Monitorday.com – Gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan pola yang konsisten: pragmatis, cepat, dan berorientasi pada hasil nyata atau yang populer dengan istilah “sat set”. Setelah resmi menjabat, Prabowo tidak membuang waktu untuk langsung masuk ke isu-isu strategis yang selama puluhan tahun hanya menjadi wacana di atas kertas. Salah satu indikator paling kuat dari gaya politik ini adalah pertemuan terbarunya dengan Direktur Jenderal Rosatom, Alexey Likhachev, di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas kerja sama nuklir damai.

Narasi yang berkembang dari pertemuan tersebut bukan sekadar soal kerja sama teknis, melainkan sebuah pernyataan politik yang tegas. Selama ini, isu nuklir di Indonesia selalu dibayangi oleh ketakutan publik dan keraguan birokrasi. Namun, di tangan Prabowo, hambatan psikologis itu seolah hendak diterjang. Langkah menghadirkan bos raksasa nuklir Rusia ke Istana menunjukkan bahwa Prabowo ingin Indonesia segera berlari mengejar ketertinggalan energi.

Gaya politik “sat set” Prabowo dalam konteks ini dapat dibaca melalui tiga perspektif utama. Pertama, Keamanan Energi sebagai Fondasi Kedaulatan. Prabowo memahami bahwa ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak akan tercapai tanpa pasokan listrik yang stabil dan masif. Dengan melibatkan Rosatom, Prabowo sedang meletakkan batu pertama bagi diversifikasi energi yang tidak lagi bergantung pada fosil. Ini adalah politik yang tidak lagi sekadar berjanji, tapi langsung mencari solusi pada sumbernya.

Kedua, Diplomasi Non-Blok yang Aktif dan Berani. Di tengah tensi geopolitik global, mengundang perusahaan negara asal Rusia adalah langkah yang berisiko secara diplomatik bagi pemimpin yang ragu-ragu. Namun, bagi Prabowo, kepentingan nasional adalah panglima. Ia menunjukkan bahwa Indonesia bisa bekerja sama dengan siapa saja—baik Barat maupun Timur—selama itu mendatangkan manfaat bagi rakyat. Ini adalah gaya politik “pendekar” yang tidak mau didikte oleh arus kepentingan global.

Ketiga, Transformasi Narasi dari Ketakutan menjadi Peluang. Narasi nuklir damai yang diusung dalam pertemuan di Istana tersebut bertujuan untuk mengubah persepsi publik. Prabowo ingin menegaskan bahwa nuklir bukan lagi soal senjata atau bencana, melainkan soal kedaulatan medis (isotop radioaktif) dan ketahanan pangan melalui teknologi nuklir. Dengan langsung memimpin pembahasan di Istana, ia memberikan legitimasi politik tertinggi bahwa proyek ini adalah prioritas nasional, bukan sekadar proyek sampingan kementerian.

Namun, gaya “sat set” ini tentu membawa tantangan besar. Membangun infrastruktur nuklir tidak semudah membangun jalan tol; ia memerlukan presisi, regulasi yang ketat, dan transparansi yang tinggi. Publik akan menunggu apakah kecepatan bertindak Prabowo ini juga diimbangi dengan penguatan lembaga pengawas nuklir yang independen.

Sebagai kesimpulan, pertemuan Prabowo dengan Rosatom adalah sinyal kuat bahwa era “wacana tanpa eksekusi” telah berakhir. Indonesia sedang menyaksikan gaya politik baru yang lebih mengutamakan langkah nyata daripada retorika berkepanjangan. Jika komitmen nuklir damai ini berhasil diwujudkan, maka sejarah akan mencatat Prabowo sebagai pemimpin yang berhasil membawa Indonesia keluar dari bayang-bayang ketakutan energi menuju masa depan yang cerah dan mandiri. Gaya “sat set” ini bukan sekadar gaya bicara, melainkan sebuah cetak biru untuk Indonesia Maju yang sesungguhnya.

Monitorday.com – Dunia diplomasi sedang menahan napas. Langkah berani Iran yang secara terang-terangan “menyentil” Donald Trump bukan sekadar gertakan sambal di meja perundingan, melainkan sebuah manuver geopolitik yang sangat berisiko. Di tengah kembalinya sang titan ke kursi kekuasaan, Teheran seolah sedang menguji batas kesabaran seorang pemimpin yang dikenal sulit ditebak dan gemar melakukan serangan balik yang tak terduga.

