Monitorday.com– PT Sumber Alfaria Trijaya (AMRT), pengelola jaringan Alfamart dan Alfamidi, menyatakan tetap optimistis menghadapi perkembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang jumlahnya telah mencapai lebih dari 83 ribu entitas di seluruh Indonesia. Manajemen menilai kehadiran koperasi desa tidak menjadi ancaman langsung terhadap operasional perusahaan. 

Corporate Secretary AMRT, Tomin Widian, menyampaikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki model bisnis, segmentasi pasar, dan target konsumen yang berbeda. Karena itu, keberadaan Kopdes Merah Putih dan ritel modern dinilai dapat saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga menegaskan tidak terdapat penutupan gerai Alfamart yang disebabkan oleh keberadaan KDMP. 

Di tengah berkembangnya jaringan koperasi desa, AMRT justru melanjutkan strategi pertumbuhan. Perseroan menyiapkan belanja modal sekitar Rp500 miliar pada tahun 2026 yang bersumber dari kas internal. Dana tersebut akan digunakan untuk membuka sekitar 800 gerai baru, terdiri atas 500 gerai milik perusahaan dan 300 gerai melalui skema waralaba. 

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kopdes Merah Putih, jumlah koperasi yang telah dibentuk mencapai 83.376 entitas. Dari jumlah tersebut, sekitar 11.824 unit telah memiliki gerai fisik, sementara puluhan ribu lainnya masih berada dalam tahap pembangunan atau pengajuan lahan. Kondisi ini menunjukkan program koperasi desa masih berada dalam fase pengembangan dan implementasi. 

Pemerintah sebelumnya juga menegaskan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih tidak ditujukan untuk menyingkirkan ritel modern. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan koperasi desa dapat berjalan berdampingan bahkan bekerja sama dengan jaringan ritel seperti Alfamart dan Indomaret guna memperkuat distribusi produk serta pelayanan kepada masyarakat. 

Di sisi lain, isu penutupan sejumlah gerai minimarket di Lombok Tengah yang sempat dikaitkan dengan Kopdes Merah Putih telah dibantah berbagai pihak. Pemerintah dan pelaku usaha menyebut penutupan tersebut lebih berkaitan dengan persoalan perizinan dan evaluasi operasional, bukan akibat persaingan dengan koperasi desa. 

Dengan strategi ekspansi yang tetap berjalan dan dukungan belanja modal yang signifikan, AMRT menunjukkan keyakinan bahwa pertumbuhan industri ritel ke depan akan lebih ditentukan oleh kualitas layanan, efisiensi distribusi, serta kemampuan menjangkau wilayah yang belum terlayani secara optimal. 

Monitorday.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif sejumlah rute Transjabodetabek dalam waktu dekat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan kebijakan tersebut akan mulai diputuskan dan diterapkan pada Juni 2026 sebagai bagian dari upaya mengendalikan beban subsidi transportasi yang terus meningkat.

Salah satu rute yang menjadi prioritas penyesuaian tarif adalah layanan SH2 Blok M–Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rute yang resmi beroperasi sejak 12 Maret 2026 itu sebelumnya memang direncanakan untuk dievaluasi setelah berjalan selama tiga bulan.

Menurut Pramono, tingginya biaya operasional menjadi alasan utama perlunya penyesuaian tarif. Selain jarak tempuh yang panjang, armada yang digunakan merupakan bus baru dengan fasilitas khusus, ditambah berbagai biaya operasional di area bandara yang harus ditanggung operator.

“Karena rutenya panjang, busnya baru dan khusus untuk itu. Selain itu, di Terminal 1, 2, dan 3 terdapat biaya operasional seperti parkir yang harus ditanggung,” ujar Pramono.

Saat ini tarif Transjabodetabek masih terintegrasi dengan Transjakarta dan dipatok sekitar Rp3.500 per perjalanan. Namun, biaya operasional untuk melayani satu penumpang diperkirakan mencapai Rp15.000.

Dengan selisih tersebut, Pemprov DKI Jakarta harus menanggung subsidi sekitar Rp11.500 untuk setiap penumpang.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyebut total subsidi untuk layanan Transjabodetabek pada tahun anggaran 2026 mencapai sekitar Rp401 miliar. Sementara itu, subsidi rata-rata yang diberikan kepada setiap pengguna layanan Transjakarta mencapai Rp12.258 per perjalanan.

