya pengaturan dan penyelesaian persoalan perusahaan melalui pemanfaatan posisi Hery sebagai komisioner Ombudsman saat itu. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejaksaan Agung, aliran dana tersebut diduga diberikan oleh pihak perusahaan sebagai bagian dari praktik yang bertentangan dengan hukum.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pimpinan lembaga negara yang memiliki mandat mengawasi pelayanan publik dan menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan. Putusan Majelis Etik sekaligus menjadi ujian bagi komitmen reformasi birokrasi dan penegakan standar integritas di lembaga-lembaga negara. Ke depan, proses hukum yang sedang berjalan akan menjadi penentu akhir terhadap pertanggungjawaban pidana dalam perkara yang menjerat Hery Susanto.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto memperkuat komitmen pemerintah terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kegiatan Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Acara tersebut dihadiri 12.173 peserta yang terdiri atas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Koordinator Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koordinator Wilayah, Kepala SPPG, serta mitra pelaksana Program MBG dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana Program MBG yang telah bekerja di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis dan sosial. Menurutnya, dedikasi para pelaksana menjadi kunci penting agar program strategis nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Terima kasih lagi atas pengabdian saudara-saudara selama ini, di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang susah. Terima kasih atas dedikasi kalian. Terima kasih atas kesetiaan kalian,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam laporannya menjelaskan bahwa peserta yang hadir merupakan unsur pelaksana Program MBG dari tingkat pusat hingga daerah. Ia menyebut terdapat 20 KPPG dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke.

“Terdiri dari 20 KPPG Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, 20 kantor KPPG ini dari Sabang sampai Merauke dan dipimpin oleh pegawai negeri golongan 3. Kemudian di sini juga dihadiri oleh para Koreg, Koordinator Regional SPPG dari seluruh Indonesia,” ujar Nanik.

Nanik menambahkan, peserta yang hadir secara langsung berasal dari tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Selain itu, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh ribuan mitra pelaksana yang selama ini mendukung operasional Program MBG di lapangan.

“Ini kita dari 3 provinsi DKI, Banten dan Jabar, juga dengan dihadiri para seluruh KSPPG. Selain itu ada juga di sini para mitra Bapak, para mitra jumlahnya 5.873,” tuturnya.

Kehadiran ribuan unsur pelaksana dan mitra tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat koordinasi nasional, menyamakan visi, serta memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala BGN Nanik Sudaryati. Hadir pula sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta kepala lembaga negara.

Pertemuan akbar ini menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar bantuan pangan. Lebih dari itu, MBG diposisikan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang berkualitas bagi anak-anak bangsa.

Dengan dukungan lebih dari 12 ribu penggerak yang hadir, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan Generasi Emas 2045 harus dimulai dari hal paling mendasar, yakni memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan memiliki daya saing di masa depan.