Apakah ini sebuah langkah strategis untuk mencari posisi tawar yang lebih kuat, atau justru sebuah blunder fatal yang akan memicu eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah? Satu hal yang pasti: ketika dua ego raksasa bertemu dalam perseteruan yang kian personal, batas antara diplomasi dan konfrontasi fisik menjadi sangat tipis. Mari kita bedah, apakah “sentilan” ini akan berakhir dengan kesepakatan baru yang mengejutkan, atau justru menjadi sumbu ledak bagi krisis yang jauh lebih besar.

Iran menegaskan tidak akan memasuki putaran kedua perundingan damai dengan Amerika Serikat (AS) kecuali lima syarat, yang ditetapkan Teheran untuk membangun kepercayaan dengan Washington, terpenuhi.
Penegasan itu, seperti dilansir Anadolu Agency dan Middle East Monitor, Rabu (13/5/2026), disampaikan oleh kantor berita Iran, Fars News Agency, yang mengutip seorang sumber yang mengetahui informasi tersebut, dalam laporannya pada Selasa (12/5).

Sumber tersebut mengatakan bahwa Iran menganggap syarat-syarat itu sebagai “jaminan minimum” yang diperlukan untuk memulai negosiasi baru dengan AS.

Menurut laporan Fars News Agency, lima syarat yang ditetapkan Teheran itu mencakup “mengakhiri perang di semua front, terutama Lebanon”, mencabut sanksi-sanksi, melepaskan aset-aset Iran yang dibekukan, memberikan kompensasi atas kerusakan perang, dan mengakui hak kedaulatan Iran atas Selat Hormuz.

Iran, sebut sumber yang dikutip Fars News Agency, juga memberi tahu mediator Pakistan bahwa blokade laut AS yang terus berlanjut di Laut Arab dan Teluk Oman setelah gencatan senjata diberlakukan, telah semakin memperkuat rasa tidak percaya Teheran terhadap negosiasi dengan Washington.

Ditambahkan oleh Fars News Agency dalam laporannya bahwa syarat-syarat Iran tersebut didefinisikan semata-mata dalam kerangka menciptakan kepercayaan minimum untuk kembali ke perundingan, dan bahwa Teheran meyakini negosiasi baru tidak dapat dimulai tanpa implementasi praktis syarat-syarat tersebut.

Menurut Fars News Agency, Iran telah mengajukan lima syarat tersebut dalam proposal balasan menanggapi rencana perdamaian 14 poin yang terlebih dulu diajukan oleh AS, dalam upaya mengakhiri perang.

Rincian rencana perdamaian yang diusulkan Washington itu tidak secara gamblang diungkap ke publik. Namun laporan Fars News Agency menyebut proposal itu “sepenuhnya sepihak” dan bertujuan untuk mengamankan tujuan-tujuan perang AS yang gagal melalui negosiasi.

Laporan sejumlah media sebelumnya menyebutkan bahwa proposal Washington itu melibatkan nota kesepahaman satu halaman yang dimaksudkan mengakhiri pertempuran dan menetapkan kerangka kerja untuk negosiasi tentang program nuklir Iran.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menolak proposal balasan Iran, yang disebutnya sebagai proposal “bodoh” dan “sampah”. Trump juga menyebut gencatan senjata AS-Iran yang diberlakukan sejak awal April dalam “kondisi kritis”.

Pemerintah Iran, pada Selasa (12/5), menolak gagasan untuk mengubah proposalnya. Perunding utama Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, justru mengeluarkan ultimatum kepada AS bahwa “tidak ada alternatif lainnya” selain menerima syarat yang diajukan Iran untuk perdamaian Timur Tengah, atau menghadapi “kegagalan”.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto bersama para pemimpin negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah mencapai kesepakatan penting untuk memperkuat kerja sama strategis di sektor energi dan pangan. Kesepakatan ini dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan nyata untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Hasil konkret kesepakatan mencakup penguatan ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA) untuk keamanan pasokan minyak dan energi, serta APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve) sebagai cadangan beras darurat regional.