Angka tersebut setara dengan sekitar 10 persen dari total subsidi transportasi Transjakarta yang mencapai Rp4,1 triliun pada tahun 2026.

Penyesuaian tarif tidak hanya akan berlaku untuk rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta. Pemprov DKI juga tengah mengevaluasi tarif 18 rute Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

“Segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Transjabodetabek lainnya,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (5/6/2026).

Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan secara rinci rute-rute mana saja yang akan mengalami penyesuaian tarif. Untuk layanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, tarif baru diproyeksikan berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per perjalanan.

Rencana kenaikan tarif juga mendapat perhatian dari DPRD DKI Jakarta. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengingatkan pentingnya menghitung secara cermat beban keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai subsidi transportasi lintas wilayah.

Menurutnya, Pemprov DKI perlu memastikan bahwa subsidi yang bersumber dari pajak warga Jakarta diberikan secara adil dan tepat sasaran. Ia juga mendorong adanya kajian mengenai skema tarif yang berbeda bagi pengguna dari luar Jakarta.

“Nah ini yang harus kita telaah betul. Apakah itu sudah tepat dan adil untuk warga Jakarta? Karena kita mensubsidi juga dari pajaknya warga Jakarta,” ujar Yuke.

Menjelang penerapan kebijakan baru tersebut, Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah mempersiapkan skema integrasi tarif melalui aplikasi JakLingko.

Budi Awaluddin menjelaskan, pihaknya sedang memperluas cakupan integrasi tarif agar seluruh rute Transjabodetabek dapat menikmati skema tarif maksimal Rp10.000 dalam waktu tiga jam perjalanan melalui sistem JakLingko.

Selain itu, Pemprov DKI juga terus mengupayakan tambahan anggaran subsidi layanan transportasi publik atau Public Service Obligation (PSO) untuk mendukung perluasan armada dan pembukaan rute-rute baru Transjakarta maupun Transjabodetabek.

Dengan rencana penyesuaian tarif tersebut, Pemprov DKI berharap layanan transportasi publik tetap dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.

Monitorday.com– Nama Silmy Karim menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Di tengah perkembangan kasus tersebut, laporan kekayaan dan koleksi kendaraannya ikut menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan LHKPN periode 2025, total kekayaan Silmy Karim mencapai sekitar Rp234,59 miliar. 

Sebagian besar kekayaan tersebut berasal dari aset tanah dan bangunan yang nilainya mencapai sekitar Rp184 miliar. Selain itu, ia juga memiliki surat berharga, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas bernilai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, total nilai kendaraan yang tercatat dalam garasinya mencapai Rp8,475 miliar. 

Kendaraan paling mahal yang dimiliki Silmy Karim adalah Mercedes-Benz G63 AMG. SUV premium asal Jerman tersebut tercatat bernilai sekitar Rp6 miliar dan menyumbang hampir 70 persen dari total nilai seluruh kendaraan yang dimilikinya. Mobil ini dikenal sebagai salah satu simbol kemewahan dan kendaraan favorit kalangan elite bisnis maupun pejabat. 

Selain kendaraan modern, garasi Silmy juga dihuni sejumlah mobil klasik dan kendaraan off-road legendaris. Beberapa di antaranya adalah Toyota Land Cruiser senilai sekitar Rp350 juta, Jeep CJ7 senilai Rp275 juta, Jeep Wrangler senilai Rp450 juta, serta Land Rover Range Rover dengan nilai sekitar Rp500 juta. Koleksi tersebut menunjukkan ketertarikan Silmy terhadap kendaraan petualang dan mobil klasik bernilai koleksi tinggi. 

Di segmen kendaraan klasik Eropa, Silmy juga tercatat memiliki Mercedes-Benz 280E yang ditaksir bernilai Rp500 juta. Mobil yang populer dengan julukan “Mercy Tiger” tersebut merupakan salah satu model klasik Mercedes-Benz yang banyak diburu kolektor otomotif di Indonesia. 