Sugiono menegaskan bahwa inisiatif bersama ini merupakan respons langsung terhadap konflik geopolitik, termasuk yang memanas di kawasan Timur Tengah, yang diprediksi akan membawa dampak berantai bagi negara-negara ASEAN.

“Karena kita sadari bersama, sesuatu ataupun perang yang terjadi di sebuah kawasan yang jauh dari kita, dengan cepat akan langsung berimbas pada perikehidupan masyarakat di kawasan kita. Inilah yang dirasakan dan dipahami betul oleh seluruh negara-negara ASEAN yang hadir dalam pertemuan tersebut,” tegas Sugiono dalam keterangan persnya pada hari Sabtu (9/5/2026).

Kesepakatan ini lahir dari tumbuhnya kesadaran kolektif yang kuat di antara para pemimpin kawasan. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, tantangan ekonomi, hingga perubahan iklim, para pemimpin ASEAN bersemangat menjadikan wilayah Asia Tenggara mampu bertahan, beradaptasi, dan bangkit menghadapi segala risiko dan guncangan dari luar.

Sugiono menambahkan, ada fokus khusus dalam membangun ketangguhan kawasan di dua bidang krusial.

“Ada satu kesadaran bersama yang tumbuh, bahwa dengan situasi dunia yang terjadi saat ini, diperlukan suatu inisiatif dan langkah bersama untuk menjadikan ASEAN ini sebagai suatu wilayah yang tangguh atau resilient. Ketangguhan ini khususnya kita bangun dan perkuat di dua sektor paling krusial, yaitu bidang energi dan bidang pangan,” ungkap Sugiono menjelaskan esensi pertemuan tersebut.

Pemerintah Indonesia memandang agenda kerja sama regional ini sangat sejalan dengan prioritas utama Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi paling mendasar dalam membangun kedaulatan serta ketahanan nasional.

“Saya kira ini juga sesuatu yang sudah menjadi, sejak awal, program utama dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau menempatkan ketahanan energi dan ketahanan pangan sebagai hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara, yang harus dipenuhi oleh negara kita. Karena tanpa ketahanan di kedua sektor ini, kedaulatan negara akan sulit terwujud sepenuhnya,” tutur Sugiono menegaskan komitmen Indonesia di tingkat regional maupun nasional.

Monitorday.com– Pemerintah memperkuat strategi pengembangan ekonomi desa pada tahun 2026 melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini diproyeksikan menjadi tulang punggung penguatan UMKM desa dengan mengintegrasikan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), distribusi logistik, hingga pemasaran produk lokal berbasis digital. Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda besar pembangunan ekonomi kerakyatan dan pengurangan kesenjangan wilayah.

Pemerintah menargetkan lebih dari 30.000 Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi penuh pada periode April hingga Juli 2026. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target nasional pembentukan lebih dari 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia. Kehadiran koperasi ini dirancang bukan hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang terintegrasi dan modern.

Dalam implementasinya, KDKMP akan menjalankan berbagai fungsi strategis. Selain menjadi agregator produk UMKM lokal, koperasi juga akan berperan sebagai pusat distribusi pupuk, LPG, dan sembako. Di sektor pertanian dan perikanan, koperasi didorong memiliki fasilitas cold storage dan layanan logistik untuk menjaga kualitas hasil produksi sekaligus memperluas akses pasar petani dan nelayan desa.

Dukungan pembiayaan menjadi salah satu faktor utama penguatan koperasi dan UMKM desa. Pemerintah meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2026 menjadi Rp320 triliun. Skema KUR tetap mempertahankan bunga rendah sebesar 6 persen efektif per tahun untuk segmen mikro dan kecil. Selain itu, pinjaman di bawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan sehingga lebih mudah diakses pelaku usaha kecil di pedesaan.

Kebijakan baru juga memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pelaku UMKM. Pemerintah menghapus pembatasan frekuensi pengajuan KUR sehingga pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan berkali-kali sesuai kebutuhan pengembangan usaha. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas produksi, memperluas usaha, dan meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat desa.

Sinergi antara koperasi dan UMKM menjadi fokus utama dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan. Produk-produk UMKM akan dipasarkan melalui konsep branding kolektif Koperasi Merah Putih agar memiliki daya saing lebih tinggi. Pemerintah juga mendorong digitalisasi koperasi melalui pemanfaatan teknologi dalam manajemen usaha, pencatatan keuangan, hingga pemasaran daring.

Dalam proses pembentukannya, desa-desa yang ingin mendirikan KDKMP harus melalui beberapa tahapan strategis. Tahapan tersebut dimulai dari Musyawarah Desa (Musdes), penyusunan AD/ART dan struktur organisasi, pembuatan akta notaris, pengurusan legalitas seperti AHU, NPWP, dan NIB, hingga implementasi sistem digital koperasi. Pemerintah menilai tata kelola profesional menjadi kunci keberhasilan koperasi desa agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Melalui program ini, pemerintah berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi gerbang utama penguatan UMKM desa. Dengan akses modal yang lebih luas, distribusi yang terintegrasi, serta dukungan teknologi dan pendampingan usaha, koperasi diharapkan mampu menciptakan aglomerasi ekonomi pedesaan yang mandiri, modern, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

Monitorday.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 memasuki fase implementasi skala besar dengan capaian yang cukup progresif. Hingga 27 April 2026, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp70,2 triliun atau sekitar 20,9% dari total pagu Rp335 triliun yang dialokasikan dalam APBN tahun ini.

Struktur anggaran MBG terdiri atas pagu utama sebesar Rp268 triliun dan dana siaga Rp67 triliun. Menariknya, sebanyak 93% dana yang telah dicairkan disalurkan langsung ke daerah melalui mekanisme Virtual Account di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), guna memastikan distribusi yang cepat dan tepat sasaran.

Dari sisi penerima manfaat, program ini menargetkan 82,9 juta orang sepanjang 2026. Hingga akhir April, realisasi telah mencapai 61,96 juta penerima. Kelompok siswa menjadi penerima terbesar dengan jumlah sekitar 49,9 juta dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Sementara itu, kelompok non-siswa seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tercatat sebanyak 10,5 juta orang.

Sebaran wilayah menunjukkan dominasi Pulau Jawa dengan 35,47 juta penerima, diikuti Sumatra 12,63 juta, Sulawesi 4,49 juta, Bali-Nusa Tenggara 3,52 juta, serta Maluku-Papua 2,88 juta. Distribusi ini mencerminkan konsentrasi populasi sekaligus tantangan geografis dalam pelaksanaan program berskala nasional.

Dari aspek operasional, pemerintah telah merencanakan 25.925 unit SPPG dengan ribuan di antaranya sudah beroperasi. Setiap unit dapur mengalokasikan 70% anggaran untuk bahan baku, 20% untuk operasional, dan 10% sebagai insentif tenaga kerja. Program ini juga berdampak signifikan terhadap ekonomi dengan penciptaan lebih dari 819.535 lapangan kerja baru.

Namun, tantangan logistik tetap menjadi perhatian utama. Untuk memenuhi kebutuhan protein harian, program ini diperkirakan membutuhkan sekitar 19.000 ekor sapi per hari. Skala kebutuhan ini menuntut kesiapan rantai pasok nasional, termasuk keterlibatan peternak lokal dan penguatan distribusi pangan.

Dengan capaian awal yang cukup kuat, MBG 2026 menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pangan domestik.

Monitorday.com – Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi lebih dari sekadar seremoni tahunan. Ia adalah ruang jeda—ruang untuk berhenti sejenak, menengok ke dalam, dan bertanya dengan jujur: sudahkah kita, para guru, menjalankan amanah ini dengan integritas dan komitmen yang utuh?

Menjadi guru bukanlah profesi yang statis. Ia adalah perjalanan panjang yang terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Bayangkan seorang guru yang hari ini berusia sekitar 50 tahun, yang mulai mengajar pada usia 23 tahun. Selama hampir tiga dekade pengabdiannya, ia telah melewati berbagai gelombang perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Ia memulai dari Kurikulum 1994, beralih ke Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, kemudian KTSP 2006, dilanjutkan dengan Kurikulum 2013 (K-13), hingga kini menghadapi Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran diferensiasi dan penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila dan pembelajaran mendalam. Setiap perubahan bukan sekadar pergantian dokumen, melainkan pergeseran paradigma—cara berpikir, cara mengajar, dan cara menilai.