Kegemarannya terhadap kendaraan klasik juga terlihat dari kepemilikan dua unit Harley-Davidson. Masing-masing motor gede tersebut memiliki nilai sekitar Rp450 juta. Kombinasi antara moge Amerika, jip legendaris, dan SUV premium menjadikan garasi Silmy Karim sebagai salah satu koleksi kendaraan pejabat yang cukup menonjol dari sisi keragaman dan nilai ekonominya. 

Meski demikian, sorotan publik saat ini tidak hanya tertuju pada nilai aset dan koleksi kendaraan tersebut, tetapi juga pada proses hukum yang sedang berjalan. KPK telah menahan Silmy Karim dan sejumlah pejabat lainnya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diusut lembaga antirasuah tersebut. 

Monitorday.com– Langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bentuk respons pemerintah terhadap berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bamsoet menilai pergantian pimpinan di lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan dan kritik yang muncul selama beberapa bulan terakhir. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut mencerminkan kesediaan Presiden untuk memastikan program prioritas nasional tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.

Menurut Bamsoet, perubahan kepemimpinan harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh aparatur negara agar selalu menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta kepatutan dalam menjalankan tugas. Ia mengingatkan bahwa setiap program pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus berorientasi pada pelayanan publik dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Lebih lanjut, Bamsoet menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, program berskala besar seperti MBG memang menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Karena itu, evaluasi dan perbaikan secara berkala menjadi bagian penting untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

Selain pergantian pimpinan, Bamsoet menilai pembenahan manajemen dan tata kelola kelembagaan perlu dilakukan secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa budaya kerja yang mengedepankan tanggung jawab, kearifan, dan kepatutan dalam penggunaan anggaran negara harus menjadi fondasi utama pelaksanaan program strategis nasional.

Di sisi lain, Bamsoet meminta agar proses hukum terhadap para mantan pimpinan BGN yang terjerat kasus hukum dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang konsisten dinilai penting untuk menjaga kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka dan menahan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan pengelolaan program strategis pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan identitas nasional dan kemampuan bersaing di tingkat global. Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri pentas seni di Sekolah Maitreyawira, Kota Dumai, Riau, Jumat (5/6/2026).

Kehadiran Fajar yang didampingi Wali Kota Dumai, Paisal, disambut antusias oleh ratusan siswa, guru, dan jajaran sekolah. Kegiatan tersebut menjadi ajang apresiasi terhadap keberagaman budaya sekaligus kreativitas peserta didik.

Dalam sambutannya, Fajar mendorong sekolah untuk terus mengembangkan konsep Trigatra Bangun Bahasa serta memperkuat transformasi digital pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.

Menurutnya, pendidikan multikultural yang diterapkan di Sekolah Maitreyawira merupakan contoh positif dalam membangun karakter peserta didik di tengah masyarakat yang semakin beragam.

“Kita hidup di tengah masyarakat yang beragam. Semakin dini murid dikenalkan pada keragaman bahasa dan budaya, maka semakin kuat kemampuan mereka untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara harmonis,” ujar Fajar.

Fajar menjelaskan bahwa penguatan kemampuan berbahasa harus dilakukan secara seimbang melalui konsep Trigatra Bangun Bahasa yang terdiri atas tiga pilar utama, yaitu mengutamakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, melestarikan bahasa daerah sebagai warisan budaya, dan menguasai bahasa asing untuk mendukung komunikasi serta daya saing global.

Konsep tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia.

Menurut Fajar, penguasaan bahasa asing memang menjadi kebutuhan di era globalisasi. Namun, hal tersebut tidak boleh mengikis identitas kebangsaan.

“Jangan sampai kita kehilangan jati diri karena terlalu berorientasi pada bahasa asing. Sebaliknya, kita juga tidak boleh menutup diri dari perkembangan dunia global. Oleh karena itu, Trigatra Bangun Bahasa menjadi panduan untuk menjaga keseimbangan itu,” tegasnya.

Selain penguatan literasi bahasa, Fajar menilai transformasi digital pendidikan perlu berjalan seiring dengan pembangunan karakter peserta didik. Ia menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan bukan sekadar penggunaan teknologi di ruang kelas, melainkan upaya menciptakan budaya belajar yang lebih adaptif, kreatif, dan inovatif.

Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga mengapresiasi perkembangan sektor pendidikan di Kota Dumai. Ia menyebut rata-rata lama sekolah masyarakat Dumai telah melampaui standar minimum nasional dan angka harapan lama sekolah terus menunjukkan peningkatan.

“Capaian ini menjadi indikator bahwa pembangunan sumber daya manusia di Dumai berjalan ke arah yang positif,” ujarnya.

Wali Kota Dumai, Paisal, menyambut baik kunjungan Wamendikdasmen yang dinilainya sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kemajuan pendidikan di daerah.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

“Keberadaan sekolah-sekolah swasta yang semakin berkembang menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Ini juga menjadi simbol bahwa kualitas pendidikan di Dumai terus meningkat,” kata Paisal.

Ia menambahkan, Dumai yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang suku, budaya, dan agama memiliki modal sosial yang kuat untuk mengembangkan pendidikan yang inklusif dan toleran.

Selain itu, Pemerintah Kota Dumai juga terus memperkuat pendidikan karakter melalui program Hikmat Pendidikan yang diterapkan di seluruh sekolah negeri maupun swasta.

“Kami ingin anak-anak Dumai tumbuh menjadi generasi yang beradab, berakhlak mulia, dan memiliki kompetensi yang unggul. Dengan karakter yang baik, kelak mereka akan menjadi dokter, guru, polisi, maupun profesi lainnya yang memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia,” ujar Paisal.

Melalui sinergi penguatan karakter, pengembangan kemampuan bahasa, dan transformasi digital pendidikan, pemerintah berharap dapat mencetak generasi yang unggul, berdaya saing global, serta tetap memiliki identitas kebangsaan yang kuat.

Monitorday.com – Pemerintah menegaskan kondisi perekonomian Indonesia tetap berada pada jalur yang kuat dan stabil meski dunia masih dibayangi ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I 2026 menjadi salah satu indikator utama ketahanan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di kawasan ASEAN maupun kelompok G20.

“Perekonomian kita hingga Mei 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang solid, didukung permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali, dan kebijakan fiskal yang responsif,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2026 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang kuat ditopang oleh tiga faktor utama, yakni konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi, peningkatan investasi, serta percepatan belanja pemerintah. Di saat yang sama, inflasi nasional berhasil dijaga pada level 3,08 persen sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara.

Purbaya menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus memainkan peran strategis sebagai instrumen pelindung ekonomi dari gejolak eksternal sekaligus motor penggerak pertumbuhan. Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh kuat sementara belanja pemerintah tetap ekspansif untuk menjaga aktivitas ekonomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Ia juga menanggapi berbagai keraguan yang muncul terkait capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, kinerja positif tersebut bukan hasil manipulasi data maupun kebijakan fiskal yang berisiko terhadap kesehatan keuangan negara.

“Pertumbuhan ekonomi cepat bukan karena kita mengorbankan fiskal. Tetapi karena seluruh belanja negara dijalankan secara lebih efisien dan efektif sehingga dengan anggaran yang sama kita bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya memastikan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati dan berdasarkan perhitungan yang matang. Seluruh langkah pengelolaan keuangan negara, kata dia, telah dirancang secara rinci untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pembangunan nasional.

“Investor dan pelaku pasar tidak perlu khawatir. Semua kebijakan fiskal dirancang dengan perhitungan yang akurat dan tidak dijalankan secara sembarangan,” ujarnya.

Purbaya juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan didukung oleh jajaran birokrat berpengalaman yang memahami pengelolaan fiskal negara. Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan kementerian terkait menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlangsung.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali, serta pengelolaan fiskal yang disiplin, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia akan terus menunjukkan ketahanan dan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan sepanjang 2026.

Monitorday.com – Ribuan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan memadati Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC), Kalimantan Timur, dalam kegiatan Pagi Ceria yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jumat (5/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang bertujuan membentuk generasi sehat, berkarakter, dan berdaya saing.

Acara tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, serta sejumlah pejabat daerah dan pemangku kepentingan pendidikan.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya membangun kebiasaan hidup sehat sejak usia dini. Ia mengajak para siswa untuk memperbanyak aktivitas fisik, seperti berjalan kaki dan bersepeda, serta mengurangi penggunaan gawai secara berlebihan.