Di balik semua itu, guru tetap berdiri di garis depan. Mereka belajar kembali, mengikuti pelatihan, menyusun perangkat pembelajaran, menyesuaikan administrasi, hingga beradaptasi dengan teknologi digital—dari RPP satu lembar, e-rapor, hingga berbagai platform pembelajaran daring. Di daerah terpencil, guru tetap hadir dengan segala keterbatasan. Di perkotaan, mereka menghadapi tuntutan inovasi dan digitalisasi yang terus meningkat. Ini adalah jasa besar yang sering kali tidak terlihat secara utuh. Namun, di balik dedikasi itu, realitas lain juga tidak bisa diabaikan. 

Guru tidak hanya berjuang di ruang kelas, tetapi juga di ruang-ruang kebijakan. Selama bertahun-tahun, guru memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan—melalui berbagai skema seperti sertifikasi guru (tunjangan profesi), tunjangan khusus daerah 3T, tunjangan fungsional, hingga berbagai kebijakan peningkatan kesejahteraan yang terus diperjuangkan pemerintah dalam reformasi pendidikan nasional. Data menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan kesejahteraan antar guru—terutama antara guru ASN dan non-ASN, serta antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Tidak sedikit guru honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi dengan penghasilan yang jauh dari layak. Aspirasi ini disuarakan dalam berbagai forum kebijakan pendidikan, dan menjadi perhatian publik serta pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Perjuangan ini sah, wajar, dan penting karena tidak mungkin menuntut kualitas tinggi dari guru tanpa memastikan kesejahteraan dan keadilan yang layak. Namun di titik inilah kita perlu jernih membedakan dua hal: perjuangan untuk kesejahteraan, dan perjuangan untuk menjaga integritas sebagai guru. Keduanya sama pentingnya, tetapi tidak boleh saling menggantikan.

Di tengah dinamika tersebut, guru juga menghadapi tekanan yang tidak ringan. Berbagai laporan menunjukkan capaian literasi dan numerasi siswa Indonesia yang masih menjadi tantangan. Hasil asesmen internasional seperti PISA (Programme for International Student Assessment) beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan matematika siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD. Bahkan dalam berbagai asesmen nasional, ditemukan fakta bahwa sebagian siswa masih mengalami kesulitan dasar dalam membaca pemahaman dan berhitung sederhana. Di sisi lain, muncul pula berbagai kasus penyimpangan perilaku di kalangan pelajar—dari kekerasan verbal, perundungan, hingga tindakan yang mencerminkan lemahnya pembentukan karakter. Ironisnya, sebagian pelaku berasal dari siswa dengan capaian akademik yang baik. Situasi ini sering kali menempatkan guru dalam posisi yang kontradiktif. Di satu sisi, guru diharapkan menjadi agent of change, pelita kehidupan, bahkan figur ideal yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Namun di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan keterbatasan: beban administrasi yang tinggi, tuntutan capaian akademik, tekanan sosial, serta kompleksitas karakter peserta didik.

Tidak jarang, guru merasa seolah berada di tengah pusaran tuntutan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi nyata. Namun justru di sinilah makna profesi guru diuji. Karena menjadi guru bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi menjaga arah. Ki Hadjar Dewantara telah mengingatkan:
“Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.”Guru adalah teladan di depan, penggerak di tengah, dan penguat di belakang. Ini bukan sekadar semboyan. Ini adalah standar integritas.

Maka Hardiknas harus menjadi momentum autokritik. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk menata ulang arah. Kita perlu bertanya dengan jujur:
Apakah kita masih mengajar dengan hati, atau sekadar memenuhi kewajiban?
Apakah kita memahami tujuan pendidikan, atau hanya menjalankan prosedur?
Apakah kita masih belajar, atau merasa cukup dengan apa yang sudah ada? Guru memang boleh lelah. Guru boleh merasa terbebani. Guru berhak memperjuangkan kesejahteraannya. Namun dalam saat yang sama, guru tidak boleh kehilangan kompas moralnya. Karena pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, teknologi, atau kebijakan. Ia ditentukan oleh kualitas integritas guru itu sendiri.

Di titik ini, guru dituntut untuk tangguh—mampu bertahan dan terus berkembang di tengah tekanan. Sekaligus berdaya—mampu mengambil peran aktif dalam membentuk arah perubahan. Guru harus kembali pada esensinya: membentuk manusia. Bukan hanya mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tetapi membimbing mereka menjadi pribadi yang berkarakter, beretika, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Hari Pendidikan Nasional adalah saat yang tepat untuk menegaskan kembali pilihan itu. Bahwa menjadi guru adalah jalan pengabdian.