“Biasakan hidup sehat dengan berjalan kaki dan bersepeda, jangan terlalu banyak bermain gawai. Ciptakan sekolah yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Hindari menggunakan kata-kata yang menyakiti teman agar sesama murid dapat hidup rukun dan saling menghargai,” ujarnya di hadapan ribuan peserta.

Menurut Mu’ti, pembiasaan positif di lingkungan sekolah tidak hanya mendukung kesehatan fisik peserta didik, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter, meningkatkan kemampuan sosial, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Suasana kegiatan semakin meriah saat sesi interaktif digelar. Para siswa tampak antusias menjawab berbagai pertanyaan seputar pola hidup sehat, pendidikan karakter, hingga wawasan kebangsaan yang diajukan oleh para narasumber.

Sebagai bentuk apresiasi, panitia membagikan 15 unit sepeda kepada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Lima sepeda berasal dari Menteri Abdul Mu’ti, lima dari Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, dan lima lainnya disumbangkan oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.

Sorak sorai dan tepuk tangan peserta menggema di seluruh arena ketika para pemenang diumumkan. Momen tersebut menjadi salah satu bagian yang paling dinantikan sekaligus menambah semangat para pelajar untuk terus belajar dan menerapkan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu peserta, Fahmi Taufik, siswa SMA Negeri 4 Balikpapan, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan yang mempertemukan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan dalam suasana penuh kebersamaan.

“Saya sangat antusias dan bahagia sekali dengan adanya kegiatan kali ini, apalagi dibersamai dengan Pak Menteri. Ini momen yang sangat spesial dan langka. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat memperluas relasi sekaligus memperkuat kebersamaan antarpelajar,” katanya.

Kesan serupa disampaikan Ayunindya dan Naura, siswi SDN 014 Balikpapan. Mereka mengaku menikmati rangkaian kegiatan, terutama Senam Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang membuat tubuh lebih bugar sekaligus memberi kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman baru dari sekolah lain.

“Kami senang mengikuti Pagi Ceria karena bisa lebih sehat dengan melakukan Senam Anak Indonesia Hebat dan bisa bertemu banyak teman dari sekolah lain,” ujar keduanya.

Melalui kegiatan Pagi Ceria, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kesehatan fisik dan mental, serta kemampuan bersosialisasi peserta didik.

Program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat diharapkan menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi muda yang tangguh, sehat, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Monitorday.com – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendorong masyarakat memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026 melalui kegiatan nonton bareng (nobar) yang tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga ruang edukasi, penguatan kebersamaan, dan penggerak ekonomi lokal.

Menurut Saleh, penyelenggaraan nobar di berbagai daerah dapat menciptakan peluang usaha bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Momentum Piala Dunia ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Setiap kegiatan nonton bareng dapat melibatkan pedagang makanan, minuman, dan berbagai usaha kecil lainnya,” kata Saleh di Cimahi, Jawa Barat, Jumat.

Ia mengapresiasi keputusan pemberian hak siar Piala Dunia 2026 kepada TVRI. Menurutnya, hal tersebut membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia untuk menikmati pertandingan sepak bola terbesar di dunia secara bersama-sama.

“Kita bersyukur karena hak siar Piala Dunia diberikan kepada TVRI. Ini merupakan momentum yang sangat baik bagi rakyat Indonesia untuk melakukan selebrasi dan menikmati tontonan berkelas dunia,” ujarnya.

Saleh menilai kegiatan nobar perlu digalakkan di berbagai lingkungan, mulai dari tingkat RT dan RW hingga ruang-ruang publik yang mudah dijangkau masyarakat. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat dapat ikut merasakan kemeriahan dan semangat kebersamaan yang dibawa oleh ajang sepak bola dunia tersebut.

“Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali, dapat ikut merasakan kegembiraan dan semangat kebersamaan dalam menyambut dan menikmati Piala Dunia,” katanya.

Selain memperkuat interaksi sosial, kegiatan nobar dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Semakin banyak acara nobar yang digelar, semakin besar pula peluang perputaran uang yang dapat dirasakan masyarakat sekitar, terutama pelaku UMKM yang menyediakan kebutuhan pendukung acara.

Untuk menambah semarak kegiatan, Saleh juga mendorong keterlibatan sponsor maupun pihak-pihak yang memiliki kemampuan lebih untuk memberikan dukungan, seperti hadiah, jersey sepak bola, bola, maupun bentuk apresiasi lainnya.

“Apabila ada sponsor atau pihak yang memiliki kemampuan lebih, mereka dapat turut berpartisipasi untuk memeriahkan kegiatan nonton bareng. Misalnya dengan menyediakan hadiah, kaus bola, atau bentuk dukungan lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, dukungan tersebut tidak hanya meningkatkan antusiasme masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sarana promosi bagi produk-produk lokal yang memiliki kualitas dan daya saing.

Di sisi lain, Saleh berharap TVRI terus meningkatkan kualitas dan jangkauan siaran hingga ke wilayah terpencil agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati pertandingan Piala Dunia secara merata.

“Berdasarkan laporan terakhir, TVRI juga terus melakukan penguatan jaringan siaran, terutama di wilayah Indonesia Timur, agar masyarakat di seluruh Indonesia dapat menikmati siaran Piala Dunia secara merata,” katanya.

Menurut Saleh, DPR RI telah memberikan dukungan kepada TVRI untuk terus memperkuat infrastruktur penyiaran melalui berbagai kerja sama strategis guna memperluas akses layanan siaran bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik dan tingginya partisipasi masyarakat, momentum Piala Dunia 2026 diharapkan tidak hanya menjadi pesta sepak bola dunia, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat dan penguat solidaritas sosial di berbagai daerah.

Monitorday.com – Pemerintah mempercepat program revitalisasi infrastruktur pendidikan secara besar-besaran di seluruh Indonesia. Pada 2026, sedikitnya 71 ribu satuan pendidikan ditargetkan menerima bantuan perbaikan sebagai bagian dari upaya menuntaskan persoalan sekolah rusak berat paling lambat pada 2028.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq saat meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (4/6/2026).

Fajar menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk merevitalisasi sekitar 11.744 satuan pendidikan pada tahun ini. Jumlah tersebut akan diperkuat dengan tambahan sedikitnya 60 ribu sekolah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga total penerima program mencapai sekitar 71 ribu satuan pendidikan.

“Sejak era pembangunan SD Inpres pada masa lalu, belum pernah ada program pembangunan dan perbaikan sekolah secara masif seperti yang dilakukan saat ini,” ujar Fajar.

Menurutnya, pemerintah menargetkan tidak ada lagi sekolah dengan kategori rusak berat pada 2028. Program revitalisasi mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK hingga madrasah di berbagai daerah.

Selain perbaikan sarana fisik, pemerintah juga mempercepat transformasi digital pendidikan. Setelah mendistribusikan sekitar 288 ribu unit Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah pada 2025, pemerintah menargetkan penambahan hingga 800 ribu unit pada 2026 untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.

Dalam kunjungannya ke Bali, Fajar turut meninjau kondisi SD Negeri 3 Sembung Gede yang bangunannya ambruk dan mengharuskan siswa belajar di ruang darurat. Menanggapi kondisi tersebut, ia meminta sekolah itu segera masuk dalam daftar prioritas revitalisasi tahun ini.

“Tadi sebelum naik panggung, saya sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati, sekolah tersebut langsung masuk daftar prioritas,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Fajar menandatangani simbolisasi revitalisasi bagi 22 satuan pendidikan penerima bantuan yang terdiri atas PAUD, SD, SMP hingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan mencatat sebanyak 62 sekolah di wilayahnya memperoleh bantuan perbaikan pada 2026.

Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga menilai revitalisasi sekolah bukan sekadar pembangunan gedung, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

“Revitalisasi sekolah merupakan investasi bagi masa depan generasi muda melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.

Dampak positif program tersebut juga dirasakan oleh sekolah penerima bantuan. Kepala SMP Negeri 2 Kediri, Ni Luh Putu Septawati, mengungkapkan bahwa dua ruang kelas di sekolahnya mengalami kerusakan berat selama tiga tahun sebelum akhirnya mendapatkan bantuan revitalisasi.