Bahwa perjuangan untuk kesejahteraan harus berjalan, tetapi tidak boleh mengaburkan perjuangan yang lebih mendasar: menuntaskan diri sebagai pendidik. Keduanya bisa berjalan beriringan—tanpa harus saling meniadakan. Karena pada akhirnya, di tangan gurulah masa depan bangsa dibentuk. Dan dari ruang-ruang kelas yang sederhana, peradaban itu terus dibangun—bukan dengan kesempurnaan, tetapi dengan ketulusan, keteguhan, dan keyakinan bahwa setiap upaya yang dilakukan dengan integritas akan membawa perubahan. Guru adalah garda penjaga peradaban. Dan selama guru tetap menjaga itu, harapan bangsa akan selalu ada. Selamat menyambut Hari Pendidikan Nasional untuk para guru pejuang hebat. 

Penulis: Dr. Nanik Retnowati, M.Hum. Dekan FKIP UIKA Bogor

Monitorday.com– Ketahanan energi Indonesia per Mei 2026 dilaporkan berada dalam posisi sangat kuat, bahkan menempati peringkat kedua dunia menurut JP Morgan Asset Management. Capaian ini mencerminkan kemampuan tinggi Indonesia dalam menghadapi guncangan global, terutama di tengah dinamika geopolitik dan pasar energi internasional yang semakin kompleks.

Secara teknis, Dewan Energi Nasional mencatat indeks ketahanan energi Indonesia berada di angka 6,64, masuk kategori “tahan”. Indikator ini mengacu pada empat aspek utama, yakni ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan (affordability), dan keberterimaan lingkungan (acceptability). Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga memastikan bahwa pasokan energi nasional dalam kondisi aman dan stabil.

Meski demikian, tantangan struktural masih membayangi. Produksi minyak bumi domestik terus mengalami penurunan, sementara ketergantungan terhadap energi fosil masih mencapai sekitar 90%. Untuk itu, pemerintah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) seperti panas bumi, tenaga air, surya, dan bioenergi, mengingat potensi nasional yang mencapai ribuan gigawatt.

Di sisi global, laporan dari International Energy Agency dan Ember menunjukkan konsumsi energi dunia tumbuh 2,2% pada 2024, sebelum melambat menjadi sekitar 1,3% pada 2025. Negara berkembang seperti Tiongkok dan India menjadi motor utama, menyumbang lebih dari 80% pertumbuhan permintaan energi global.

Transformasi menuju energi bersih juga semakin nyata. Untuk pertama kalinya sejak 1940-an, listrik rendah karbon menyumbang lebih dari 40% pembangkitan global pada 2024, dengan energi terbarukan mencapai rekor 32%. Investasi energi global bahkan menembus USD 3 triliun, di mana sekitar USD 2 triliun dialokasikan untuk teknologi energi bersih.

Namun, dinamika baru muncul setelah Uni Emirat Arab resmi keluar dari OPEC per 1 Mei 2026. Keputusan ini mengakhiri keanggotaan selama hampir enam dekade dan dipicu oleh keinginan meningkatkan produksi minyak tanpa terikat kuota, serta strategi memaksimalkan pendapatan sebelum transisi energi global mencapai puncaknya.

Langkah UEA ini diperkirakan melemahkan kontrol OPEC terhadap harga minyak dunia. Analis energi menilai peningkatan produksi UEA berpotensi menekan harga minyak dalam jangka menengah, sekaligus menambah ketidakpastian pasar di tengah ketegangan geopolitik kawasan Teluk, termasuk konflik yang mempengaruhi jalur strategis seperti Selat Hormuz.

Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Harga energi global yang fluktuatif dapat berdampak pada subsidi dan stabilitas fiskal. Namun, dengan fondasi ketahanan energi yang kuat dan percepatan transisi menuju energi bersih, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis untuk menjaga stabilitas domestik sekaligus beradaptasi dengan perubahan lanskap energi global.

Monitorday.com– Keberadaan jasa dukun di Indonesia disebut tak terpisahkan dari kontestasi politik, bahkan di era modern yang didominasi lembaga survei sebagai tolak ukur demokrasi. Fenomena perdukunan ini, sebagai bagian dari dinamika sosial, telah lama menjadi elemen tersembunyi dalam perjuangan kekuasaan.