“Setelah tiga tahun menunggu dengan kerusakan yang terus memburuk, akhirnya sekolah kami menerima program revitalisasi,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala SD Negeri 3 Marga, I Nyoman Adi Saputra. Ia menyebut revitalisasi sekolah membawa harapan baru bagi siswa dan tenaga pendidik karena ruang kelas yang layak dan lingkungan belajar yang nyaman dapat meningkatkan semangat belajar serta motivasi mengajar.

Pemerintah berharap percepatan revitalisasi sekolah, transformasi digital, dan penguatan kompetensi guru dapat berjalan beriringan guna memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas.

Monitorday.com – Pergantian pucuk pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat perhatian berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Aktivis 98 Resolution Network, Agustin Lumban Gaol yang menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas penunjukan Naniek Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.

Agustin menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat sekaligus menyelamatkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah saat ini.

Menurut Agustin, pergantian pimpinan BGN tentu tidak dilakukan tanpa pertimbangan. Ia meyakini keputusan Presiden Prabowo didasarkan pada hasil evaluasi kinerja, bukan faktor kedekatan semata.

“Pencopotan Kepala BGN tentu telah berdasarkan hasil evaluasi kinerja, bukan semata karena faktor kedekatan. Sehingga penunjukan Ibu Naniek S. Deyang sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto sudah sesuai hasil evaluasi,” ujar Agustin di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Berdasarkan pengamatan Resolution Network, Naniek memiliki rekam jejak yang cukup kuat selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan cepat merespons berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Agustin mengatakan, Naniek tidak hanya menerima laporan dari balik meja. Ia beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Dari pengawasan tersebut ditemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan BGN.

Atas temuan tersebut, BGN mengambil langkah tegas, mulai dari memberikan peringatan keras hingga menghentikan sementara operasional dapur mandiri yang tidak memenuhi ketentuan.

“Langkah ketegasan dan keberanian ini harus kita dukung dan kawal bersama, mengingat sejak program MBG berjalan, berbagai kritik dan sorotan terus bermunculan,” katanya.

Agustin menilai kritik terhadap Program MBG merupakan hal yang wajar. Bagaimanapun, program dengan skala sebesar ini memang membutuhkan pengawasan dari masyarakat. Namun ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap berbasis data dan fakta.

Menurutnya, ada sebagian kritik yang justru membangun persepsi seolah-olah Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang gagal atau hanya menjadi ladang korupsi.

“Padahal program ini memiliki tujuan yang sangat mulia untuk meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Sejak diluncurkan, Program MBG memang tidak lepas dari berbagai sorotan. Mulai dari kasus keracunan makanan, kualitas dan porsi menu, dugaan jual beli titik atau kuota, pengadaan perlengkapan yang dianggap melanggar aturan dan mark up, hingga persoalan tata kelola dapur MBG.

Karena itu, Agustin berharap ke depan tidak ada lagi pejabat di lingkungan BGN yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Menurutnya, tata kelola yang bersih menjadi salah satu kunci keberhasilan program tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang dinilai masih berjalan lambat dibanding daerah lain.

Padahal, kata Agustin, masyarakat di wilayah 3T merupakan kelompok yang paling membutuhkan program ini karena lebih rentan menghadapi persoalan gizi buruk dan stunting.

“Ironis memang, pembangunan dapur MBG di daerah 3T belum secepat pembangunan di wilayah lainnya. Padahal daerah 3T merupakan skala prioritas karena masyarakat di sana rentan mengalami gizi buruk dan stunting, serta para penerima manfaat sangat menantikan kehadiran program ini,” ujarnya.

Momentum pergantian pimpinan BGN, lanjut Agustin, harus dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Ia berharap tata kelola program menjadi lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel.

“Dengan pergantian ini, kami berharap tidak ada lagi kasus keracunan, isu jual beli titik atau kuota, pengadaan barang yang melanggar aturan dan mark up, maupun persoalan lain yang dapat menghambat keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis,” katanya.

Lebih jauh, Agustin berharap Kepala BGN yang baru mampu menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang mengalami kekurangan gizi maupun stunting.

Harapannya, para siswa penerima manfaat Program MBG dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, unggul, dan siap menyongsong Indonesia Emas.

“Mereka diharapkan menjadi pemimpin masa depan bangsa yang mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote,” ujarnya.