Dukun dipahami sebagai individu yang dipercaya memiliki kekuatan magis, digunakan secara rahasia untuk kepentingan pribadi atau permintaan orang lain, baik untuk menolong maupun menimbulkan kerugian. Peran mereka dalam politik menjanjikan keuntungan dan kemenangan bagi para pengguna.

Sebagai fenomena politik, dukun telah ada seiring berkembangnya demokrasi pasca kemerdekaan. Dalam era Orde Baru, meskipun pola rekrutmen politik relatif sederhana, peran dukun tetap mendapatkan tempat khusus dan tersembunyi.

Mereka dianggap sebagai pembisik handal yang melicinkan jalan dalam memperoleh “restu” kekuasaan. Tidak jarang, dukun juga dimanfaatkan untuk menyingkirkan lawan atau kawan politik yang berpotensi menjadi ancaman.

“Ki Gendeng Pamungkas, seorang dukun santet terkemuka, mengaku bahwa dia sering diminta oleh para politisi dan lingkaran dalam kekuasaan untuk menyantet dan menghilangkan nyawa lawan politik, bahkan terhadap kawan yang potensial ‘menggunting dalam lipatan’.”

Kepemimpinan Soeharto, misalnya, disebut-sebut sangat kental dengan wilayah abu-abu ini, bahkan secara sengaja menyandarkan diri pada penasihat spiritual dan mistis. Sejumlah dukun loyal diyakini “memagari” kepemimpinannya, dengan laporan adanya “seribu dukun” di belakang Soeharto dari berbagai penjuru negeri. Beberapa nama penasihat spiritual seperti Romo Marto Pangarso, Romo Diat, dan Soedjono Hoemardani turut disebut. Selain itu, legitimasi kekuasaan Soeharto juga didukung kepemilikan benda-benda gaib seperti ageman dan pulung, serta kekuatan mistis. Ia diyakini memiliki setidaknya 113 pusaka yang berkontribusi pada kepemimpinan politiknya yang kokoh. Integrasi antara dukun, pusaka, dan kekuasaan pemimpin menunjukkan bahwa elemen mistis tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari politik Indonesia.

Monitorday.com– Posisi Selat Hormuz begitu vital. Setidaknya 20% lalu lintas energi dunia melalui celah itu. Blokade di perairan sempit itu bak kolesterol yang menyumbat nadi ekonomi dunia. Banyak negara megap-megap sesak nafas kekurangan pasokan energi.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas menyusul desakan Presiden AS Donald Trump agar Teheran menghentikan ambisi nuklirnya. Seruan ini datang di tengah kenaikan harga minyak global dan berlanjutnya kebuntuan di Selat Hormuz.

Di sisi lain, juru bicara Iran menanggapi seruan tersebut dengan nada mencemooh, meremehkan kampanye blokade dan tekanan ekonomi Washington yang diterapkan terhadap negaranya.

Trump sebelumnya mendesak Iran dengan menyatakan, “Iran harus meninggalkan ambisi nuklirnya seiring melonjaknya harga gas di AS.”

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Iran menyikapi kampanye blokade dan tekanan ekonomi yang diinisiasi oleh Trump dengan ejekan. Pernyataan ini muncul di tengah lonjakan harga minyak dan berlanjutnya kebuntuan di Selat Hormuz.

Kenaikan harga minyak dunia dan harga gas di Amerika Serikat menjadi salah satu dampak langsung dari kebuntuan geopolitik ini. Situasi di Selat Hormuz, jalur pelayaran vital untuk minyak dunia, juga semakin memperkeruh ketegangan.

Kedua negara terus terlibat dalam perang urat saraf di mana Washington berupaya menekan Teheran melalui sanksi, sementara Iran tetap menolak tuntutan tersebut, menandakan bahwa konfrontasi ini masih jauh dari kata usai.

Monitorday.com – Kamis pagi, 30 April 2026, menjadi momen yang menyesakkan bagi pasar keuangan domestik. Rupiah dibuka “remuk,” melemah ke level Rp17.349 per dolar AS. Angka ini bukan sekadar fluktuasi harian; ini adalah alarm keras bagi ketahanan ekonomi nasional. Dengan cadangan devisa yang terus menguap dari US156,5miliar diakhir 2025 menjadi US148,2 miliar pada Maret 2026 Indonesia kini berada di zona “lampu kuning.”

Di tengah badai ketidakpastian global yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah (Iran vs AS-Israel) yang mengancam penutupan Selat Hormuz, Indonesia menghadapi ancaman nyata: economic shut down pada Juni 2026 jika manajemen fiskal tidak segera dirombak.

Data menunjukkan bahwa posisi fiskal kita tidak lagi dalam kondisi “baik-baik saja.” Dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang seharusnya menjadi pelapis likuiditas saat pendapatan negara seret, kini hanya tersisa Rp120 triliun di Bank Indonesia. Sementara itu, Rp300 triliun lainnya terkunci dalam bentuk deposito on call di perbankan.

Kondisi ini diperparah oleh efek rembetan kenaikan harga energi. Kenaikan harga napta dan bahan bakar diesel nonsubsidi telah mencekik sektor manufaktur dan pertambangan. Jika pemerintah terus memaksakan belanja jumbo di tengah menyempitnya ruang napas fiskal, defisit APBN terancam melampaui batas aman 3 persen PDB.

Pemerintah saat ini memegang tiga program “tak tersentuh”: Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketahanan Desa dan Masyarakat Pancasila (KDMP), serta belanja pertahanan. Ketiganya tetap melaju kencang meski program lain dipangkas habis-habisan.

Yang paling mencolok adalah belanja pertahanan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak UU No.17 Tahun 2003, terdapat alokasi BA BUN sebagai cadangan anggaran pertahanan senilai Rp150,5 triliun, yang berfungsi sebagai pelapis anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp187,1 triliun. Totalitas anggaran ini sangat masif di tengah kapasitas fiskal yang “ngos-ngosan.”

Rencana penarikan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar US$34,8 miliar untuk periode 2025-2029 juga patut dikritisi. Membeli alutsista dengan utang melalui skema Kreditor Swasta Asing (KSA) yang lebih mahal dibanding Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) di saat outlook utang Indonesia merosot (Moody’s & Fitch), adalah langkah yang sangat berisiko. Biaya bunga akan membengkak, dan beban Rupiah Murni Pendamping (RMP) akan menyedot sisa-sisa likuiditas negara.

Melihat potret buram di atas, pemerintah harus berani mengambil keputusan yang tidak populer namun esensial: Menunda sementara (pending) anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mengapa MBG? Meskipun secara filosofis program ini baik untuk masa depan SDM, namun dalam konteks kedaruratan ekonomi 2026, MBG adalah beban konsumtif yang sangat besar. Memaksakan MBG di tengah rupiah yang menembus Rp17.300-an hanya akan memicu inflasi pangan yang lebih tinggi dan memperlebar defisit.

Selain menunda MBG, pemerintah juga perlu mengevaluasi efektivitas Pinjaman Dalam Negeri (PDN) senilai Rp54 triliun. Jangan sampai dana ini hanya menjadi modal bagi industri pertahanan domestik untuk sekadar menjadi “makelar” impor alutsista, alih-alih membangun kemandirian seperti kelanjutan produksi massal Tank Harimau/Kaplan untuk mengganti AMX-13 yang sudah uzur.

Indonesia sedang berjalan di atas tali tipis. Ancaman shut down ekonomi pada Juni 2026 bukanlah isapan jempol jika pemerintah tetap bersikeras menjalankan semua program jumbo secara bersamaan.

Diperlukan skala prioritas yang realistis. Menunda MBG dan merasionalisasi belanja pertahanan yang berbasis utang luar negeri bukan berarti membatalkan visi pembangunan, melainkan upaya menyelamatkan kapal besar Indonesia agar tidak karam sebelum mencapai tujuan. Jika rupiah terus melemah dan cadangan devisa terus terkuras, maka program makan gratis sekalipun tidak akan mampu mengenyangkan rakyat di tengah krisis ekonomi yang sistemik.

Pemerintah harus memilih: menjaga gengsi program unggulan atau menjaga stabilitas moneter yang menjadi fondasi hidup 280 juta rakyat Indonesia. Lampu kuning sudah menyala; jangan tunggu sampai merah.